B A B I
P E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang Masalah
Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan
ba...
Demikian juga telah terjadi secara besar-besaran peralihan fungsi tanah
pertanian dan non pertanian.
Meskipun konsepsi ten...
1.3 Tujuan
Dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa tujuan penulisan
makalah ini adalah :
1. Mengetahui pengert...
sesui dengan asas hukum yang berlaku bagi terselenggaranya berkehidupan-
bersama dalam masyarakat.
Dalam konsepsi hukum ba...
Dari berbagai macam hak atas tanah tersebut, hak milik merupakan satu-
satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling ...
• Pasal 21 ayat (1) : Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak
milik.
Didalam pasal pasal tersebut terdapat asas f...
keadaannya, artinya keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian haknya.
Hal tersebut dimaksudkan agar tanah harus dapat d...
menjadi tersendat. Maka itu dengan memperkenalkan pada masyarakat akan
pentingnya fungsi sosial yang dipunyai oleh seluruh...
state), yakni suatu konsep yang menempatkan peran negara dalam setiap
aspek kehidupan rakyatnya demi terwujudnya kesejahte...
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bu...
ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap tidak adil kecuali jika ketidaksamaan
ini menolong seluruh masyarakat.
Teori kea...
5. Memperbaiki birokrasi pusat yang tidak efektif dan efisien untuk perbaikan
kinerja melalui pengembangan institusi yang ...
• Memberikan aturan yang standar mengenai persediaan tanah di setiap
daerah;
• Memberikan aturan yang konkrit dan standar ...
D A F T A R P U S T A K A
Harahap, Bazar dkk,. Tanah Ulayat Dalam Sistem Pertanahan Nasional. Jakarta:
Yayasan Peduli Peng...
of 14

Politik Agraria - F

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politik Agraria - F

  • 1. B A B I P E N D A H U L U A N 1.1 Latar Belakang Masalah Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Tanah selain mempunyai dimensi fisik dan lintas sektoral, juga mempunyai dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertanahan dan keamanan. Setiap dimensi tersebut potensial memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pengelolaan pertanahan haruslah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. UUD 1945 memberikan dasar bagi lahirnya kewenangan Negara yang disebut dengan hak menguasai Negara. Hak menguasai Negara dimaksud diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih sering disebut dengan UUPA Kewenangan tersebut merupakan landasan untuk mewujudkan cita- cita mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Republik Indonesia. Berdasarkan hak menguasai Negara inilah bersumber wewenang Negara untuk mengelola bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya pengelolaan tanah telah menimbulkan berbagai masalah. Tujuan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” masih jauh dari yang diharapkan. Kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan ketimpangan pemilikan penguasaan tanah. Tanah dalam Republik ini sebagian besar dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar. FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 1
  • 2. Demikian juga telah terjadi secara besar-besaran peralihan fungsi tanah pertanian dan non pertanian. Meskipun konsepsi tentang pengelolaan pertanahan yang mempunyai fungsi sosial telah tertuang dalam UUPA, namun demikian mengenai fungsi sosial hak atas tanah masih belum dapat dijabarkan secara jelas dalam kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, serta pelayanan dalam bidang pertanahan. Oleh sebab itu diperlukan suatu kajian yang menyeluruh tentang pengembangan kebijakan terhadap fungsi sosial hak atas tanah. Melalui makalah ini akan diharapkan dapat menghasilkan sebuah rekomendasi yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk kebijakan di bidang pertanahan khususnya mengenai fungsi social hak milik atas tanah agar mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk mensejahterakan masyarakat adat khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama terhadap kesempatan mereka untuk memanfaatkan tanah secara optimal. 1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah, yakni sebagai berikut: 1. Apa pengertian fungsi sosial hak atas tanah? 2. Bagaimana pola kebijakan fungsi sosial hak atas tanah untuk kepentingan masyarakat menurut UUPA? 3. Bagaimanakah fungsi sosial hak atas tanah terhadap kesejahteraan masyarakat? FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 2
  • 3. 1.3 Tujuan Dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa tujuan penulisan makalah ini adalah : 1. Mengetahui pengertian fungsi sosial hak atas tanah. 2. Mengetahui pola kebijakan fungsi sosial hak atas tanah untuk kepentingan masyarakat menurut UUPA 3. Mengetahui fungsi sosial hak atas tanah terhadap kesejahteraan masyarakat. B A B I I P E m B A H A s A N 2.1 PENGERTIAN FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH Tanah dalam wilayah Negara kita adalah tanah Bangsa Indonesia (artinya, tanah kepunyaan bersama para warganegara Indonesia), yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepadanya dengan suatu Amanat, yaitu “supaya digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat...” (pasal 33 ayat 3 UUD jo pasal 2 ayat 3 UUPA). Dalam ketentuan pasal 27,34, dan 40, tanah tidak boleh “ditelantarkan”. Menurut konsepsi Hukum Tanah Nasional hak-hak atas tanah bukan hanya berisikan wewenang, sekaligus juga kewajiban untuk memakai, mengusahakan dan memanfaatkan. Juga menurut konsepsi ini hak- hak perorangan bersumber pada hak bersama (yaitu Hak Bangsa), dan mengandung unsur kemasyarakatan. Untuk itu perlu adanya perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah yang dimaksudkan dalam pasal 14. dengan menggunakan tanah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tersebut, terpenuhilah fungsi sosialnya. Kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi, FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 3
  • 4. sesui dengan asas hukum yang berlaku bagi terselenggaranya berkehidupan- bersama dalam masyarakat. Dalam konsepsi hukum barat, pengertian fungsi sosial pada hakikatnya berupa pengurangan atau pembatasan kebebasan individu bagi kepentingan bersama. Sebaliknya konsep fungsi sosial dalam Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional merupakan bagiandari alam pikiran asli orang Indonesia. Yaitu bahwa manusia Indonesia adalah manusia pribadi yang sekaligus mahluk sosial, yang mengusahakan terwujudnya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, kepentingan masyaraktnya. (Bandingkan TAP MPR nomor IV/MPR/1998 jo nomor II/MPR/1993 tentang Asas Pembangunan Nasional, yang harus ditetapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu bahwa: harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara). 2.2 POLA KEBIJAKAN FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk yaitu 1. hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP). 2. hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian. FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 4
  • 5. Dari berbagai macam hak atas tanah tersebut, hak milik merupakan satu- satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi: “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.” Pernyataan di atas mengandung pengertian betapa penting dan berharganya menguasai hak atas tanah dengan title “Hak Milik” yang secara hukum memiliki kedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilik hak dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun. Namun demikian bukan berarti bahwa sifat terkuat dan terpenuh yang melekat pada hak milik menjadikan hak ini sebagai hak yang mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat, karena dalam situasi dan kondisi tertentu hak milik ini dapat pula dibatasi. Pembatasan yang paling nyata diatur dalam ketentuan UUPA antara lain terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut: • Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi social ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendakinya. • Pasal 7: Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. • Pasal 17 : Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. • Pasal 18 : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 5
  • 6. • Pasal 21 ayat (1) : Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Didalam pasal pasal tersebut terdapat asas fungsi sosial atas tanah yaitu asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak hak orang lain dan kepentingan umum,serta keagamaan.Sehingga tidak diperbolehkan jika tanah digunakan sebagai kepentingan pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPA mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain :  Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak- hak atas tanah menurut prinsip Hukum Tanah Nasional. Dalam Konsep Hukum Tanah Nasional memiliki sifat komunalistik religius, yang mengatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.  Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikan kepentingan masyarakat. Harus diusahakan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.  Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 6
  • 7. keadaannya, artinya keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian haknya. Hal tersebut dimaksudkan agar tanah harus dapat dipelihara dengan baik dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi tanah sehingga kemanfaatan tanahnya dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak atas tanah saja tetapi juga masyarakat lainya. Oleh karena itu kewajiban memelihara tanah itu tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan juga menjadi beban bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah. UUPA menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut tetapi penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.Sehingga timbul keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat maupun pribadi yang memiliki tanah.Jadi pemilik tanah tidak akan kehilangan haknya dalam memiliki tanah akan tetapi dalam pelaksanaan untuk kepentingan umum maka haknya akan berpindah untuk kepentingan umum. 2.3 FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Tanah merupakan salah satu bentuk karunia yang diberikan Tuhan pada Negara kita. Untuk itulah supaya tidak timbul masalah, pemerintah berusaha mengaturnya dengan baik. Keadaan Negara kita sebagai Negara berkembang menuntut kita melakukan banyak perbaikan dan pembangunan. Banyaknya manusia yang memerlukan tanah, tetapi tidak bertambahnya jumlah tanah yang ada menjadi salah satu inti permasalahannya. Mau tidak mau untuk menjalankan pembangunan, diadakan proses pengadaan tanah yang asalnya dari tanah yang sudah dihaki oleh rakyat. Proses tersebut cukup memakan waktu yang lama, oleh karena salah satu pihak merasa adanya ketidak-adilan. Proses yang cukup lama ini, otomatis membuat jalannya pembangunan FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 7
  • 8. menjadi tersendat. Maka itu dengan memperkenalkan pada masyarakat akan pentingnya fungsi sosial yang dipunyai oleh seluruh hak-hak atas tanah kiranya dapat membantu mengubah cara berpikir individual masyarakat. Dengan prinsip ini kepentingan pribadi atas tanah tidak dibiarkan merugikan kepentingan banyak orang (umum). Apalagi ditambah dengan peraturan baru yaitu PERPRES Nomor 36 Tahun 2005 dan PERPRES Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Begitu juga dengan pihak pemerintah, harus memperhatikan jumlah kerugian yang wajar, layak dan adil untuk pemegang tanah. Dengan begitu tujuan UUPA untuk mencari keseimbangan antara dua kepentingan rakyat (pembangunan) dan kepentingan individu dapat segera terwujud dengan baik. Salah satu contoh bentuk implementasi dari asas fungsi sosial hak atas tanah adalah Sebidang tanah milik salah satu warga yang mana didepan halaman rumahnya terkena pelebaran jalan, jadi pemilik tanah harus merelakan sebagian tanahnya untuk diberikan guna pelebaran jalan untuk kepentingan umum. Namun dari tanah yang direlakan untuk digunakan pelebaran jalan tersebut pemilik tanah mendapatkan uang ganti rugi dari pemerintah. Dari contoh tersebut seharusnya pemilik tanah memiliki kesadaran menerapkan asas fungsi sosial atas tanah bagi kepentingan umum. TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) Pilihan berfikir yuridis dari salah satu teori tentang tujuan negara adalah Negara Kesejahteraan (Welfare State). Konsep negara hukum yang semula merupakan liberal berubah ke negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.1 Menurut konsep Negara Kesejahteraan, tujuan negara adalah untuk kesejahteraan umum. Negara dipandang hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Selain konsep negara berdasar atas hukum (biasa disebut negara hukum), juga dikenal konsep negara kesejahteraan (welfare FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 8
  • 9. state), yakni suatu konsep yang menempatkan peran negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Sehubungan dengan konsep negara kesejahteraan tersebut, maka negara yang menganut konsep negara kesejahteraan dapat mengemban 4 (empat) fungsi4 yaitu: 1. The State as provider (negara sebagai pelayan) 2. The State as regulator (negara sebagai pengatur) 3. The State as enterpreneur (negara sebagai wirausaha), and 4. The State as umpire (negara sebagai wasit). Merujuk pada fungsi negara yang menganut konsep negara kesejahteraan sebagaimana telah dikemukakan di atas, menyebabkan negara memegang peranan penting. Guna memenuhi fungsinya sebagai pelayan dan sebagai regulator, maka negara terlibat dan diberi kewenangan untuk membuat peraturan dalam kaitannya dengan fungsi sosial tanah, sehingga terwujud kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (3). Oleh sebab itu,peranan pemerintah dalam mendorong masyarakat agar lebih berdaya dalam ikut mengelola dan memanfaatkan tanah menjadi suatu hal yang sangat penting. Negara mempunyai peran penting dalam mengatur penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen penting yang dapat digunakan oleh negara dalam menyelenggarakan fungsi reguleren termasuk dalam bidang agrarian khususnya terhadap tanah adalah undang-undang, dan ini merupakan aplikasi dari asas legalitas dalam konsep negara berdasar atas hukum. Teori Negara Kesejahteraan sangat mendukung suatu pola kebijakan fungsi sosial atas tanah, sehingga akan mendukung terwujudnya kesejahteraan umum dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep Negara Kesejahteraan dalam UUD 1945 pertama kali diadop oleh Muhamad Hatta, yang dapat dikemukakan berdasarkan ketentuan Pasal 33 yang berbunyi: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 9
  • 10. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dapat disimpulkan bahwa negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun penguasaan ini dibatasi yaitu harus dipergunakan untuk sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat. TEORI KEADILAN Menurut ajaran utilitis dengan tujuan kemanfaatannya, yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut pandangan ini, tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penangannya didasarkan pada filsafah sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Doktrin utilitis ini mennjurkan ‘the greathes happiness principle’ (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya, menurut teori ini masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya dan agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Prinsip keadilan yang kedua yang akan disetujui oleh semua orang yang fair adalah bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh masyarakat dan para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 10
  • 11. ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap tidak adil kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Teori keadilan ini sangat relevan untuk menjawab bagaimana seharusnya kebijakan fungsi sosial tanah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Karena esensi hak masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya agrarian khususnya terhadap tanah adalah adanya perlakuan yang adil untuk memanfaatkan dan mengelola tanah secara arif bijaksana dan berkesinambungan untuk kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan generasi yang akan datang. TEORI HUKUM PEMBANGUNAN Pendapat serupa juga dikemukakan dalam teori hukum pembangunan dari Muchtar Kusumaatmadja. Berdasarkan kenyataan kemasyarakatan dan situasi kultural di Indonesia serta kebutuhan riil masyarakat Indonesia, Muchtar Kusumaatmadja merumuskan landasan atau kerangka teoritis bagi pembangunan hukum nasional dengan mengakomodasikan pandangan tentang hukum dari Eugen Ehrlich dan teori hukum Roscou Pound, dan mengolahnya menjadi suatu konsep hukum yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan, disamping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Dalam tataran pelaksanaan kebijakan pola fungsi sosial hak atas tanah harus dapat dijabarkan lebih detail dan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-perundangan. Dalam kaitannya dengan pengurusan sumber daya agrarian khususnya yang berkaitan dengan fungsi sosial tanah perlu adanya good lands governance. Adapun syarat good lands governance antara lain: 1. Adanya transparansi hukum, kebijakan dan pelaksanaan; 2. Tersedianya mekanisme yang “legitimate” dalam proses akuntabilitas publik; 3. Adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi yang partisipatif; 4. Adanya mekanisme demokratis dalam memperkuat daerah; FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 11
  • 12. 5. Memperbaiki birokrasi pusat yang tidak efektif dan efisien untuk perbaikan kinerja melalui pengembangan institusi yang mengarah kepada peningkatan pelayanan publik. B A B I I I P E N U T U P 3.1 Kesimpulan Tanah adalah permukaan bumi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA. Hukum Tanah adalah bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah: hak bangsa, hak menguasai dari Negara, hak ulayat, hak pengelolaan, wakaf dan hak-hak atas tanah lainnya. Fungsi tanah adalah sebagai salah satu sumber daya alam utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional. Berkaitan dengan kontribusi fungsi sosial tanah terhadap kesejahteraan masyarakat, maka fungsi social tanah harus mampu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa , menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, kesejahteraan masyarakat. Konsep kebijakan fungsi sosial tanah yang efektif dan ideal bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan beberapa aspek sebagai berikut: • Fungsi sosial dan kepentingan umum harus diprioritaskan demi kepentingan bersama; • Adanya panduan bagi peruntukkan tanah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing; • Menata kembali struktur penggunaan tanah yang lebih adil bagi masyarakat; FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 12
  • 13. • Memberikan aturan yang standar mengenai persediaan tanah di setiap daerah; • Memberikan aturan yang konkrit dan standar dalam pemanfaatan tanah secara nasional. 3.2 Saran Seharusnya, dalam kaitannya dengan fungsi sosial hak atas tanah, Pertama, melakukan orientasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan fungsi sosial hak atas tanah, termasuk juga di dalamnya melakukan koordinasi secara nyata dengan pemerintah daerah melalui beberapa program kegiatan yang terkait dengan pola kebijakan fungsi sosial hak atas tanah. Guna mencapainya tujuan hak milik atas tanah tersebut, dalam setiap kegiatan agraria, masyarakat hendaknya selalu dilibatkan. FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 13
  • 14. D A F T A R P U S T A K A Harahap, Bazar dkk,. Tanah Ulayat Dalam Sistem Pertanahan Nasional. Jakarta: Yayasan Peduli Pengembangan Daerah, 2005. Parlindungan, A.P. Komentar Terhadap UUPA No.5 Tahun 1960. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000. Baskoro, Wisnu Nur.2012.asas fungsi sosial hak atas tanah (hokum agrarian). (cited 2015 April 03). Avaible From: http://civicedu.blogspot.in/2012/06/asas- fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH | K E L O M P O K 2 14

Related Documents