1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada era kepemimpinan bapak Presiden Jokowi-JK dengan kabinetnya
yangterkenal dengan...
2
tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan,ketertibandan
tegaknya hukum,serta terbinanya ketentraman yang...
3
di ruang publik, 7 (ketujuh) Pembentukan tim internal anti korupsi
(melibatkan organisasi luar dan KPK), 8 (kedelapan) C...
4
meningkat.Fenomena tersebut mengakibatkan Kepolisian Perairan dipacu
dan dituntut untuk selalu melakukan revitalisasi di...
5
Propinsi Jambi adalah sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Propinsi
Riau. Sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatera Sel...
6
prima sehingga akan terwujud stabilitas kamtibmas di wilayah perairan
Jambi.
Dari uraian tersebut diatas, maka penulis m...
7
1. Maksud
Untuk memenuhi persyaratan seleksi dalam Pendidikan dan Latihan
(Diklat) PIM II TA. 2015.
2. Tujuan
a. Untuk m...
8
Merupakan bab yang berisi latar belakang, permasalahan dan
pokok-pokok persoalan, ruang lingkup, maksud dan tujuan, meto...
9
H. Pengertian-Pengertian
Dalam penulisan Naskah karya perorangan ini penulis memberikan
batasan-batasan terhadap pengert...
10
Berarti menjadikan berwujud, dan benar-benar ada.(Depdikbud,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,1990, hal. 101...
11
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konsep Analisa SWOT
Konsep teori analisa SWOT yaitu penilaian terhadap hasil identifikasi
situ...
12
Analisa SWOT dalam penulisan ini, dipakai dalam memformulasikan
serta sebagai bahan penulis untuk mengkombinasikan stra...
13
3. Pelaksanaan/penggerak (Actuating) : mencakup bagaimana cara
menjalankan fungsi perencanaan yang telah ditentukan sem...
14
Sedangkan pengertian manajemen strategis menurut Nawawi adalah
perencanaan berskala besar (perencanaan strategi) yang b...
15
Dalam manajemen, kinerja merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan
untuk meningkatkan kinerja organisasi, termasuk ...
16
BAB III
KONDISI SAAT INI
A. Sumber Daya Manusia
Struktur, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Kepolisian
Perai...
17
b. Data Personil Satrolda Polair Polda Jambi
NO JABATAN PANGKAT DSP RIIL KET
1 SATROLDA AKBP 1 1
2 KASI PATWALAIR KOMPO...
18
personil yang mengawaki staf satrolda sebanyak 11 personil ternyata
yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V: 1(satu) or...
19
juga berbeda jika dibandingkan dengan yang berpendidikan
Sarjana. Kenyataan ini akan mempengaruhi kinerja Dit Pol Air
d...
20
3) Kurangnya kesadaran para anggota kapal patroli untuk
mengembangkan pengetahuan fungsi teknis secara individu.
Selama...
21
(lima puluh) pesonil yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V
hanya 3 (tiga) orang.
c. Perilaku
1) Mentalitas personel b...
22
B. Dukungan Anggaran
Alokasi Anggaran Dit Polair Polda Jambi selama ini masih jauh dari
yang di harapkan khususnya untu...
23
yang hanya mampu melaksanakan kegiatan selama 16 hari dan
type C2 yang menggunakan pertamax hanya mampu
melaksanakan se...
24
pertriwulan,Pertamaxsebanyak4.000 liter dan HSD/Solar sebanyak
6.250 liter, Oli mesran 420 liter dan Oli meditrania 135...
25
DITPOLAIR JAMBI Propinsi.
2
MAKO UNIT
PATROLI WIL 1
ANGSO DUO JAMBI BAIK
Inventaris
Ditpolair
3
MAKO UNIT
PATROLI WIL 2...
26
1. Kualitas dan kuantitas materil utamanya menyangkut masalah kapal
patroli dalam mendukung pelaksanaan tugas di perair...
27
Dilihat dari metode yang digunakan dalam patroli saat ini masih bersifat
konvensional yaitu hanya bersifat rutin/monoto...
28
kapal bahan bakar HSD selama 16 hari dan kapal berbahan bakar
Pretamax selama 12,5 hari;.
Dilihat dari metode yang digu...
29
8. Penemuan Kayu 3 3
Jumlah 55 2 1 44 8
Tahun 2013
NO JENIS PERKARA LIDIK SIDIK SP3 LIMPAH P21 VONIS DENDA KET
1. Pelay...
30
BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
A. Faktor Internal
1. Kekuatan
a. Personil Ditpolair Polda Jambi dilihat dari si...
31
masyarakat dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan
yang mengganggu dan merugikan. Pada wilayah hukum di
perairan f...
32
d. Mentalitas personil belum seluruhnya baik dengan masih adanya
pelanggaran disipilin yang dilakukan;
e. Metode yang d...
33
besar yang datang secara tiba-tiba sering kali mengurangi daya
jelajah kapal patroli yang spekteknya terbuat dari fiber...
34
BAB V
KONDISI YANG DIHARAPKAN
A. Sumber Daya Manusia
1. Kuantitas personil
a. Dengan kekurangan personil Satrolda saat ...
35
5) Meningkatkanpengetahuan serta pengenalan terhadap
lingkungan sekitar, kearifan lokal dan budaya masyarakat
perairan ...
36
menghadapi resiko terutama praperadilan, berani
menghadapi para backing kriminalitas;
3) Mentalitas peronil yang memili...
37
a. Uang Saku
b. Rubber Boat
16.000 x 5 x 42
3.000 x 5 x 42
3.360.000
630.000
3 Polmas Perairan (Sambang
Nusa)
a. Uang h...
38
2. Patroli multi sasaran
Patroli yang dilaksanakan dengan sasaran/target semua tindak
pidana/pelanggaran di wilayah per...
39
E. Pelaksanaan Tugas Satuan Patroli
Pelaksanaan patroli Unit Polair baik secara mandiri, sasaran tertentu
dan rutin yan...
40
hanya 4(empat) kali perbulan atau dalam sebulan dengan dukungan
BBM yang diharapkan ditampilkan dalam tabel kebutuhan i...
41
BAB VI
OPTIMALISASI
Perkembangan lingkungan strategis yang berdampak terhadap gangguan
kamtibmas di wilayah perairan Ja...
42
C. Sasaran
1. Untuk mencapai suatu kondisi sumber daya Ditpolair Polda Jambi yang
memadai dalam rangka mendukung pelaks...
43
dan Ancaman (S-T) serta Kelemahan dan Ancaman (W-T), maka penulis
dapat menentukan, menganalisa dan memformulasikan str...
44
ditempatkan di pos kuala tungkal(Kab. Tanjab Barat) dan pos
Kampung laut (Kab. Tanjab Timur) dalam pelaksanaan
kegiatan...
45
1. Meningkatkan kondisi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan
patroliperairanoleh Ditpolair Polda Jambi.
Untuk mening...
46
Binmasair, harwat kapal, penindakan oleh kapal
patroli dan lain-lain)
d) Arahan pimpinan pasukan
Dengan carakonsistenme...
47
Untuk meningkatkan dukungan anggaran dalam
mendukung pelaksanaan Patroli perairan, berupaya untuk
mengajukan usulan kep...
48
a) Menyusun dan membuat penjabaran Program Kerja
dan Anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan
patroli perairan.
b) Me...
49
pertemuan rutin dengan instansi di perairan (Pelindo,
Syahbandar, DKP,Bea Cukai, Imigrasi, TNI AL, KPLP,
Kesehatan dan ...
50
BAB VII
P E N U T U P
A. Kesimpulan
1. Kegiatan Patroli perairan telah dilaksanakan oleh Ditpolair Polda Jambi
dalam us...
51
B. Saran
1. Dalam meningkatkan kondisi sumber daya dalam mendukung
pelaksanaan patroliperairanoleh Ditpolair Polda Jamb...
52
c. Agar satuan patroli/kapal melaksanakan tugas dengan penuh
tanggung jawab guna pelayanan terhadap masyarakat di wilay...
53
DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
Peraturan Kapolri Nomor ...
54
Permenkeu RI nomor 53/PMK.02/2014 ttg Standar biaya masukan T.A.2015;
Connie Rahakundini Bakrie ‘Mewujudkan Indonesia S...
of 54

ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI

NASKAH KARYA PERORANGAN/NASKAP/NKP-AKBP DADANG DK,SH-JAMBI
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - ISI Naskap-NKP patroli-AKBP DADANG DK-JAMBI

  • 1. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada era kepemimpinan bapak Presiden Jokowi-JK dengan kabinetnya yangterkenal dengan sebutan kabinet kerja telah menggulirkan sebuah doktrin politik luar negerinya yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, hal ini terkandung tujuan agar bangsa Indonesia ini menjadi suatu bangsa yang dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa dunia. Oleh karena itu dengan dicetuskannya doktrin politik poros maritim maka seluruh alur pelayaran dunia yang melalui jalur strategis di wilayah perairan Negara Indonesia akan dipergunakan sebagai media pendekatan diplomasi terkait dengan peran strategis bangsa Indonesia terhadap kepentingan negara-negara asia tenggara dan benua Australia. Doktrin maritim yang telah digulirkan tersebut, justru akan membawa suatu perubahan manuver politik bangsa Indonesia, yang akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang jaya dilautan, memiliki kemanfaatan dan peranan penting terhadap kepentingan kawasan asia pasifik. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi- Wapres JK dalam masa pemerintahannya telah menggulirkan 9 (Sembilan) agenda prioritas atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita. Adapun poin pertama di dalam Nawa Cita itu adalah bahwa pemerintahan Jokowi-JK ingin menghadirkan kembali kemampuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negaranya.Agenda penciptaan kondisi keamanan dan perlindungan kepada warga negaranya yang maksimal itu melalui upaya- upaya politik luar negeri yang bebas aktif, dan kondisi keamanan nasional yang terpercaya serta pembangunan pertahanan yang kuat.1 Sehubungan dengan digulirkannya Nawa Cita pada pemerintahan sekarang ini maka keamanan dan ketertiban masyarakat adalah prioritas utama dan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya 1 Connie Rahakundini Bakrie ‘Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Dari Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim’, di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (8/10/2014)
  • 2. 2 tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan,ketertibandan tegaknya hukum,serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mempersiapkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.2 Hal tersebut memicu terjadinya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan tentang pemisahan kelembagaan TNI dan Polri sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Sehubungan dengan Nawa Cita yang digaungkan oleh Presiden Jokowi-JK, didalamnya terkandung 5 (lima) pilar agenda pembangunan guna mewujudkan poros maritim dunia, kelima pilar agenda tersebut adalah sebagai berikut antara lain: 1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia, sebagai Negara yang memiliki +17 ribu pulau; 2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industry perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; 3. Memberikan prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun TOL laut; 4. Diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra- mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan ini. 5. Negara yang menjadi titik tumpu 2(dua) samodra, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Selain itu Polda Jambi dalam mengimplementasikan berbagai program kerja dengan menyelaraskan program Quick Wins Polri 2015 antara lain adalah sebagai berikut : 1 (pertama). Penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila, 2 (kedua) Perburuan dan penangkapan gembong terorisme Santoso dan jejaring terorisme, 3(ketiga) Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme, 4 (keempat) Pembentukan dan mengefektifkan satgas ops Polri, kontra radikal dan deradikalisasi (khususnya ISIS), 5(kelima) Pemberlakuan rekruitmen terbuka untuk jabatan dilingkungan Mabes Polri, Polda jajaran dan Polres, 6 (keenam) Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertibsosial 2 Pasal 1 UU Nomor 2 tahun 2002,tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,Jakarta, Fokusmedia,2009,hal.1.
  • 3. 3 di ruang publik, 7 (ketujuh) Pembentukan tim internal anti korupsi (melibatkan organisasi luar dan KPK), 8 (kedelapan) Crash Program pelayanan masyarakat, pelayanan bersih dari percaloan.Oleh karena itu bapak Brigjen Drs. Bambang Sudarisman, SH, MM, dengan Comannder Wish Kapolda Jambi, yang disampaikan pada acara arahan seluruh personil Polda Jambi yang dipusatkandi SPN Pondok Meja Polda Jambi, pada tanggal 5 Agustus 2014, dengan kebijakan yang diuraikan kedalam 5(lima) poin yaitu: 1).Disiplin penjabarannya adalah budaya bersih (transparan dan akuntabel), budaya tertib (administrasi dan operasional), budaya kerja(sesuai dengan job desk). 2). Loyal yaitu loyal terhadap organisasi, loyal terhadap pimpinan. 3). Tidak tercela. 4). Kerja keras. 5). Iman dan taqwa, yang penjabarannya adalah sabar dan ikhlas, tawakkal, dan doa.3 Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan,ketertibandan tegaknya hukum,serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mempersiapkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.1 Hal tersebut telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan tentang pemisahan kelembagaan TNI dan Polri sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing. Padatahun2015 merupakan tahun tahapan pelaksanaan Renstra Polri 2015-2019 tahap III (Stive For Excellent), sebagai kelanjutan dari pelaksanaan arah kebijakan Polri tahun 2010-2014 tahap II (Partnership Building), dalam rangka mendinamisir dan menggelar pelayanan kepada masyarakat dan sinergi polisional secara lengkap dalam mewujudkan kondisi wilayah yang aman. Pelaksanaan Renstra di lingkungan Ditpolair dihadapkan pada semakin meningkatnya pemanfaatan wilayah perairan sebagai media transportasi, sehingga tingkat kerawanan diperairan juga semakin 3 Brigjen Pol Drs. Bambang Sudarisman, SH, MM, Comannder Wish Kapolda Jambi, di SPN Pondok Meja Polda Jambi, tanggal 5 Agustus 2014.
  • 4. 4 meningkat.Fenomena tersebut mengakibatkan Kepolisian Perairan dipacu dan dituntut untuk selalu melakukan revitalisasi disemua bidang guna meningkatkan kinerja demi keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam pencapaian Reformasi Birokrasi Polri yakni Strive for Excelence (Pelayanan Prima). Terkait peran strategis Kepolisian Perairan sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Polri yang dilaksanakan oleh Satuan Patroli Daerah (Satrolda) yang menyelenggarakan pelayanan publik meliputi patroli di perairan, TPTKP di perairan, memberikan SAR di perairan juga menjalankan fungsi Polmas (Pemolisian Masyarakat), merupakan bagian dari Grand Strategi Polri 2005-2025 yang ditujukan untuk membangun kemitraan (Partnership Building), maka untuk memperoleh hasil yang maksimal dan mendasar dari tujuan Renstra tersebut program quick wins Polair merupakan pilihan yang sangat tepat, terutama dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat di perairan, sebagaimana penjabaran kebijakan Polri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dam merupakan prioritas kebijakan pimpinan Polri saat ini.4 Oleh karena itu untuk menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat, , Polri memantapkan diri organisasinya dan menyatakanbahwa Polri merupakan bagian dari aparatur negara yang harus melaksanakan amanat undang-undang yang tersebut dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan secara tegas menyatakan bahwa pembangunan aparatur negara harus dilakukan melalui reformasi birokrasi.5 Propinsi Jambiadalah propinsi yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatra.Secara geografisPropinsi Jambi terletak pada Pantai Timur Pulau Sumatera berhadapan dengan laut Cina Selatan, pada alur lalu lintas Internasional dan Regional. Propinsi Jambi terletak diantara 00 45’ – 20 45’ Lintang Selatan dan antara 1010 10’ – 1040 44’ Bujur Timur, luas wilayah Propinsi Jambi 53.435,72 Km2 dengan luas daratan 51.000 Km2, luas lautan 425,5 Km2 dan panjang pantai 185 Km.2 Adapun batas-batas wilayah 4 www.jambiprof.go.id.Jambi dalam Angka,diakses tanggal 26 Februari 2013 5 akbphajidadangdjokok.blogspot.com, diakses pada tanggal 0Maret 2015
  • 5. 5 Propinsi Jambi adalah sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Propinsi Riau. Sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan.Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat.Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan.2 Propinsi Jambi termasuk dalam kawasan pendukung segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan disebut segitiga pertumbuhan ekonomi dari tiga kawasan bebas perdagangan SIBAJO (Singapura-Batam- Johor).6 Dalam perkembangannya, timbul situasi Kamtibmas yang kurang kondusif di wilayah perairan. Situasi kamtibmas yang tidak kondusif pada wilayah perairan Jambi bersumber dari tindakan-tindakan melanggar hukum oleh individu maupunkelompok-kelompok masyarakat, yang pada akhirnya situasi Kamtibmas yang tidak kondusif tersebutakan berpengaruh pada tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Jambi, harus dilakukan kegiatan secara aktif melalui langkah-langkah sistematis yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian yang dilanjutkan pengendalian, maupun langkah-langkah koordinasi dalam penjabaran tugasnya. Dari kondisi dan kerawanan daerah perairanJambi saat ini merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi dalam menjamin terwujudnya kamtibmas di wilayah perairan Provinsi Jambi. Namun pada kenyataannya kita di hadapkan dengan polemik internal yaitu keterbatasan kemampuan baik dari segi personel, alat utama dan alat khusus, pangkalan, anggaran maupun organisasi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi yang belum mampu memenuhi tuntutan tugas pokoknya secara memadai. Untuk mengatasi hal tersebut diatas serta guna memenuhi harapan dari masyarakat, maka Satrolda Dit Polair Polda Jambi dengan alat apung/kapal sebagai sarana (alat utama) patroli harus mampu mencegah dan menanggulangi setiap gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah perairan. Oleh karena itu relevan dengan kondisi tersebut diatas, hal yang sangat tendensius untuk segera dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan satuan patroli guna meningkatkan pelayanan 6 dadangdjoko.blogspot.com/2014/08/provinsi-jambi.html,diakses pada tanggal 4 Maret 2015 pkl 11.28 wib
  • 6. 6 prima sehingga akan terwujud stabilitas kamtibmas di wilayah perairan Jambi. Dari uraian tersebut diatas, maka penulis memilih judul dalam penulisan Naskah Karya Perorangan ini tentang:OPTIMALISASI KEMAMPUAN PERSONIL SATUAN PATROLI DAERAH GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMTIBMAS YANG KONDUSIFDI WILAYAH PERAIRAN POLDA JAMBI. B. Permasalahan Dari judul Naskah Karya Perorangan tersebut di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimanakah optimalisasi kemampuan satuan patroli daerah guna meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Polda Jambi. C. Persoalan Dari permasalahan tersebut maka yang menjadi persoalannya adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan Personil Satuan Patroli Daerah? 2. Bagaimana Tata kelola Personil Satuan Patroli Daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan patroli perairanyangbaik ? D. Ruang lingkup Dalam Penulisan Naskah Karya Perorangan ini, Penulis membatasi pada pembahasan optimalisasi kemampuan satuan patroli daerah guna meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Polda Jambi. E. Maksud dan tujuan
  • 7. 7 1. Maksud Untuk memenuhi persyaratan seleksi dalam Pendidikan dan Latihan (Diklat) PIM II TA. 2015. 2. Tujuan a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaanpatroli perairan saat ini yang dilaksanakan oleh komunitas Satrolda. b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kegiatan patrolipersonil Satrolda tersebut. c. Untuk mendeskripsikan kondisi yang ideal personil satrolda dalam melaksanakan patroli perairan. d. Memformulasikan optimalisasi kemampuan personil satuan patroli daerah guna meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Polda Jambi. F. Metode Pendekatan 1. Metode Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Diskriptif Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data yang kemudian di analisa untuk mendapatkan pemecahannya. 2. Pendekatan Adapun pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah pendekatan manajerial tugas Polri. G. Sistematika Dalam penulisan Naskah Karya Perorangan ini di susun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN
  • 8. 8 Merupakan bab yang berisi latar belakang, permasalahan dan pokok-pokok persoalan, ruang lingkup, maksud dan tujuan, metode pendekatan dan sistematika serta pengertian-pengertian. BAB II LANDASAN TEORI Bab ini menguraikan tentang landasan teori atau konsep yang digunakan,antara lain :Konseps Analisa SWOT, Teori Manajemen, Teori Manajemen Strategi, Teori Kinerja, Teori Pelayanan. BAB III KONDISI SAAT INI Bab ini akan menguraikan kondisipersonil satuan patrolidaerah saat ini, yang meliputi: kondisi sumber dayamanusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana serta metode yang digunakan dalam kegiatan patroliperairan olehDitpolairPolda Jambi. BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuanpersonil satuan patrolidaerah olehDitpolair Polda Jambiyang terdiri dari faktor internal dan eksternal. BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN Bab ini akan membahas mengenai kondisi kemampuanpersonil satuan patrolidaerah yang ideal terkait dengan kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana serta metode yang digunakan dalam pelaksanaan patroliperairan oleh Ditpolair Polda Jambi. BAB VI OPTIMALISASI Bab ini merupakan isi dari optimalisasi kemampuan personil satuan patroli daerah guna meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Polda Jambi. BAB VII PENUTUP Bab ini terdiri dari kesimpulan atas penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran/rekomendasi.
  • 9. 9 H. Pengertian-Pengertian Dalam penulisan Naskah karya perorangan ini penulis memberikan batasan-batasan terhadap pengertian-pengertian yang ada dalam pembahasan ini, antara lain : 1. Optimalisasi Optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya adalah terbaik, tertinggi atau paling baik atau mengusahakan atau bertindak secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari yang sudah dikerjakan.( Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 51) 2. Kemampuan. Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan untuk melakukan sesuatu. (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta, 1984, hal.32) 3. SatuanPatroli Daerah Adalah Unsur pelaksana tugas pokok pada Dit Polair Polda Jambi yang menyelenggaran Patroli dan pengawalan,TPTKP di perairan, kerja sama dalam rangka penanganan SAR dan Binmas perairan dan pantai dengan instansi dan lembaga terkait.(Perkap Nomor 22 tahun 2010 tentang SOTK Poldatanggal 28 September 2010) 4. Meningkatkan. Meningkatkan mengandung pengertian menaikkan (derajat, taraf dan sebagainya), mempertinggi, memperhebat (produksi, taraf dan sebagainya) perihal atau cara melayani, servis kemudahan. (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta, 1984,hal. 1078) 5. Pelayanan Prima Pelayanan prima artinya memenuhi kebutuhan pelanggan internal dan eksternal sedemikian rupa sehingga mereka merasa diperlakukan spesial dengan tujuan agar harapan/keinginan pelanggan terpenuhi. (Lemdikpol Selapa Polri, Hanjar Polmas, Jakarta, 2008, hal. 32 ) 6. Mewujudkan
  • 10. 10 Berarti menjadikan berwujud, dan benar-benar ada.(Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,1990, hal. 1013) 7. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk gangguan lainnya yang dapat merusak masyarakat. (UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Polri, Jakarta, 2002, hal. 1). 8. Kondusif Berarti memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, hal 261). 9. Perairan Perairan adalah kawasan yang berupa air baik perairan pedalaman (sungai, danau dan waduk) maupun laut yang termasuk dalam kawasan suatu negara. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, hal 270)
  • 11. 11 BAB II LANDASAN TEORI A. Konsep Analisa SWOT Konsep teori analisa SWOT yaitu penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman yang selanjutnya diidentifikasikan guna menentukan solusi atau alternatif pemecahan masalah (Problem Solving)yang dihadapi sehingga tercipta suatu kondisi sebagaimana yang diharapkan3. Adapun dalam melakukan analisa SWOT, maka akan diformulasikan suatu identifikasi situasi terhadap setiap permasalahan yang ada dengan melakukan analisa dari penggabungan beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain : 1. Kekuatan (Strength) adalah identifikasi situasi internal organisasi yang berupa kompetensi atau kapabilitas atau sumber daya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani peluang dan ancaman yang dihadapi. 2. Kelemahan (Weakness) adalah situasi internal organisasi dimana kompetensi kapabilitas atau sumber daya organisasi yang pemanfaatannya belum dirasakan optimal dalam menangani peluang dan ancaman. 3. Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. 4. Ancaman (Threat) adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas. 3Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghaapi Abad 21, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,hal. 19. 9
  • 12. 12 Analisa SWOT dalam penulisan ini, dipakai dalam memformulasikan serta sebagai bahan penulis untuk mengkombinasikan strategi apa yang harus dirangkai oleh penulis yang didapat dari analisa dari faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi faktor internal dan eksternal, yaitu dengan menformulasikan bagaimana temuan strategi dari kombinasi kekuatan dan peluang yang dimiliki, adanya kelemahan dan peluang, dan kekuatan dan ancaman yang ada serta seberapa besar kelemahan dan ancaman. Dalam aplikasinya pada pelaksanaan tugas kepolisian, sangat sesuai dalam memberikan informasi tentang kondisi internal organisasi saat ini sebagai faktor kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal sebagai faktor peluang dan ancaman.Dengan demikian dapat dijadikan dasar dalam menyusun prioritas pelaksanaan tugas dengan memanfaatkan model titik temu.Sejauh mana faktor itu relevan dengan visi misi Polri.Semakin dekat faktor itu dengan visi misi Polri semakin perlu faktor itu diberi prioritas untuk diprogramkan.Sehingga dapat di rumuskan suatu kebijaksanaan yang tepat dan strategis untuk mewujudkan performance atau penampilan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan. B. Teori Manajemen Dalam teori manajemen menurut George R. Terry dalam buku Principles of Management.Rumusan teori dan fungsi manajemen adalah sebagai berikut :4 1. Perencanaan (Planning) : mencakup sumber daya perusahaan, pembangunan, personel, penetapan tujuan, proses yang dilaksanakan, dan prediksi ke depan. 2. Pengorganisasian (Organizing) : mencakup syarat atau ketentuan kegiatan yang berhubungan dengan cara memperoleh evaluasi dan pelatihan personel. 4Sondang P. Siagian, MPA, Manajemen SDM, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, hal. 105)
  • 13. 13 3. Pelaksanaan/penggerak (Actuating) : mencakup bagaimana cara menjalankan fungsi perencanaan yang telah ditentukan semula, yang mana keberhasilan langsung terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan. 4. Pengendalian (Controlling) : memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan kegiatan itu dicapai sesuai dengan yang direncanakan atau mengoreksi penyimpangan. Teori Manajemen dari George R. Terry tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya pengklasifikasian fungsi, maka pimpinan dapat mengevaluasi prestasi-prestasi kerja dan dapat segera dilakukan tindakan- tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Aplikasi Teori Manajemen dari George R. Terry dalam pelaksanaan tugas kepolisian sangat penting karena sudah mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga sekecil mungkin kelemahan dan kekurangan dapat diminimalisasi. Di dalam setiap tugas kepolisian tentunya penerapan teori manajemen relevan menjadi landasan dalam mengelola dan mengkoordinasi sumber daya organisasi (personel, sarana prasarana dan anggaran). C. Teori Manajemen Strategi Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan.Menurut Pearch dan Robinson dikatakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.5 5 http://hipni.blogspot.com/2012/02/pengertiandefinisi-manajemen-strategi.html, diakses tanggal 1 Maret 2013.
  • 14. 14 Sedangkan pengertian manajemen strategis menurut Nawawi adalah perencanaan berskala besar (perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (tujuan strategis) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organsasi.6 Dari beberapa pengertian manajemen strategitersebut menunjukkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu sistem yang memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak secara bersama-sama kearah yang sama pula. Komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.Sedangkan komponen kedua adalah perencanaan operasional dengan unsure-unsurnya sasaran dan tujuan operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijaksanaan situsional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik. D. Teori Kinerja Menurut Payaman Simanjuntak, kinerja adalah tingkat pencapaian hasilatas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja organisasiadalah menilai tingkatpencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Dalam manajemen, kinerja merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, termasuk kinerja tiap-tiap individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.7SedangkanDessler mengatakan pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. 6 Ibid 7 Simanjuntak, Payaman J, Manajemen dan Evaluasi Kerja. Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI, 2005, hal. 32
  • 15. 15 Dalam manajemen, kinerja merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.8 Berdasarkan beberapa pendapat tentang teori kinerja/prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang.Kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja perusahaan (corporate performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan (individual performance) baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan (corporate performance) juga baik. E. Teori Pelayanan Pelayanan masyarakat oleh Polri pada hakikatnya perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan peranannya selaku penegak hukum, pengayom dan pelindung serta pelayanan masyarakat maupun pembimbing di bidang kamtibmas dengan menempatkan masyarakat yang mempunyai derajat dan kedudukan yang sama selaku warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, jiwa dan harta bendanya. Menurut Hermawati, pelayanan yang dilakukan itu harus berdasarkan azas-azas pelayanan prima antara lain :9 1. Aman, dalam pengertian pelayanan Polri dapat memberikan rasa aman (Security), keselamatan (Safety), jaminan (Surety) dan kedamaian / ketentraman (Peace) bagi masyarakat yang memerlukan. 2. Cepat, bahwa pelayanan diselenggarakan dalam waktu yang tepat dan tidak ditunda-tunda. 3. Murah, pelayanan pada hakekatnya tidak diperlukan biaya dari masyarakat, namun bila dipersyaratkan menggunakan biaya maka diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan terjangkau oleh masyarakat serta tidak dibebani penambahan biaya lainnya. 8Dessler, Gary.Manajemen SDM, Jakarta, Indeks, 2009, hal. 27. 9 Hermawati, Pelayanan Prima, Jakarta, Lemdikpol Selapa Pori, 2008, hal. 22
  • 16. 16 BAB III KONDISI SAAT INI A. Sumber Daya Manusia Struktur, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Kepolisian Perairan telah dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut Dit Polair Polda Jambi mempunyai keterbatasan yang menimbulkan kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya. 1. Kuantitas Personel a. Data Personil Ditpolair PoldaJambi NO PERSONIL DSP RIIL KET 1 PAMEN 15 11 -4 2 PAMA 26 3 -23 3 BRIGADIR 123 97 -26 4 BHARADA 20 JUMLAH 164 131 -33 Sumber data : Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2014 Jumlah personel Ditpolair Polda Jambi apabila mendasari dari Peraturan Kapolri tersebut, sampai pada bulan Desember 2014ini memiliki personel sejumlah 131 orang. Dari data personil sendiri dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan sesuai DSP 164 personel masih kurang 33 personel (kekurangan personel DSP Bintara sebanyak 26 orang ditutupi dengan tamtama 20 personel)
  • 17. 17 b. Data Personil Satrolda Polair Polda Jambi NO JABATAN PANGKAT DSP RIIL KET 1 SATROLDA AKBP 1 1 2 KASI PATWALAIR KOMPOL 1 1 3 KASI SAR/BINMASAIR KOMPOL 1 1 4 KANIT PATWALAIR AKP 2 1 -1 5 KANIT SAR/BINMASAIR AKP 2 - -2 6 PANIT PATWALAIR IP 2 1 -1 7 PANIT SAR/BINMASAIR IP 2 1 -1 8 BANIT PATWALAIR BA 8 1 -7 9 BANUM PATWALAIR BA 1 1 10 BANIT SAR/BINMASAIR BA 8 4 -4 11 BANUM SAR/BINMAS BA 1 - -1 JUMLAH 29 11 -18 Sumber data : Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2014 c. Data Personil Kapal Patroli Dit Polair Polda Jambi NO JENISKAPAL JMLH KAPAL DSP RIIL KET 1 TYPE C-2 8 42 35 -7 2 TYPE C-3 4 16 11 -5 JUMLAH 58 46 -12 Sumber data : Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2014 Jumlah riil personel kapalSatrolda Ditpolair Polda Jambi sampai pada bulan Desember 2014ini memiliki personel sejumlah50orang, sedangkan ketentuan dalam peraturan Kapolri, seharusnya 58 personil, artinya masih kekurangan 8 personil. Dari data personel staf Satrolda sendiri dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan sesuai DSP29personel, faktanya hanya 11 personil masih kurang18 personel, juga masih ada jabatan yang belum terisi yaitu jabatan Kepala unit Sar danPembinaan masyarakat Perairan (Kanit Sar Binmas air) dan jabatan perwira serta bintara lainnya. Demikian juga
  • 18. 18 personil yang mengawaki staf satrolda sebanyak 11 personil ternyata yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V: 1(satu) orang dan ATT V: 1(satu) orang). Sedangkan para awak kapal dan ABK nya dari50 (lima puluh)pesonil yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V hanya 3 (tiga) orang. Jadi keseluruhan komunitas Satrolda (staf satrolda ditambah para Dan kapal dan ABK) sebagaimana dalam DSP adalah 164 personil, dan fakta riil adalah 134 orang, jadi masih kurang 30 personil. 2. Kualitas Personil a. Data Kualifikasi Personil Ditpolair Polda Jambi NO DIKJUR JUMLAH NO DIK UMUM JUMLAH PA BA PA BA TA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Suspariksa Laut 1 - 1 SMU 6 97 192 Dasar Polair 7 34 3 Idik Polair 6 8 4 ANT - V 2 7 5 ATT – V - 2 6 Harwat kapal - 6 2 D 3 - - 17 Reserse 1 1 8 Intel 2 1 9 SAR - 6 3 STRATA 1 3 5 - 10 Komlek - 5 11 Brimob 1 - 12 Keuangan - 1 3 STRATA 2 3 - -13 Binmas 1 - 14 Labfor 1 - JUMLAH 22 71 JUMLAH 12 102 20 Sumber data : Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2014 Melihat data di atas maka kualitas personel Ditpolair Polda Jambi adalah sebagai berikut : a. Personel Ditpolair Polda Jambi secara umum memiliki kualifikasi pendidikan kejuruan sebanyak 93 personel, namun faktanya masih diketemukan 38 personil yang belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan sama sekali. b. Berdasarkan fakta riil data kualitas pendidikan umum personil Ditpolair Polda Jambi sebagian besar hanya berpendidikan setingkat SMU, sehingga anggota yang pendidikannya SMU tentunya akan berperilaku berbeda serta tingkat pengetahuannya
  • 19. 19 juga berbeda jika dibandingkan dengan yang berpendidikan Sarjana. Kenyataan ini akan mempengaruhi kinerja Dit Pol Air dalam pelaksanaan tugas di lapangan. c. Dari pendidikan kejuruan yang telah diikuti, ada 88 personil yang telah mengikuti pendidikan kejuruan FT. Polair, sedangkan yang lainnya pendidikan kejuruan Polisi tugas umum sebanyak 9 personel. d. Dengan keadaan kualitas dan kuantitas yang belum semuanya memenuhi persyaratan, tentunyaakan mempengaruhi kinerja serta kemampuan dalam mendukung tugas-tugas operasional dimana tugas dan bidang kerja dari Dit Polair sangat membutuhkan keahlian serta ketrampilan. Khususnya dalam mengoperasionalkan kapal patroli polisi dan peralatan elektronika kapal yang ada, disamping itu dihadapkan pada perkembangan gangguan Kamtibmas yang meningkat dan komplek di perairan juga dibutuhkan pengalaman khusus dibidang penanganan gangguan kriminalitas dan tindak pidana perairan serta kemampuan pemahaman karekteristik wilayah perairan. e. Staf satrolda sebanyak 11 personil ternyata yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V: 1(satu) orang dan ATT V: 1(satu) orang). Sedangkan para awak kapal dan ABK nya dari50 (lima puluh)pesonil yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V hanya 3 (tiga) orang. 3. Kemampuan dan Kompetensi personel Satrolda Ditpolair Polda Jambi a. Pengetahuan. 1) Kurangnya inisiatif untuk mencari referensi pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang terkini dan yang berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah perairan. 2) Personel jarang diikutsertakan dalam program pelatihan baik yang diselenggarakan oleh internal Polri maupun lembaga dan instansi terkait lainnya yang ada hubungannya dengan proses penyidikan/Reserse maupun binmas.
  • 20. 20 3) Kurangnya kesadaran para anggota kapal patroli untuk mengembangkan pengetahuan fungsi teknis secara individu. Selama ini hanya mengandalkan Jukrah dari para Perwira/pimpinan di atasnya. 4) Kurangnya kemampuan untuk bekerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan penugasan di lapangan. b. Keterampilan 1) Kurangnya keterampilan Personel dalam melaksanakan kegiatan teknis patroli kapal polisi sebagaimana yang tertera dalam ketentuan SOP (standart operational procedure); 2) Kurang terampilnya personil satroldadan para Dankapal dalam melaksanakan kegiatan deteksi dini di wilayah perairan; 3) Belum terampilnya personil satroldadan para Dankapal dalam penggunaan alat navigasi, komlek yang ada di kapal.. 4) Minimnya kemampuan dan keterampilan dibidang SAR (menyelam, PPGD, water rescue dan lain-lain); 5) Personel Ditpolair Polda Jambitidak memiliki keterampilan dalam menangani kasus konflik sosial, dan kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masyarakat pesisir pantai; 6) Masih lemahnya keterampilan negosiator guna mempengaruhi atau menggerakkan perilaku orang lain agar bekerja secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan Polmas.Kondisi ini secara signifikan telah berdampak kepada masih lemahnya kepemimpinan personel yang melaksanakan Polmas perairan dalam menjalankan fungsi dan perannya menggerakkan masyarakat secara bersamauntuk memikul tanggung jawab di bidang kamtibmas; 7) Staf satrolda sebanyak 11 personil ternyata yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V: 1(satu) orang dan ATT V: 1(satu) orang). Sedangkan para awak kapal dan ABK nya dari50
  • 21. 21 (lima puluh) pesonil yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V hanya 3 (tiga) orang. c. Perilaku 1) Mentalitas personel belum seluruhnya baik,masih bersikap menunggu bila ada kejadian-kejadian yang perlu kecepatan bertindak dalam mengantisipasi setiap perkembangan gangguan kamtibmas dimasyarakat; 2) Masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan patroli perairan; 3) Kulture/budaya kerja belum optimal, kesadaran untuk ikhlas dalam melaksanakan tupoksinya masih rendah; 4) Mainset mayoritas personil polair perihal prinsip nunut hidup/numpang hidup di dalam organisasi polair, malas berbuat untuk kepentingan kesatuan, lebih senang berada pada zona nyaman; 5) Paranoid untuk melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap para pelaku kriminalitas perairan, dengan suatu alasan, dapat mendatangkan musibah atau permasalahan terkait resiko penyidikan, backing dari para atasan/ pejabat pusat dan keterbatasan dalam pemahaman tuntutan pra peradilan. 6) Skeptis terhadap dikbang sebagai parameter spirit personil polair. Kemauan personil polair untuk melanjutkan dikbang (pendidikan pengembangan) sangat rendah, anggapan “percuma ikut dikbang, toh tidak akan pernah lulus, karena menyandang predikat anggota polair dianggap sudah kaya, karena tempatnya yang basah, sehingga mendapatkan kesulitan dan kurang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait.”
  • 22. 22 B. Dukungan Anggaran Alokasi Anggaran Dit Polair Polda Jambi selama ini masih jauh dari yang di harapkan khususnya untuk dukungan operasional dalam pelaksanaan patroli dan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat perairan lainnya. 1. AnggaranDIPA RKA-KL TA. 2014 Ditpolair Polda Jambiyang mendukung kegiatan patroli perairan NO KEGIATAN VOLUME (Rp x org x giat) JUMLAH (Rp) KET 1 Patroli a. Uang Saku b. Dana Satuan c. Duk ULP Layar d. Duk Kalori ABK 16.000 x 24 x 365 3.000 x 24 x 365 15.000 x 10 x 365 2.100 x 10 x 365 140.160.000 26.280.000 54.750.000 7.665.000 2 Harwat Kapal Patroli 2 Unit(2004 &1003) 85.000.000 Nihil 3 Pengawalan Nihil Nihil 4 SAR Perairan Nihil Nihil 5 Polmas Perairan Nihil Nihil JUMLAH 228.970.000 Sumber data : Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2014 Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa : a. Untuk Patroli dalam 1 bulan hanya 24 orang yang mendapat dukungan uang saku dan dana satuan patroli, sedang untuk dukungan ULP Layar yang terdukung hanya 10 orang. Ketentuan ABK untuk kapal type C1 terdiri dari 12 orang, type C2 tediri 6-5 orang, untuk type C3 tediri 3-2 orang. Melihat dari dukungan ULP layar dan dukungan kalori ABK, otomatis yang melaksanakan kegiatan patoli hanya 10 pesonil saja dan fasilitas 2 (dua) unit kapal patoli polisi untuk type C2 yang menggunakan HSD/solar
  • 23. 23 yang hanya mampu melaksanakan kegiatan selama 16 hari dan type C2 yang menggunakan pertamax hanya mampu melaksanakan selama 12.5 hari dalam per triwulannya; b. Korelasinya kesiap siagaan alut (alat utama) untuk kegiatan pemeliharaan kapal patroli dukungan anggarannya adalah sebesar RP. 85.000.000 digunakan untuk kapal 2unit (2004 dan 1003). Pada saat ini kapal yang dimiliki sebagian besar pembuatannya sebelum tahun 2006 sehingga perlu harwat/dock kapal secara rutin mengingat bahan material kapal dari fiberglass tiap 6 bulan sekali harus mendapatkan harwat rutin. Dengan keterbatasan anggaran,selanjutnya untuk harwat rutin dilaksanakan secara selektif prioritas, sehingga kegiatan harwat tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh; c. Untuk anggaran yang lain seperti pengawalan, SAR dan Polmas perairan belum terdukung anggaran dalam DIPA Polair TA. 2014. 2. Data Kebutuhan BMP Kapal Patroli sesuai dengan indeks biaya Polri NO TYPE KAPAL/MESIN KEBUTUHAN MESIN X LTR JUMLAH LTR / HARI KET 1 C2 (1X305 PK MITSUBISHI ) 1 X400 LTR 400 LTR HSD 2 C2 ( 2X261 PK CUMINS ) 2 X 400 LTR 800 LTR HSD 3 C2 (2 X 200 PK) 2 X 160 LTR 320 LTR MT-88 4 C3 ( 1X85 PK) 80 LTR 80 LTR MT-88 5 Rubber boat ( 1X40 PK) 35 LTR 35 LTR MT-88 Sumber data :Matlog Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2014 Selama ini dukungan BBM yang diterima untuk kegiatan operasional kapal patroli sebanyak 2 (dua) unit kapal polisi type C2 yang menggunakan HSD/solar yang hanya mampu melaksanakan kegiatan selama 16 hari dan type C2 yang menggunakan pertamax hanya mampu melaksanakan selama 12.5 hari dalam per triwulannya, mengapa demikian ? maka penjelasannya adalah sebagai berikut : BBM yang diterima dari Sarpras Polda
  • 24. 24 pertriwulan,Pertamaxsebanyak4.000 liter dan HSD/Solar sebanyak 6.250 liter, Oli mesran 420 liter dan Oli meditrania 135 liter. Jika kita lihat kebutuhan standar penggunaan BBM sesuai dengan indeks biaya Polri diatas untuk pemakaian kapal, maka dukungan BBM HSD/Solar untuk Triwulan I hanya mencukupi + 16 hari patroli kapal type C2 dengan 1 mesin(6.250 ltr dibagi 400 ltr = 15, 625 dibulatkan = 16 hari dan Pertamax hanya mampu mencukupi + 12,5 hari patroli, sedangkan kapal type C2 dengan 2 mesin (4.000 ltr dibagi 320 ltr = 12,5 hari ). C. SaranaDan Prasarana 1. Data Kapal Patroli Dit Polair Polda Jambi NO NO LAMBUNG UKURAN P x L KONDISI DAYA KET BB RR RB 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2001 25 x 5 X - - 305 PK C2 2 2002 11 x2,6 X - - 2 x 200 PK C2 3 2003 11 x 2,6 X - - 2 X 200 PK C2 4 2004 11 x 2,6 X - - 2 X 200 PK C2 5 2005 11 X 2,4 X - - 2 X 200 PK C2 6 2006 15 X 2,7 X - - 2 X 250 PK C2 7 2008 14X2,5 X - - 2X200 PK C2 8 2009 15 X 2,7 X - - 2 X 250 PK C2 9 2010 14X2,5 X - - 2X261 PK C2 10 1001 6,3 X 2 X - - 85 PK C3 11 1002 7,5 X 2 X - - 85 PK C3 12 1003 7 X 2 X - - 85 PK C3 13 1004 6,5 X 2,2 X - - 200 Pk C3 14 Perahu Karet - X - - 40 PK = Sumber data :Matlog Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2014 2. Data Gedung/Bangunan NO JENIS BANGUNAN LOKASI KONDISI KET 1 MAKO JL. AK. GANI NO. 5 BAIK Milik Pemda
  • 25. 25 DITPOLAIR JAMBI Propinsi. 2 MAKO UNIT PATROLI WIL 1 ANGSO DUO JAMBI BAIK Inventaris Ditpolair 3 MAKO UNIT PATROLI WIL 2 MA. BULIAN BATANGHARI RSK RINGAN Inventaris Ditpolair 4 MAKO UNIT PATROLI WIL 3 KUALA TUNGKAL TANJABBAR BAIK Inventaris Ditpolair 5 MAKO UNIT PATROLI WIL 4 KAMPUNG LAUT TANJABTIM BAIK Inventaris Ditpolair 6 MAKO UNIT PATROLI WIL 5 SUAK KANDIS MA. JAMBI BAIK Inventaris Ditpolair Sumber data : Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2014 3. Data Alkom NO JENIS MATERIL MERK/TYPE KONDISI JLH KET BB RR RB 1 ALL BAND GX –SSB KENWOOD TK80 1 - 2 3 2 KACINA I COM/IC 2000 1 - - 1 3 HT MOTOROLLA 2 2 - 4 4 HT ALINCO DJ 195 8 - - 8 Sumber data : Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2014 4. Data Alat SAR NO JENIS MATERIL KONDISI JLH KET BB RR RB 1 RUBBER BOAT 6 5 11 2 ALAT SELAM 3 1 - 4 3 TABUNG GAS OKSIGEN 4 - - 4 4 GPS 3 - - 3 Sumber data : Subbag Renmin Dit Polair Polda Jambi, 2014 Adapun fakta dari sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan Patroli perairan dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :
  • 26. 26 1. Kualitas dan kuantitas materil utamanya menyangkut masalah kapal patroli dalam mendukung pelaksanaan tugas di perairan belum memadai daya jelajah/jenisnya yang dikaitkan dengan karakteristik perairan maupun gangguan kamtibmas yang terjadi; 2. Pemeliharaan dan perawatan terhadap seluruh materiil, fasilitas dan jasa terhadap kapal patroli beserta isinya dalam mendukung pelaksanaan Patroli perairan masih belum terlaksana dengan baik; 3. Fasilitas Alkom yang ada di kapal belum mampu menjangkau hubungan antar kapal, dalam pelaksanaan tugas masih menggunakan handphone masing-masing anggota; 4. Gedung/bangunan sebagai mako unit patroli sudah sesuai penempatannya di wilayah-wilayah yang rawan gangguan kamtibmas namun sampai sekarang belum memiliki pelabuhan untuk sandar kapal yang representatif, saat ini masih menumpang sandar di pelabuhan/jety milik masyarakat dan Mako Direktorat Polair Polda Jambi masih menempati Bangunan Milik Pemda Provinsi Jambi (Gedung Residen Jambi). D. Metode yang Digunakan 1. Patroli mandiri Metode ini dilakukan oleh kapal patroli UnitPolair secara mandiri yang berada di kewilayahan tanpa melibatkan kapal patroli lainnya. 2. Patroli dengan sasaran tertentu Yaitu kapal patroli melaksanakan patroli ke tempat/sasaran tertentu dengan cara bertindak yang telah ditentukan sehingga apabila ada tindak pidana lainnya terkesan dibiarkan. 3. Patroli rutin Patroli yang dilaksanakan secara rutin dengan route dan waktu yang selalu sama dan mudah sekali diketahui para pelaku kejahatan, sehingga para pelaku leluasa menjalankan aksinya pada waktu tidak ada petugas patroli.
  • 27. 27 Dilihat dari metode yang digunakan dalam patroli saat ini masih bersifat konvensional yaitu hanya bersifat rutin/monoton dan tidak efektif, sehingga setiap pergerakan mudah diketahui oleh pelaku kejahatan yang akan memanfaatkan waktu-waktu kosong pada saat tidak ada petugas untuk menjalankan aksinya. E. Pelaksanaan Tugas Satuan Patroli Pelaksanaan patroli Unit Polair baik secara mandiri, sasaran tertentu dan rutin yang berada di kewilayahan patroli lainnya dilaksanakan Rutin sesuai dengan dukungan Logistik dan sarana/prasarana yang telah ada disesuaikan dengan Jumlah BBM dan kondisi Kapal mengingat keterbatasan dukongan Logistik BBM HSD untuk 1 unit kapal sebanyak 6.250 liter tiap triwulan selama 16 hari dan BBM Pentamax / MT – 88 untuk 1 unit kapal sebanyak 4.000 liter tiap triwulan selama 12,5 hari, maka alternatif pelaksanaan kegiatan patroli adalah sebagai berikut : 1. Patroli mandiri kewilayahan Pelaksanaan Patroli mandiri kewilayahan yang dilaksanakan oleh kapal polisi yang ditempatkan di pos kuala tungkal(Kab. Tanjab Barat) dan pos Kampung laut (Kab. Tanjab Timur) dalam pelaksanaan kegiatannya secara rutin pertriwulan 12,5 hari kerja dan kapal polisi di pos kampung laut melaksanakan kegiatan rutinnya 16 kali patroli; 2. Patroli dengan sasaran tertentu Pelaksanaan kegiatan patroli kapal polisi dilasanakan berdasarkan urgentisitas dan data-data kriminalitas yang menonjol pada saat itu dan pada wilayah perairan tertentu yang membutuhkan kehadiran kapal polisi perairan selama pertriwulan dengan standar DIPA yang ada adalah kapal bahan bakar HSD selama 16 hari dan kapal berbahan bakar Pretamax selama 12,5 hari ; 3. Patroli rutin; Pelaksanaan kegiatan patroli kapal polisi pada dua wilayah perairan yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara rutin/ ajek, berkesinambungan/ kontinyu dengan standar DIPA yang ada adalah
  • 28. 28 kapal bahan bakar HSD selama 16 hari dan kapal berbahan bakar Pretamax selama 12,5 hari;. Dilihat dari metode yang digunakan dalam pelaksanaan patroli kapal saat ini masih bersifat konvensional yaitu hanya bersifat rutin/monoton kurang efektif, dan kurangnya jumlah hari kegiatan patroli dalam setiap bulannya, sehingga setiap pergerakan mudah diketahui oleh pelaku kejahatan yang akan memanfaatkan waktu-waktu kosong pada saat tidak ada petugas untuk menjalankan aksinya. Data atau pentelaahannya untuk kegiatan kapal polisi type C2 berbahan bakar HSD 16 hari (sesuai DIPA) dikalikan 4 (empat) triwulan, maka dalam satu tahun terlaksana patroli sebanyak 64 (enam puluh empat) hari, artinya selama 301 hari wilayah perairan tidak diback up dan tidak dijamah oleh kapal polisi. Sedangkan untuk kapal type C2 yang berbahan bakar Pertamax 12,5 hari (sesuai DIPA) dikalikan 4 (empat) triwulan, maka dalam satu tahun terlaksana patroli sebanyak 50 (lima puluh) hari, artinya selama 315 hari wilayah perairan tidak diback up dan tidak dijamah oleh kapal polisi. Seiring dengan peningkatan Personel, dan dukungan logistik dan peralatan dan metode patroli Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi, jika dilihat dari data 3 (tiga) tahun terakhir Jumlah tindak pidana dan pelanggaran dari tahun 2012 S/D tahun 2014 terjadi penurunan, dengan keterbatasan yang ada Satuan Patroli Direktorat Polisi Perairan dapat menekan Kejahatan dan pelanggaran yang terjadi, berikut data Tindak Pidana dan Pelanggaran Tahun 2012-2014 : Data Rekapitulasi Penanganan PerkaraDitpolair Polda Jambi Tahun 2012 NO JENIS PERKARA LIDIK SIDIK SP3 LIMPAH P21 VONIS DENDA KET 1. Pelayaran 35 2. Karantina hewan,Ikan & Tumbuhan 2 2 3. Ilegal Logging 4 1 3 4. Ilegal Fhising 4 4 5. Ilegal Minning 2 2 6. Ilegal Migas (Oil) 4 4 7. Perompakan (Pracy) 1 1
  • 29. 29 8. Penemuan Kayu 3 3 Jumlah 55 2 1 44 8 Tahun 2013 NO JENIS PERKARA LIDIK SIDIK SP3 LIMPAH P21 VONIS DENDA KET 1. Pelayaran 31 1 29 1 2. Karantina hewan,Ikan & Tumbuhan 1 1 3. Ilegal Logging 1 1 4. Ilegal Fhising 2 2 5. Ilegal Minning 1 1 6. Ilegal Migas (Oil) 2 1 1 7. Perompakan (Pracy) 1 1 8. Penemuan Kayu 2 2 Jumlah 41 2 1 34 4 Tahun 2014 NO JENIS PERKARA LIDIK SIDIK SP3 LIMPAH P21 VONIS DENDA KET 1. Penggelapan 1 1 2. Curat 1 1 3. Kelalaian orang mati 1 1 Jumlah 3 1 2 Sumber data : Subdit Gakkum Dit Polair Polda Jambi, 2012 - 2014
  • 30. 30 BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI A. Faktor Internal 1. Kekuatan a. Personil Ditpolair Polda Jambi dilihat dari sisi umum dan keseluruhan segi kuantitas masih kurang namun sudah mendekati DSP. Dari 134 orang personil tersebut, sebanyak 81 personil telah mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis Pol Air seperti ANT- V, ATT-V, Das PA, Das BA Pol Air, dan Komlek serta Harwat kapal. Kemudian staf satrolda sebanyak 11 personil ternyata yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V: 1(satu) orang dan ATT V: 1(satu) orang). Sedangkan para awak kapal dan ABK nya dari 50 (lima puluh)pesonil yang memiliki kualifikasi pelaut (ANT V hanya 3 (tiga) orang; b. Adanya undang-undang RI dan Peraturan-peraturan yang mendukung tugas Dit Polair dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Provinsi Jambi, antara lain : 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Polri yang tercantum dalam pasal 13 yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menjelaskan bahwa fungsi Polri adalah sebagai penegak hukum dan keadilan sesuai hukum yang berlaku, memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat dan negara, mengayomi warga
  • 31. 31 masyarakat dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan. Pada wilayah hukum di perairan fungsi tersebut diemban oleh Kepolisian Perairan. 3) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi serta struktur Dit Polair tingkat Polda. c. Tersedianya sarana dan prasarana, material, fasilitas dan jasa yang dimiliki Ditpolair Polda Jambi saat ini, untuk menunjang dalam pelaksanaan Patroli perairan, terlihat dari jumlah kapal Patroli yang dapat mendukung personil dalam melaksanakan Patroli perairan.Kondisi aset kapal patroli polisi yang dimiliki oleh Ditpolair Polda Jambi secara keseluruhan adalah 13 (tiga belas) unit dengan kondisi 11 (sebelas) layak laut/laik laut, 2 (dua) unit RB/ rusak berat. Kemudian untuk rinciannya adalah sebagai berikut :kapal patroli type C2 terdiri dari 8 (delapan) unit dalam kondisi layak/laik laut, kapal patroli type C3 terdiri dari 4 (empat) unit dalam kondisi 3 (tiga) laik laut, 1 (satu) unit RB/ rusak berat. Kemudian 1 (satu) unit kapal type non standart dalam kondisi RB/ rusak berat. Kesimpulannya hanya 11 (sebelas) unit kapal patrol yang layak laut, sedang 2 (dua) unit kapal dalam kondisi RB/ rusak berat dan diusulkan untuk dilakukan disposal ke Biro Rena Polda Jambi. 2. Kelemahan a. Kurangnya kualitas dan kemampuan personil tentang fungsi teknis Polair terutama dalam mengawaki kapal patrol; b. Sarana dan prasarana kapal patroli polisi untuk mendukung kegiatan patroli di wilayah perairan tidak sesuai dengan karakteristik wilayah perairan Jambi; c. Dukungan anggaran tentang pemeliharaan dan perawatan kapal patroli, dukungan logistik serta anggaran patroli masih sangat dirasakan kurang, bahkan anggaran pengawalan, SAR dan Polmas perairan tidak terdukung sama sekali;
  • 32. 32 d. Mentalitas personil belum seluruhnya baik dengan masih adanya pelanggaran disipilin yang dilakukan; e. Metode yang digunakan pada saat ini masih belum mampu menanggulangi gangguan kamtibmas wilayah perairan. B. Faktor Eksternal 1. Peluang a. Adanya BKO Kapal dari Dit Polair Baharkam Polri untuk membantu/ memback up tugas operasional Dit Pol Air Polda Jambi. Hal ini dikarenakan daya jelajah dan kemampuan patroli kapal BKO sangat sesuai untuk kondisi dan karakteristik wilayah perairan di Jambi; b. Budaya masyarakat pantai dan perairan yang sederhana dan suka gotong royong serta memiliki kemauan untuk membantu tugas polisi (mendirikan pos polisi dan FGD) merupakan salah satu faktor pendukung untuk terciptanya situasi Kamtibmas yang aman; c. Adanya informasi dari dunia maritim internasional yang disampaikan oleh International Maritim Organization (IMO) yang berkedudukan di Singapura mengenai kejadian yang menimpa kapal-kapal asing, menjadi pendukung peran patroli Dit Polair Polda Jambi untuk memberikan kontribusi bagi penggelaran kapal-kapal patroli di wilayah perairan; d. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya dalam rangka pengamanan wilayah perairan demi terwujudnya stabilitas kamtibmas. Dalam hal peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, instansi terkait selalu melibatkan Dit Polair untuk turut serta ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi perundang-undangan tentang pengamanan wilayah perairan, SAR, pelatihan dan seminar-seminar. 2. Ancaman a. Faktor cuaca merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan kapal patroli. Cuaca buruk dan ombak
  • 33. 33 besar yang datang secara tiba-tiba sering kali mengurangi daya jelajah kapal patroli yang spekteknya terbuat dari fiber glass yang sangat rentan pecah apabila berhadapan dengan ombak yang besar. b. Wilayah Jambi memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan terbentangnya sungai besar yang dijadikan sebagai sarana jalur transportasi dan juga pesisir pantai yang terbentang dari batas propinsi Riau sampai Sumatera Selatan, perairan Jambi juga merupakan jalur perdagangan antar pulau bahkan antar Negara seperti Singapura dan Malaysia, sehingga dengan kondisi tersebut sering menjadi lahan bagi para pelaku tindak kejahatan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk mengambil segala sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat Jambi secara illegal dan melakukan penyelundupan; c. Jambi merupakan wilayah yang memiliki alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), sehingga dengan adanya ALKI tersebut kapal- kapal asing bebas memasuki wilayah perairan Jambi, sehingga tidak menutup kemungkinan gangguan kamtibmas di wilayah perairan Jambi sangat mungkin dan sering terjadi. d. Tingkat pendidikan masyarakat Jambi khususnya masyarakat perairan dan pesisir pantairelatif rendah, sehingga berdampak menyulitkan pelaksanaan petugas babinkamtimas dalam penyampaian peraturan perundang-undangan terkini; e. Kebutuhan sehari-hari masyarakat parairan dan pesisir pantai Jambi yang belum terdistribusi dengan dengan baik, sehingga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan kegiatan melanggar hukum seperti masalah pendistribusian BBM dan kebutuhan pokok masyarakat yang lain; f. Kultur dan mainset personil Polair secara umumnya kurang menyenangi situasi tantangan/ mencari pengalaman baru, dan lebih suka berada pada posisi zona nyaman, sehingga berdampak kurangnya pengalaman (bagai katak dalam tempurung).
  • 34. 34 BAB V KONDISI YANG DIHARAPKAN A. Sumber Daya Manusia 1. Kuantitas personil a. Dengan kekurangan personil Satrolda saat ini, diharapkan mampu memberdayakan personil yang ada sesuai dengan kemampuan dan manajerial yang dimiliki dalam mengcover luasnya wilayah perairan Jambi. b. Mengusulkan ke Polda pengisian jabatan pada struktur organisasi Satrolda Ditpolair Polda Jambi yaitu untuk jabatan Perwira yang masih kosong seperti Wadir Polair, Kasatrolda, Kasi Sar/binmasair dan jabatan Pama lainnya. 2. Kualitas personil a. Pengetahuan 1) Memberikan kesempatan kepada personil patroliuntuk mengikuti pendidikan kejuruan dan pelatihan dengan memprioritaskan bidang pengawakan kapal seperti : ANT-V, ATT-V, penyidikan, Harwat, SAR, komlek dan binmasair. 2) Personil patroli diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pengembangan umum di universitas yang ada di Jambi, dengan fokus bidang yang ditekuni menyangkut peningkatan kemampuan di bidang kepelautan/perkapalan, hukum dan ilmu sosial lainnya. 3) Mengikutsertakan secara rutin personil patroli dalam kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pelatihan peningkatan kemampuan untuk mendukung pelaksanaan tugas patroli baik yang diselenggarakan oleh Intern Polri maupun lembaga dan instansi terkait lainnya. 4) Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan rutin kepada personil patroli Ditpolair Polda Jambi yang berhubungan dengan peraturan maupun materi tentang tugas dan peran-peran di kapal patroli.
  • 35. 35 5) Meningkatkanpengetahuan serta pengenalan terhadap lingkungan sekitar, kearifan lokal dan budaya masyarakat perairan dan pesisir pantai Jambi. b. Keterampilan Untuk mendukung tugas patroli, personil harus dibekali kemampuan dan keterampilan : 1) Kemampuan navigasi laut / Ahli Nautika (ANT ); 2) Kemampuan mekanik Kapal patroli / Ahli Tehnika (ATT); 3) Kemampuan perhubungan / komlek; 4) Kemampuan pemeliharaan dan perawatan kapal. 5) Kemampuan Penguasaan Binpotmas Perairan; 6) Kemampuan Penguasaan Perundang-undangan di wilayah perairan; 7) Kemampuan membangun kemitraan, dengan tujuan untuk membentuk dan memelihara kepercayaan masyarakat; 8) Kemampuan menjadikan potensi masyarakat perairan sebagai mitra kerja, dalam pola hubungan dan tata kerja yang lebih bersifat fungsional, partisipatif, konsultatif, kolaboratif dan koordinatif; 9) Kemampuan untuk membina masyarakat (para babinkamtibmas polair) dengan mengelola perbedaan secara baik agar tidak terjadi konflik horizontal dan komunal; 10) Kemampuan negosiator dan penggalangan di wilayah konflik pada masyarakat perairan. c. Perilaku 1) Mentalitas personil yang bersikap proaktif tentang pentingnya pelaksanaan patroli dan polmas perairan sehingga secara otomatisjuga aktif mengantisipasi setiap perkembangan gangguan kamtibmas di lingkungan masyarakat. 2) Mentalitas personil yang berani menghadapi tantangan tugas (fighter), berani mencari pengalaman baru, berani
  • 36. 36 menghadapi resiko terutama praperadilan, berani menghadapi para backing kriminalitas; 3) Mentalitas peronil yang memiliki kemauan semangat belajar, kemauan mencari pengalaman tugas, dan kemauan untuk capek berlatih sebagaimana yang menjadi tugas pokoknya; 4) Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personil yang ditugaskan di lapangan dapat diminimalisasir; 5) Kemampuan personil untuk menjaga stamina diri pribadi, rajin berolah raga, guna kesiap siagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas yang berat. B. Dukungan Anggaran Anggaranyang ada dalam mendukung pelaksanaan Patroli perairan olehDitpolair Polda Jambi seperti anggaran pengawalan, SAR dan Polmas perairan dapat terpenuhidalam rencana program kerja dan tertuang dalam DIPA RKA-KL T.A. 2015, dibawah ini : NO KEGIATAN VOLUME (Rp x org x giat) JUMLAH (Rp) KET 1 Patroli a. Uang Saku b. Dana Satuan c. Duk ULP Layar d. Duk Kalori ABK 16.000 x 24 x 365 3.000 x 24 x 365 15.000 x 10 x 365 2.100 x 10 x 365 140.160.000 26.280.000 54.750.000 7.665.000 2 Harwat Kapal Patroli 2 Unit - 85.000.000 3 Pengawalan Nihil Nihil 4 SAR Perairan Nihil Nihil 5 Polmas Perairan Nihil Nihil JUMLAH 357.857.000 Anggaranyang diajukan dalam mendukung pelaksanaan Patroli perairan olehDitpolair Polda Jambi seperti anggaran pengawalan, SAR dan Polmas perairan dapat terpenuhidalam rencana program kerja dan tertuang dalam DIPA RKA-KL T.A. 2016, seperti usulan anggaran dibawah ini : NO KEGIATAN VOLUME (Rp x org x giat) JUMLAH (Rp) KET 1 Pengawalan a. Uang Saku b. Dana Satuan 16.000 x 24 x 84 3.000 x 24 x 84 32.256.000 6.048.000 2 SAR Perairan
  • 37. 37 a. Uang Saku b. Rubber Boat 16.000 x 5 x 42 3.000 x 5 x 42 3.360.000 630.000 3 Polmas Perairan (Sambang Nusa) a. Uang harian b. Makan personil c. Snack masyarakat d. Dukmin 16.000 x 5 x 12 15.000 x 5 x 12 7.500 x 25 x 12 300.000 x12 960.000 900.000 2.250.000 3.600.000 JUMLAH 50.004.000 Seiring dengan penambahan dukungan anggaran diatas yang perlu ditambah adalah dukungan BBM untuk kapal patroli sehingga waktu patroli bisa lebih lama. Sesuai dengan kebutuhan ideal BBM kapal patroli. C. Sarana dan Prasarana 1. Adanya pengadaan dan keberadaan kapal patroli polisi yang sesuai dengan karakteristik wilayah perairanJambi yaitu kapal patroli type C-1 sebanyak 2 unit untuk wilayah perairan Tanjab Barat dan Tanjab Timur; 2. Adanya pengadaan alat pendukung seperti Alkom, GPS dan alat selam untuk mendukung tugas SAR perairan; 3. Adanya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dibidang harwat kapal polisi terhadap seluruh materiil dan fasilitas kapal patroli beserta peralatannya, sehingga usia pakai kapal patroli polisi yang dimiliki dapat bertahan lama,dengan menambah anggaran harwat kapal patrol polisi; D. Metode yang Digunakan Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan patroli adalah menformulasikan berbagai terobosan-terobosan kreatif dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip patroli yang efektif dan efisien guna lebih menjamin situasi kamtibmas kondusif di wilayah perairan, antara lain memberdayakan kegiatan : 1. Patroli terpadu Yaitu patroli yang dilaksanakan secara terpadu/gabungan lintas sektoral, bekerjasama dengan kapal patroli lain atau patroli unsur keamanan laut lainnya dalam rangka menanggulangi gangguan kamtibmas di wilayah perairan;
  • 38. 38 2. Patroli multi sasaran Patroli yang dilaksanakan dengan sasaran/target semua tindak pidana/pelanggaran di wilayah perairan yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas; 3. Patroli sambang nusa Adalah patroli yang dilaksanakan oleh kapal patroli dalam usaha memberikan penyuluhan ke daerah-daerah pesisir/tepi pantai yang jarang dijangkau oleh petugas lainnya dalam rangka menjalin kemitraan dengan masyarakat perairan; 4. Patroli Quick Respon Yaitu patroli dengan memanfaatkan call center 110, yang telah di launching oleh Wakapolri pada tanggal 30 Januari 2013. Pada Jajaran Dit Polair Baharkam Polri call center 110 tersebut digunakan sebagai saluran pelaporan dan informasi apabila terjadi musibah atau bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan untuk mempercepat tindak lanjut atau responsif kapal-kapal patroli. Adapun Alur kerja laporan atau pengaduan dari Call Center 110 adalah sebagai berikut : Sumber :Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Call Center110 dilingkungan Ditpolair Baharkam Polri, 2013 Perwira Jaga Website Call Center 110 Kasubdit Opsnal Direktur Polair Piket Operator Dit Polair YA Operator Radio TIDAK Kapal Polisi
  • 39. 39 E. Pelaksanaan Tugas Satuan Patroli Pelaksanaan patroli Unit Polair baik secara mandiri, sasaran tertentu dan rutin yang berada di kewilayahan patroli lainnyadiharapkan dapat dilaksanakan dilaksanakan lebih intensif dan ditambah volumenya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana kapal patroli Polisi dan dukungan Jumlah BBM HSD atau dengan istilah sebutannya solar, BBM Pertamax untuk semua unit kapal patroli Polisi sehingga semua metodepatroli dapat dilaksanakan sebanyak : 1. Patroli mandiri Pelaksanaan Patroli mandiri tanpa pelibatan kapal dari unsur terkait manapun. Patroli mandiri juga bisa diartikan dalam pengertian patroli mandiri kewilayahan, maksudnya jajaran kapal polisi yang didudukkan di pospol Kab Tanjabbar dan Kab Tanjabtim , masing-masing bergerak sebanyak 48 kali dan perharinya bergerak 8 jam. Sehingga setiap unit kapal patroli Polisi diharapkan setiap tahunnya 48 kali dan dilaksanakan 4 kali dalam sebulannya jadi jumlah jam patroli yang diperlukan dalam pertahunnya adalah 48 X 8 jam layar = 384 jam layar/tahun dengan dukungan BBM dalam setiap pergerakkkan kapal maka perharinya dilaksanakan selama 8 (delapan) jam dengan daya isap minyak HSD untuk mesin cumins 261 PK adalah 400 liter, sedangkan kebutuhan Pertamax untuk kapal 200 PK adalah 160 liter, mesin 40 PK membutuhkan 35 liter per 8 jam, catatan 1 (satu) drum = berisi 250 liter minyak HSD maupun Pertamax, sehingga kesimpulannya kebutuhan yang diharapkan ditampilkan dalam tabel kebutuhan ideal kapal sebagaimana yang tertera dibawah ini; 2. Patroli dengan sasaran tertentu Pelaksanaan kegiatan patroli dengan sasaran tertentu, , merujuk dari data-data kriminalitas yang dihimpun, kemudian disimpulkan, dan selanjutnya menjadi TO( target operasi), sehingga sasaran jelas dan lokasi atau locusnya tepat. Pelaksanaan Patroli dengan sasaran tertentu dalam pergerakkannya diharapkan setiap tahunnya juga dilakukan sebanyak 48 kali, artinya kegiatan patroli ini dilaksanakan
  • 40. 40 hanya 4(empat) kali perbulan atau dalam sebulan dengan dukungan BBM yang diharapkan ditampilkan dalam tabel kebutuhan ideal kapal sebagaimana yang tertera dibawah ini; 3. Patroli rutin Pelaksanaan patroli rutin ini dilaksanakan tanpa mempertimbangkan data kriminalitas, dan dilakukan dalam ruang lingkup yuridiksi wilayah hukum Polda Jambi yaitu keseluruhan wilayah perairan Provinsi Jambi, oleh karena itu untuk setiap unit kapal patroli Polisi diharapkan dalam setiap tahunnya mampu bergerak sebanyak 48 kali dan dilaksanakan 4 kali perbulan atau dalam sebulan dengan dukungan BBM yang diharapkan tertampilkan dalam tabel kebutuhan ideal kapal sebagaimana yang tertera dibawah ini; Tabel Kebutuhan Ideal Kapal Patroli Polisi pertahun N O TYPE KAPAL/MESIN KEBUTUHAN LTR / HARI X MESIN JUMLAHLTR / HARI X JUMLAH KAPAL X JUMLAH PATROLI IDEALX JUMLAH KEBUTUHAN REAL/PERTAHUN KET 1 C2 ( 2X261 PK CUMINS ) 2 X 400 LTR 800 LTR X 1 X 48 38400 LTR HSD 2 C2 (2 X 200 PK) 2 X 160 LTR 320 LTR X 7 X 48 107520 LTR MT-88 3 C3 ( 1X85 PK) 80 LTR 80 LTR X 4 X 48 15360 LTR MT-88 4 Rubber boat ( 1X40 PK) 35 LTR 35 LTR X 48 1680 LTR MT-88 Jumlah kebutuhan BBM HSD= 38.400 LTR dan Pertamax =124.560 LTR 4. Kebutuhan Ideal Kebutuhan ideal BBM Patroli sesuai dengan harapan untuk per tahun adalah untuk pemakai BBM HSD kapal patroli Polisi adalah 38.400 liter ditambah dengan kebutuhan Truck dan Bus sebanyak 3000 Liter sedangkan kebutuhan pemakaian BBM Pertamax Kapal patroli Polisi 124.560 liter ditambah dengan kebutuhan Mobil Direktur dan sepeda motor Caraka 1500 liter, Jumlah kebutuhan ideal BBM HSD adalah 41.400 liter dan BBM Pertamax adalah 126.060 liter.
  • 41. 41 BAB VI OPTIMALISASI Perkembangan lingkungan strategis yang berdampak terhadap gangguan kamtibmas di wilayah perairan Jambi harus dapat diantisipasi oleh Satrolda Ditpolair Polda Jambi dengan mengedepankan upaya preventif yaitu melaksanakan patroli perairan. Optimalisasi kemampuan patroli perairan oleh Satrolda guna meningkatkan kinerja dengan tujuan akhir terwujudnya kamtibmas yang kondusif, perlu dirumuskan dengan membuat visi dan misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan action plan yang dapat diuraikan sebagai berikut : A. Visi dan Misi 1. Visi Untuk optimalisasi kemampuan satuan patroli daerah guna meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Polda Jambi, maka dapat dirumuskan visi, yaitu : “Meningkatnya pelayanan prima terhadap masyarakat perairan dengan optimalisasi kemampuan personil satuan patroli daerah sehingga kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan dapat terwujud “ 2. Misi a. Meningkatkan kondisi sumber daya Satrolda Ditpolair Polda Jambidalam mendukung pelaksanaan Patroli perairan. b. Meningkatkan tata kelola yang mendukung pelaksanaan Patroli perairanoleh Satrolda Ditpolair Polda Jambi. B. Tujuan 1. Tercapainya kondisi sumber daya Ditpolair Polda Jambi yang memadai sehingga dapat mendukung pelaksanaan Patroli perairanguna meningkatkan kinerja. 2. Terlaksananya Tata kelola dalam pelaksanaan Patroli perairan guna meningkatkan kinerja Satrolda Dit Polair Polda Jambi.
  • 42. 42 C. Sasaran 1. Untuk mencapai suatu kondisi sumber daya Ditpolair Polda Jambi yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Patroli perairan dengan meningkatkan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta metode yang digunakan. 2. Untuk menata kelola pelaksanaan Patroli perairan oleh Satrolda Ditpolair Polda Jambi yang dapat dilakukan dengan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang baik. D. Kebijakan 1. Terdukungnya pengembangan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan Patroli perairan oleh Ditpolair Polda Jambi meliputi dukungan terhadap sumber daya yang mengawakinya, anggaran, sarana dan prasarana serta metode yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan patroli perairan. 2. Terdukungnya pengembangan terhadap tata kelola dalam pelaksanaan Patroliperairan oleh Ditpolair Polda Jambi yang meliputi aspek manajerial yaitu aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek pelaksanaan serta aspek pengawasan dan pengendalian. E. Strategi Adapun strategi yang dibuat oleh penulis dengan menggunakan landasan teori analisa SWOT, yaitu penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman yang selanjutnya diidentifikasikan guna menentukan cara solusi atau alternatif pemecahan masalah (Problem Solving) yang dihadapi sehingga tercipta suatu kondisi sebagaimana yang diharapkan. Penulis melakukan analisa SWOT yaitu dengan mengkombinasikan Kekuatan dengan Peluang (S-O), Kelemahan dan Peluang (W-O), Kekuatan
  • 43. 43 dan Ancaman (S-T) serta Kelemahan dan Ancaman (W-T), maka penulis dapat menentukan, menganalisa dan memformulasikan strategi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Patroli perairan oleh Ditpolair Polda Jambi, sebagai maksud untuk meningkatkan kinerja, sehingga outcome yang didapat adalah dapat mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Jambi, yaitu : 1. Strategi Jangka pendek (0 - 6 bulan) a. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Patroli Perairan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelaksanaan patroli perairan (S-O); b. Melaksanakan Patroli perairan dengan menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan budaya lokal masyarakat perairan dan pesisir pantai Jambi (W-O); c. Melaksanakan pengembangan sumber daya yang ada, kemudian mewujudkan Unit Patroli Polair/Kapal patroli sebagai sentra pelayanan kepolisian terpadu(S-T); d. Menyusun rencana dan melaksanakan pelatihan rutin tentang pemeliharaan kemampuan patroli perairan kepada personil khususnya awak kapal patroli perairan (W-T); 2. Strategi jangka sedang (6 bulan - 1 tahun) a. Melakukan modifikasi metode Patroliperairan disesuaikan dengan karakteristik kerawanan daerah perairan Jambi(S-O); b. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi dan pengguna jasa perairan terkait dalam hal mengoptimalkan Patroli perairan(W-O); c. Melakukan kerjasama terhadap masyarakat perairan untuk menjadi agen informasi (S-T); d. Meningkatkan kemampuan personil awak kapal patroli perairan dengan mengusulkan mengikuti pendididkan kejuruan dan pelatihan tentang FT. Polair dan mengusulkan dukungan anggaran guna mendukung kegiatan patroli perairan(W-T); e. Menerapkan patroli mandiri kewilayahan. Pelaksanaan Patroli mandiri kewilayahan yang dilaksanakan oleh kapal polisi yang
  • 44. 44 ditempatkan di pos kuala tungkal(Kab. Tanjab Barat) dan pos Kampung laut (Kab. Tanjab Timur) dalam pelaksanaan kegiatannya secara rutin pertriwulan 12,5 hari kerja dan kapal polisi di pos kampung laut melaksanakan kegiatan rutinnya 16 kali patroli. Kondisi ini memang harus ditempuh dikarenakan dukungan alokasi BBM HSD/Solar untuk Triwulan I hanya mencukupi + 16 hari patroli kapal type C2 dengan 1 mesin (6.250 ltr dibagi 400 ltr = 15, 625 dibulatkan = 16 hari dan Pertamax hanya mampu mencukupi + 12,5 hari patroli, sedangkan kapal type C2 dengan 2 mesin (4.000 ltr dibagi 320 ltr = 12,5 hari. Keberadaan sungai Pengabuan menuju pelabuhan dagang Tanjab barat dan segala jenis armada laut yang masuk wilayah Kab. Tanjabbar dapat di pantau dan diawasi melalui Pospolair Kuala Tungkal, sedangkan untuk sungai Batanghari menuju ke Kota Jambi (DAS Batanghari) terpantau oleh Polspolair Kampung Laut (Kab Tanjabtim)(W-O). 3. Strategi jangka panjang (1-2 tahun) a. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah dan instansi terkait dalam kerjasama harkamtibmas(S-O). b. Mengidentifikasi kebutuhan riil terhadap sarana dan prasarana pendukung kegiatan Patroliperairan(W-O). c. Melaksanakan kegiatan Patroli perairan dengan melaksanakan binmas dalam mendukung upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat perairan (S-T). d. Meminimalisir pelanggaran disiplin personil khususnya yang melaksanakan tugas patroli perairan(W-T). F. Action Plan Rencana aksi (action plan) dalam optimalisasi kemampuan kapal patroli perairan guna meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Polda Jambiadalah dengan :
  • 45. 45 1. Meningkatkan kondisi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan patroliperairanoleh Ditpolair Polda Jambi. Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan Patroli perairan oleh Ditpolair Polda Jambi, dilihat dari dukungan oleh sumber daya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Subyek : Dir Polair Polda Jambi, Wadir, Kasatrolda dan Kasi Patwalair serta Komandan kapalberperan sebagai subyek di tingkat Ditpolair Daerah. b. Metode : 1) Sumber daya manusia a) Pengisian kekosongan jabatan dalam struktur organisasi. Dengan mengusulkan pengisian jabatan Kepala satuan patroli daerah dengan personil yang memilikikualifikasi dan kemampuan di bidang FT. Polair. b) Pendidikan atau edukasi Mengusulkan dan memprioritaskan kepada personil kapal patroli perairan untuk : (1) Mengikuti pendidikan pengembangan umum di universitas yang ada di Jambi. (2) Mengikuti berbagai pelatihan tentang harkatpuan FT. Polair (Nautika, Teknika, Harwat, Komlek, SAR dan Binmasair). c) Sosialisasi/penyegaran Melaksanakan sosialisasi kepada personil patroli secara terprogram dan konsisten tentang peraturan yang berkaitan dengan patroli, antara lain : (1) Sosialisasi UU yang berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah perairan. (2) Sosialisasi SOP yang berkaitan dengan patroli perairan (SOP peran diatas kapal, SAR,
  • 46. 46 Binmasair, harwat kapal, penindakan oleh kapal patroli dan lain-lain) d) Arahan pimpinan pasukan Dengan carakonsistenmemberikan arahan kepada personil (APP) pada setiap apel pagi/sebelum melaksanakan patroli kepada personil kapal patroli. e) Untuk mengurangi segala bentuk penyimpangan yang dilakukan personil patroli perairan : (1) Melaksanakan pembinaan mental dan rohani kepada personil satuan patroli perairan. (2) Mengoptimalkan sistem manajemen kinerja (SMK) untuk mengidentifikasi dan mengukur prestasi kinerja personil secara berkesinambungan dan konsisten. (3) Meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan patroli perairan, seperti membuat pakta integritas guna memantapkan komitmen bersama. (4) Melakukan kontrak kinerja untuk disepakati mengenai keberhasilan pelaksanaan tugas dalampelaksanaan patroliperairan. 2) Sarana dan Prasarana Dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung Patroli perairan, melakukan upaya dengan mengajukan kepada Kapolda Jambi melalui Kepala Biro perencanaan dan Kepala Biro Sarpras yang dimasukkan dalam pengajuan rancangan rencana kerja tahun berikutnya yaitu : a) Mengajukan usulan terhadap penambahan alat khusus Polair (Alkom dan alat SAR). b) Mengajukan usulan pengadaan kapal dengan spesifikasi jenis kapalyang disesuaikan dengan karakteristik perairan Jambi. 3) Anggaran
  • 47. 47 Untuk meningkatkan dukungan anggaran dalam mendukung pelaksanaan Patroli perairan, berupaya untuk mengajukan usulan kepada Kapolda Jambi melalui Kepala Biro Perencanaan, yang selanjutnya dituangkan dalam rancangan rencana kerja tahun berikutnya, yaitu dengan : a) Mengajukan usulan anggaran pendukung program patroli seperti pengawalan, patroli sambang nusa/polmas perairan dan SAR perairan. b) Mengajukan usulan penambahan anggaran dukungan logistik kapal patroli. c) Mengajukan usulan penambahan anggaran pemeliharaan dan perawatan kapal patroli. 4) Metode yang digunakan Untuk mengoptimalkan kegiatan patroli, harus membuat terobosan kreatif agar pelaksanaan patroli dapat berjalan efektif dan efisien, yaitu dengan : a) Patroli terpadu b) Patroli Multi Sasaran c) Patroli Sambang Nusa d) Patroli Quick Respon c. Obyek Sebagai obyek dalam pelaksanaan patroli perairan adalah Wadir Polair, Kabag bin opsnal, Kasubbag renmin, Kasubdit fasharkan, Kasubdit gakkum, Kasatrolda, Kasi Patwalair, Kasi Sar/binmasair dan Komandan Kapal. 2. Meningkatkan tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan patroliperairanoleh Direktorat Polair Polda Jambi a. Subyek Adapun yang menjadi subyek dalam pelaksanaan tata kelola untuk kegiatan Patroli perairan adalah Dir Polair Polda Jambi, Wadir, Kasatrolda dan Kasi Patwalair. b. Metode 1) Aspek Perencanaan.
  • 48. 48 a) Menyusun dan membuat penjabaran Program Kerja dan Anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan patroli perairan. b) Menyusunan Program Kegiatan dan Anggaran dibuat dalam kurun waktu semester, triwulan dan bulanan. 2) Aspek Pengorganisasian. Mengarahkan dan menetapkan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibuat, bahwa : a) Personil patroli perairan adalah seluruh personil/awak kapal polisi. b) Kasatrolda adalah sebagai Pembina teknis pelaksanaan Patroli perairan dibantu Kepala seksiPatwalair. c) Kepala Unit Patroli sekaligus merangkap Komandan kapal Patroli sebagai pengendali dalam pelaksanaan Patroli perairan. 3) Aspek Pelaksanaan. a) Melaksanakan patroli dengan selektifitas prioritas pada daerah-daerah rawan kriminalitas. b) Mengintensifkan patroli sambang nusa pada wilayah pesisir pantai yang sulit dijangkau oleh petugas lainnya. c) Mengintensifkan patroli dengan melaksanakan binmas kepada pengguna jasa perairan (kapal-kapal niaga, pemilik kapal dan agen pelayaran) d) Melaksanakan deteksi dini terhadap perkembangan situasi dan kondisi wilayah perairan yang menimbulkan gangguan kamtibmas. e) Penggalangan terhadap potensi komunitas perairan yang ada untuk ikut serta dalam harkamtibmas perairan. f) Koordinasi dan kerjasama Kamtibmas secara konsisten dengan pemerintah daerah agar memberdayakan seluruh aparatur pemerintah daerah,melakukan
  • 49. 49 pertemuan rutin dengan instansi di perairan (Pelindo, Syahbandar, DKP,Bea Cukai, Imigrasi, TNI AL, KPLP, Kesehatan dan karantina hewan, BASARDA), dan Kerjasama dengan kelompok pengguna dan pemakai jasa perairan yang bersifat pembinaan. 4) Aspek Pengawasan dan Pengendalian a) Direktur Polair dibantu Wadir Polair, Kabag bin opsnal, Kasubbag renmin, Kasatroldadan kasubdit gakkum untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dengan memeriksa laporan tugas kapal patroli perairan, pengawasan melekat dengan melakukan cross check di lapangan dan pemberian Reward and Punishment secara tegas, adil, transparan dan proporsional guna meningkatkan kinerja; b) Melaksanakan Rapat Kerja Teknis Fungsi secara periodik guna mengevaluasi pelaksanaan Patroli perairan. c) Direktur Polair mengajukan usulan kepada Kapolda Jambi untuk menugaskan personil dari Bid Propam sebagai maksud untuk memantau kinerja personil patroli perairan yang berada di wilayah tugasnya. c. Obyek Sebagai obyek dalam dalam pelaksanaan tata kelola untuk kegiatan Patroli perairan adalah Kabag bin opsnal, Kasubbag renmin, Kasubdit gakkum, Kasatrolda, Kepala seksi Patwalair, Komandan kapal, Komunitas masyarakat perairan, Media cetak dan elektronik, Potensi masyarakat, Pemerintah daerah, Criminal justice system (CJS), Instansi bahari, dan pengguna atau pemakai jasa perairan.
  • 50. 50 BAB VII P E N U T U P A. Kesimpulan 1. Kegiatan Patroli perairan telah dilaksanakan oleh Ditpolair Polda Jambi dalam usahanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan Polda Jambi,namun dalam implementasinya masih belum optimal karena berbagai faktor kendala dan hambatan sumber daya yang ada. Oleh karenanya diperlukan suatu upaya khusus yang strategis dalam mengoptimalkan pelaksanaan patroli, seperti : peningkatan sumber daya manusia, pengajuan atas penambahan anggaran guna mendukung pelaksanaan Patroli perairan dan mengajukan pengusulan sarana prasarana patroli perairan disesuaikan dengan karakteristik perairan Jambi dan melaksanakan modifikasi metode patroli yang efektif dan efisien. 2. Tata kelola pelaksanaan Patroli perairan oleh Ditpolair Polda Jambi yang saat ini sudah berjalan, dalam pelaksanaannya secara detail belum dilaksanakan secara optimal, sehingga pelaksanaan patroli perairan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan suatu optimalisasi pelaksanaan tata kelola Patroli perairan oleh Ditpolair Polda Jambi yang bernilai strategis dengan melakukan upaya sebagai berikut : menyusun rencana program kerja dan anggaran, dalam pengorganisasian dengan mengarahkan dan menetapkan siapa subyek pelaksana Patroli perairan, pembina teknis dan pengendalinya, dari aspek pelaksanaan patroli perairan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta dari aspek pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pemanfaatan kekuatan yang terdapat dalam struktur organisasi Ditpolair Polda Jambi untuk secara bersama- sama melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan Patroli perairan.
  • 51. 51 B. Saran 1. Dalam meningkatkan kondisi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan patroliperairanoleh Ditpolair Polda Jambi disarankan : a. Agar Dir Polair Polda Jambi mengajukan usulan kepada Kapolda Jambi melalui Karo SDM untuk melaksanakan pelatihan tentang pengoperasian kapal, Nautika/Teknika kapal, SAR, binmasair dan harwat kapal kepada personil ABK kapal patroli dengandimasukkan kedalam program pelatihan kewilayahan yang diselenggarakan di SPN Polda Jambi dan mengisi jabatan struktural yang kosong pada unit kerja satuan patroli daerah; b. Agar Dir Polair Polda Jambi mengajukan anggaran satuan patroli yang belum terdukung dalam DIPA Polair, antara lain : anggaran Pengawalan, SAR dan Polmas perairan, metode yang digunakan adalah buttom up; c. Agar Dir Polair Polda Jambi mengajukan usulan kepada Direktur Polair Baharkam Polri tentang pengadaan kapal patroliyang digunakan dalam pelaksanaan patroli perairan dengan spesifikasinya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi perairan Jambi dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan patroli perairan; d. Agar Dir Polair memodifikasi metode patroli yang digunakan dari metode yang konvensional ke metode yang lebih kreatif seperti patroli terpadu, multi sasaran, sambang nusa dan quick respon. 2. Dalam meningkatkan tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan patroliperairanolehSatrolda Dit Polair Polda Jambi agar : a. Membuat perencanaan patroli sesuai dengan Kakerda; b. Memberdayakan seluruh sumber daya patroli yang dimiliki;
  • 52. 52 c. Agar satuan patroli/kapal melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab guna pelayanan terhadap masyarakat di wilayah perairan. d. Agar melaksanakan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja personil patroli perairan dan mengurangi pelanggaran/kesalahan-kesalahan personil di lapangan; e. Melaksanakan Patroli secara acak / tidak terpola secara Insidesial guna cegah tangkal terbacanya pola patroli rutin dan berkala oleh pelaku kejahatan.
  • 53. 53 DAFTAR PUSTAKA Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaran Tugas Polri, Mabes Polri, Jakarta (2008); Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentang Pemolisian Masyarakat, Kerjasama dengan Organisasi International untuk Imigrasi (IOM), dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Jakarta,. Juni 2006; Rahadjo, Satjipto, Polisi Sipil; Dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Editor Hasyim Asy’ari, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002; Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat Tahun 2008, penerbit Agung Media Mulia; Rancangan Peraturan Direktur Polair Baharkam Polri, Tentang Pedoman Pelaksanaan Perpolisian Masyarakat (Polmas) di Wilayah Perairan; Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah; Terry R. George, Azas-asas Manajemen, terjemahan dari “Principle Of Management”, Jakarta 2000; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46A tahun 2003 tanggal 21 Nopember 2003; Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghaapi Abad 21, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; Rencana Strategis Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi tahun 2010-2014 (Surat Keputusan No. Pol. : Skep/5/X/2009) Rancangan Rencana Kerja Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jambi tahun 2013; Kamus Besar Bahasa Indonesia,Gitamedia Press, Jakarta, 2014; Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  • 54. 54 Permenkeu RI nomor 53/PMK.02/2014 ttg Standar biaya masukan T.A.2015; Connie Rahakundini Bakrie ‘Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Dari Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim’, di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (8/10/2014); Brigjen Pol Drs. Bambang Sudarisman, SH, MM, Comannder Wish Kapolda Jambi, di SPN Pondok Meja Polda Jambi, tanggal 5 Agustus 2014; www.jambiprof.go.id.Jambi dalam Angka,diakses tanggal 26 Februari 2013; akbphajidadangdjokok.blogspot.com, diakses pada tanggal 0Maret 2015; dadangdjoko.blogspot.com/2014/08/provinsi-jambi.html,diakses pada tanggal 4 Maret 2015 pkl 11.28 wib;

Related Documents