Politik dan Pemerintahan
Jepang
Devindra R. Oktaviano
NIM: 1101122039
• Nama: Nihon Koku/ Nippon Koku
• Ibukota: Tokyo
• Pendapatan: $5.960 trilliun (2012)
Bendera Jepang
• Jumlah Penduduk:
...
Didirikannya Jepang (sebelum 710)
Unifikasi dibawah dinasti Yamato
Sejarah
Periode Nara (710-784)
Buddha berkembang pesa...
Konstitusi
 Konstitusi Jepang secara resmi diumumkan pada
3 November 1946 dan mulai berlaku 3 Mei 1947.
 Konstitutusi Je...
 Pasal 9 UUD dengan tegas melarang
Jepang mengelola militer atau
menggunakan kekuatan ke dunia
internasional atas dasar a...
Pemerintahan Jepang
Monarki Konstitusional
Kepala Negara Jepang adalah seorang
Kaisar dengan tahta kekaisaran bersifat
tur...
Eksekutif
• Eksekutif Jepang terdiri atas Perdana Menteri dan jajaran
menteri (Kabinet) yang bertanggungjawab kepada parle...
Legislatif
• Legislatif Jepang disebut Kokkai, yang terdiri
atas:
– Majelis rendah: Shugiin (House of
representative), 480...
Yudikatif
Jepang memiliki lima jenis peradilan:
 Mahkamah Agung
 Pengadilan tinggi
 Pengadilan Distrik
 Pengadilan Kel...
Partai Politik
Partai Restorasi Jepang. http://j-ishin.jp/
Partai Demokratik Jepang. www.dpj.or.jp
Partai Liberal Demokr...
Kekaisaran
(kiri) Kaisar Akihito dan
Permaisuri
(kanan) Istana
Kekaisaran, Tokyo
 Kaisar menjadi simbol Negara dan Kesa...
Kelompok Kepentingan
• Bisnis: kelompok bisnis lebih independen dari partai
politik dibanding kelompok lainnya. Diantarany...
Sistem Pemilihan
• Anggota kedua kamar parlemen dipilih oleh rakyat.
• Shugiin dengan 480 anggota, masa kerja 4 tahun per
...
Politik Luar Negeri Jepang
• Perhatian internasional pada gempa besar 2011 telah mendorong
Jepang untuk semakin berperan p...
Politik Luar Negeri Jepang
terhadap Isu Utama Dunia
 Kerjasama internasional Jepang (Official Development Assistance
dan...
Politik Luar Negeri terhadap Negara-negara Asia Timur
NORTH KOREA
• Monitoring and strengthening cooperation to Six-Party ...
Jepang vs Russia
Teritorial Utara /
Kuril Selatan
 Jepang mengklaim 4 pulau
(Kunashir, Iturup, Shikotan, dan grup
Haboma...
Jepang vs Korea Selatan
Kepulauan Takeshima /
Kepulauan Dokdo
 Kep. Dokdo terdiri atas dua buah
pulau dan dibawah adminis...
Jepang vs Cina
Kep. Senkaku /
Kep. Diaoyu
 Kep. Senkaku yang berada dibawah
adm. Jepang namun diklaim oleh
China dan Taiw...
Arigatou
Gozaimasu
of 20

Politik dan Pemerintahan Jepang

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politik dan Pemerintahan Jepang

  • 1. Politik dan Pemerintahan Jepang Devindra R. Oktaviano NIM: 1101122039
  • 2. • Nama: Nihon Koku/ Nippon Koku • Ibukota: Tokyo • Pendapatan: $5.960 trilliun (2012) Bendera Jepang • Jumlah Penduduk: 127.6 Juta (2012) • Luas Wilayah: 377,944 km2 Tokyo di malam hari
  • 3. Didirikannya Jepang (sebelum 710) Unifikasi dibawah dinasti Yamato Sejarah Periode Nara (710-784) Buddha berkembang pesat Periode Heian(794-1185) Kemajuan kesusastraan Jepang Periode Kamakura (sekitar 1185-1333) Era Shogun dimulai Periode Muromachi - Azuchi Momoyama (1336-1598) Lahirnya berbagai budaya dan tradisi Periode Edo/Tokugawa (1603-1867) Politik Isolasionis Jepang Lahirnya Jepang modern Restorasi Meiji dan kebangkitan Jepang pasca PD 2 Bacaan rekomendasi: http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/overview/history.html.
  • 4. Konstitusi  Konstitusi Jepang secara resmi diumumkan pada 3 November 1946 dan mulai berlaku 3 Mei 1947.  Konstitutusi Jepang terdiri atas 103 pasal yang berisi aturan mengenai status kekaisaran, penolakan terhadap perang, hak dan kewajiban rakyat, badan legislatif-eksekutif-yudikatif, keuangan, pemerintahan lokal, dan amandemen. Bacaan rekomendasi: http://web-japan.org/factsheet/en/pdf/09Constitution.pdf
  • 5.  Pasal 9 UUD dengan tegas melarang Jepang mengelola militer atau menggunakan kekuatan ke dunia internasional atas dasar apapun. Yang diperbolehkan hanya operasi bela diri terbatas (self defence force) . Militer  Jepang berada di peringkat 17 dunia (2012) untuk kekuatan militer dan akhir-akhir ini Jepang cenderung meningkatkan anggaran militernya. Pasukan Bela Diri Jepang  Pasukan Bela Diri Jepang saat ini terdiri atas lebih dari 240.000 personel-kesemuanya sipil berkeahlian, dan terbagi atas pasukan darat, laut, dan udara. Pangkalan Militer AS di Okinawa Bacaan rekomendasi: http://www.cfr.org/japan/japan-its-military/p10439
  • 6. Pemerintahan Jepang Monarki Konstitusional Kepala Negara Jepang adalah seorang Kaisar dengan tahta kekaisaran bersifat turun-temurun dan kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi Trias Politika Kekuasaan pemerintah Jepang didistribusikan kedalam tiga cabang, yakni: eksekutif, legislatif, yudikatif. Parlementer Eksekutif berasal dari parlemen dan Perdana Menteri Jepang ditunjuk oleh Parlemen Bikameral Badan legislatif (parlemen) Jepang terdiri atas dua kamar – majelis tinggi dan majelis rendah. Negara Kesatuan Jepang terdiri atas 47 prefektur yang memiliki kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat Multipartai Jepang menganut sistem banyak partai (lebih dari dua)
  • 7. Eksekutif • Eksekutif Jepang terdiri atas Perdana Menteri dan jajaran menteri (Kabinet) yang bertanggungjawab kepada parlemen (Diet) • Kabinet Jepang hari ini terdiri atas 49 kementerian yang dipimpin oleh 18 menteri. • Fungsi: Mengajukan RUU, melaporkan urusan umum nasional dan hubungan luar negeri, mengendalikan dan mengawasi administrasi negara. Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang dari Partai Liberal Demokrat (LDP), memimpin sejak 2012.
  • 8. Legislatif • Legislatif Jepang disebut Kokkai, yang terdiri atas: – Majelis rendah: Shugiin (House of representative), 480 anggota. – Majelis Tinggi: Sangiin (House of Councillors), 242 anggota. Ibuki Bunmei–Speaker of Shugiin • Fungsi: Mengajukan RUU, mengesahkan RUU, mengawasi jalannya pemerintahan, melaksanakan investigasi kepada eksekutif. • Shugiin memiliki kekuasaan lebih besar terkait pengesahan RUU anggaran dan perjanjian. National Diet building - Tokyo
  • 9. Yudikatif Jepang memiliki lima jenis peradilan:  Mahkamah Agung  Pengadilan tinggi  Pengadilan Distrik  Pengadilan Keluarga  Pengadilan Ringkas Gedung Mahkamah Agung Jepang Mahkamah Agung merupakan pengadilan terakhir untuk konsitutionalitas hukum, ketertiban, regulasi, dan tindakan resmi. Jepang tidak memiliki Mahkamah Konstitusi dan pengadilan administratif / pengadilan tata usaha.
  • 10. Partai Politik Partai Restorasi Jepang. http://j-ishin.jp/ Partai Demokratik Jepang. www.dpj.or.jp Partai Liberal Demokratik Jepang. https://www.jimin.jp Partai Komunis Jepang. www.jcp.or.jp Partai Semua Orang. http://www.your-party.jp/ Partai Komei Baru. www.komei.or.jp
  • 11. Kekaisaran (kiri) Kaisar Akihito dan Permaisuri (kanan) Istana Kekaisaran, Tokyo  Kaisar menjadi simbol Negara dan Kesatuan rakyat.  Kaisar mengangkat Perdana Menteri yang telah ditetapkan oleh Diet.  Kaisar mengangkat Hakim Ketua Mahkamah Agung yang telah ditetapkan oleh Kabinet.  Kaisar juga tampil dalam pemberian penghargaan / gelar kehormatan dan menerima menteri dan duta besar asing.
  • 12. Kelompok Kepentingan • Bisnis: kelompok bisnis lebih independen dari partai politik dibanding kelompok lainnya. Diantaranya: Kiedanzen, Keizai Doyu Kai. • Agrikultural: Serikat Kerjasama Agrikultural (Nokyo). • Buruh: Rengo • Kelompok Profesional: Asosiasi Medis Jepang • Kewanitaan: Federasi Nasional Asosiasi Wanita Regional • Konsumen: Asosiasi Nasional Kerjasama Konsumen.
  • 13. Sistem Pemilihan • Anggota kedua kamar parlemen dipilih oleh rakyat. • Shugiin dengan 480 anggota, masa kerja 4 tahun per periode: – 300 anggota dipilih melalui plurality vote di single-member constituencies. – 180 anggota dipilih melalui sistem perwakilan proporsional daftar tertutup (closed-list proportional system). • Sangiin dengan 242 anggota, masa kerja 6 tahun per periode: – 96 anggota dipilih melalui sistem perwakilan proporsional daftar terbuka (open-list proportional system) – 146 anggota dipilih melalui sistem single non-transferable vote.
  • 14. Politik Luar Negeri Jepang • Perhatian internasional pada gempa besar 2011 telah mendorong Jepang untuk semakin berperan positif dan aktif pada komunitas internasional. • Krisis zona Euro, Arab Springs, isu maritim laut Cina Selatan, nuklir Korea Utara, munculnya kekuatan baru (emerging countries), dan globalisasi berperan sangat besar dalam menentukan arah politik luar negeri Jepang 2011 dan selanjutnya. • Jepang hingga kini masih berusaha mempertahankan fokus hubungannya dengan sesama negara Asia Timur dan aliansinya dengan Amerika Serikat Bacaan rekomendasi: http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2012/index.html.
  • 15. Politik Luar Negeri Jepang terhadap Isu Utama Dunia  Kerjasama internasional Jepang (Official Development Assistance dan tanggung jawab terhadap isu global).  Berusaha untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas bagi Jepang dan komunitas internasional.  Diplomasi Ekonomi.  Berusaha untuk mempromosikan pemahaman dan kepercayaan terhadap Jepang. Bacaan rekomendasi: http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2012/index.html.
  • 16. Politik Luar Negeri terhadap Negara-negara Asia Timur NORTH KOREA • Monitoring and strengthening cooperation to Six-Party Talks to denuclearization. CHINA • promoting cooperation and strengthen bilateral relationship through Japan-China Summit. SOUTH KOREA • continue to make an effort to build a future-oriented and multilayered relations MONGOLIA • strengthen the mutually beneficial and complementary relationship with an aim to embody the “Strategic Partnership”
  • 17. Jepang vs Russia Teritorial Utara / Kuril Selatan  Jepang mengklaim 4 pulau (Kunashir, Iturup, Shikotan, dan grup Habomai) yang kini dibawah administrasi Rusia saat ini adalah miliknya. Map of disputed islands (South Kiril Islands)  Berdasarkan perjanjian Shimoda 1855, keempat pulau dimiliki oleh Jepang, namun Rusia menganggap keempat pulau tersebut bagian dari kepulauan Kuril – yang menurut Francisco 1951 bukan lagi milik Jepang  Masalah: Rusia tidak menandatangani perjanjian San Francisco 1951 dan Jepang tidak menganggap keempat pulau bagian dari kep. Kuril Bacaan rekomendasi: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11664434 Kiril Islands view from Hokkaido
  • 18. Jepang vs Korea Selatan Kepulauan Takeshima / Kepulauan Dokdo  Kep. Dokdo terdiri atas dua buah pulau dan dibawah administrasi Korea Selatan.  Jepang mengklaim kepulauan tsb atas dasar annexation “terra nullius” pd 1905. Sedangkan Korea Selatan berargumen secara historis pd abad ke-16 selama periode Penyatuan Shilla. Selain itu pd abad ke-19, kekaisaran Korea memasukkan kepulauan tsb sebagai wilayah Ulleung Do. Bacaan rekomendasi: http://www.dokdo-takeshima.com/
  • 19. Jepang vs Cina Kep. Senkaku / Kep. Diaoyu  Kep. Senkaku yang berada dibawah adm. Jepang namun diklaim oleh China dan Taiwan.  Tahun 1985, perjanjian Shimonoseki menegaskan kemilikian Senkaku beralih dari dinasti Qing ke kekaisaran Jepang.  Setelah perang dunia 2, AS mengambil alih kepulauan tsb dan menyerahkan kembali ke Jepang 1972.  China tidak mengakui bahwa Senkaku termasuk yg diserahkan AS dan menolak Shimonoseki , sementara Jepang menyatakan sebaliknya.
  • 20. Arigatou Gozaimasu

Related Documents