POROS MARITIM VS KEBUDAYAAN MARITIM:
Identifikasi Hambatan Implementasi Ide Poros Maritim dalam kaitannya
dengan Kebudayan...
dari itu, secara ekologis, ekonomis dan sosial sektor kelautan dan perikanan
sangat berhubungan erat dengan kehidupan seba...
akan dipergunakan sebagai pendekatan diplomasi terkait dengan peran strategis
Indonesia,".(http://merdeka.com)
Sementara i...
pembenahan sistem pertahanan nasional sebab selama ini keamanan laut masih
belum menjadi prioritas. Dengan demikian pengat...
lautan. Ini jelas menjadi indikasi bahwa kekuatan militer di laut menjadi ciri
khas kerajaan besar di nusantara. Fakta sej...
down” dan orientasinya hanya mengadopsi semangat yang terekam dalam
aturan elitis formal yang ada di masyarakat, maka orie...
poros maritim yang harus dirumuskan terlebih dahulu. Selagi proses sosialisasi
dilakukan, penyinergian implementasi ide po...
kehidupan dan lingkungan manusia berubah, maka kebudayaannya juga
berpotensi berubah. Demikian sebaliknya, dengan kebudaya...
demikian inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan
implementasi ide poros maritim. Namun demikian, agak t...
demikian inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan
implementasi ide poros maritim. Namun demikian, agak t...
of 10

Poros Maritim vs Kebudayaan Maritim

Ini merupakan bahan seminar nasional mahasiswa antropologi se-indonesia pada RAKERNAS JKAI 2015 di USU tanggal 26 Februari 2015.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poros Maritim vs Kebudayaan Maritim

  • 1. POROS MARITIM VS KEBUDAYAAN MARITIM: Identifikasi Hambatan Implementasi Ide Poros Maritim dalam kaitannya dengan Kebudayan Maritim di Indonesia1 Oleh: Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si 2 (Guru Besar Tetap Ilmu Ekologi Manusia, USU) “nenek moyangku orang pelaut gemar mengarung luas samudra menerjang ombak tiada takut menempuh badai sudah biasa angin bertiup layar terkembang ombak berdebur di tepi pantai pemuda b'rani bangkit sekarang ke laut kita beramai-ramai” (nyanyian rakyat nusantara) Pendahuluan Syair lagu yang merupakan folklore di atas adalah bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang menggambarkan begitu eratnya hubungan masyarakat di nusantara dengan laut sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perubahan kebijakan arah pembangunan di Indonesia dari yang sebelumnya menempatkan lautan sebagai penghambat antar pulau menjadi penghubung antar pulau sebuah langkah strategis untuk mendukung Indonesia sebagai negara yang dua pertiga wilayahnya adalah lautan,. Perubahan kebijakan pembangunan tersebut diawali pada orde reformasi bergulir dan semakin menguat saat Presiden Jokowi “melemparkan” ide menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Arti penting sektor kelautan dan perikanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya bisa kita lihat dari bait folklore di atas, namun lebih 1 Makalah disajikan pada seminar Nasional Mahasiswa Antropologi Se-Indonesia dan Rakernas Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia di Medan Tanggal 26 Februari 2015 2 Gurubesar Ekologi Manusia pada Departemen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
  • 2. dari itu, secara ekologis, ekonomis dan sosial sektor kelautan dan perikanan sangat berhubungan erat dengan kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Sejalan dengan perubahan kebijakan pembangunan, salah satu fungsi pembangunan kelautan dan perikanan adalah untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada di sektor ini dalam rangka ikut mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional. Strategi yang dilakukan dengan membuat perencanaan pembangunan infrastruktur yang mendorong pemanfaatan laut sebagai pusat- pusat perekomian (produksi dan distrubusi) dan penghidupan yang terintegrasi dengan mempercepat proses produksi potensial yang berbasiskan pada sektor kelautan dan perikanan. Dalam kacamata Antropologi pembangunan, ide poros maritim memiliki potensi hambatan dalam implementasinya jika tidak disandarkan kepada basis nilai budaya kemaritiman yang dimiliki oleh masayarakat Indonesia. Dalam upaya membedah hal tersebut maka tulisan berikut ini dibuat. Tulisan ini adalah memaparkan apa dan bagaimana konsep ”poros maritim” dan kebudayaan maritime, dan hal yang diperhatikan oleh pemerintah agar ide poros maritime tersebut berhasil dalam kerangka kebudayaan maritime yang ada. Konsep “Poros Maritim” ala Jokowi (?) Secara ilmiah pembahasan tentang konsep poros maritime belum banyak dilakukan secara holistik. Namun secara sporadis terdapat banyak tulisan yang bisa diakses yang kemudian dijadikan bahan dalam memahami konsep poros maritime. Penelusuran on line yang dilakukan memperlihatkan penafsiran tertulis atas konsep poros maritime oleh presiden Jokowi masih belum ada. Namun demikian pernyataan dari banyak kalangan – terutama mereka yang menjadi pendukung Presiden Jokowi- tentang poros maritim cenderung kepada dimensi pertahanan dan kedaulatan negara sebagai titik masuknya. Sebut saja pendapat Hasto Kristiyanto sebagai tim pemenangan Jokowi-JK yang menyatakan bahwa konsep poros maritime Jokowi berkenaan erat dengan ide agar “..seluruh alur pelayaran dunia yang melalui jalur strategis di Indonesia
  • 3. akan dipergunakan sebagai pendekatan diplomasi terkait dengan peran strategis Indonesia,".(http://merdeka.com) Sementara itu di sebuah tulisan lain (pada laman kompas.com) yang merupakan repotasi dari sebuah diskusi tentang poros maritime dilakukan oleh Lemhanas diungkapkan bahwa kebijakan menjadikan Indonesia sebagai poros maritime akan berkonsekwensi logis pada keharusan untuk meningkatkan sistem pertahanan negara, pengalokasian dana yang tidak sedikit untuk permbangunan infrastruktur dan upaya mengubah mindset penduduk Indonesia dari darat dan udara sentris menjadi laut sentries. Tidak hanya itu upaya perwudjukan poros maritime dunia juga harus bisa bersinergi dengan dunia industri perkapalan. Pada konteks demikian, maka terlihat jelas bahwa ide poros maritime ala Jokowi bukanlah perkara gampang seperti membalik telapak tangan. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan di atas terlihat jelas bahwa ide poros maritime secara umum masih berupa cita-cita yang masih harus diwujudkan. Pun demikian, ide tersebut sejauh ini juga masih belum diterjemahkan secara utuh ke dalam peraturan sehingga masih banyak kalangan yang masih mempertanyakan “apa yang dimaksud Jokowi bahwa Indonesia harus menjasi poros maritime dunia?”. Bila boleh menerjemahkan, konsep poros maritim yang ada saat ini yang dipahami banyak orang adalah upaya pemerintah untuk menjadikan laut sebagai matra penghubung antar pulau yang kemudian segala sumberdaya di dalamnya harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejehteraan rakyat. Artinya laut menjadi jangkar pembangunan ekonomi. Sebagai Negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia yang 75 persen wilayahnya berupa laut seluas 5,8 juta kilometer persegi dengan kekayaan sumberdaya alam (SDA) yang sangat besar dan beragam, ekonomi kelautan sangat potensial untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi (rata-rata di atas 7 persen per tahun) dan berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja dan menyejahterakan rakyat) secara berkelanjutan. Di saat yang bersamaan, pembangunan poros maritime juga berkenaan dengan
  • 4. pembenahan sistem pertahanan nasional sebab selama ini keamanan laut masih belum menjadi prioritas. Dengan demikian pengaturan dan pengawasan jalur pelayaran harus lebih dimaksimalkan sebagia wujud dari kedaulatan negara atas wilayah perairannya. Pengertian model ini mungkin masih absurd bagi sebagian besar kalangan, namun hal itu merupakan dampak langsung dari tidak jelasnya konsep poros maritime yang diajukan oleh Jokowi. Untuk itu, upaya merumuskan konsep poros maritime secara lebih baku dengan menggunakan pendekatan ilmiah tampaknya harus sesegera mungkin dilakukan untuk kemudian disosialisasikan kesemua kalangan. Mengenal Kebudayaan Maritim: Upaya Awal Mengidentifikasi Faktor Penghambat Implementasi Ide Poros Maritim dalam Kajian Ekologi Manusia Bila memperhatikan bait nyanyian rakyat di atas terlihat bahwa kehidupan bahari adalah bagian dari kehidupan masyarakat di nusantara. Dalam upaya menarasikan bagaimana kebudayaan maritim yang ada di Idnonesia, dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan etnografis berikut ini: Apakah mental masyarakat pesisir kita yang terekam dalam catatan sejarah menampilkan karakteristik sebagai nelayan atau pelaut? Jawaban atas pertanyaan ini akan bisa membantu kita dalam mengidentifikasi factor penghambat implementasi kebijakan poros maritime ala Jokowi nantinya. Bila merujuk pada nyanyian rakyak di atas. maka gambaran tentang keberanian “nenek moyang orang Indonesia” dalam melaut sudah tidak diragukan. Hanya saja motif nenek moyang dalam mengarungi samudera sebagaimana bait nyanyian tersebut tidak tergambarkan dengan jelas. Untuk itu, gambaran mentalitas komunitas pesisir di nusantara adalah titik masuk dalam melihat kesiapan masyarakat dalam mendukung ide poros maritime. Dalam banyak literature sejarah dikisahkan bahwa kerajaan yang dulu jaya di nusantara selalu dibarengi dengan kekuatan tentara kerajaan tersebut di
  • 5. lautan. Ini jelas menjadi indikasi bahwa kekuatan militer di laut menjadi ciri khas kerajaan besar di nusantara. Fakta sejarah lainnya yang juga bisa diakses adalah adanya gambaran bahwa hukum adat laut yang tersebar di nusantara masih meniktik beratkan pemanfaatan laut sebagai jalur perdangangan/ pelayaran. Jika “ruh” yang dikandung dalam ide Poros amrtim hanya menekapkan pada aspek pengaturan jalur pelayaran sematan, maka hal itu akan sangat potensial untuk dikembangkan sebab cikal bakal terhadap hal itu didukung oleh bukti sejarah. Sebut saja hukum laut di Kerajaan Serdang (baca Sinar dan Wan Saifuddin, 2002) dan hukum Amanna Gappa dari Kesultanan Bugis yang melegenda. Penelusuran atas substansi kedua contoh hukum adat tersebut memperlihatkan bahwa semangat utama kelautan yang diatur menitik beraktkan pada tatacara pelayaran yang berhubungan dengan perdagangan. Hanya sedikit atau kalau bisa dibilang tidak ada yang secara spesifik memuat aturan pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan. Implikasi dari fakta historis ini diakui atau tidak menunjukkan bahwa mental masyarakat di nusantara yang katanya makmur dengan memanfaatkan laut semata-mata masih hanya sebatas sebagai jalur pendukung perdagangan semata. Sekalipun juga ada banyak budaya masyarakat di nusantara yang juga terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut untuk kesejahteraan seperti praktek berburu paus oleh masyarakat Lamarera dan Lamakera Nusa Tenggara Timur dan Sasi di Maluku namun aturan adat ini bersifat verbal. Merujuk pada kondisi mentalitas mayoritas masyarakat di pesisir yang termanifestasi pada aturan formal lebih pada pemanfaatn laut sebagai sarana penghubung, maka pembangunan “tol laut”sebagai representasi ide poros maritim adalah tepat. Namun demikian, semangat pemanfaatan sumberdaya laut sebagai bagian dari ide poros maritim tampaknya harus diterjemahkan secara lebih nyata ke dalam program yang lebih aplikatif. Hal ini dikarenakan akar budaya pemanfaatan laut selama ini cenderung masih bersifat subsistensi. Pada tataran ini akan berhadapan dua dari tiga model orientasi nilai budaya- versi Kluckhon- di masyarakat. Bila semangat poros maritim masih bersifat “top
  • 6. down” dan orientasinya hanya mengadopsi semangat yang terekam dalam aturan elitis formal yang ada di masyarakat, maka orientasinya akan identik dengan eksploitatif yang mengejar kuantitas. Sedangkan orientasi nilai budaya yang dominan dijadikan rujukan oleh mayoritas pesisir adalah nilai yang mencoba menyelaraskan kehidupan dengan alam atau bahkan mengarah pada tunduk pada alam yang diekspresikan dengan cara hidup subsisten. Ketidak berhasilan menyinergikan kedua pola orientasi nilia budaya ini jelas akan menghambat ide poros maritim nantinya. Dalam ranah Antropologi, perhatian pada benturan nilai dalam sebuah proses pembangunan adalah objek kajian yang penting. Pada kasus ini, pertemuan orintasi nilai ekploitatif dengan subsisten harus bisa diarahkan untuk menghasilakan sintesis yang bukan hanya mengakomodir kepentingan elitis, namun juga mendorong nilai lokal sebagai rujukan dalam setiap proses pembangunan. Pembangunan infrstruktur kelautan baik dalam upaya pengembanggan “tol laut” atau tidak juga harus bisa memberikan proteksi pada kearifan lokal terkait pemanfaatan sumberdaya alam kelautan. Pada situasi dimana negara harus bisa memanfaatkan keunggulan kutural yang dimiliki oleh masyarakat sebagai aset dalam pembangunan, maka kebijakan dalam rangka pengembangan poros maritim harus juga menempatkan manusia sebagai komponen penting. Urgensi ini dikarenakan secara filosofis, proses pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang direncanakan. Penyebar luasan ide penting perubahan adalah salah satu tahap penting dalam proses perubahan. Hal yang sama tampaknya juga harus dilakukan oleh pemerintah jika ide poros maritim ini akan diterapkan. Sebuah proses perubahan akan menjadi lebih baik bila melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan dari kegiatan perubahan tersebut termasuk pada tahapan perencanaan. Pada konteks awal inilah proses sosialisasi atau penyebarluasan ide pembangunan poros maritim ini diperlukan. Namun demikian, konsep poros maritim yang disebarluaskan juga harus bisa diproyeksikan bakal di-absorpsi oleh masyarakat secara gampang. Oleh karena itu perlu kejelasan terminologi
  • 7. poros maritim yang harus dirumuskan terlebih dahulu. Selagi proses sosialisasi dilakukan, penyinergian implementasi ide poros maritim ke dalam program juga harus diberangi dengan pola pemberdayaan masyarakat. Banyak sudah pendekatan yang ditawarkan oleh berbagai cabang disiplin ilmu dalam melakukan pemberdayaan. Mengingat bahwa dimensi budaya manusia juga berkenaan dengan kemampuan manusia melahirkan berbagai tindakan dalam merespon kondisi lingkungannya-termasuk kehadiran ide baru-, maka penggunaan konsep kebudayaan ini dalam implementasi kebijakan poros maritim menjadi relevan dilakukan. Melalui proses pemberdayaan, maka pemerintah tidak hanya dituntut untuk memahami kemampuan manusia dalam melahirkan nilai, tindakan dan benda-benda sebagai respon atas upayanya bertahan di lingkungan tempat tinggalnya menjadi penting, namun juga dituntut terlibat dalam setiap prosesnya. Pada konteks pembicaraan tentang hubungan manusia dengan lingkungan dimana ia tinggal, maka kajian ekologi manusia hadir. Secara umum ekologi manusia dipahami sebagai studi yang mempelajari bentuk dan perkembangan komunitas dalam sebuah populasi manusia (Hawley, 1950). Sedangkan Young (1994) mengatakan bahwa ekologi manusia, adalah suatu pandangan yang mencoba memahami keterkaitan antara spesies manusia dan lingkungannya. Pilihan defenisi manapun yang digunakan tidaklah lengkap bila pehamaman atas “produk” manusia dalam merespon kondisi alam dimana dia tinggal yang terangkum dalam apa yang dikenal dengan “kebudayaan” tidak dilakukan. Kluckhohn (1944) dalam sebuah publikasinya memandang nilai budaya sebagai konsepsi umum yang terorganisasi, yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang dengan orang dan tentang hal – hal yang diingini dan tidak diingini yang mungkin bertalian dengan hubungan orang dengan lingkungan dan sesama manusia. Pada saat alam dilihat sebagai hal yang ikut mempengaruhi hubungan-hubungan manusia, maka saat itulah kebudayaan harus dilihat sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ketika
  • 8. kehidupan dan lingkungan manusia berubah, maka kebudayaannya juga berpotensi berubah. Demikian sebaliknya, dengan kebudayaan yang dimiliki manusia berpotensi mengubah lingkungan melalui pola pengelolaannya. Saat dimana manusia akan beradaptasi dengan lingkungan yang selalu dinamis- sebagaimana saat ide poros maritim nanti diterapkan, maka konsep ekologi budaya menjadi hal penting. Kehadiran ide Poros Maritim memang tidak bisa dibilang sebagai sesuatu yang baru sama sekali, namun juga tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sudah dimiliki. Sebagian ide poros maritim memiliki akar kultural pada mayoritas komunitas pesisir di nusantara. Atas kondisi dimana ide poros maritim harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang kemudian diimplementasikan ke dalam program, maka penempatan nilai sosial di dalamnya menjadi sangat penting. Bila nilai yang dikandung dalam ide poros maritim dianggap baik dan berharga, maka secara otomatis masyarakat akan membangun mekanisme pendukung ide poros maritim secara swadaya. Untuk itulah pemerintah harus bisa malahirkan strategi yang mengubah kebijakan yang bersifat “top down” menjadi program yang bersifat “buttom up”. Bila ini dilakukan maka berbagai hambatan yang dididentifikasi bisa menghambat implementasi ide poros maritim akan bisa diminimalisasi. Penutup Sebagaiman telah disebutkan di awal, bahwa tulisan ini orientasinya adalah mencoba mengidentifikasi hambatan kultural yang mungkin muncul dalam implementasi ide Poros Maritim dalam kaitannya dengan Kebudayaan Maritim. Melalui tulisan ringkas ini sekelumit persoalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya menerjemahkan ide poros maritim ke dalam kebijakan dan proses implementasinya ke dalam program menempatkan konsep kebudayaan sebagai hal yang penting. Kehadiran ide baru-ataupun ide yang bukan baru sama sekali- selama dianggap memiliki kebaikan, maka masyarakat akan membangun mekanisme kulural dalam upaya pencapaiannya. Pola yang
  • 9. demikian inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan implementasi ide poros maritim. Namun demikian, agak terganggunya tingkat kepercayaan pemerintah di mata masyarakat juga bagian yang harus dipertimbangkan dalam proses implementasi ide poros maritim. Daftar Pustaka Hawley, Amos. H. 1950 Human Ecology: A Theory Of Community Structure. New York. Ronald Press.Co “Ini akar konsep poros maritim dunia” Jokowi pada laman http://www.merdeka.com. 24 juni 2014 diakses pada 18 Februari 2015 “Jokowi, Poros Maritim Dunia, Tol Laut, dan "Si Vis Pacem Para Bellum" pada laman kompas.com. 10 Oktober 2014 diakses 20 Feberuari 2015 Kluckhohn, Clyde. 1944. Mirror for Man, New York: Fawcett Sinar, Tengku Lukman dan Wan Saifuddi. 2002. Kebudayaan Melayu Sumatera Timur. Medan: USU Press Young, Gerald. L. 1994. Human Ecology. Dalam Ruth A. Eblen And William R. Eblen. Ede. Encyclopedia of Environment. Boston: Houghton- Mifflin
  • 10. demikian inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan implementasi ide poros maritim. Namun demikian, agak terganggunya tingkat kepercayaan pemerintah di mata masyarakat juga bagian yang harus dipertimbangkan dalam proses implementasi ide poros maritim. Daftar Pustaka Hawley, Amos. H. 1950 Human Ecology: A Theory Of Community Structure. New York. Ronald Press.Co “Ini akar konsep poros maritim dunia” Jokowi pada laman http://www.merdeka.com. 24 juni 2014 diakses pada 18 Februari 2015 “Jokowi, Poros Maritim Dunia, Tol Laut, dan "Si Vis Pacem Para Bellum" pada laman kompas.com. 10 Oktober 2014 diakses 20 Feberuari 2015 Kluckhohn, Clyde. 1944. Mirror for Man, New York: Fawcett Sinar, Tengku Lukman dan Wan Saifuddi. 2002. Kebudayaan Melayu Sumatera Timur. Medan: USU Press Young, Gerald. L. 1994. Human Ecology. Dalam Ruth A. Eblen And William R. Eblen. Ede. Encyclopedia of Environment. Boston: Houghton- Mifflin