PERKUMPULAN STABIL & FORUM DAYAK MENGGUGAT
Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Pengakuan dan Perlindungan...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Alinea IV Pembukaan Undang-...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
3
Masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesi...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
4
generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaa...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
5
5. Kabupaten Kutai Timur, 6 etnis lokal: Kutai, Modang, Kayan, ...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
6
sehingga masyarakat hukum adat Dayak semakin tidak memiliki aks...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
7
B. Identifikasi Masalah
Berpijak pada uraian di atas, maka bebe...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
8
dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis em...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
9
BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
Bab ini memuat uraia...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
10
adat kekerabatan, ketetanggaan atau keorganisasian, dan diliha...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
11
sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang ...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
12
c. Pertalian keturunan menurut garis ibu dan bapak, bercorak k...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
13
Menurut Hadikusuma,13
anggota-anggota kerabat yang terjadi kar...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
14
persekutuan hukum. Golongan yang berdasarkan keturunan, yang b...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
15
e. Di suatu nagari atau dusun berdiam beberapa bagian clan, ya...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
16
Kewibawaan kepala rakyat didasarkan pula atas kepercayaan trad...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
17
necessitatis (pendapat bahwa demikianlah seharusnya). Kebiasaa...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
18
(Sumber: Soekanto & Taneko, 1986: 90)
Sumber: Kesusilaan
perse...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
19
Skema di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
P...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
20
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
21
Selain itu menurut Pasal 6 ayat Ayat (1) materi muatan peratur...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
22
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, ...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
23
hukum adatjauh lebih parah. Kebijakan ekonomi yang diterapkan ...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
24
undang Pokok Agraria. Namun, karena sifatnya sebagai Undang Un...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
25
Kepala Adat. Sesungguhnya Permendagri No. 11 Tahun 1984, Inmen...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
26
undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-uns...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
27
5) Penggusuran tanah untuk kepentingan program pembangunan. Ka...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
28
sejarah penguasaan tanah dan sumber dayayang berimbas pada per...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
29
sekitar 25 buah di antaranya tidak aktif beroperasi meskipun s...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
30
Dampak negatif pertambangan batubara diantaranya: (1) Ditingga...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
31
jumlah perusahaan 318. Akan tetapi baru sekitar 662 ribu hekta...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
32
Perkembangan perkebunan kelapa sawit terjadi antara lain karen...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
33
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TER...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
34
Perlawanan oleh si terhisap itu kemudian menimbulkan konsep id...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
35
4. Very few indigenous individuals become health professionals...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
36
Pengakuan serupa juga dinyatakan dalam The Rio Declaration on ...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
37
diharuskan untuk melindungi dan mendorong penggunaan SDA yang ...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
38
Selanjutnya pengakuan akan hak masyarakat adat untuk menentuka...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
39
Pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas p...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
40
dengan mengacu kepada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dapat disim...
Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
41
2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat
Ciri/persyaratan ini,...
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
of 97

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Law      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

  • 1. PERKUMPULAN STABIL & FORUM DAYAK MENGGUGAT Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Dayak DRAFT # 01 “Sebuah Ikhtiar Menuju Peradaban Humanistik” Aku mendengar jerit hewan yang terluka. Ada orang memanah rembulan, ada anak burung terjatuh dari sarangnya. Orang-orang harus dibangunkan. Kesaksian harus diberikan agar kehidupan tetap terjaga.” •WS Rendra, 1974
  • 2. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 2 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sangat jelas menyebutkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam kaitannya dengan masyarakat hukum adat, Alinea IV PembukaanUUD 1945 tersebut menjadi nafas dalam perumusan Pasal 18B ayat (2) yang secara tegas menyatatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang“. Sejatinya dalam konteks ke-bangsaan, Indonesia merupakan himpunan masyarakat yang majemuk. Semboyan Bhineka Tunggal Ika, menunjukkan pengakuan negara pada realita kemajemukan budaya dan masyarakat. Secara horisontal, berbagai kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai bangsa, dapat dipilah ke dalam berbagai suku bangsa dan atau sub suku bangsa, kelompok penutur bahasa tertentu, maupun ke dalam golongan penganut ajaran iman dan kepercayaan yang berbeda satu dengan lainnya. Sedangkan secara vertikal, berbagai kelompok masyarakat itu, dapat pula dibedakan atas dasar mode of production, yang bermuara pada perbedaan daya adaptasi. Wajah kemajemukan vertikal ini, perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan tingkat perkembangan teknologi, sistem pengetahuan, pola eksploitasi dan penguasaan sumber daya, serta jaringan hubungan dengan masyarakat secara lebih luas, kelompok-kelompok suku bangsa atau sub suku bangsa yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia, setidaknya dapat dikategorikan ke dalam empat kategori utama. Pertama, adalah tribal society. Ketegori kedua, adalah kelompok masyarakat yang mengembangkan teknik perladangan gilir-balik. Kategori ketiga, adalah kelompok masyarakat petani. Sedangkan keempat, adalah kelompok masyarakat industri. Ketiga kategori yang disebut terdahulu (tribal society, peladang dan petani), kehidupan mereka banyak diwamai aturan-aturan yang bersumber dari sistem kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan politik, sebagaimana terdapat dalam adat dan tradisi. Ketiganya pula, dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat, yakni, "kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri."
  • 3. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 3 Masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk merujuk kepada masyarakat asli yang ada di dalam negara-bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Pengertian mengenai Masyarakat Adat sejatinya tidak merujuk pada defenisi secara tertutup tetapi lebih kepada kriteria, yang dimaksudkan memberikan kesempatan kepada komunitas untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri (self identification). Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Kongres I tahun 1999 menetapkan rumusan pengertian masyarakat adat, yakni "Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.” Dalam beberapa literatur resmi, istilah "masyarakat adat" dan "penduduk pribumi" digunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama. Pandangan yang sama dikemukakan dalam merangkum konsep orang-orang suku dan populasiorang-orang asli dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB dengan merujuk kepada Konvensi ILO 107 (1957) dan 169 (1989). Dalam Deklarasi Masyarakat Adat (atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Masyarakat Adat) menyatakan "secara praktis mereka yang menyebut dirinya sebagai orang asli atau orang suku menyetujui agar kedua istilah ini digunakan secara sinonim“many of these peoples refer to themselves as “indigenous” in order to fall under discussions taking place at the United Nations. For practical purposes the terms “indigenous” and “tribal” are used as synonyms in the UN system when the peoples concerned identify themselves under the indigenous agenda.” Dalam Konvensi ILO dan Deklarasi ini sendiri disebutkan bahwa identifikasi diri sendiri dari masyarakat merupakan kunci dalam menempatkan sebuah entitas sosial sebagai masyarakat adat. Idenfitikasi diri merupakan hak dasar yang dijamin dalam berbagai hukum universal yang sudah berlaku sejak pendirian PBB. Maka, dalam Konvensi ILO No.169 tahun 1986dinyatakan pengertian dasar mengenai Masyarakat Adat, “Bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada
  • 4. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 4 generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu suku-bangsa, sesuai pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka.” Masyarakat Adat Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan Timur yang hidup secara turun temurun berdasarkan kearifan lokal budaya setempat. Istilah Dayak, sesungguhnya mempunyai arti sebagai sebutan kolektif sub-suku masyarakat adat Dayak di Kalimantan. Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Timur, dapat diklasifikasikan dalam 7 kelompok besar, yakni: (1) Luangan Group terdiri dari Dayak Benuaq, Bentian, Paser dan Tonyooi; (2) Apo Kayan Group terdiri dari Dayak Kayan, Kenyah, Bahau, Punan, Modang dan Long Gelat; (3) Lun Bawan Group, terdiri dari Dayak Lun Dayeh dan Lun Bawan; (4) Mahakam Group terdiri dari Dayak Seputan; (5) Barito Kapuas Group, terdiri dari Dayak Kahayan dan Bekumpay; (6) Kapuas Group terdiri dari Dayak Aoheng dan Bukat; (7) Melayu Group, terdiri dari Kutai dan Tidung dengan sejumlah puak masing-masing. Dalam perspektif etno-antropologis, masyarakat adat Dayak di Kalimantan Timur menurut klasifikasi berdasarkan perbedaan bahasa, terdapat 7 kelompok besar yaitu: 1. 2 kelompok Exo-Bornean: (1) Kutai dari kelompok Malayic; (2) Bulungan, Tidung, Abai dan Tagel, dari kelompok Idahan. 2. 5 kelompok Endo-Borneani: (1) Benuaq, Bentian, Luangan dan Paser dari kelompok Barito Timur; (2) Tunjung dan Ampanang dari kelompok Barito-Mahakam; (3) Kayan, Bahau, Modang, Aoheng dan Kenyah dari kelompok Kayan-Kenyah; (4) Lundaye, Lengilu’ dan Saben dari kelompok Apo Duat; (5) Merap, Punan Malinau dan Basap Sajau dari kelompok Rejang-Baram (Hudson, 1978). Dalam klasifikasi Hudson tersebut, belum termasuk beberapa kelompok yang cukup berbeda dari segi bahasa, yakni kelompok: (1). Berayu-Berau dan Lebu’ di Kabupaten Berau; (2). Brusu dan Bau di Kabupaten Malinau; (3). Punan dan Basap seperti Punan Kereho dan Punan Murung di Kabupaten Kutai Barat, Punan Lisum dan Basap Jonggon di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Punan Kuhi, Punan Aput dan Punan Benalui di Kabupaten Malinau (Devung, 1997). Berdasarkan hasil penelitian Kalimantan Resource Center, WWF Indonesia, Proyek Kayan Mentarang, ditemukan gambaran sebaran dominan etnis lokal per Kabupaten di Kaltim, dengan identifikasi nama etnis lokal berdasarkan klasifikasi populer di masing-masing Kabupaten, sebagai berikut: 1. Kabupaten Paser, 3 etnis lokal: Paser, Bukit, Dusun 2. Kabupaten Penajam Paser Utara, 1 etnis lokal: Paser 3. Kabupaten Kutai Barat, 10 etnis lokal: Aoheng, Kayan, Bahau, Kenyah, Punan, Tunjung, Benuaq, Bentian, Luangan, Kutai 4. Kabupaten Kutai Kartanegara, 8 etnis lokal: Kutai, Modang, Punan, Kenyah, Kayan, Basap, Benua’, Tunjung
  • 5. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 5 5. Kabupaten Kutai Timur, 6 etnis lokal: Kutai, Modang, Kayan, Kenyah, Basap, Tunjung 6. Kabupaten Berau, 7 etnis lokal: Berayu-Berau, Ga’ay, Punan, Lebu’, Basap, Kayan, Kenyah 7. Kabupaten Bulungan, 6 etnis lokal: Kenyah, Kayan, Punan, Bulongan, Brusu, Basap 8. Kabupaten Malinau 12 etnis lokal: Kenyah, Punan, Kayan, Pua’, Merap, Bau, Lun Daye, Tidung, Brusu, Tagel, Abai, Agabag 9. Kabupaten Nunukan 6 etnis lokal: Tidung, Abai, Tagel, Agabag, Brusu, Lun Daye. Sedangkan karakteristik sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, bisa dilihat dari dua perspektif: (1). berdasarkan sistem pemanfaatan sumberdaya hutan; (2). berdasarkan hubungan historis dengan kawasan hutan setempat. Dari perspektif karakteristik berdasarkan sistem pemanfaatan sumberdaya hutan, masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dapat dikategorikan kedalam empat kategori, yakni: (1). Masyarakat yang kehidupannya sepenuhnya tergantung dari sumberdaya hutan; (2). Masyarakat yang kehidupannya sebagian tergantung dari sumberdaya hutan; (3). Masyarakat yang kehidupannya tidak seberapa tergantung dari sumberdaya hutan; (4). Masyarakat yang kehidupannya samasekali tidak tergantung dari sumberdaya hutan Sedangkan dari perspektif karakteristik berdasarkan hubungan historis dengan kawasan hutan, masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dapat dikategorikan dalam empat kategori: (1). Masyarakat etnis lokal, dengan wilayah adat dan wilayah desa tradisional yang relatif masih sama dengan dulu; (2). Masyarakat etnis lokal, dengan wilayah adat dan wilayah desa tradisional yang sudah terbagi atau terpisah oleh sistem administrasi pemerintahan, perpindahan penduduk, resetlemen, relokasi desa, proyek pembangunan, industri kehutanan, perkebunan dan pertambangan; (3). Masyarakat etnis pendatang, yang sudah bermukim sebelum penetapan atau perubahan status kawasan hutan; (4). Masyarakat etnis pendatang yang baru bermukim setelah penetapan atau perubahan status kawasan hutan. Hingga tahun 2013 kondisi demografi di Kalimantan Timur mengalami ketimpangan, karena jumlah penduduk pendatang telah melebihi jumlah penduduk asli. Kondisi ini, disebabkan derasnya arus pendatang karena adanya pertumbuhan industri dan proyek pembangunan. Situasi kependudukan itu telah melahirkan fenomena permasalahan sosial sekaitan dengan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara tidak seimbang, antara komunitas masyarakat hukum adat Dayak dengan komunitas pendatang. Sedangkan di lain fihak, eksploitasi sumber daya alam (hutan, tambang, perkebunan dan proyek pembangunan), tumbuh sebagai sumber konflik antara komunitas masyarakat hukum adat Dayak dengan para pengusaha dan penguasa. Maka tak pelak, bertahun-tahun terus berlangsung proses pemiskinan struktural,
  • 6. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 6 sehingga masyarakat hukum adat Dayak semakin tidak memiliki akses terhadap penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.Sementara itu peraturan perundang-undangan yang berlaku, cenderung tidak memihak kepentingan masyarakat hukum adat Dayak, sehingga mereka kehilangan akses dalam pengambilan keputusan, karena kuatnya hegemoni yang dibarengi dengan kooptasi terhadap tokoh- tokoh masyarakat. Padahal sejatinya, dalam rangka menjalankan mandat konstitusi, Pemerintah telah menyusun berbagai peraturan perundang-undangan. Namun faktanya, peraturan perundang-undangan (regulasi) tersebut telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak masyarakat hukum adat Dayak atas wilayah adatnya, kemudian dijadikan sebagai tanah negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak, serta kearifan lokal masyarakat hukum adat Dayak. Kondisi ini menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat hukum adat Dayak dengan pengusaha/penguasa di berbagai wilayah di Kalimantan Timur. Praktik marjinalisasi terhadap masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan Timur, telah berlangsung sejak Rezim Orde Baru hingga Rezim Penguasa saat ini. Situasi ketidak-adilan ini menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakukan kebijakan/regulasi yang menisbikan pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Dayak. Kebutuhan akan pengakuan dan perlindungan melalui peraturan perundang- undangan pada tingkat lokal juga didasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan MK tersebut tentunya membutuhkan tindaklanjut pada tingkat daerah, khususnya terkait dengan hutan adat, sementara pengaturan tentang hutan adat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat hukum adat termasuk wilayah adanya. Merujuk pada amanat konstitusi pada Alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18B ayat (2), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 serta fakta empirik ketidak-adilan yang dialami masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan Timur, maka gagasan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan Timur menemukan jangkar pembenarnya. Keinginan untuk mewujudkan “Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Timur” merupakan sebuah ikhtiar menuju peradaban yang humanistik.
  • 7. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 7 B. Identifikasi Masalah Berpijak pada uraian di atas, maka beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam naskah akademik ini adalah: 1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat Dayak pada saat ini dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi; 2. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini mengatur tentang masyarakat hukum adat dan sejauhmana peraturan perundang-undangan dapat menyelesaikan permasalahan yag dihadapi oleh masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat hukum adat Dayak; 3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak. 4. Apa jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak. C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut: 1. Menganalisis permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat Dayak pada saat ini dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi; 2. Mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masyarakat hukum adat; 3. menguraikan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak. 4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak. D. Metode Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat
  • 8. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 8 dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang- undangan yang diteliti.
  • 9. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 9 BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, dari pengaturan pengakuan dan perlindunngan masyarakat hukum adat Dayak dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut: A. Kajian teoretis Pada bagian ini terdapat tiga hal yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yaitu masyarakat (hukum) adat dan hukum adat serta—dalam hubungannya dengan topik utama dalam kajian ini—hak adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan mengacu kepada adagium “ubi socitas ibi ius” maka pembahasan ini akan berangkat dari konsep mengenai masyarakat hukum adat, dan kemudian hukum adat serta konsep tentang hak adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Bahasan dalam lingkup ini terdiri dari tiga kata, yaitu masyarakat, hukum, dan adat. Secara leksikal, masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama1 . Sedang hukum berarti; 1). Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara); undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya), 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.2 Sedangkan adat berarti aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, 2) kebiasaan; cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan, 3) cukai menurut peraturan yang berlaku (di pelabuhan dan sebagainya), 4) wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan- aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (PPPB, 1989: 5).3 Di dalam kepustakaan hukum, menurut Hadikusuma4 (1992: 72), selain masyarakat hukum adat juga dipakai istilah persekutuan hukum adat. Masyarakat hukum adat mempunyai pengertian yang bersifat umum dan luas, seperti masyarakat hukum adat Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, dan sebagainya. Sedangkan istilah persekutuan hukum adat bersifat khsusu dan sempit, misalnya persekutuan hukum 1 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, ctkn 2, 1989) hlm. 564 2 Ibid, hlm. 314 3 Ibid, hlm. 5 4 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia (Bandung: Alumni, 1992) hlm. 72
  • 10. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 10 adat kekerabatan, ketetanggaan atau keorganisasian, dan dilihat dari lingkungan masyarakatnya, seperti untuk masyarakat hukum adat Minangkabau disebut persekutuan hukum adat Bodi-Caniago, Koto–Piliang, Pesisir, atau seperti di Lampung, persekutuan hukum adat pepadun dan pesisir. Secara singkat, Ter Haar merumuskan persekutuan hukum adat sebagai “gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata.”5 Menurut Hazairin,6 masyarakat hukum adat merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu kesatuan hukum, penguasa, dan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Sedangkan bentuk hukum kekeluargaannya, baik yang bersifat patrilineal, matrilineal, atau bilateral, mempengaruhi sistem pemerintahannya, terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang lair, pertambangan dan kerajinan tangan. Penghidupan masyarakat hukum adat bersifat komunal, di mana gotong royong, tolong menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan besar. Apabila merujuk pada pandangan Ter Haar, maka sebuah kelompok masyarakat yang disebut sebagai persekutuan hukum/masyarakat hukum adat itu mempunyai empat sifat, yaitu: 1. Ada pergaulan hidup di dalam golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan, baik terhadap dunia luar, lahir, dan bathin; 2. Memiliki tata susunan yang tetap dan kekal, dan setiap anggota golongan mengalami kehidupannya dalam masyarakat sebagaimana adanya, sesuai dengan kodrat alam; 3. Tidak ada seorangpun anggota masyarakat yang berpikir mengenai kemungkinan pembubaran golongan tersebut; dan 4. Mempunyai pengurus sendiri, harta benda, milik keduniaan, dan milik gaib.7 Dalam pandangan Soepomo, masyarakat hukum adat Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan yang berdasarkan lingkungan daerah (teritorial), dan yang berdasarkan pada kedua dasar tersebut (genalogis dan teritorial).8 Dari 5 B. Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, ctkn. X, 1991) hlm. 7 6 Sebagaimana dikutip dalam Soerjono Soekanto & Sulaeman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1986) hlm. 108-9 7 Sebagaimana dikutip dalam Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, ctk. x, (Jakarta: Pradnya Paramita, ctkn. X, 1984) hlm. 50 8 Ibid, hlm. 51
  • 11. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 11 sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri (masyarakat hukum adat tunggal), menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah (masyarakat hukum adat bertingkat), serta merupakan beberapa perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat (masyarakat hukum adat berangkai). Secara teoretis, menurut Soekanto dan Taneko dapat terjadi beberapa kombinasi masyarakat hukum adat sebagai berikut: 1. Masyarakat hukum adat genealogis yang; a. tunggal b. bertingkat c. berangkai 2. Masyarakat hukum adat teritorial yang; a. tunggal b. bertingkat c. berangkai 3. Masyarakat hukum adat genealogis-teritorial (atau sebaliknya); hal itu tergantung dari faktor mana yang lebih dahulu berpengaruh) yang; a. tunggal b. bertingkat c. berangkai9 1. Masyarakat hukum adat genealogis Masyarakat hukum adat yang didasarkan pada unsur genealogis adalah masyarakat di mana dasar pengikat utama anggota-anggota kelompok ialah persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama.10 Dalam masyarakat hukum adat jenis ini terdapat tiga macam pertalian keturunan , yaitu: a. Pertalian keturunan menurut garis laki-laki (patrilineal), apabila para anggotanya (sama beranggapan) satu sama lain adalah satu kerabat, karena berasal dari satu keturunan yang sama; sedang dalam menarik garis keturunan itu selalu dihubungkan dengan bapak, dengan bapaknya lagi dan seterusnya sampai dengan bapaknya yang pertama; b. Pertalian keturunan menueut garis ibu (matrilineal), apabila para anggotanya (sama beranggapan) satu sama lain adalah satu kerabat, karena berasal dari garis keturunan yang selalu dihubungkan dengan ibu, dengan ibunya lagi dan seterusnya sampai dengan ibunya yang pertama; 9 Soerjono Soekanto & Sulaeman B. Taneko, op.cit., hlm. 110-11 10 Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Bandung: Tarsito, 1982) hlm. 75
  • 12. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 12 c. Pertalian keturunan menurut garis ibu dan bapak, bercorak kembar, keibu- bapaan, apabila para anggotanya satu dengan yang lain (menganggap dirinya) berkerabat, memperhitungkan garis keturunan, orang-orang menghubungkannya kepada bapak dan ibunya.11 Klasifikasi yang berbeda mengenai jenis masyarakat hukum adat yang didasarkan pada unsur genealogis, seperti yang dipaparkan di atas, dikemukakan oleh Saragih.12 Menurutnya, masyarakat hukum adat jenis ini dapat dibedakan dalam dua macam persekutuan genealogis, yakni masyarakat unilateral dan masyarakat bilateral/parental; ditambah satu bentuk khusus, yaitu masyarakat alternerend (berganti-ganti). a. Masyarakat unilateral, yaitu masyarakat di mana anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja, yaitu dari pihak laki-laki (ayah) atau perempuan (ibu). Masyarakat ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja; 2) Masyarakatnya terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang disebut clan (sub-clan); 3) Sistem perkawinannya adalah exogami; dan 4) Tiap kelompok atau clan mempunyai harta pusaka yang tidak boleh dibagi. Masyarakat hukum unilateral ini dapat dibedakan atas tiga macam bentuk, yaitu masyarakat matrilineal, patrilineal, dan dubbel unilateral. b. Masyarakat bilateral, yaitu susunan masyarakat di mana anggota masyarakat menarik garis keturunan baik dari ayah maupun melalui ibu. Jadi garis keturunan ditarik melalui orang tua (parental). Masyarakat hukum adat yang tersusun secara parental bentuk perkawinanya bebas, artinya tidak terikat pada keharusan exogami ataupun endogami. Masyarakat bilateral terdiri dari masyarakat bilateral yang bersendikan pada kesatuan rumah tangga (gezins) dan masyarakat bilateral yang bersendikan pada rumpun-rumpun (trible). c. Masyarakat alternerend merupakan masyarakat di mana garis keturunan seseorang ditarik berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Apabila perkawinan orang tuanya dilakukan menurut hukum keibuan (kawin semendo), maka anak yang lahir menarik garis keturunan melalui ibu, dan jika perkawinan orang tuanya dilakukan menurut hukum kebapaan (kawin jujur), maka anak yang lahir menarik garis keturunan melalui ayah, sedang apabila perkawinan orang tuanya dilakukan menurut hukum kedua belah pihak (kawin semendorajo-rajo), maka anak yang lahir menarik garis keturunan baik melalui ibu maupun ayah. 11 Lihat Soepomo, op. cit., hlm. 51, bandingkan dengan Samidjo, Pengantar hukum Indonesia, (Bandung: Armico, 1985) hlm. 57-8 12 Djaren Saragih, op. cit., hlm. 75-8
  • 13. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 13 Menurut Hadikusuma,13 anggota-anggota kerabat yang terjadi karena hubungan perkawinan dan karena hubungan atau ikatan adat (bersaudara angkat) termasuk dalam kategori masyarakat hukum adat yang didasarkan pada garis keturunan ini. Persekutuan kekerabatan tersebut mempunyai tata tertib adat sendiri dan pimpinan sendiri, bahkan adakalanya mempunyai harta bersama, milik bersama yang dikuasai bersama untuk kepentingan bersama. 2. Masyarakat hukum adat territorial Masyarakat hukum adat yang didasarkan pada wilayah (territorial) menurut Soepomo14 tergantung pada apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan darah persekutuan itu atau tidak. Seseorang dapat, untuk sementara waktu, meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kehilangan keanggotaannya, sedangkan orang luar yang masuk ke dalam daerah persekutuan tersebut, tidak dengan sendirinya menjadi anggota persekutuan, tetapi ia harus diterima sebagai teman segolongan menurut hukum adat. Masyarakat hukum adat teritorial ini dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu: a. Masyarakat hukum desa yaitu segolongan atau sekumpulan orang yang hidup berdasarkan pandangan hidup, cara hidup, dan sistem kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama, oleh sebab itu merupakan suatu kesatuan, suatu tata susunan. Anggota persekutuan ini tidak selalu berkerabat satu sama lain, yang penting ialah unsur bahwa orang-orang hidup bersama dalam lingkungan suatu daerah tertentu; b. Masyarakat hukum wilayah yaitu kesatuan sosial wilayah yang melindungi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masing tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri. Walaupun masing-masing masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah itu mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri, mereka tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan, yakni masyarakat hukum wilayah sebagai kesatuan teritorial yang lebih tinggi; c. Masyarakat hukum serikat desa di mana terdapat hubungan-hubungan kerjasama antara beberapa perkampungan/desa yang beedekatan, diberbagai bidang demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa itu.15 3. Masyarakat hukum adat genelogis-territorial Dalam masyarakat hukum adat yang didasarkan pada faktor keturunan dan wilayah, keanggotaannya harus memenuhi dua syarat, yaitu ia harus termasuk dalam suatu kesatuan genealogis dan ia harus bertempat tinggal di dalam daerah 13 Hilman Hadikusuma, op. cit., hlm. 73 14 Soepomo, op. cit., hlm. 52 15 Samidjo, op. cit., hlm. 62
  • 14. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 14 persekutuan hukum. Golongan yang berdasarkan keturunan, yang bertempat tinggal di daerah persekutuan hukum itu terputus pertalian hukumnya dengan teman-teman segolongan yang tinggal di tempat lain. Golongan yang berdiam di suatu wilayah persekutuan hukum itu merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai hak-hak dan kewajiban sendiri terhadap daerah kediamannya serta terhadap tanah di dalam lingkungan daerah itu.16 Ada lima jenis susunan masyarakat hukum adat yang berdasarkan kedua faktor tersebut, di mana setiap jenis mempunyai corak sendiri-sendiri. a. Suatu daerah atau kampung yang dipakai sebagai tempat kediaman oleh hanya satu bagian golongan (clandeel). Tidak ada golongan lain yang tinggal di dalam daerah itu. Daerah atau kampung-kampung yang berdekatan juga digunakan sebagai tempat tinggal oleh hanya satu klan. Susunan masyarakat seperti ini, antara lain terdapat di daerah pedalaman di pulau-pulau Enggano, Buru, Seram, dan Flores. b. Setiap marga mempunyai daerah sendiri, akan tetapi, di dalam daerah tertentu dari suatu marga, di dalam huta-huta yang didirikan oleh marga itu, ada juga terdapat satu atau beberapa marga lain yang masuk menjadi anggota badan persekutuan huta di daerah itu. Marga yang pertama mendiami daerah itu dan mendirikan huta-huta di daerah tersebut disebut marga asal, marga raja, atau marga tanah, sedangkan marga yang datang kemudian disebut marga rakyat. Susunan masyarakat seperti ini terdapat di daerah Tapanuli. c. Di suatu wilayah pada awalnya terdapat suatu clan yang mendiami danmenguasai daerah tersebut. Akan tetapi kekuasaan itu kemudian berpindah kepada kepada clan lain yang masuk ke darah itu dan merebut kekuasaan pemerintah dari clan yang asli. Kedua clan tersebut lalu berdamai dan bersama-sama merupakan kesatuan badan persekutuan daerah. Kekuasaan pemerintah dipegang oleh clan yang datang kemudian sedang clan yang asli tetap menguasai daerah itu sebagai wali tanah. Susunan masyarakat seperti ini terdapat di daerah Sumba Tengah dan Sumba Timur. d. Di suatu wilayah tidak terdapat golongan yang berkuasa atas tampuk pemerintahan, golongan yang menumpang, ataupun golongan yang menguasai tanah, tetapi semua golongan suku yang bertempat tinggal di daerah nagari berkedudukan setingkat dan bersama-sama merupakan suatu badan persekutuan territorial (nagari), sedang daerah nagari itu terbagi dalam daerah-daerah golongan, di mana setiap golongan mempunyai daerah sendiri. Susunan masyarakat seperti ini terdapat di beberapa nagari di Mingkabau dan di beberapa marga di Bengkulu. 16 Soepomo, op. cit., hlm. 54-5
  • 15. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 15 e. Di suatu nagari atau dusun berdiam beberapa bagian clan, yang satu dengan lainnya tidak mempunyai pertalian saudara. Seluruh daerah nagari atau dusun menjadi daerah bersama (yang tidak dapat dibag-bagi) dari segala bagian clan pada badan persekutuan nagari (dusun) itu. Susunan masyarakat seperti ini terdapat di beberapa nagari di Minangkabau dan pada dusun di wilayah Rejang (Bengkulen).17 Secara sosiologis, masyarakat hukum adat adalah tipe masyarakat yang digolongkan sebagai persekutuan gemenischaft, yang berbeda dengan persekutuan gesellschaft. Persekutuan hidup yang bersifat gemenischaft ini, menurut Soepomo mempunyai corak sebagai berikut: 1. Keagamaan Keagamaan, bersifat kesatuan bathin, orang segolongan merasa satu dengan golongan seluruhnya dan tugas persekutuan adalam memelihara keseimbangan lahir dan bathin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya. Kebahagiaan sosial dalam persekutuan akan tetap terjamin apabila keseimbangan itu dipelihara dengan semsetinya. Perbuatan-perbuatan bersama atau perseorangan, seperti membuka tanah, membangun rumah dan sebagainya perlu disertai dengan upacara religius yang bermaksud menggunakan kekuatan ghaib agar perbuatan itu berhasil baik. 2. Kemasyarakatan Hidup bersama dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak komunal. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat; ia pada asasnya bebas melakukan apa saja asal tidak melanggar batas-batas hukum yangtelah ditetapkan baginya. Seorang manusia, menurut paham tradisional hukum adat, terutama adalah warga golongan, teman semasyarakat dan setiap warga golongan itu mempunyai hak dan kewajiban menurut kedudukannya di dalam golongan atau persekutuan yang bersangkutan. Hak-hak subyektif berfungsi sosial, artinya hak itu tidak boleh digunakan secatra bebas menurut kehendak pemilik hak, melainkan setiap penggunaan hak itu harus dibenarkan oleh fungsinya hak itu di dlam golongan atau persekutuan yang bersangkutan. 3. Kewibawaan Kewibawaan kepala rakyat di dalam persekutuan adalah berdasar pertama atas peristiwa, bahwa di dalam persekutuan yang bersifat genealogis-territorial ia adalah anggota yang tertua atau yang berkuasa di dalam daerah persekutuan, dan di dalam persekutuan-persekutuan yang hanya bersifat territorial, kepala rakyat di desa-desa di mana tradisi masih besar pengaruhnya, kepala rakyat biasanya dipilih dari keturunan pembuka desa. 17 Ibid, hlm. 55-7
  • 16. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 16 Kewibawaan kepala rakyat didasarkan pula atas kepercayaan tradisional bahwa kekuatan ghaib masyarakat terutama menjelma pada diri kepala rakyat itu. Berdasar atas kedua faktor itu, kepala rakyat adalah pemimpin rakyat yang sewajarnya. 4. Pengangkatan kepala rakyat Apabila ada lowongan jabatan kepala, maka di seluruh daerah Indonesia dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat tradisional, pengganti kepala diangkat (diakui atau dipilih) atas dasar hukum waris dengan pilihan di dalam permusyawaratan di rapat desa. Permusyawaratan dilakukan atas dasar suara bulat antara para warga desa yang berhak ikut serta dalam rapat desa atau antara seluruh kepala rakyat dari persekutuan. Yang diakui atau dipilih sebagai kepala baru ialah ahli waris pertama dari kepala lama, asal saja tidak ada hal-hal yang menurut rapat itu menyebabkan bahwa ia tidak akan cakap atau patut untuk menjabat kepala rakyat. Jikalau ada hal demikian, maka ahli waris yang berikut akan dipertimbangkan oleh rapat desa untuk diangkat sebagai kepala baru. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam masyarakat hukum adat terdapat seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan tatacara berhubungan dengan sesama anggota masyarakat dan lingkungan di mana mereka berada. Hukum adat itu sendiri mencakup dua unsur utama, yaitu unsur idiil dan riil. Unsur idiil terdiri dari rasa susila, rasa keadilan, dan rasio manusia, sedangkan unsur riil mencakup aspek-aspek yang terkait pada manusia (fisik dan mentalitasnya), lingkungan alam, dan kebudayaannya.18 Menurut Mertokusumo,19 hukum adat adalah keseluruhan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Singkatnya, hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat termasuk dalam hukum kebiasaan, sementara suatu kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: 1. Syarat materiel: adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau diulang, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang sama, yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya. Harus dapat ditunjukkan adanya perbuatan yang berlangsung lama; harus ada apa yang dinamakan longa et inveterata consuetudo. 2. Syarat intelektual; kebiasaan itu harus menimbulkan opinio necessitatis (keyakinan umum) bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Keyakinan ini tidak hanya merupakan keyakinan bahwa selalu ajeg berlaku demikian, tetapi keyakinan bahwa memang seharusnya demikian. Keyakinan ini disebut opinio 18 Sebagaimana dikutip dalam Hilman Hadikusuma, op. cit., hlm. 141-3 19 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1991) hlm. 87-8
  • 17. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 17 necessitatis (pendapat bahwa demikianlah seharusnya). Kebiasaan itu harus dilakukan karena keyakinan, bahwa hal itu patut secara obyektif dilakukan bahwa dengan melakukan itu berkeyakinan melakukan suatu kewajiban hukum. 3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar. Hukum adat menurut Pudjosewojo20 merupakan keseluruhan aturan tingkah laku yang “adat” dan sekaligus “hukum”. Atau dengan kata lain, hukum adat ialah keseluruhan hukum yang tidak tertulis. Lebih lanjut Pudjosewojo menguraikan bahwa pengertian hukum adat sebagaimana yang ia kemukakan tidak dapat disamakan dengan adat recht. Dengan merujuk pada pendapat Van Vollenhoven, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan adat recht ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putera dan orang timur asing, yang mempunyai upaya pemaksa, lagi pula tidak dikodifikasikan. Oleh karena itu, yang ada dalam tata hukum Indonesia, bagi Pudjosewojo, hanya “hukum perundang-undangan dan hukum adat sebagai synonim daripada hukum yang tak tertulis.”21 Mengenai pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa hukum adat tidak dapat disamakan dengan hukum tidak tertulis, sebab realitas yang ada menunjukkan bahwa hukum adat terdiri dari dua bentuk, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum adat yang tertulis dapat ditemukan pada masyarakat hukum adat yang sudah mengenal akasara, sehingga peraturan mengenai kehidupan mereka dituangkan dalam bentuk tulisan. Hal ini misalnya dapat ditemukan dalam awig-awig di Bali.. Adapun hukum adat yang tidak tertulis, pada umumnya ditemukan pada masyarakat hukum adat yang belum mengenal tulisan. Hukum adat masyarakat ini dapat diketahui dari keputusan para pemimpin persekutuan yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.22 Untuk membedakan antara adat istiadat dengan hukum adat, Soekanto dan Taneko mengidentifikasi beberapa gejala dan masyarakat dan kemudian mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kekuatan mengikatnya. Pengelompokan ini mengasilkan suatu kesimpulan bahwa perilaku yang berkembang secara logis dengan mengikuti proses akan menjadi hukum adat23 . Sebuah konklusi yang dapat dipaparkan secara lebih jelas dalam skema sebagai berikut: 20 Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, ctkn. xi, 1990) hlm. 77-9 21 Ibid, hlm. 88 22 Samidjo, op. cit. hlm. 52-3 23 Soerjono Soekanto & Sulaeman B. Taneko, op. cit. hlm. 90
  • 18. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 18 (Sumber: Soekanto & Taneko, 1986: 90) Sumber: Kesusilaan perseorangan Sumber: Kesusilaan umum Cara (usages) Hukum adat Kebiasaan (folkways) Tata kelakuan (mores) Adat istiadat (custom) Melalui pelembagaan, yakni diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai Lembaga Sosial Membudaya Penjiwaan (Internalization)
  • 19. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 19 Skema di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: PENGERTIAN KEKUATAN SANKSI CARA Suatu bentuk perbuatan Sangat lemah Celaan dari individu KEBIASAAN Perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama Agak kuat Disalahkan oleh orang banyak TATA KELAKUAN Kebiasaan yang diterima sebagai norma atau kaidah yang mengatur Kuat Hukuman ADAT ISTIADAT Kebiasaan yang terintegrasikan dengan kuatnya dalam masyarakat Kuat sekali Dikeluarkan dari masyarakat HUKUM ADAT Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum Kuat sekali Pemulihan keadaan dan hukuman (Sumber: Taneko & Soekanto, 1986: 91) Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan adat istiadat yang mempunyai akibat hukum, di mana sanksi yang diberikan berupa pemulihan keadaan dan hukuman. Dari hukum adat kemudian lahir konsep tentang hak adat. Pada dasarnya, hak adat dapat dikatakan sebagai hak-hak atas sumber- sumber daya alam yang diklaim oleh anggota suatu komunitas tertentu yang dijamin oleh sistem hukum kebiasaan di tempat itu, atau sebagaimana diatur oleh adat dan hukum adat yang bersangkutan.24 24 R. Yando, 1994, Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat, (Jakarta: WALHI, 1994) hlm. 9- 10
  • 20. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 20 B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Sebagai bagian dari kewenangan pemerintah dalam pembentukan regulasi pada tingkat daerah, maka penyusunan Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Timur terikat dan tunduk pada asas- asas yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu: 1. Asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; 2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang; 3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yakni bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan; 4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; 5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan 7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
  • 21. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 21 Selain itu menurut Pasal 6 ayat Ayat (1) materi muatan peraturan perundang- undangan juga harus mencerminkan asas: 1. Asas pengayoman yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat; 2. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional; 3. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; 5. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang- undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 7. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara; 8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial; 9. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan 10.Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
  • 22. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 22 C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Secara garis besar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat dayak di Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Masalah Hukum dan Kebijakan Berbagai kenyataan pahit tentang porak-porandanya tatanan kehidupan masyarakat hukum adat Dayak, berlangsung terus menerus secara sistematis. Ketidakadilan dalam bidang hukum, bersumber dari kebijakan-kebijakan yang bias semangat unifikasi, bias formalitas, dan bias hukum positif, yang secara kultural tidak berakar pada prinsip-prinsip hukum sebagaimana yang berlaku dalam sistem sosial dan sistem budaya masyarakat hukum adat Dayak. a. Paradigma Pembangunan Paradigma pembangunan sejak rezim Orde Baru hingga era Reformasi masih berorientasi pada pertumbuhan, melalui investasi dalam dan luar negeri, bercirikan konglomerasi dan monopoli. Paradigma ini berkeyakinan, kesejahteraan masyarakat akan tercipta dengan sendirinya melalui mekanisme efek menetes ke bawah dari arus modal yang berakumulasi. Agar akumulasi modal dapat tercipta, diperlukan pengendalian kegiatan ekonomi masyarakat. Maka yang terjadi kemudian adalah, pembekuan ekonomi kerakyatan, yang dilakukan melalui pengendalian negara atas kegiatan- kegiatan ekonomi masyarakat. Politik pembekuan ekonomi ini membuat fungsi subsidi sektor ekonomi rakyat beralih kepada kegiatan ekonomi kapitalis. Maka efek menetes ke bawah tidak pemah terjadi, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu efek muncrat ke atas. Akibatnya, nilai tukar berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat cenderung terus menurun. Bahkan, masyarakat tak lagi memiliki kedaulatan di bidang ekonomi. Selain itu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi bercirikan kapitalis liberal, yang dalam proses selanjutnya menjelma menjadi 'kepentingan umum' dan "kepentingan nasional", dibutuhkan sumber-sumber ekonomi yang tidak sedikit. Terutama sumber-sumber agraria. Bahkan, karena pertumbuhan ekonomi harus niscaya tercipta, maka masyarakat hukum adat sebagai pemegang kuasa asli sumber-sumber ekonomi harus disingkirkan atas nama "kepentingan umum" dan 'kepentingan nasional' dengan didukung legitimasi hukum yang secara sengaja diciptakan untuk kepentingan-kepentingan kapitalis. Sekaitan dengan subyek hukum, terpapar fakta tidak terakomodasinya "persekutuan masyarakat adat" yang terbangun atas prinsip-prinsip komunalitas, sebagai subjek hukum dalam perangkat hukum Indonesia. Dalam kebijakan bidang ekonomi, ketidakadilan yang diderita masyarakat
  • 23. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 23 hukum adatjauh lebih parah. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh rezim Orde Baru, jelas tidak berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Hal itu diawali oleh pilihan Mode of Production yang dikembangkan dalam program pembangunan yang sangat kapitalistis dan liberal, jauh dari nilai dan prinsip hidup yang ada pada masyarakat adat. Dalam paradigma pembangunan economic growth development, ada dua dimensi penting yang harus seimbang dilakukan, yaitu dimensi target dan dimensi proses. Hasil pembangunan nasional lebih berorientasi pada pembangunan fisik, namun ongkos pembangunan harus dibayar mahal dan tidak pernah dihitung sebagai hasilpembangunan. Maka perihal konteks ini, terdapat tiga klasifikasi. Pertama, ongkos pembangunan yang mahal dan tidak pernah dihitung sebagai hasil pembangunan adalah ecological degradation (kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam). Kedua adalah economical lost, sumber-sumber kehidupan ekonomi masyarakat semakinmenyusut dan menghilang akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ketiga, berkaitan dengan faktor manusia, dimana social and cultural distraction tidak pernah dihitung sebagai ongkos dan resiko pembangunan. b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sejak tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menetapkan, bahwa sumber dari segala sumber Hukum Nasional adalah Pancasila. Sebelum masa itu, pada tahun 1960, melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Nomor II/1960, ditetapkan bahwa dasar Hukum Nasional adalah Hukum Adat. Namun, pada tahun 1968, dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXVIII/1968, Ketetapan MPRS tahun 1960 itu dicabut. Selanjutnya pembentukan Hukum Nasional berpedoman pada Ketetapan MPRS No. XXIII/1966. Sejak saat itu, seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang ada teraleniasi dari prinsip-prinsip rasa keadilan sebagaimana dikenal dalam kehidupan masyarakat adat. Padahal, salah satu syarat kepatuhan warga terhadap suatu perangkat hukum adalah, dipahaminya norma-norma yang terkandung dalam perangkat hukum.Jika norma-norma yang terkandung dalam perangkat hukum, jauh dari prinsip rasa keadilan sebagaimana dikenal dalam sistem sosial dan sistem budaya masyarakat adat, maka tuduhan pelanggaran hukum kepada warga yang tidak tunduk pada perangkat hukum yang tidak dipahami itumenjadi tidak relevan. Pada dasarnya, seiring dengan semangat UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Nomor II/1960, hak-hak masyarakat hukum adatatas sumber-sumber agrariadiakuikeberadaannya dalam Undang-
  • 24. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 24 undang Pokok Agraria. Namun, karena sifatnya sebagai Undang Undang, mengandung kelemahan tersendiri. Antara lain, undang-undang ini tersusun atas bias "adat Melayu", bias masyarakat pertani sedenter, dan bias peradaban modern, sehingga banyak peraturan yang bersumber dari kebudayaan di luar itu, kehilangan legitimasi. Lebih dari itu, ketidakjelasan pengaturan hak-hak masyarakat hukum adat telah memberi peluang penegasian hak-hak masyarakat adat, sehingga cenderung menempatkan masyarakat hukum adatdalam posisi marginal. Fakta-fakta tersebut akhirnya menjelma menjadi kondisi yang memungkinkan terjadinya penggusuran hak- hak masyarakat hukum adat yang berorientasi pada kegiatan ekonomi kapitalistik dan ekstraktif, karena lemahnya pengakuan dan perlindungan hak- hak masyarakat adat. c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya ditulis UUPD) merupakan puncak penegasian hak-hak masyarakat adat. Struktur pemerintahan tingkat desa di seluruh wilayah Indonesia diseragamkan dan menggusur struktur pemerintahan atas dasar tradisi-kultural yang ada pada masyarakat adat. Hal itu, sekaligus menjadikan struktur pemerintahan desa sebagai bagian integral sistem birokrasi pemerintahan, sehingga kepala pemerintahan di tingkat desa, tidak lagi bertanggung-jawab kepada rakyatnya, melainkan tunduk pada keharusan birokrasi di tingkat atasnya. Pemberlakuan UUPD dan peraturan perundang-undangan turunannya, menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan dan konflik kepentingan antara Kepala Adat dan Kepala Desa. Pun juga terjadi kooptasi kekuasaan negara terhadap masyarakat adat, dengan dimutlakkannya Kepala Desa sebagai penguasa tunggal. Pada komunitas masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan, kooptasi pemerintah nampak jelas dengan praktik pemberian Surat Keputusan Bupati kepada Kelembagaan Adat dan Kepala Adat. Persoalan SK Bupati, tidak teriepas dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984, tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat di Tingkat Desa/Kelurahan dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989, tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan. Permendagri No. 11 Tahun 1984, memungkinkan keterlibatan pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan adat istiadat. Bahkan dalam Inmendagri No. 17 Tahun 1989, diinstruksikan kepada Gubemur dan Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat, maka terbitlah Surat Keputusan Bupati untuk
  • 25. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 25 Kepala Adat. Sesungguhnya Permendagri No. 11 Tahun 1984, Inmendagri No. 17 Tahun 1989 dan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembinaan dan pengembangan lembaga adat, merupakan bentuk kooptasi pemerintah terhadap eksistensi masyarakat adat. Sekaligus merupakan upaya penegasian terhadap eksistensi Kepala Adat agar tunduk pada struktur pemerintahan. Maka pemberlakukan Undang-undang Pemerintahan Desa, telah mengakibatkan kedaulatan politik masyarakat hukum adatterhadap akses sumberdayaternegasikan, karena batas-batas persekutuan hidup, tidak lagi ditentukan atas dasar ikatan-ikatan sosial dan budaya, melainkan atas dasar batas-batas administrasi kepemerintahan. Pemberlakukan UUPD sejatinya merupakan manifestasi pencabutan kedaulatan hak mengelola sumber daya alam dan hak mengatur hidup masyarakat adat. Proses peminggiran masyarakat hukum adatjuga tampak pada kelompok perempuan. Dalam budaya agraris, peran perempuan sangat dominan mengelola pertanian. Merekalah yang mampu mengidentifikasi pemuliaan benih, dan kaum perempuan jua yang menjaga dan mengelola sistem pertanian. Kearifan itu, sudah dilakukan selama ribuan tahun. Ketika pembangunan memangsa lahan-lahan suburn, maka dengan sendirinya kaum perempuan kehilangan akses terhadap eksistensi dan hak kontrol atas sumber-sumber kehidupan. Maraknya eksploitasi sumber daya alam (tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit) kian mempercepat proses marjinalisasi terhadap peran perempuan dalam pola relasi-kuasa pada kehidupan sehari-hari. d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Pemberlakuan undang-undang ini sesungguhnya bertujuan untuk: (1) Meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional; (2) meletakkan dasar mengadakan kesatuan dalam hukum pertanahan; (3) meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat. UUPA juga memberikan pembatasan bagi pelaksanaan hukum pada masyarakat adat. Di bawah kendali Hak Menguasai Negara, telah dilakukan penyederhanaan terhadap kenyataan keberagaman hukum adat. Juga bias tafsir hukum oleh penguasa terhadap hukum adat. Hal itu tampak jelas dalam Pasal 5 UUPA yakni, "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang Undang ini dan dengan peraturan perundang-
  • 26. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 26 undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur pada hukum agraria." Selain itu, terdapat pula pembatasan mengenai pelaksanaan hukum adat, yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Hal itu berarti, hukum adat tidak lagi dominan dan mandiri. Jika undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi bersikap bertentangan dengan hukum adat, maka hukum adat dikalahkan.Prinsip nasionalitas dalam UUPA, temyata memberi kewenangan yang amat luas pada Negara melalui Hak Menguasai Negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, ayat 1, "Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia.' Berdasarkan hak menguasai, maka negara dapat menentukan aneka hak atas sumber agraria yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik secara sendiri maupun bersama orang lain serta badan hukum. Aneka hak atas tanah pada sistem pemilikan dan penguasaan sumber agraria menurut UUPA dibedakan dalam dua kategori: (1) semua hak yang diperoleh langsung dan negara, disebut hak primer: (2) semua hak yang berasal dari pemegang hak atas tanah berdasarkan perjanjian bersama, disebut hak sekunder. Kenyataan di lapangan menunjukkan, meski telah ada UUPA yang merupakan induk dari semua peraturan pertanahan, terbukti UUPA tidak mampu menjadi rujukan dan faktor penentu mengatasi sengketa pertanahan. Hal itu terutama disebabkan politik agraria cenderung bertentangan dengan makna dan isi UUPA, sehingga merebak menjadi konflik kepentingan terhadap penguasaan tanah. Karakter pertentangan kepentingan atas tanah, setidaknya tercermin dalam tujuh persoalan mendasar, yakni: 1) Sengketa tanah karena penerapan fungsi tanah sebagai sumber eksploitasi, yang melahirkan kasus sengketa tanah antara masyarakad adat Dayak dengan investor (perkebunan skala besar dan pertambangan). 2) Sengketa pertanahan sekaitan dengan proyek revolusi hijau untuk kepentingan swasembada pangan, yang mengakibatkan terkonsentrasinya penguasaan tanah dan meningkatnya jumlah petani tak bertanah. 3) Perkebunan skala besar (kelapa sawit) mengambil alih tanah yang semula dikuasai masyarakat hukum adat Dayak, melalui pola penggusuran tanah dengan pendekatan keamanan. 4) Penggusuran tanah berdalih kepentingan industri jasa untuk pembangunan perumahan mewah, hotel, industri wisata dan infrastruktur.
  • 27. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 27 5) Penggusuran tanah untuk kepentingan program pembangunan. Kasus penggusuran tanah rakyat untuk pembuatan jalan Trans Kalimantan di pedalaman, merupakan contoh konkret dari kasus yang dimaksud. 6) Pencaplokan tanah untuk sejumlah pabrik di dalam maupun di luar kawasan industri. Dalam kasus ini, muncul calo spekulan tanah yang menekan harga pembelian tanah rakyat dan menjual dengan harga tinggi pada para pemodal. 7) Pencabutan hak tanah rakyat atas nama kelestarian lingkungan. Penetapan kawasan taman nasional, hutan lindung dan kawasan suaka marga satwa oleh pemerintah mengakibatkan tersingkirnya eksistensi masyarakat adat. Munculnya sengketa pertanahan, tidak dapat dipisahkan dengan politik pembangunan yang praktiknya banyak melakukan pelanggaran terhadap hak- hak masyarakat adat. Pada sisi lain, mencerminkan tidak adanya jaminan periindungan dan kepastian hukum terhadap pemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat adat. Maka kesejahteraan dan keadilan, tetap menjadi obsesi yang terus diperjuangkan oleh masyarakat hukum adat Dayak. e. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Penolakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya ditulis UU Kehutanan) disuarakan terus menerus oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Bagi kesatuan masyarakat hukum adat, UU Kehutanan menghadirkan ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Padahal, hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Hak ini bukanlah hak yang diberikan negara kepada masyarakat adat melainkan hak bawaan, yaitu hak yang lahir dari proses membangun peradaban di wilayah adatnya. Namun, klaim negara atas kawasan hutan selalu dianggap lebih sahih ketimbang klaim masyarakat adat. Padahal hak masyarakat adat atas wilayah adat yang diklaim sebagai kawasan hutan oleh negara, selalujauh lebih dahulu adanya dari hak negara. Pemerintah sering mengeluarkan keputusan penunjukan kawasan hutan tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan tersebut. Beberapa tipologi konflik menyangkut kawasan hutan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat akibat pemberlakuan UU Kehutanan yang banyak terjadi di lapangan, adalah: (1). masyarakat hukum adat dengan perusahaan; (2). masyarakat hukum adat dengan Pemerintah. Dua bentuk konflik tersebut menggambarkan bahwa pengaturan kawasan hutan di Indonesia tidak memperhatikan keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. Padahal kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai
  • 28. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 28 sejarah penguasaan tanah dan sumber dayayang berimbas pada perbedaan basis klaim dengan pihak lain termasuk Pemerintah (negara) terhadap kawasan hutan. Dalam kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum adat belum memperoleh hak‐hak yang kuat atas klaimnya tersebut sehingga tidak jarang mereka justru dianggap sebagai pelaku kriminal ketika mengakses kawasan hutan yang mereka akui sebagai wilayah adat. Dimasukkannya hutan adat sebagai bagian dari hutan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan adalah pokok soal utama dalam hal ini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Kehutanan memiliki cara pandang yang tidak tepat terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan yang merupakan kawasan hutan adatnya, karena tidak memperhatikan aspek historis masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. 2. Deforestrasi dan Bencana Ekologi Provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan sangat luas, meliputi lebih dari dua pertiga luas daratannya. Luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts- II/2001, dan usulan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Revisi RTRWP. Apabila usulan revisi RTRWP disetujui, akan terjadi pengurangan luas Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) sebanyak 2.692.806 ha dari luas KBK menurut SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001 sekitar 14.651.553 ha. Alih fungsi KBK akan menambah luas KBNK/APL yang sebelumnya seluas 5.243.300 ha menjadi 7.936.106 ha. Luas area gambut, sebagai area penting terkait emisi, sangat kecil dibandingkan luas total kawasan yaitu 405.281 ha (2,04%). Pengurangan luasan KBK menjadi KBNK/APL, berdampak terhadap pengurangan potensi penyerapan karbon (CO2) yang berpengaruh terhadap rencana implementasi pengurangan emisi. Sedangkan hutan mangrove di Kalimantan Timur memiliki luas 883.379 ha, yang mengalami rusak berat 329.579 ha, rusak ringan 328.695 ha, sedangkan yang kondisinya baik hanya tersisa 225.105 ha (25,48%). Luas deforestasi di Kalimantan Timur akan terus bertambah dengan adanya penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan. Menurut data tahun 2011, terdapat 93 izin persetujuan prinsip pinjam pakai untuk pertambangan dan non-pertambangan seluas 156.294,65 ha. Kerusakan hutan akan mengakibatkan kepunahan berbagai jenis flora fauna endemik dan langka, atau paling tidak membuat ruang hidup mereka terbatasi. Jumlah pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang hingga awal tahun 90-an masih lebih dari 100 buah, tahun 2010 hanya tinggal sekitar 86 buah, dimana
  • 29. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 29 sekitar 25 buah di antaranya tidak aktif beroperasi meskipun sebagian masih tetap memegang izin. Disamping itu juga terdapat 29 buah izin hutan tanaman, dimana hanya lima yang aktif. Selain semakin berkurangnya potensi hutan, maka aspek konflik dengan masyarakat setempat juga menjadi alasan tidak bisa beroperasinya banyak perusahaan perkayuan. Berkaitan dengan kerusakan hutan, total luas lahan kritis sekitar 7.928.749 ha (39,95% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sekitar 19.844.117 ha), sedangkan luas lahan kritis di dalam kawasan hutan sekitar 5.746.485 ha (40,09% dari total kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sekitar 14.332.508 ha). Berkaitan dengan upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: (1) Komparasi laju kerusakan dan perbaikan hutan yang sangat timpang, maka upaya penyimpanan dan penyerapan karbon menghadapi tantangan sangat besar; (2) Pengendalian kerusakan hutan harus diarahkan bukan hanya dengan mempercepat rehabilitasi, tetapi juga menekan laju kerusakan dan menghilangkan faktor utama penyebab deforestasi dan degradasi hutan; (3) Keberhasilan menekan emisi hanya dimungkinkan dengan dukungan partisipasi semua pihak termasuk masyarakat hukum adat Dayak. 3. Eksploitasi Batubara Kegiatan pertambangan batubara di Kalimantan Timur meningkat pesat sejak pertengahan tahun 2000-an, dipacu oleh banyaknya investor yang mengejar keuntungan besar dan cepat. Perkembangan tambang batubara seiring dengan merosotnya industri perkayuan dan bahkan kecepatannya melebihi pembangunan perkebunan kelapa sawit. Kabupaten/Kota antusias mengeluarkan izin-izin kuasa pertambangan karena pemasukan yang cukup tinggi. Selain disamping PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga berwenang menerbitkan izin skala lebih kecil yang disebut KP (Kuasa Pertambangan). Kalimantan Timur merupakan provinsi penghasil batubara terbesar di Indonesia dengan total produksi tahun 2011 sebesar 190 juta metrik ton. Setelah ada rekonsiliasi perizinan dengan terbitnya UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, jumlah perusahaan tambang di Kaltim menurun dari 1.180 perusahaan (2009) menjadi 792 perusahaan, namun cakupan kawasannya tetap besar, yaitu 3.911.208 hektar (atau bertambah seluas 826.074 hektar dari tahun 2009). Maka jika seluruh izin Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan dijumlahkan, luasnya setara dengan luas wilayah daratan Kalimantan Timur, 210.000 km2 .
  • 30. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 30 Dampak negatif pertambangan batubara diantaranya: (1) Ditinggalkannya lebih dari 2.542 lubang bekas penambangan; (2) Banjir dan erosi akibat dari tertutupnya saluran air dan sungai oleh sedimentasi hasil erosi; (3) Hujan debu di pemukiman/perumahan penduduk dari kegiatan pertambangan dan angkutan batubara; (4) Terbentuknya lahan-lahan tidak produktifakibat pengupasan lapisan tanah atas dan belum ditemukannya pola reklamasi yang efektif; (5) semakin terdesaknya lahan-lahan pertanian pangan dan/atau rusaknya areal pertanian akibat aktivitas tambang di sekitarnya. Selain itu, pertambangan batubara juga memberikan dampak sosial-budaya, mulai dari pola hidup konsumtif yang semakin meluas (melalui jual beli/sewa lahan) di kalangan masyarakat lokal dan runtuhnya struktur dan sistem kelembagaan lokal tradisional sebagai hasil dari kompetisi di kalangan penduduk sendiri. Beberapa faktor yang dapat disimpulkan atas terjadinya degradasi lingkungan dan ancaman kepunahan sumber daya alam akibat dari ekstensifikasi pengusahaan kehutanan, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara, sebagai berikut: 1. Kegiatan pemanfaatannya bersifat ekstensif, eksploitatif dan destruktif serta terjadinya tumpang tindih perizinan dan perambahan kawasan hutan 2. Kerusakan hutan akibat eksploitasi dan ketiadaan pengawasan lapangan serta penegakan hukum mengancam terulangnya kasus perkebunan dan pertambangan. 3. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Rencana Kelola/Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) yang menjadi andalan pengendalian tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak dikawal dengan oleh instansi yang berwenang 4. Partisipasi masyarakat lokal sangat rendah, bahkan beberapa kelompok masyarakat tergoda terlibat kegiatan sebagai akibat dari kelangkaan sumber daya yang selama ini menjadi tumpuan penghidupan. 4. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Sektor pertanian yang intensif dikembangkan dihampir semua Kabupaten adalah perkebunan dengan komoditas kelapa sawit. Pengembangan kelapa sawit memang pada kawasan non-kehutanan atau disebut sebagai Areal Penggunaan Lain (APL), akan tetapi sebagian dilakukan dengan mengkonversi lahan berhutan.Setidaknya 4,6 juta hektar lahan di Kalimantan Timur teridentifikasi potensial bagi usaha perkebunan. Pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan seluas 1 juta hektar untuk pengembangan kelapa sawit. Namun izin yang dikeluarkan mencapai 3,7 juta ha izin lokasi dan 2,6 juta ha izin usaha perkebunan dengan
  • 31. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 31 jumlah perusahaan 318. Akan tetapi baru sekitar 662 ribu hektar yang telah melakukan kegiatan lapangan. Data jumlah izin beserta luas dan luas realisasi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur hingga 2012 (bulan April) sebagai berikut: Tabel 1. Jumlah izin beserta luas dan luas realisasi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2012) Berdasarkan data April 2012, jumlah perusahaan sudah meningkat menjadi 330 perusahaan, dengan luas izin 3,73 juta ha, luas HGU mencapai 964,14 ribu ha, serta realisasi penanaman 821.490,54ribuha. Luasan perkebunan kelapa sawit dipastikan semakin besar di masa mendatang hingga tercapai target 1 juta hektar. Guna mendukung kegiatan pengolahan kelapa sawit dan menjadikan Kaltim sebagai “Kawasan pengembangan agrobisnis terbesar di wilayah Timur Indonesia,” telah dibangun 29 pabrik pengolahan minyak (CPO) dengan kapasitas 1.335 ton/jam TBS. Selain itu, sudah ada rencana pembangunan 9 pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dengan kapasitas 405 ton/jam TBS. No. Kabupaten/ Kota Jumlah Perusa haan Luas Izin IUP HGU Realisasi Inti + Plasma+ Sawit Rakyat (Ha)Lokasi (Ha) Jumlah Luas (Ha) Jumlah Luas (Ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Balikpapan - - - - - - - 2 Berau 32 191.019,16 20 130.576 14 98.134,17 51.228,43 3 Bontang - - - - - - - 4 Bulungan 20 325.500 16 289.011,73 4 47.783,60 39.639,61 5 Kutai Barat 50 658.099,34 23 563.642,84 9 99.326,80 24.194,90 6 Kutai Kertanegara 58 776.123,30 34 530.011,40 27 216.590,04 162.029,43 7 Kutai Timur 84 942.634,50 43 431.865 28 228.726,30 245.472,07 8 Malinau 8 139.750 8 139.750 - - 547 9 Nunukan 16 121.841 12 139.671,16 7 77.939,01 94.361,68 10 Paser 39 322.451,90 32 286.171,43 17 137.100,34 150.426,38 11 Penajam Paser Utara 14 138.315 12 122.603,33 6 28.542,97 52.476,04 12 Samarinda 1 3.000 1 3.000 - - 1.115 13 Tana Tidung 8 109.787,50 3 46.680,84 3 30.000 - 14 Tarakan - - - - - - - Jumlah 330 3.728.521,70 204 2.682.983,73 115 964.143,23 821.490,54
  • 32. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 32 Perkembangan perkebunan kelapa sawit terjadi antara lain karena promosi dan dukungan Pemerintah Daerah, di tengah kehidupan masyarakat dari hasil hutan dan pertanian ladang yang terus menurun, berbanding terbalik dengan kebutuhan hidup dan ongkos yang harus dibayarkan. Ketiadaan batas kawasan hutan yang jelas di lapangan dan kurang tepatnya pemberian perizinan perkebunan, juga mengakibatkan sekitar 200 ribu hektar lahan perkebunan kelapa sawit tumpang tindih atau menjarah kawasan hutan. Kegiatan pembukaan lahan terhadap tegakan hutan untuk persiapan kebun kelapa sawit menjadi penyebab terjadinya risiko lingkungan, seperti terjadinya aliran permukaan, erosi, sedimentasi yang berakibat pada pendangkalan badan sungai. 5. Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya mencerminkan upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari, berkelanjutan dan dapat mendukung usaha memelihara ekosistem yang khas yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, serta mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat Dayak. Dalam konteks tata ruang, proses partisipatif semestinya menjadi kunci penataan kawasan di Kalimantan Timur, tetapi proses ini mengalami stagnasi sehingga masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan tata ruang. Maka, konflik “land tenure” yang dilatar-belakangi penyusunan tata ruang, dan regulasi yang tidak partisipatif, membuat kepentingan rakyat terabaikan dan terpinggirkan oleh kepentingan elit politik dan investor.
  • 33. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 33 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat adat pada bagian ini akan dilihat dari dua sudut pandang, pertama dari hukum internasional, dengan melihat bagaimana pengaturan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam berbagai instrumen hukum internasional, dan kedua, dari hukum positif Indonesia, dimana akan dicermati sejauhmana ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. A. Perkembangan Pengaturan Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Internasional25 Pengaturan mengenai masyarakat adat di dunia internasional melalui proses proses perjuangan yang cukup panjang. Diawali dengan adanya perjuangan kaum yang tertindas yang menghadapi penghisapan terhadap rakyat negara-negara di Asia, Amerika Latin dan Afrika (dengan pengecualian beberapa negara di kawasan- kawasan ini) dalam bentuk neokolonialisme. Benturan antara klaim hak di negara- negara tersebut, awalnya di Amerika Utara, Tengah dan Selatan. Antara rakyat yang terhisap dengan pihak penghisap, menguatkan kembali klaim hak kolektif dan indigenous peoples merupakan manisfestonya. 25 Secara terminologi, dalam perspektif hukum internasional perlu dipahami dulu istilah Indigeneous People. Dalam bahasa Inggris ‘Indigenous People’ berarti kelompok orang/masyarakat yang hanya memiliki hak-hak individual, sedangkan ‘Indigenous Peoples’ merujuk kepada kelompok orang/masyarakat yang memiliki hak-hak kolektif.
  • 34. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 34 Perlawanan oleh si terhisap itu kemudian menimbulkan konsep identifikasi diri sebagai sebuah kelompok dengan klaim "hak kolektif" dengan berbagai variasi struktur politik dan hukum di atasnya berhadapan dengan klaim hak individu dengan struktur negara dan kapital sebagai landasannya. Ada dua hal di sini: (i) klaim hak kolektif itu mau tak mau harus dilakukan karena kalau mengikuti klaim hak individu, maka akan makin terpuruk; (ii) klaim ini hanya mungkin hidup (eksis) jika dan hanya jika terjadi identifikasi diri sebagai sebuah kolektifitas. Identifikasi diri seperti itu mungkin cukup jelas bagi komunitas-komunitas di negara-negara Amerika, Australia, New Zealand misalnya, di mana kelompok masyarakat yang terhisap (sejak buruh-buruh penduduk asli di perkebunan mulai abad 19 sampai awal abad 20 yang melahirkan ILO), dapat memposisikan diri secara jelas berdasarkan dua argumen sosiologis dan historis yaitu (i) secara historis mereka sudah jauh lebih dulu ada dan menjadi tuan atas negerinya sendiri (indigenae); dan (ii) negara dengan struktur kapitalis dan budaya yang ada sama sekali bukan sebuah "warisan budaya" mereka. Karena itu identifikasi diri sebagai "kita" (yang indigenous) terhadap "mereka" (yang kapitalis dan penghisap) nampak lebih jelas. Ini sangat berbeda dengan situasi kekinian di Indonesia. Identifikasi terhadap masyarakat hukum adat oleh van Vollenhoven dan kawan- kawannya itu juga dilakukan dengan prinsip baku identifikasi yang sama, yaitu: “kita” (Belanda Kolonial) berhadapan dengan "mereka" (pribumi, Inlander tidak termasuk Timur Asing). Tapi Belanda kemudian tidak berada di sini sebagai negara baru. Dengan demikian ada latar politik, hukum dan sosial budaya yang sangat berbeda dalam upaya identifikasi pada masa itu dengan situasi kekinian di Indonesia bila dibandingkan dengan negerinya para indigenous peoples di Amerika dan sekutu- sekutunya26 . Kemudian dalam perkembangannya, kesepakatan World Summit 2002, di Jo Berg melalui Milenium Development Goal’s target on Health Issues - Tujuan 4, 5 and 6 menggambarkan kondisi Masyarakat Adat Di Asia, dengan pernyataan pernyataan dibawah ini: 1. Lack of access to adequate and culturally appropriate health care services. There are very few and ill-equipped health centers and health personnel in indigenous territories; 2. Discriminatory behavior of health personnel towards indigenous peoples and discrimination against traditional health and healing practices; 3. There are serious health problems caused by environmental issues such as pesticides, chemical fertilizers, pollution from toxic mine tailings, toxic substances such as the agent orange in Vietnam, among others; 26 Proses Diskusi Milis SHKlist, Emil Kleden tentang RPP Hutan Adat,17 Juli 2007
  • 35. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 35 4. Very few indigenous individuals become health professionals and in areas where there are, there is a problem of brain drain such as the case of the Philippines; 5. Increasing cases of HIV/AIDS because of drug addiction and sexual traffickingas well as increasing migration as in the case of North East India, Thailand and Burma; 6. Immunization programs are very inadequate or are used improperly; 7. There are also cultural practices which have negative impacts on health such as practices related to sanitation and hygiene; 8. Use of indigenous peoples as guinea pigs in experimental drugs and the use of birth control methods without the knowledge of people such as in the case of Burma, Bangladesh and North-East India; 9. Collection of genetic materials (DNA) of indigenous peoples through the National Geographic and IBM program and also through the Human Genome Project -SNP (Single Nucleic Polymorphism) without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples, such as in the Philippines, India, Indonesia and others Recommendations of the Asia Indigenous Peoples' Caucus to the Permanent Forum and the Members of the Inter-Agency Support Group (pernyataan Sikap Kaukus Masyarakat Adat Internasional dalam Forum Masyarakat PBB, Newyork_2006) Konvensi yang paling terkenal dan menjadi acuan untuk pergerakan Masyarakat Adat Dunia adalah Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 (Convention 169 of the ILO concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries) yang merupakan Konvensi Multilateral yang ditujukan juga untuk Masyarakat Adat dan merupakan pengganti dari Konvensi No. 107 tahun 1957 tentang Perlindungan dan Integrasi Masyarakat Adat dan populasi Suku dan Semi Suku Bangsa Lainnya di Negara Negara Merdeka. Konvensi ILO mencantumkan “Perlindungan” sebagai objek utama Konvensi dengan dasar penghormatan terhadap kultur, tradisi dan kebiasaan masyarakat adat dan suku bangsa asli. Dalam pasal-pasal konvensi tersebut dinyatakan bahwa kehidupan suku dan penduduk asli, baik secara keseluruhan ataupun sebagian diatur oleh kebiasaan, tradisi, hukum dan peraturan khusus serta institusi yang mereka miliki (Pasal 1 ayat [1] a, Pasal 2 ayat [2] b, Pasal 8 ayat [2], dan Pasal 9 ayat [2]); mereka mempunyai identitas atau karateristik sosial, budaya dan ekonomi sendiri (Pasal 1 ayat [1] a, Pasal 2 ayat [2] b, dan Pasal 10 ayat [1]); mereka memiliki praktik dan nilai-nilai spiritual, religius, sosial dan budaya (Pasal 5 a); bahwa antara nilai, praktik, dan intitusi atau lembaga yang terdapat di tengah-tengah mereka merupakan suatu kesatuan (Pasal 5 b); dan sebagian dari nilai-nilai itu berkaitan dengan hubungan antara mereka dengan tanah atau wilayah yang mereka diami (pasal 13 ayat [1]); dan bahwa mereka mempunyai hak untuk menggunakan, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam hayati yang ada di wilayah mereka (Pasal 15 ayat [1]).
  • 36. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 36 Pengakuan serupa juga dinyatakan dalam The Rio Declaration on Environment and Development, yang menyatakan bahwa berdasarkan pengetahuan dan praktik- praktik tradisionalnya, penduduk asli dan komunitasnya mempunyai peran yang penting dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan (Prinsip 22). Demikian halnya dalam Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Concensus on the Management, Conservation and Sustainable Develpoment of all Types of Forest. Pada Pasal 5a disebutkan bahwa kebijaksanaan nasional di bidang kehutanan perlu menghargai dan mendukung identitas, budaya, dan hak penduduk asli, masyarakatnya dan komunitas lainnya serta penghuni hutan. Sementara dalam Pasal 12d dinyatakan bahwa kemampuan dan pengetahuan setempat yang berkaitan dengan konservasi dan pembangunan hutan berkelanjutan perlu diakui, dihargai, dicatat, dan dikembangkan melalui dukungan pendanaan dan kelembagaan serta bekerjasama dengan masyarakat yang bersangkutan. Dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati/United Nations Convention on Biological Diversity yang untuk selanjutnya ditulis CDB, memuat sejumlah Pasal yang mempunyai keterkaitan kuat dan penting bagi keberadaan masyarakat adat di Dunia, khususnya diatur dalam pasal tambahan, yakni Pasal 8j, Pasal 10c, Pasal 17.2 dan Pasal 18.4. Pasal 8j menyerukan kepada semua Negara atau Pihak yang terlibat dalam Konvensi untuk menghormati, melestarikan dan menjaga pengetahuan, inovesi dan praktik-praktik komunitas adat dan lokal yang terkait menjadi peraturan negara. Pasal ini juga mengharuskan bahwa keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan pengetahuan, inovasi dan praktek harus dibagi secara merata antara komunitas adat yang bersangkutan. Khusus untuk realisasi Pasal 8j, dibentuk Kelompok Kerja Antar Sesi Sidang yang Terbuka dan AdHoc dengan mandat, sebagai berikut: 1. Memberikan rekomendasi dalam penerapan hukum dan bentuk bentuk perlindungan pengetahun tradisional yang sesuai 2. Memberikan rekomendasi kepada COP menyangkut pelaksanaan Paal 8j dan pasal pasal tamabahn terkait, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan program kerja tingkat nasional dan internasional. 3. Mengembangkan program kerja 4. Memberikan reomendasi kepada COP untuk langkah langkah memperkuat kerjasama pada tingkat internasional diantara komunitas adat dan lokal, dan memberikan saran cara cara memperkuat mekanisme yang mendukung kerjasama tersebut27 . Kemudian dalam Pasal 10c, diatur mengenai pemanfaatan yang berkelanjutan komponen komponen keanekaragaman hayati, dimana para pihak yang terlibat 27 Lembar Informasi 10 Masyarakat Adat dan Lingkungan dalam konvensi Keanekaragaman Hayati – CBD, hal 8,9,10, tahun 2004.
  • 37. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 37 diharuskan untuk melindungi dan mendorong penggunaan SDA yang sesuai dengan praktek praktek budaya tradisional yang sejalan dengan kebutuhan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Selanjutnya dalam Pasal 17.2 membahas mengenai pertukaran informasi tentang konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Informasi tersebut termasuk pengetahun tradisional masyarakat adat dan jika memungkinkan pengembalian informasi pengetahun tradisional masyarakat adat. Terakhir dari pasal-pasal yang berkenaan langsung dengan masyarakat adat adalah Pasal 18.4 yang mendukung upaya kerjasama untuk pengembangan dan penggunaan teknologi, termasuk teknologi tradisional dan asli, dan mengakui bahwa pengetahuan tradisional harus dihargai sama seperti bentuk pengetahuan lainnya, dianggap sama sama berguna termasuk pengetahun ilmiah. Indonesia telah meratifikasi CBD ini dalam bentuk Undang Undang No 5 tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati, pada tanggal 1 Agustus 1994. Piagam internasional lain yang juga mengakui adanya masyarakat hukum adat adalah Charter of the Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests. Dalam Piagam ini ditegaskan bahwa hutan dan wilayah yang dihuni oleh masyarakat asli dan masyarakat lokal/setempat bukan sekedar dilihat sebagai sumber daya ekonomi, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan mempunyai nilai spiritual bagi mereka. Hutan dan wilayah merupakan sesuatu yang mendasar bagi kelangsungan sosial, budaya, spiritrual, ekonomi dan politik mereka (Pasal 3); bahwa mereka mempunyai pola hidup yang sesuai dengan lingkungan dan dapat mengatur kehidupan sesuai dengan pandangan hidup yang mereka miliki (Pasal 5, 6, dan 7); mereka mempunyai pola-pola land tenure tersendiri (Pasal 15) dan pemanfaatan serta pemilikan yang bersifat khusus terhadap wilayah yang mereka diami (Pasal 16); mereka mempunyai hak untuk menentukan batas wilayah yang secara resmi diakui dan didokumentasikan (Pasal 17) dan mereka memiliki hak-hak kolektif terhadap kekayaan intelektual dan budaya, plasma nutfah, bioteknologi dan pengetahuan mengenai keanekaragaman hayati (Pasal 40). Selain itu pengakuan akan hak masyarakat adat dapat ditemukan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 1 ayat (1) misalnya dinyatakan bahwa semua orang mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan karena hak itu pula mereka mempunyai kebebasan untuk menentukan status politik dan mengejar perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri. Sedang mengenai kelompok minoritas, baik dari sisi etnis, agama, atau bahasa tidak boleh ditolak haknya dalam masyarakat untk menikmati kebudayaan mereka sendiri, menganut agama dan menjalankan ibadah, atau menggunakan bahasa mereka sendiri (Pasal 27).
  • 38. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 38 Selanjutnya pengakuan akan hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri dan kebebasan untuk menentukan status politik dan mengejar perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri juga kembali ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Selain itu, Kovenan ini juga mengatur hak masyarakat adat akan pekerjaan (Pasal 6 dan 7), penghidupan, perumahan, dan kesehatan yang layak (Pasal 10,11, dan 12) serta pendidikan (Pasal 13dan 14). Adapun instrumen internasional yang secara khusus membicarakan masyarakat adat adalah Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples).28 Terkait dengan atas hak atas tanah atau wilayah adat, dalam Pasal 10 ditegaskan bahwa masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Relokasi tidak boleh dilakukan tanpa persetujuandan bila ada persetujuan maka mereka diberikan kompensasi yanga adil serta jika dimungkinkan mereka diberi pilihan untuk kembali. Lebih lanjut dalam Pasal 25 diakui adanya hubungan spiritual masyarakat adat dengan tanah, wilayah atau perairan yang mereka diami atau tempati secara tradisional. Pengakuan akan hak masyarakat atas wilayah dan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah itu serta pemanfaatannya ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2), bahkan pada ayat (3) ditegaskan bahwa pemerintah patut memberikan perlindungan atas hak tersebut. Secara substansi, pengakuan dan perlindungan terhadap tanah/wilayah dan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah itu serta pemanfaatannya juga ditemukan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30. Sementara hak untuk mempertahankan identitas dan kebudayaan, serta kearifan tradisi masyarakat adat dinyatakan dalam Pasal 11,12, 13, 31, dan 34. Pada kelima pasal itu ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk mempraktikan atau menghidupkan kembali adat dan tradisi mereka, mengajarkan dan mengembangkan tradisi agama dan spiritual serta bahasa filsafat, sistem tulisan dan negara memiliki kepatutan untuk menjamin hak-hak tersebut. 28 Deklarasi ini disahkan tanggal 29 Juni 2006 pada sidang perdana Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM) di Jenewa melalui suatu pemungutan suara (roll-call vote), dengan hasil 30 negara mendukung (termasuk Indonesia, India, China, Cuba) 2 menentang (Canada dan Federasi Rusia), 12 abstain (termasuk Filipina, Algeria) dan 3 absen (Djibouti, Gabon, Mali). Adapun Dewan HAM merupakan badan baru yang dibentuk pada tanggal 15 Maret 2006 oleh Majelis Umum PBB untuk menggantikan Komisi HAM PBB yang dibentuk sejak 1946, sebagai bagian upaya reformasi PBB. Lihat Adhi Santhika, “Potensi Pelanggaran Ham Dalam Berbagai Kebijakan Negara Yang Berhubungan Dengan Hak Masyarakat Adat Dalam Bidang Hak Sipol,” Makalah disajikan dalam Advanced Training on Indigenous Peoples’ Rights untuk Dosen-Dosen Pengajar Hak Asasi Manusia; diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII), Yogyakarta, 21- 23 Agustus 2007.
  • 39. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 39 Pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas pendidikan diatur dalam Pasal 14 dan 15. Masyarakat adat berhak mendirikan sistem pendidikan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan budaya mereka dalam proses belajar mengajar, dan secara inividual, khususnya anak-anak, berhak untuk mendapatkan pendidikan negeri di segala tingkatan, tanpa ada bentuk diskriminasi. Selain itu juga dinyatakan bahwa masyarakat adat berhak atas martabat dan keragaman budaya, sejarah dan aspirasi mereka untuk disampaikan secara tepat dalam pendidikan dan informasi umum. Berkenaan dengan hak atas penghidupan yang layak, pekerjaan dan perumahan dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa masyarakat adat berhak, tanpa diskriminasi, atas peningkatan kondisi ekonomi dan sosial mereka, yang antara lain mencakup pekaryaan, pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang, perumahan, sanitasi, kesehatan dan keamanan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 23 disebutkan bahwa masyarakat adat berhak untuk secara aktif dilibatkan dalam mengembangkan program kesehatan dan sedapat mungkin mereka menangani administrasinya melalui lembaga di kalangan mereka sendiri. Terkait dengan hal ini, dalam Pasal 24 ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak menggunakan obat-obat tradisional dan memelihara praktik-praktik kesehatan yang mereka miliki dan bahwa secara individual, anggota masyarakat adat juga berhak untuk mengakses, tanpa diskriminasi apapun, kepada pelayanan kesehatan dan sosial. B. Kedudukan Masyarakat (Hukum) Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) istilah yang dipakai dalam menyebut masyarakat adat, yaitu masyarakat hukum adat29 dan masyarakat adat.30 Kedua istilah ini mengacu kepada pengertian yang didasarkan pada pemenuhan unsur dan pendekatan definisi. Dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memahami masyarakat adat, maka tentu saja penggunaan kedua istilah ini mengandung sejumlah problem konseptual, misalnya saja apakah istilah masyarakat hukum adat adalah kata lain dari adatrechtsgemeenschap dan istilah masyarakat adat adalah kata lain dari indigenous peoples? Dari sisi dinamika, 29 Lihat misalnya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , Undang- undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 30 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  • 40. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 40 dengan mengacu kepada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa bandul pengakuan terhadap masyarakat adat telah berubah, dari pengakuan yang semula bersifat deklaratif menjadi pengakuan bersyarat.31 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat adat. Berdasarkan rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan sebagai “syarat” eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, yaitu: 1) Sepanjang masih hidup Seperti diuraikan di atas, ada di kalangan mereka yang tidak mampu mempertahankan kehidupannya, sebagai akibat dari keterpurukan hidup, yang mencari kehidupan di tempat-tempat/lingkungan daerah lain, sehingga ia sebagai individu dengan yang lain tidak mempunyai pertalian darah. Akibatnya, kekuatan hukum adat yang menjadi dasar kehidupannya selama ini, lama kelamaan menjadi pudar, akhirnya hilang sema sekali. Sedangkan daerah atau teritorialyang menjadi salah satu syarat adanya “hukum adat” bagi suatu masyarakat, tidak mungkin mengikuti migrasi anggotanya setiap kali dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik. Kenyataan saat ini, masih banyak juga yang sanggup mempertahankan eksistensi mereka sebagai suatu masyarakat yang hidup dalam persekutuan hukum adat dalam satu wilayah tertentu, dimana para anggotanya tetap diikat dengan pertalian darah yang kuat. 31 Lihat Rikardo Simarmata, “Perlindungan Hak-hak Dasar Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional: Catatan Kritis” Makalah disajikan dalam Advanced Training on Indigenous Peoples’ Rights untuk Dosen-Dosen Pengajar Hak Asasi Manusia; diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM- UII), Yogyakarta, 21-23 Agustus 2007, hlm. 1-3
  • 41. Draft 1 Naskah Akademik Raperda PP Masyarakat Adat Dayak 41 2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat Ciri/persyaratan ini, tentunya mengandung arti bahwa hal-hal yang menjadi ketentuan-ketentuan tradisionalnya, tidak boleh bertentangan dengan kemajuan masyarakat dewasa ini yang tidak dapat menghindarkan dirinya dari pengaruh global. Di antaranya akan penghormatan terhadap hak-hak perempuan misalnya. Ada kalanya terdapat hukum tradisional (adat) yang sesungguhnya dilihat dari sudut martabat perempuan, sangat melecehkan. Misalnya, kebiasaan memperistri banyak orang yang malah menjadikan kebanggaan status sosialnya. Seharusnya dalam rangka penghormatan martabat perempuan yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina Tahun 1993) memperoleh kedudukan sedemikian rupa sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia, jangan diperlakukan sebagai kekayaan property yang dapat untuk mendongkrak kedudukan sosialnya. 3) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Syarat ini, sudah selayaknya dan harus dimiliki setiap masyarakat hukum adat. Hukum yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut, benar-benar murni suatu perwujudan dari ketentuan-ketentuan/kebiasaan-kebiasaan tradisional yang telah secara turun-temurun dilaksanakan. Jadi jangan sampai mewujudkan ketentuan modern yang terkontaminasi kehidupan politik modern. Jadi singkatnya, hukum yang berlaku dalam komunitas masyarakat tersebut, tidak bertentangan dengan hukum yang diberlakukan bagi seluruh wilayah Indonesia. 4) Yang Diatur dalam Undang-Undang. Selain diamanatkan oleh UUD 1945 (Pasal 18B), yang selanjutnya sudah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Seperti dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam ketentuan UU tersebut, antara lain diatur bahwa masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan merupakan salah satu pihak yang dapat menjadi pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU No 24 Tahun 2003.32 Terlepas dari sejumlah kritik33 yang dialamatkan terhadap rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, pengakuan tersebut harus bisa dimaknai serta 32 Lies Sugondo, “Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Nasional,” Makalah disajikan dalam Advanced Training on Indigenous Peoples’ Rights untuk Dosen-Dosen Pengajar Hak Asasi Manusia; diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII), Yogyakarta, 21-23 Agustus 2007, hlm. 3-6 33 Bagaimana kritik terhadap rumusan pasal tersebut bisa dilihat dalam Yance Arizona (Ed.), 2010, Antara Teks Dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia, Jakarta, Huma.

Related Documents