POLITIK KEMARITIMAN
OLEH
MUHAMMAD ISMAIL YUSANTO
Potensi Maritim Dunia Islam
Kawasan Dunia Islam:
Meluas ke Indochina dan Asia Tenggara.
Potensi Maritim Dunia Islam
• Dunia Islam terbentang sangat luas dari tepi Samudera Atlantik hingga tepi Samudera
Pasifik....
Potensi Maritim Dunia Islam
• Studi mendalam atas konstelasi geostrategis dunia menunjukkan beberapa tempat
dunia bisa dip...
Potensi Maritim Dunia Islam
(Titik-titik vital rute pelayaran
strategis ada di Dunia Islam)
Potensi Maritim Dunia Islam
• Dua negeri kepulauan dengan pulau terbanyak di dunia adalah Indonesia dan Filipina.
• Sebaga...
Politik Kemaritiman
• Kepemilikan Laut
• Pemanfaatan Laut
• Kedaulatan Laut
• Contoh Kasus Tol Laut
(Dr. Abdurrahman Qaayi’, Ahkamul Bahr fi Al Fiqh Al Islami)
Fiqh Islam tentang Laut
Kepemilikan Laut
• ‫البحر‬:‫الماء‬‫الكثير‬،ً‫ملحا‬‫كان‬‫أو‬ً‫عذبا‬،‫وهو‬‫خالف‬ً‫البر‬،‫ما‬‫وإن‬‫ي‬‫سم‬‫البحر‬ً‫بحرا‬‫لسعته...
Kepemilikan Laut
Menurut Syeikh Abdul Qadim Zallum, ada 3 (tiga) macam milik umum :
• (1) Benda-benda yang menjadi hajat h...
Kepemilikan Laut
• Dalil Kedua, hadits Rasulullah SAW :
•‫ى‬ً‫ن‬ِ‫م‬ُُ‫خ‬‫َا‬‫ن‬ُ‫م‬ُ‫َن‬‫م‬َُ‫ق‬َ‫ب‬ َ‫س‬
• “Mina adalah ...
Pemanfaatan Laut
Cara pemanfaatan (kaifiyatul intifaa’) benda-benda milik umum, ada dua cara :
• Pertama, untuk benda-bend...
Pemanfaatan Laut
• Khalifah atau kepala negaralah yang mempunyai kewenangan untuk
mendistribusikan pendapatan dari benda m...
Bentuk Pemanfaatan Laut
(1) Melintasi Laut Dengan Kapal Mengangkut Orang dan Barang
•ُ‫ن‬ِ‫إ‬‫ي‬ِ‫ف‬ُِ‫ق‬‫ل‬َ‫خ‬ُِ‫ت‬‫َا‬‫...
Bentuk Pemanfaatan Laut
(2) Berburu Binatang Laut
•ُ‫ل‬ِ‫ح‬
ُ
‫أ‬ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ُُ‫د‬‫َي‬‫ص‬ُِ‫ر‬‫ح‬َ‫ب‬‫ال‬ُُ‫ه‬ُ‫م‬‫ا‬َ‫ع‬َ...
Bentuk Pemanfaatan Laut
(4) Olah Raga Laut (ar Riyaadhiyyat al Bahriyyah)
Misalnya: renang (swimming), menyelam (diving), ...
Bentuk Pemanfaatan Laut
Bentuk-bentuk Bahaya (Dharar) di Laut yang Wajib Dicegah oleh Negara:
• (1) Kecelakaan laut, misal...
Kedaulatan Laut
• Kedaulatan Islam (as siyaadah al Islaamiyyah) atas laut atau
Kedaulatan Laut (as siyaadah al bahriyyah) ...
Kedaulatan Laut
• Kedaulatan Islam (as siyaadah al Islaamiyyah) atas laut wajib
ditegakkan berdasarkan dalil:
• Pertama, a...
Kedaulatan Laut
• Upaya umat Islam untuk membebaskan diri dari cengkeraman
penjajahan adalah wajib.
• Jika kewajiban ini t...
Kedaulatan Laut
• Yang boleh melintasi laut milik umat Islam hanyalah kapal-kapal
milik Daulah Mu’ahadah, yaitu negara yan...
Contoh Kasus: Tol Laut
• Bagaimana Tol Laut (Jokowi) dipandang dengan perspektif Islam?
• Apa untung ruginya?
• Apa bahaya...
Tol Laut = Pendulum Nusantara
• Pendulum Nusantara
Digagas Pelindo II. Intinya sebagai sarana transportasi laut
Diperlukan kapal pendulum berukuran besa...
Pendulum
Nusantara
Rancangan Pelindo II
Kapal Pendulum akan bergerak dari Barat ke Timur dan sebaliknya, seperti pendulum.
Direncanakan ada 6 pelabuhan besar yang...
Tapi untuk mewujudkan Pendulum Nusantara ini pemerintah membutuhkan dana yang sangat
besar guna membangun infrastruktur ya...
Pendulum Nusantara: Sebuah Ancaman
Pendulum Nusantara berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Mengingat posisi strategi...
ALKI
(Alur Laut Kepulauan
Indonesia)
PP Nomer 37/2002
Keinginan negara-negara Barat untuk membuka ALKI Barat-Timur ini sudah sejak lama
terpendam. Mereka terus menagih janji In...
Tiga jalur ALKI Utara-Selatan yang diajukan Indonesia telah disetujui oleh IMO (Internastional
Maritime Organisation) pada...
Tuntutan dibukanya ALKI Barat-Timur ini jelas mengancam kedaulatan Indonesia. Sebab
dengan penetapan ALKI, seluruh kapal d...
Pendulum Nusantara: Desain Asing
Program Pendulum Nusantara yang dianggap menguntungkan namun membutuhkan modal besar
dan ...
Jadi jelas bahwa Bank Dunia lah pihak yang melakukan desain terhadap konsep Pendulum Nusantara
ini. Dengan desain seperti ...
Pendulum Nusantara: Melanggengkan Neoimperialisme
Kesamaan Tol Laut dengan Pendulum Nusantara ini akhirnya membuat kesamaa...
Modus pemberian hutang dilakukan dengan cara mengirim para ahli terlebih dahulu untuk
mengetahui potensi keuangan suatu ne...
Perpanjangan kontrak antara Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal
Petikemas Koja oleh RJ Lino, Diru...
Sejarah Kemaritiman Dunia Islam
Sejarah Kemaritiman Dunia Islam
• Adalah Umar bin Khattab yang pertama kali membangun armada angkatan laut Muslim
untuk me...
Sejarah Kemaritiman Dunia Islam
• Ketika angkatan laut Muslim pertama dibangun, modal pertamanya jelas keimanan. Mereka
te...
Perbandingan kapal Cheng-Ho – laksamana Muslim di
China, dengan kapal Colombus
Sejarah Kemaritiman Dunia Islam
Begitu bany...
Sejarah Kemaritiman Dunia Islam
Peta rute ekspedisi geografi Ibnu Battutah dalam mengumpulkan informasi dunia
Penutup
• Laut memiliki fungsi yang sangat strategis secara geografis, politis, ekonomis maupun militer
• Dalam kacamata I...
TERIMA KASIH
WASSALAM
of 44

Politik kemaritiman

Dalam kacamata Islam, negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan terhadap semua urusan rakyat. Oleh karena itu, Negara dalam pandangan Islam tidak boleh membuat kebijakan yang justru kontra produktif terhadap terlaksananya semua urusan rakyat. Termasuk diantaranya membuat kesepakatan dengan dunia internasional dalam pengelolaan laut, membuat nota kesepahaman atau berhutang yang ujung-ujungnya memberikan proyek-proyek strategis ke tangan swasta, bahkan asing. Sehingga ini akan menjerumuskan negara pada ketidakmampuannya dalam melakukan pengaturan pada rakyat. Apalagi cara-cara demikian telah jelas keharamannya.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Data & Analytics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politik kemaritiman

  • 1. POLITIK KEMARITIMAN OLEH MUHAMMAD ISMAIL YUSANTO
  • 2. Potensi Maritim Dunia Islam Kawasan Dunia Islam: Meluas ke Indochina dan Asia Tenggara.
  • 3. Potensi Maritim Dunia Islam • Dunia Islam terbentang sangat luas dari tepi Samudera Atlantik hingga tepi Samudera Pasifik. Di dalamnya ada padang pasir, pegunungan bersalju, tetapi juga hutan tropis dan pulau-pulau yang berserak laksana zamrud katulistiwa, dan semuanya berada di jalur strategis perdagangan dunia. • Dunia Islam mengendalikan Selat Gibraltar di Mediterania Barat, Terusan Suez di Mediterania Timur, Selat Balb al-Mandab yang memiliki teluk-teluk kecil di Laut Merah, Selat Dardanelles dan Bosphorus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediterania, serta Selat Hormus di Teluk Persia. Selat Malaka merupakan lokasi strategis di Timur Jauh. Dengan menempati posisi yang strategis ini, kebutuhan masyarakat internasional akan wilayah Dunia Islam pastilah tinggi mengingat mereka harus melewati jalur laut strategis tersebut. Di samping itu, mereka akan sulit menaklukkan negeri-negeri Islam, karena pintu-pintu strategis laut dikuasai oleh Dunia Islam.
  • 4. Potensi Maritim Dunia Islam • Studi mendalam atas konstelasi geostrategis dunia menunjukkan beberapa tempat dunia bisa dipilih sebagai pusat pengaruh vital untuk muncul sebagai superpower global. Kendali atas pusat-pusat pengaruh vital itu sungguh penting dalam permainan besar peradaban. Luar biasanya, semua tempat ini berada pada wilayah dunia Islam, yakni Kawasan Mediterania, Timur Tengah, dan Teluk Persia, Afrika Asia Selatan dan Tenggara yang dihubungkan oleh selat Malaka, lalu Area Kaspia - Caspian dan kawasan Laut Hitam
  • 5. Potensi Maritim Dunia Islam (Titik-titik vital rute pelayaran strategis ada di Dunia Islam)
  • 6. Potensi Maritim Dunia Islam • Dua negeri kepulauan dengan pulau terbanyak di dunia adalah Indonesia dan Filipina. • Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, yang ditaburi oleh tidak kurang dari 13.466 pulau pada luasan laut 5,8 juta km2 termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dan dikelilingi oleh 95.181 km garis pantai, Indonesia diberkahi dengan kekayaan laut yang sangat besar. • Potensi ekonomi kelautan Indonesia sangat besar. Diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp12.000 triliun per tahun. Kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan sekitar 40 juta orang. • Filipina sebelum dikuasai bangsa Barat adalah juga sebuah kesultanan Islam. • Karena itu, politik (pengaturan) kemaritiman di Dunia Islam sangat penting
  • 7. Politik Kemaritiman • Kepemilikan Laut • Pemanfaatan Laut • Kedaulatan Laut • Contoh Kasus Tol Laut
  • 8. (Dr. Abdurrahman Qaayi’, Ahkamul Bahr fi Al Fiqh Al Islami) Fiqh Islam tentang Laut
  • 9. Kepemilikan Laut • ‫البحر‬:‫الماء‬‫الكثير‬،ً‫ملحا‬‫كان‬‫أو‬ً‫عذبا‬،‫وهو‬‫خالف‬ً‫البر‬،‫ما‬‫وإن‬‫ي‬‫سم‬‫البحر‬ً‫بحرا‬‫لسعته‬ ‫وانبساطه‬،‫وقد‬‫غلب‬‫استعماله‬‫في‬‫الماء‬‫الملح‬‫ى‬‫حت‬ً‫قل‬‫في‬‫العذب‬ • Laut adalah air yang banyak, baik airnya asin maupun tawar. Laut kebalikan dari daratan (al barr). Dinamakan laut karena keluasannya dan kelapangannya. Umumnya digunakan untuk air asin, hingga istilah laut jarang digunakan untuk air tawar (al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, 8/14). • Laut adalah milik umum (milkiyyah ‘aammah), bukan milik individu atau milik negara. • Termasuk kategori milik umum yang kedua, yaitu benda-benda yang tabiat pembentukannya menghalangi individu untuk memilikinya (seperti laut, sungai, danau, jalan umum dan lainnya) (Abdul Qadim Zalluum, Al Amwal fi Daulah Al Khilafah, hlm. 77).
  • 10. Kepemilikan Laut Menurut Syeikh Abdul Qadim Zallum, ada 3 (tiga) macam milik umum : • (1) Benda-benda yang menjadi hajat hidup orang banyak sehari-hari, seperti air, padang rumput, energi. • (2) Benda-benda yang tabiat pembentukannya menghalangi individu untuk memilikinya, seperti laut, jalan, jembatan, sungai, danau, jalan dan lainnya • (3) Tambang-tambang yang jumlah kandungannya sangat banyak (Abdul Qadim Zalluum, Al Amwal fi Daulah Al Khilafah, hlm. 72-73). Dalil syar’i bahwa laut adalah milik umum, ada dua: Dalil pertama, hadits Rasulullah SAW : •َ‫ون‬ُ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫م‬ْ‫ال‬َُ‫ء‬‫ا‬‫ك‬‫ر‬ُ‫ش‬‫ى‬ِ‫ف‬َ‫ث‬‫ال‬‫ث‬‫ى‬ِ‫ف‬َِ‫ل‬‫ك‬ْ‫ال‬َِ‫اء‬‫م‬ْ‫ال‬‫و‬َِ‫ار‬َّ‫ن‬‫ال‬‫و‬ “Kaum muslimin berserikat dalam tiga benda; padang rumput, air, dan api (bhn bakar).” (HR Abu Dawud no 3479) Hadits di atas menunjukkan ada tiga benda yang menjadi milik bersama. Jika digabung dengan hadits yang membolehkan pemilikan air secara individu di Thaif dan Khaibar, akan didapat ‘illat (alasan hukum) milik bersama, yaitu menjadi hajat hidup orang banyak (min maraafiqil jamaa’ah) seperti laut, sungai, jalan dan lainnya
  • 11. Kepemilikan Laut • Dalil Kedua, hadits Rasulullah SAW : •‫ى‬ً‫ن‬ِ‫م‬ُُ‫خ‬‫َا‬‫ن‬ُ‫م‬ُ‫َن‬‫م‬َُ‫ق‬َ‫ب‬ َ‫س‬ • “Mina adalah tempat berdiam bagi siapa saja yang lebih dulu sampai padanya.” (HR Ibnu Majah no 3007; Abu Dawud no 20121) • Hadits ini menunjukkan bahwa Mina adalah milik umum, seperti halnya jalan umum, karena dilihat dari fakta bentuk bendanya tidak memungkinkan dimiliki oleh perorangan. • Maka, setiap benda yang dilihat dari fakta bentuk bendanya tidak memungkinkan dimiliki oleh perorangan adalah milik umum, seperti laut (al bihaar), sungai (al anhaar), danau (al buhairaat), teluk (al khuljaan), selat (al madhaa`iq), terusan umum (al qanawaat al ‘aammah) seperti Terusan Suez, masjid, dan lapangan umum. (Abdul Qadim Zalluum, Al Amwal fi Daulah Al Khilafah, hlm. 77.)
  • 12. Pemanfaatan Laut Cara pemanfaatan (kaifiyatul intifaa’) benda-benda milik umum, ada dua cara : • Pertama, untuk benda-benda milik umum yang mudah dimanfaatkan secara langsung dan tak memerlukan biaya besar, seperti jalan umum, sungai, danau, laut dan lainnya, individu rakyat boleh memanfaatkan sendiri secara langsung, selama tidak menimbulkan bahaya (dharar) bagi individu lainnya. • Kedua, untuk benda-benda milik umum yang tidak mudah dimanfaatkan secara langsung dan memerlukan biaya yang sangat besar, seperti tambang minyak, gas, emas, tembaga, dan sebagainya, maka negaralah yang wajib mengelola sebagai wakil dari rakyat dimana pendapatan dari pengelolaan milik umum tersebut masuk ke Baitul Mal (Kas Negara) untuk kesejahteraan rakyat.
  • 13. Pemanfaatan Laut • Khalifah atau kepala negaralah yang mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan pendapatan dari benda milik umum itu kepada rakyat sesuai ijtihadnya dalam koridor hukum syariah Islam (Abdul Qadim Zalluum, Al Amwal fi Daulah Al Khilafah, hlm. 81-82.) • Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa individu rakyat dibolehkan secara langsung untuk memanfaatkan laut, sepanjang tidak menimbulkan mudharat bagi individu lainnya.
  • 14. Bentuk Pemanfaatan Laut (1) Melintasi Laut Dengan Kapal Mengangkut Orang dan Barang •ُ‫ن‬ِ‫إ‬‫ي‬ِ‫ف‬ُِ‫ق‬‫ل‬َ‫خ‬ُِ‫ت‬‫َا‬‫و‬َ‫م‬‫الس‬ُِ‫ض‬‫ر‬َ‫َاأل‬‫و‬ُِ‫الف‬ِ‫ت‬‫َاخ‬‫و‬ُِ‫ل‬‫ي‬‫الل‬ُِ‫َار‬‫ه‬‫َالن‬‫و‬ُُ‫ف‬‫َال‬‫و‬ُِ‫ك‬‫ل‬‫ي‬ِ‫ت‬‫ال‬‫ي‬ِ‫ر‬‫ج‬َ‫ت‬‫ي‬ِ‫ف‬ُِ‫ر‬‫ح‬َ‫ب‬‫ال‬‫َا‬‫م‬ِ‫ب‬َُ‫ف‬‫َن‬‫ي‬ُُ‫ع‬َُ‫اس‬‫الن‬ ‫َا‬‫م‬َ‫و‬َُ‫ل‬َ‫ز‬‫ن‬َ‫أ‬ُُ‫اّلل‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ُِ‫ء‬‫َا‬‫م‬‫الس‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ُ‫َاء‬‫م‬‫َا‬‫ي‬‫ح‬َ‫أ‬َ‫ف‬ُِ‫ه‬ِ‫ب‬َُ‫ض‬‫ر‬َ‫األ‬َُ‫د‬‫َع‬‫ب‬ُِ‫ت‬‫َو‬‫م‬‫َا‬‫ه‬ُ‫َث‬‫ب‬َ‫و‬‫َا‬‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ُِ‫ل‬ُ‫ك‬ُ‫ة‬‫َاب‬‫د‬‫ي‬ِ‫ر‬‫ص‬َ‫ت‬َ‫و‬ُِ‫ف‬ُِ‫َاح‬‫ي‬ِ‫الر‬ ُِ‫ب‬‫َا‬‫ح‬‫َالس‬‫و‬ُِ‫ر‬‫خ‬ َ‫س‬ُ‫م‬‫ال‬َُ‫ن‬‫َي‬‫ب‬ُِ‫ء‬‫َا‬‫م‬‫الس‬ُِ‫ض‬‫ر‬َ‫َاأل‬‫و‬ُ‫َات‬‫ي‬‫آل‬ُ‫م‬‫و‬َ‫ق‬ِ‫ل‬ُِ‫ق‬‫َع‬‫ي‬َُ‫ون‬ُ‫ل‬ •“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (QS Al Baqarah [2] : 164)
  • 15. Bentuk Pemanfaatan Laut (2) Berburu Binatang Laut •ُ‫ل‬ِ‫ح‬ ُ ‫أ‬ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ُُ‫د‬‫َي‬‫ص‬ُِ‫ر‬‫ح‬َ‫ب‬‫ال‬ُُ‫ه‬ُ‫م‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫َط‬‫و‬ًُ‫َاعا‬‫ت‬َ‫م‬ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ُِ‫ة‬َ‫ر‬‫ا‬‫ي‬‫لس‬ِ‫ل‬َ‫و‬َُ‫م‬ِ‫ر‬ُ‫ح‬َ‫و‬َُ‫ع‬ُ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬َ‫ل‬ُُ‫د‬‫َي‬‫ص‬ُِ‫ر‬َ‫ب‬‫ال‬‫َا‬‫م‬ُ‫م‬ُ‫ت‬‫م‬ُ‫د‬ًُ‫ما‬ُ‫ر‬ُ‫ح‬ “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram...” (QS Al Maaidah [5] : 96). (3) Mencari Ikan dan Perhiasan Laut (Mutiara dan lainnya) •َُ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫ال‬َُ‫ر‬‫خ‬ َ‫س‬َُ‫ر‬‫ح‬َ‫ب‬‫ال‬ُِ‫ل‬‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬‫َأ‬‫ت‬ُُ‫ه‬‫ن‬ِ‫م‬ًُ‫ما‬‫ح‬َ‫ل‬ًُ‫ا‬‫ي‬ِ‫ر‬َ‫ط‬‫وا‬ُ‫ج‬ِ‫ر‬‫َخ‬‫ت‬‫س‬َ‫ت‬َ‫و‬ُِ‫م‬ُُ‫ه‬‫ن‬ًُ‫ة‬َ‫ي‬‫ل‬ِ‫ح‬‫َا‬‫ه‬َ‫ن‬‫و‬ ُ‫س‬َ‫ب‬‫ل‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ر‬َ‫ت‬َ‫و‬َُ‫ك‬‫ل‬ُ‫ف‬‫ال‬َُ‫ر‬ِ‫خ‬‫َا‬‫و‬َ‫م‬ُِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬‫وا‬ُ‫َغ‬‫ت‬‫َب‬‫ت‬ِ‫ل‬َ‫و‬ ُ‫ن‬ِ‫م‬ُِ‫ه‬ِ‫ل‬‫ض‬َ‫ف‬ُ‫م‬ُ‫ك‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫َل‬‫و‬َُ‫ون‬ُ‫ر‬ُ‫ك‬‫ش‬َ‫ت‬ “Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.” (QS Al Nahl [16] :14).
  • 16. Bentuk Pemanfaatan Laut (4) Olah Raga Laut (ar Riyaadhiyyat al Bahriyyah) Misalnya: renang (swimming), menyelam (diving), berlayar, berselancar, memancing dan sebagainya Hukum olah raga laut adalah boleh (jaiz) dengan syarat-syarat berikut: • (1) Tidak melalaikan kewajiban syar’i lain, seperti shalat, menuntut ilmu, bekerja mencari nafkah, dan lainnya. • (2) Mempunyai tujuan yang sesuai syariah, seperti latihan jihad, kesehatan badan, dan lainnya • (3) Wajib menutup aurat (misalnya saat renang atau menyelam) • (4) Tidak ada dugaan kuat akan menimbulkan bahaya • (5) Tidak menjadi sarana (wasilah) kepada yang haram, misalnya judi. (Dr. Abdurrahman Qaayi’, Ahkamul Bahr fi Al Fiqh Al Islami, hlm. 508-517).
  • 17. Bentuk Pemanfaatan Laut Bentuk-bentuk Bahaya (Dharar) di Laut yang Wajib Dicegah oleh Negara: • (1) Kecelakaan laut, misal tabrakan antar dua kapal (tashaadum as safiinatain). • (2) Pencemaran Laut (at talwiits al bahri), misalnya tumpahan minyak, percobaan kimia/nuklir di laut, dan sebagainya • (3) Perompakan atau pembajakan laut (al qarshanah al bahriyyah • (4) Penggunaan bahan peledak/racun untuk mencari ikan, • (5) Penggunaan alat penangkap ikan yang eksploitatif/masif (seperti jaring trawl) dan sebagainya Semua bentuk-bentuk bahaya (dharar) di atas dan yang semisalnya wajib dihilangkan oleh penguasa, sesuai hadits Nabi SAW : •‫ال‬‫ضرر‬‫وال‬‫ضرار‬ "Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang lain.“ (HR Ibnu Majah & Ahmad)
  • 18. Kedaulatan Laut • Kedaulatan Islam (as siyaadah al Islaamiyyah) atas laut atau Kedaulatan Laut (as siyaadah al bahriyyah) adalah penguasaan (saytharah) atas laut berdasarkan hukum syariah Islam. • Memang laut adalah milik umum, tapi yang dimaksud adalah dalam konteks umat Islam dan/atau bagi warga Khilafah Islam. • Jadi milik umum itu bukan berarti milik internasional sehingga kapal negara manapun bebas melintasinya.
  • 19. Kedaulatan Laut • Kedaulatan Islam (as siyaadah al Islaamiyyah) atas laut wajib ditegakkan berdasarkan dalil: • Pertama, adanya larangan untuk membiarkan wilayah umat baik darat atau laut untuk dikuasai oleh kaum kafir. •ً‫ن‬َ‫ل‬َ‫و‬ًَ‫ل‬َ‫ع‬‫ج‬َ‫ي‬ً‫ه‬ َ‫اّلل‬ًَ‫ين‬ِ‫ر‬ِ‫ف‬‫ا‬َ‫ك‬‫ل‬ِ‫ل‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ًَ‫ين‬ِ‫ن‬ِ‫م‬‫ؤ‬‫ه‬‫م‬‫ال‬ً‫يال‬ِ‫ب‬ َ‫س‬ “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.” (An Nisaa` [4] : 141). • Kedua, kaidah fiqih : •‫ما‬‫ال‬‫يتم‬‫الواجب‬‫إال‬‫به‬‫فهو‬‫واجب‬ "Jika suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.”
  • 20. Kedaulatan Laut • Upaya umat Islam untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan adalah wajib. • Jika kewajiban ini tak mungkin berlangsung sempurna kecuali dengan menegakkan kedaulatan laut, maka menegakkan kedaulatan laut hukumnya menjadi wajib pula. • Contoh: Terusan Suez, adalah milik umum, maksudnya adalah milik umat Islam dan/atau Negara Islam (Khilafah) • Haram hukumnya penguasa muslim membiarkan kapal-kapal milik negara kafir harbi (daulah muharibah) seperti kapal AS, Inggris, Perancis, Israel, dan sebagainya untuk melintasi terusan Suez karena hal itu akan makin memperkuat penjajahan atas Dunia Islam.
  • 21. Kedaulatan Laut • Yang boleh melintasi laut milik umat Islam hanyalah kapal-kapal milik Daulah Mu’ahadah, yaitu negara yang sudah mengadakan perjanjian dengan umat Islam dan/atau Negara Khilafah. • Misalnya perjanjian perdagangan, perjanjian ekonomi, dan sebagainya. (Radd ‘Ala Kitab Ad Da’wah Al Islamiyyah, hlm. 153-156)
  • 22. Contoh Kasus: Tol Laut • Bagaimana Tol Laut (Jokowi) dipandang dengan perspektif Islam? • Apa untung ruginya? • Apa bahayanya? • Apa yang harus dilakukan?
  • 23. Tol Laut = Pendulum Nusantara
  • 24. • Pendulum Nusantara Digagas Pelindo II. Intinya sebagai sarana transportasi laut Diperlukan kapal pendulum berukuran besar (750 – 1000 twenty foot equivalents units (TEUs) bahkan 3000 – 4000 TEUs) yang bisa memuat ribuan bahkan puluhan ribu container. Diperlukan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai. Infrastrukstur mencakup standar operasional kepelabuhan terkait hal-hal teknis seperti kedalaman (sekitar 12 m) dan panjang dermaga agar kapal-kapal besar dapat bersandar, kecepatan jumlah crane untuk aktifitas bongkar muat dan rasio kebutuhan Quay Yard guna menampung kontainer dari kegiatan bongkar muat kapal pendulum yang besar. Diperlukan suprastruktur yang mendukung, yakni standar manajemen kepelabuhan dari 6 pelabuhan yang ditetapkan dalam Pendulum Nusantara yang harus memiliki kesamaan sistem pelayanan, misalnya dalam hal kecepatan bongkar muat
  • 25. Pendulum Nusantara Rancangan Pelindo II
  • 26. Kapal Pendulum akan bergerak dari Barat ke Timur dan sebaliknya, seperti pendulum. Direncanakan ada 6 pelabuhan besar yang akan disinggahi kapal pendulum ini, yakni Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, Sorong. Sekarang ini hanya Pelabuhan Tanjung Priok yang memiliki kedalaman 12 meter. Belawan (Medan) hanya memiliki kedalaman 9,5 meter-10 meter, sementara pelabuhan lain baru sekitar 7 meter sampai 8 meter. Berbeda dengan sistem logistik maritim yang diterapkan sebelumnya, konsep Pendulum Nusantara ini dianggap lebih menguntungkan. Biaya logistik bias ditekan cukup besar karena pasti menggunakan kapal dengan kapasitas besar sehingga biaya per satuan barang atau per kontainer akan jadi lebih murah. Biaya logistik barang dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Sorong, Papua diperkirakan bisa dikurangi hingga 500% Selain itu, diharapkan juga dapat mendorong pemerataan ekonomi Indonesia, khususnya di Kawasan Indonesia Timur. Inilah yang mendorong pemerintah bersegera merealisasikan konsep ini, disamping adanya keinginan untuk menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia
  • 27. Tapi untuk mewujudkan Pendulum Nusantara ini pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar guna membangun infrastruktur yang diperlukan. Kebutuhan dana investasi yang sangat besar inilah yang mendorong Presiden Jokowi mempromosikan poros maritim Indonesia ke dunia internasional. Tujuannya menjaring investor asing untuk menanamkan modalnya di mega proyek pelabuhan-pelabuhan di hampir seluruh kawasan Indonesia. Jalur kapal besar ini akan diteruskan dengan jalur kapal kecil. Jadi, selain pelabuhan utama juga harus dilakukan pengembangan kapasitas pelabuhan-pelabuhan kecil yang akan menjadi sasaran distribusi barang dari pelabuhan utama yang dilintasi kapal besar sebagai moda utama Pendulum Nusantara. Distribusi barang ke pelabuhan kecil akan menggunakan kapal kecil.
  • 28. Pendulum Nusantara: Sebuah Ancaman Pendulum Nusantara berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Mengingat posisi strategis Indonesia dalam percaturan politik ekonomi dunia, membuat kajian terhadap Pendulum Nusantara tidak bisa dilihat hanya dari aspek ekonomi saja. Meskipun belum ada kejelasan tentang keterkaitan Pendulum Nusantara dengan ALKI, namun beberapa pihak sudah mengarahkan pada pengintegrasian program ini dengan ALKI. Dr. Victor Nikijuluw (IPB) mengatakan bahwa gagasan Tol Laut harus terintegrasi dengan ALKI agar efektif dan efisien. Dengan demikian Pendulum Nusantara berpotensi untuk menjadi ALKI Barat-Timur Indonesia. Dan jika ALKI Barat-Timur ini dibuka, maka kedaulatan dan keamanan Indonesia jelas bakal terancam. Sebab ALKI Barat – Timur inilah yang selama ini diinginkan oleh negara-negara Barat.
  • 29. ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) PP Nomer 37/2002
  • 30. Keinginan negara-negara Barat untuk membuka ALKI Barat-Timur ini sudah sejak lama terpendam. Mereka terus menagih janji Indonesia untuk membuka ALKI ini. Terjadinya Insiden Bawean 3 Juli 2003 lalu disinyalir merupakan sebuah bentuk tekanan AS kepada Indonesia untuk membuka ALKI Barat-Timur. Dalam insiden itu, baik Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto maupun Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Chappy Hakim, mengingatkan bahwa AS, Inggris, dan Australia belum meratifikasi ALKI. “Indonesia menyediakan tiga alur laut kepulauan bagi kapal-kapal atau armada asing yang melewati perairan Indonesia. Tapi belum diterima oleh semua negara termasuk AS dengan berbagai alasan, termasuk tuntutan tersedianya alur arah Barat-Timur Indonesia,” ungkapnya.
  • 31. Tiga jalur ALKI Utara-Selatan yang diajukan Indonesia telah disetujui oleh IMO (Internastional Maritime Organisation) pada tahun 1998. Namun, tiga jalur ini dianggap belum tuntas. IMO hanya menyetujui tiga jalur itu sebagai ALKI parsial (sebagian) dan masih perlu ditambah lagi dengan ALKI Barat – Timur. Indonesia memiliki opsi untuk melakukan negosiasi terhadap keputusan IMO agar ALKI 1998 dianggap full, bukan parsial/sebagian, atau menentukan ALKI Timur-Barat. Sebab ditetapkannya tiga jalur ALKI dengan segala aturannya sudah cukup berpotensi besar mengancam kedaulatan dan keamanan Indonesia. Apalagi jika ditambah dengan ALKI Barat – Timur. Itulah sebabnya hingga kini Indonesia belum mau menentukan ALKI Barat – Timur dengan pertimbangan kedaulatan dan keamanan negara.
  • 32. Tuntutan dibukanya ALKI Barat-Timur ini jelas mengancam kedaulatan Indonesia. Sebab dengan penetapan ALKI, seluruh kapal dan pesawat yang akan melintasi kepulauan Indonesia dan akan menggunakan hak-haknya dalam pelayaran alur laut kepulauan, hanya diperkenankan melewati jalur yang sudah ditentukan. Mereka tidak diperbolehkan melalui semua jalur pelayaran yang ada di Indonesia. Sedangkan bila tidak ditentukan alur laut kepulauan maka semua kapal atau pesawat yang akan melintasi Indonesia bisa menggunakan semua jalur pelayaran yang sudah umum digunakan (routes normally used for international navigation). Hal ini jelas akan merugikan dan mengancam keamanan nasional. Dan ancaman akan lebih besar lagi jika yang melintas adalah pesawat tempur, kapal induk, kapal perang atau kapal selam meskipun dengan “normal mode”. Jika dengan ALKI yang sudah dimiliki Indonesia saat ini saja menimbulkan ancaman kedaulatan, maka pengintegrasian Pendulum Nusantara dengan ALKI akan semakin mengancam kedaulatan Indonesia. Jadi bisa dibayangkan, kelak Indonesia tidak lagi memiliki kedaulatan di wilayah perairannya sendiri, bahkan akan terancam di negeri sendiri.
  • 33. Pendulum Nusantara: Desain Asing Program Pendulum Nusantara yang dianggap menguntungkan namun membutuhkan modal besar dan mengandung ancaman di dalamnya ini, ternyata tak lepas dari desain asing. Hal ini dibuktikan dengan ditekennya nota kesepahaman antara PT. Pelindo II dengan Bank Dunia. Nota kesepahaman itu memberikan kesempatan pada Bank Dunia untuk mengkaji potensi implementasi Pendulum Nusantara agar dapat terintegrasi sempurna dengan usaha pemerintah dalam memperbaiki sistem logistik di Indonesia. Terdapat dua hal utama yang menjadi pokok studi yang direncanakan akan dilakukan Bank Dunia. Pertama, studi untuk menentukan pelabuhan potensial yang perlu dikembangkan untuk mendukung implementasi Pendulum Nusantara dan implementasi Sistem Logistik Nasional. Kedua, studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi upaya penurunan biaya logistik di Indonesia. Jadi, studi yang dilakukan Bank Dunia adalah menginventarisasi seluruh infrastruktur, baik dari sisi soft infrastructure maupun hard infrastructure, yang dimiliki pelabuhan, shipping line, bea cukai, jasa angkutan darat, serta sektor logistik lainnya. Dan untuk merealisasikan program yang dianggap menguntungkan ini, Dirut PT. Pelindo II, RJ. Lino telah berusaha meyakinkan banyak pihak bahwa konsep Pendulum Nusantara ini akan beres dalam waktu 5 tahun jika Pelindo I, II, III, dan IV diberi komitmen investasi USD 5 miliar-6 miliar.
  • 34. Jadi jelas bahwa Bank Dunia lah pihak yang melakukan desain terhadap konsep Pendulum Nusantara ini. Dengan desain seperti itu, ke depan masing-masing pelabuhan harus mengalokasikan dan menyusun anggaran dana yang tidak sedikit agar bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Artinya kebutuhan terhadap investor asing akan meningkat di kemudian hari untuk mengembangkan pelabuhan hampir di semua wilayah Indonesia. Di sisi lain, upaya untuk mengubah paradigma pembangunan ekonomi dari darat ke laut juga turut andil dalam mendesain kebijakan pemerintah. Fakta menunjukkan bahwa perubahan konsentrasi pembangunan dari darat ke laut bukanlah murni milik Jokowi. Konsep ini telah diperkenalkan di dunia internasional pada tahun 2012 dalam KTT Rio+20 di Brazil. Konsep ini dikenal dengan sebutan Ekonomi Biru sebagaimana disampaikan penggagasnya, seorang ekonom Belgia, Gunter Pauli dalam bukunya “The Blue Economy, 10 years 100 innovations 100 million jobs”. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan periode lalu, Syarif C. Sutardjo, istilah blue economy merupakan sebuah paradigma (konsep) baru yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin kelestarian sumber daya serta lingkungan pesisir dan lautan. Jadi pada poin inilah konsep Pendulum Nusantara yang didesain Bank Dunia berdasar konsep Blue Economy hasil KTT Rio+20 bertemu. Yakni upaya untuk mengeksploitasi sumber daya laut Indonesia melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan. Maka terlihatlah dengan jelas bahwa poros maritim yang diusung Presiden Jokowi sebenarnya adalah desain asing.
  • 35. Pendulum Nusantara: Melanggengkan Neoimperialisme Kesamaan Tol Laut dengan Pendulum Nusantara ini akhirnya membuat kesamaan langkah antara pemerintahan Jokowi dengan Pelindo II dalam upayanya menjaring investor asing. Dari sisi pemerintah, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% dalam 2 tahun ke depan Jokowi telah berencana untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Agenda Tol Laut adalah jawaban pertama. Salah satu cara yang ditempuh agar minat investasi meningkat adalah dengan membuat regulasi baru terkait skema kerjasama. Upaya pemerintah untuk menjaring investor asing baik dengan memperbarui skema kerjasama ataupun dengan merubah regulasi, merupakan kesalahan yang sangat mendasar. Sebab upaya ini tidak akan mengantarkan pada kesejahteraan. Sebaliknya justru akan menjerumuskan Indonesia pada kemiskinan. Abdurrahman Al Maliki mengungkapkan bahwa utang luar negeri untuk pendanaan proyek-proyek adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam, disamping ia merupakan jalan untuk menjajah suatu negara.
  • 36. Modus pemberian hutang dilakukan dengan cara mengirim para ahli terlebih dahulu untuk mengetahui potensi keuangan suatu negara, yakni untuk meneliti rahasia ekonomi suatu negara. Kemudian menentukan proyek-proyek yang akan dibiayai dengan dana hutang-hutang itu. Selanjutnya mereka merancang metode yang akan menghasilkan kekacauan dan kemiskinan dengan memaksakan proyek-proyek tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Inilah yang akan direalisasikan jika tidak bisa mengangkat pegawai yang berasal dari mereka sebagai pengawas pengeluarannya. Dengan demikian hutang-hutang itu takkan menghasilkan apa-apa kecuali bertambahnya kemiskinan pada negara yang berhutang. Apa yang digambarkan oleh Abdurrahman Al Maliki ini telah nampak dengan jelas dalam kasus Pendulum Nusantara ini. Dimulai dengan disewanya Bank Dunia oleh PT. Pelindo II untuk mengkaji potensi implementasi program ini, hingga akhirnya berujung pada diperpanjangnya kontrak dengan HPH.
  • 37. Perpanjangan kontrak antara Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas Koja oleh RJ Lino, Dirut PT. Pelindo II, kepada investor asing Hutchison Port Holding (HPH) hingga 2039 disinyalir dilakukan sebagai salah satu persyaratan pencairan pinjaman yg dilakukan oleh PT. Pelindo II sebesar 1 miliar USD setara Rp 11 triliun dari sindikasi perbankan nasional dan asing. Menurut Ketua Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II Kirnoto, bank-bank tersebut baru mau mencairkan pinjaman yang dimohon Dirut Pelindo II asalkan BUMN ini memperpanjang kontrak dengan HPH yang kini mengelola JICT dan TPK Koja mengingat sumber pendapatan terbesar US dollar Pelindo II adalah dari terminal petikemas JICT dan TPK Koja. Dengan demikian Poros Maritim dengan konsep Pendulum Nusantara sebagaimana dipaparkan diatas akan semakin membuat Indonesia kehilangan kedaulatannya, kehabisan sumber daya alam dan lenyaplah pertahanan dan keamanan bagi warganya. Maka sungguh naïf jika masih ada yang membela rezim neolib yang telah menghasilkan neoimperialisme ini.
  • 38. Sejarah Kemaritiman Dunia Islam
  • 39. Sejarah Kemaritiman Dunia Islam • Adalah Umar bin Khattab yang pertama kali membangun armada angkatan laut Muslim untuk menghadapi Romawi. Romawi memiliki jajahan-jajahan di seberang lautan seperti Afrika Utara dan Timur Tengah. Mencapai negeri-negeri itu lewat darat sangat tidak efisien. Karena itu, untuk mematahkan Romawi, kaum Muslim harus membangun angkatan laut. Thariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol dengan armada laut, walaupun dia lalu membakar semua kapalnya agar pasukannya berketetapan hati terus berjihad. • Suatu angkatan laut terbangun dari beberapa bagian. Ada pelaut yang mengoperasikan kapal. Ada marinir yang akan diturunkan dari kapal untuk masuk ke daratan dan bertempur menaklukkan sebuah wilayah. Ada navigator yang memberi orientasi di mana posisi kapal berada dan ke mana mereka harus menuju. Ada petugas isyarat yang melakukan komunikasi ke segala pihak yang dianggap perlu baik di laut maupun di darat. Ada teknisi mekanik yang menjaga agar kapal tetap berfungsi. Ada bagian logistik yang menjamin bahwa kapal tetap memiliki kemampuan dayung atau layar yang cukup. Kalau sekarang berarti pasokan bahan bakar, makanan dan air tawar. Dan ada bagian administrasi yang menjaga agar seluruh perbekalan di laut tertata dan digunakan optimal. Seluruh hal di atas telah dan tetap dipelajari di semua akademi angkatan laut dari zaman Romawi hingga kini.
  • 40. Sejarah Kemaritiman Dunia Islam • Ketika angkatan laut Muslim pertama dibangun, modal pertamanya jelas keimanan. Mereka termotivasi oleh berbagai seruan Alquran ataupun hadits Rasulullah, bahwa kaum Muslim adalah umat yang terbaik dan bahwa sebaik-baik pasukan adalah yang masuk Konstantinopel atau Roma. Motivasi mabda’i ini yang menjaga semangat mereka mempelajari dan mengembangkan berbagai teknologi yang dibutuhkan. Maka sebagian kaum Muslim pergi ke Mesir untuk belajar astronomi. Mereka mengkaji kitab Almagest karangan Ptolomeus agar dapat mengetahui posisi lintang bujur suatu tempat hanya dengan membaca jam dan mengukur sudut tinggi matahari, bulan atau bintang. Ada juga yang pergi ke Cina untuk belajar membuat kompas. Sebagian lagi mempelajari buku-buku Euclides sang geografer Yunani untuk dapat menggambar peta. Jadilah mereka orang-orang yang dapat menentukan posisi dan arah di lautan. • Kemudian pembuatan kapal menjadi industri besar di negeri-negeri Islam, baik dalam konstruksi kapal dagang maupun kapal perang. Selain galangan kapal utama, terdapat galangan-galangan pribadi di pinggir sungai-sungai besar dan di sepanjang pantai di daerah Teluk dan Laut Merah. Tipe kapal yang ada mulai dari perahu cadik yang kecil hingga kapal dagang besar dengan kapasitas lebih dari 1.000 ton dan kapal perang yang mampu menampung 1.500 orang. Menulis pada abad-4 H (abad 10M), al- Muqaddasi mendaftar nama beberapa lusin kapal, ditambah dengan jenis-jenis yang digunakan pada abad sesudahnya. Dan sumber-sumber Cina menunjukkan bahwa kapal yang dipakai Cheng-Ho, seorang laksamana Muslim abad 15 sudah jauh lebih besar daripada yang dipakai Columbus menemukan benua Amerika.
  • 41. Perbandingan kapal Cheng-Ho – laksamana Muslim di China, dengan kapal Colombus Sejarah Kemaritiman Dunia Islam Begitu banyaknya kapal perang yang dibangun kaum Muslim di Laut Tengah, sehingga kata Arab untuk galangan kapal, dar al-sina’a, menjadi kosa kata bahasa Eropa, arsenal.
  • 42. Sejarah Kemaritiman Dunia Islam Peta rute ekspedisi geografi Ibnu Battutah dalam mengumpulkan informasi dunia
  • 43. Penutup • Laut memiliki fungsi yang sangat strategis secara geografis, politis, ekonomis maupun militer • Dalam kacamata Islam, negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan terhadap semua urusan rakyat. Oleh karena itu, Negara dalam pandangan Islam tidak boleh membuat kebijakan yang justru kontra produktif terhadap terlaksananya semua urusan rakyat. Termasuk diantaranya membuat kesepakatan dengan dunia internasional dalam pengelolaan laut, membuat nota kesepahaman atau berhutang yang ujung-ujungnya memberikan proyek-proyek strategis ke tangan swasta, bahkan asing. Sehingga ini akan menjerumuskan negara pada ketidakmampuannya dalam melakukan pengaturan pada rakyat. Apalagi cara-cara demikian telah jelas keharamannya. • Dengan demikian kelak ketika Khilafah tegak, kedaulatan negara menjadi aspek yang diprioritaskan dalam membuat setiap kebijakan politik dan ekonomi, termasuk yang terkait laut. Dan cara pandang seperti inilah yang seharusnya wajib dimiliki oleh setiap negarawan muslim, siapapun dia. • Wallahu a’lam wa bi ash-shawab.
  • 44. TERIMA KASIH WASSALAM

Related Documents