Indikator keberhasilan :
Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan
fungsi ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik
APAR...
Pengertian Kebijakan
 PBB (1975) : Pedoman untuk bertindak.
Pedoman itu dapat sederhana atau kompleks,
umum atau khusus, ...
Pengertian Kebijakan Publik
 James E. Anderson: Public policies are those
policies developed by government bodies and
off...
Thomas Dye:
• Pejabat harus mempertimbangkan dengan sangat cermat &
hati-hati setiap keputusan/tindakan yg akan dilakukan....
Kebijakan publik adalah sesuatu yang diproduksi oleh aparat
pemerintah (government officials and agencies). Implikasinya :...
Tujuan kebijakan
publik adalah
diperolehnya nilai-
nilai yang bertalian
dengan public goods
(barang publik)
maupun public
...
Implementasi kebijakan dipahami sebagai tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang
diarahkan untuk menc...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)
Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tin...
Aparatur Sipil Negara Yang Berorientasi
Pada Kepentingan Publik
ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten,
berorien...
Gaspersz berpendapat dimensi kualitas pelayanan meliputi:
• ketepatan waktu pelayanan
• akurasi pelayanan
• kesopanan, ker...
Ciri utama birokrasi menurut Weber yaitu:
• Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendele
gasian wewenang dari at...
Menurut Miftah Thoha (1995) kualitas layanan sangat
tergantung pada bagaimana pelayanan itu diberikan oleh
anggota dan sis...
Menurut Dennis A. Rondinelli (1981) penyebab kegagalan :
kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempit
Kurangnya...
ASN harus memahami tugas pengabdiannya adalah untuk
kepentingan publik dan masyarakat luas yang menjadi
pelanggan atau kon...
Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN
1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab,
dan berintegritas tinggi
2. Mela...
Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan
kepada pihak lain yang memerluk...
Implementasi ASN Sebagai Pelaksana
Kebijakan Publik
Setiap pegawai ASN harus :
Berorientasi pada kepentingan publik
Mene...
Prinsip Penting Sebagai Pelaksana
Kebijakan Publik
 ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan
masyarakat luas
 ASN h...
Indikator keberhasilan :
Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan
fungsi ASN Sebagai Pelayan Publik
APARATUR SIPIL N...
ASN Profesional
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :
• profesional adalah sesuatu yang berhubungan dengan
profesi, yang ...
• Birokrasi profesional adalah sekelompok petugas atau
aparat pada sektor privat atau organisasi pemerintah yang
bekerja s...
Patologi Birokrasi
• Mengutamakan kepentingan sendiri
• Mempertahankan status quo
• Resisten terhadap perubahan
• Melakuka...
Jan-Erik Lane (1995 dalam Islamy 2001) mengandaikan :
• Pemerintahan kecil dan terorganisir agar dapat
menjalankan aturan ...
ASN yang Melayani Publik
Sianipar (1998)
• Pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan,
dan mengurus, menyelesaik...
Wujud pelayanan yang didambakan masyarakat
Kemudahan
mendapatkan
pelayanan
Pelayanan yang
bermutu
Pelayanan yang
jujur dan...
Terwujudnya batasan dan
hubungan yang jelas
Terwujudnya sistem
penyelenggaraan pelayanan
publik yang layak
Terpenuhinya pe...
STANDAR PELAYANAN
• Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan...
Syarat minimum SPM sebagai diatur di dalam UU Pelayanan
Publik pasal 21 meliputi:
• dasar hukum;
• persyaratan;
• sistem, ...
Hak – hak masyarakat dalam pelayanan publik :
• Mengetahui kebenaran standar isi pelayanan.
• Mengawasi pelaksanaan standa...
ASN Berintegritas Tinggi
Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia integritas adalah
mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesa...
Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran, ucapannya
sesuai dengan kenyataan.
Stephen Covey juga menyebutkan bahwa integr...
Hutson (2005) dalam tulisannya berjudul Trustworthiness
menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki
integritas, memiliki k...
Implementasi ASN Profesional dan
Melayani yang Berintegritas Tinggi
Joko Widodo (2001) menyebutkan bahwa pemerintah
memili...
Dwiyanto, dkk. (2002) menyebutkan peranan etika birokrasi
• Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di
atas k...
American society for Public Administration (Perhimpunan
Amerika untuk Administrasi Negara), menyebutkan prinsip-
prinsip e...
Indikator keberhasilan :
Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan
fungsi ASN Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa
AP...
ASN Sebagai Pemersatu Bangsa
Sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS adalah :
Setia dan taat sepenuhnya kepada Panca...
Sumber Potensial merusak Persatuan dan Kesatuan :
• Masih adanya kelompok kelompok di masyarakat yang
tidak menyetujui ide...
ASN Menjaga Kondisi Damai
Secara umum, konflik terbagi dua
1. Konflik yang berlangsung damai tanpa menyita cost
material d...
Pendekatan sosiologi-politik :
1. Pergerakan peran elit intelektual dan politik dalam
membentuk dan memelihara konsepsi di...
Pendekatan antropologis fokus pada aspek manusia selaku
sumber konflik. Perhatian diberikan pada ada tidaknya
mekanisme re...
Peran PNS/ASN dalam Menciptakan
Kondisi Damai
PNS dalam melaksanakan tugasnya :
• Tidak boleh berlaku diskriminatif
• Sika...
of 42

Nasionalisme gol iii-part ii

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasionalisme gol iii-part ii

  • 1. Indikator keberhasilan : Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan fungsi ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK
  • 2. Pengertian Kebijakan  PBB (1975) : Pedoman untuk bertindak. Pedoman itu dapat sederhana atau kompleks, umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, publik atau privat, kualitatif atau kuantitatif.  JAMES E. ANDERSON (1978) : Perilaku dari aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.
  • 3. Pengertian Kebijakan Publik  James E. Anderson: Public policies are those policies developed by government bodies and officials (kebijakan yg dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).  David Easton: The authoritative allocation of values for the whole society (pengalokasian nilai-nilai / kewenangan secara sah untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat).
  • 4. Thomas Dye: • Pejabat harus mempertimbangkan dengan sangat cermat & hati-hati setiap keputusan/tindakan yg akan dilakukan. Pertanggungjawaban Pejabat adalah secara formal & material. • Pasal 54 UU No. 1/2004: Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya. • Meskipun seorang pejabat tidak turut menikmati manfaat dari kebijakan yg dikeluarkan, namun tetap harus bertanggungjawab jika muncul kerugian akibat kebijakannya tsb.
  • 5. Kebijakan publik adalah sesuatu yang diproduksi oleh aparat pemerintah (government officials and agencies). Implikasinya : 1. Kebijakan dipahami sebagai tindakan yang lebih ber orientasi pada pencapaian tujuan (goal oriented action) 2. Kebijakan juga dipahami sebagai suatu pola tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 3. Kebijakan publik juga muncul sebagai suatu respon atas tuntutan kebijakan (policy demands) oleh stake holder lain 4. Kebijakan berkaitan dengan apa yang secara aktual dilakukan oleh pemerintah 5. Kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif
  • 6. Tujuan kebijakan publik adalah diperolehnya nilai- nilai yang bertalian dengan public goods (barang publik) maupun public service (jasa publik) Perumusan kebijakan Implementasi kebijakan Pengawasan dan penilaian hasil kebijakan TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK
  • 7. Implementasi kebijakan dipahami sebagai tindakan- tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Ruang lingkup : - Usaha-usaha untuk mengubah keputusan- keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional - Usaha-usaha untuk mencapai perubahan- perubahan besar dan kecil
  • 8. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Ini mencakup satu upaya waktu untuk mengubah keputusan dalam hal operasional, serta melanjutkan upaya untuk mencapai perubahan besar dan kecil diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Tachyan (2006) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui
  • 9. Aparatur Sipil Negara Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan ASN adalah jabatan pro- fesional yang menuntut persaingan dan kompe- tensi ASN melayani kepenting- an publik berorientasi pada kepuasan pelanggan (costumer driven government)
  • 10. Gaspersz berpendapat dimensi kualitas pelayanan meliputi: • ketepatan waktu pelayanan • akurasi pelayanan • kesopanan, keramahan dalam memberkan pelayanan • tanggung jawab • kelengkapan • kemudahan mendapatkan pelayanan • variasi model pelayanan • pelayanan pribadi. • kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. dan • atribut pendukung pelayanan lainnya.
  • 11. Ciri utama birokrasi menurut Weber yaitu: • Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendele gasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi • Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing- masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas • Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggotanya • Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan
  • 12. Menurut Miftah Thoha (1995) kualitas layanan sangat tergantung pada bagaimana pelayanan itu diberikan oleh anggota dan sistem yang dipakai dalam organisasi Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003) paradigma pelayanan publik terbagi atas : 1. Paradigma pelayanan publik yang berorientasi pada pengelola pelayanan 2. Paradigma pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan (customer driven government)
  • 13. Menurut Dennis A. Rondinelli (1981) penyebab kegagalan : kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempit Kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam unit-unit lokal Kurangnya sumber-sumber dana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Adanya sikap keengganan untuk melakukan delegasi wewenang Kurangnya infrastruktur teknologi dan infrastruktur fisik
  • 14. ASN harus memahami tugas pengabdiannya adalah untuk kepentingan publik dan masyarakat luas yang menjadi pelanggan atau konsumen layanan. Namun demikian, hal ini memang juga harus diimbangi dengan imbalan yang diberikan kepada ASN.
  • 15. Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan etika pemerintahan 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
  • 16. Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN 12. Melaksanakan ketentuan peratura
  • 17. Implementasi ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik Setiap pegawai ASN harus : Berorientasi pada kepentingan publik Menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya Memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mengaktu- alisasikannya dalam pelaksanaan kebijakan publik • Bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. • Bersikap profesional dan berintegritas • Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.
  • 18. Prinsip Penting Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik  ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas  ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik  ASN harus berupaya untuk memperbaiki sifat layanan birokrasi yang buruk  ASN harus menyadari dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (costumer driven government)  ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya  ASN harus berpegang pada dua belas kode etik dan kode perilaku
  • 19. Indikator keberhasilan : Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan fungsi ASN Sebagai Pelayan Publik APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAYAN PUBLIK
  • 20. ASN Profesional Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : • profesional adalah sesuatu yang berhubungan dengan profesi, yang memerlukan keahlian khusus untuk melakukan suatu pekerjaan • Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu. • Profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan nya secara terus-menerus. • Profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai dan sungguh-sungguh dengan profesinya
  • 21. • Birokrasi profesional adalah sekelompok petugas atau aparat pada sektor privat atau organisasi pemerintah yang bekerja secara profesional yang bertanggung jawab menjalankan fungsi dan mengimplementasikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi tersebut • Jeroen van Bockel (2008) menyebutkan bahwa profesionalisme dapat dipahami sebagai mekanisme institusional yang mengontrol satu-sama lain atas kualitas pekerjaan dilakukan.Di samping itu, profesi juga mengatur konten (content) melalui pelatihan, pendidikan, dan pengujian.
  • 22. Patologi Birokrasi • Mengutamakan kepentingan sendiri • Mempertahankan status quo • Resisten terhadap perubahan • Melakukan pemusatan kekuasaan Islamy (2001) menyebutkan aspek penting untuk mewujudkan birokrasi profesional : • Adanya tuntutan dari masyarakat untuk menerapkan prinsip good governance • Adanya kritik dari masyarakat bahwa kualitas pelayanan publik semakin menurun. • Adanya tuntutan bahwa aparat pemerintah seharusnya lebih memiliki sense of crisis • Aparat pemerintah mengedepankan prinsip public accountability dan responsibility. • Pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat.
  • 23. Jan-Erik Lane (1995 dalam Islamy 2001) mengandaikan : • Pemerintahan kecil dan terorganisir agar dapat menjalankan aturan yang jelas dalam mempromosikan prediktibilitas dan legalitasnya • Aparat profesional yang dapat menangani tugas-tugas pemerintahan berdasarkan keahlian profesional ASN yang profesional turut mendorong terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih baik yang mendorong terciptanya kemajuan bangsa dan negara.
  • 24. ASN yang Melayani Publik Sianipar (1998) • Pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan, dan mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang • Pelayanan masyarakat (publik) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah Hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik : • Tugas pelayanan merupakan suatu kewajiban • Yang menjadi objek layanan adalah masyarakat • Bentuk layanan dapat berupa barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku.
  • 25. Wujud pelayanan yang didambakan masyarakat Kemudahan mendapatkan pelayanan Pelayanan yang bermutu Pelayanan yang jujur dan terus terang Mendapatkan perlakuan yang sama Memperoleh pelayanan secara wajar
  • 26. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum Tujuan Penye- lenggaraan Pelayanan Publik
  • 27. STANDAR PELAYANAN • Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur • Jika belum memiliki SP, maka yang menjadi ukuran pelayanan prima adalah adanya kepuasaan konsumen atau pelanggan sebagai penerima layanan
  • 28. Syarat minimum SPM sebagai diatur di dalam UU Pelayanan Publik pasal 21 meliputi: • dasar hukum; • persyaratan; • sistem, mekanisme, dan prosedur; • jangka waktu penyelesaian; • biaya/tarif; • produk pelayanan; • sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; • kompetensi pelaksana; • pengawasan internal; • penanganan pengaduan, saran, dan masukan; • jumlah pelaksana; • jaminan pelayanan; • jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan • evaluasi kinerja pelaksana.
  • 29. Hak – hak masyarakat dalam pelayanan publik : • Mengetahui kebenaran standar isi pelayanan. • Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan. • Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. • Mendapat advokasi, perlindungan • Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara dan pelaksana untuk memperbaiki pelayanan • Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman. • Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai ketentuan- ketentuan
  • 30. ASN Berintegritas Tinggi Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia integritas adalah mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas nasional dipahami sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Secara etimogolis, integritas berasal dari bahasa Latin integer; atau dalam bahasa Inggris disebut juga incorruptibility, yaitu suatu sikap yang teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.
  • 31. Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran, ucapannya sesuai dengan kenyataan. Stephen Covey juga menyebutkan bahwa integrity is doing what we say will do, yaitu melakukan secara konsisten sesuai dengan apa yang kita katakan hendak kita lakukan.
  • 32. Hutson (2005) dalam tulisannya berjudul Trustworthiness menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki integritas, memiliki kemampuan : • Mempertahankan keyakinannya secara terbuka dan berani. • Mendengarkan kata hati dan menjalani prinsip-prinsip hidup. • Bertindak secara terhormat dan benar • Terus membangun dan menjaga reputasi baik.
  • 33. Implementasi ASN Profesional dan Melayani yang Berintegritas Tinggi Joko Widodo (2001) menyebutkan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi kebijakan, yaitu : • Fungsi politik yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan (public policy making) atau pernyataan apa yang menjadi keinginan negara • Fungsi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut Sudana (2009) menyebutkan peranan etika : • Pedoman, referensi, petunjuk kebijakan politik • Standar penilaian pelaksanaan kebijakan politik apakah sudah baik atau buruk.
  • 34. Dwiyanto, dkk. (2002) menyebutkan peranan etika birokrasi • Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi • Etika birokrasi berfungsi sebagai pedoman, acuan, dan referensi bagi administrasi negara/birokrasi • Etika birokrasi berfungsi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik atau buruk.
  • 35. American society for Public Administration (Perhimpunan Amerika untuk Administrasi Negara), menyebutkan prinsip- prinsip etika pelayanan sebagai berikut : • Pelayanan terhadap publik harus diutamakan; • Rakyat adalah berdaulat • Hukum yang mengatur semua kegiatan pelayanan publik • Manajemen yang efesien dan efektif merupakan dasar bagi administrator publik • Sistem merit dan kesempatan kerja yang sama • Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi • Keadilan, kejujuran, keberanian, kesamaan • Kesadaran moral memegang peranan penting dalam memilih alternatif keputusan • Administrator publik berusaha menghindari kesalahan, dan mencari kebenaran
  • 36. Indikator keberhasilan : Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan fungsi ASN Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA
  • 37. ASN Sebagai Pemersatu Bangsa Sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS adalah : Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah Menjunjung tinggi martabat PNS Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan Aspek Persatuan Indonesia : • Aspek Satu Nusa: yaitu aspek wilayah dari pulau-pulau yang tadinya bernama Hindia Belanda merupakan wilayah Indonesia merdeka • Aspek Satu Bangsa: yaitu nama baru dari suku-suku bangsa yang berada diwilayah yang tadinya bernama Hindia Belanda dari wilayah Sabang sampai Merauke • Aspek Satu Bahasa: agar berbagai suku dan bahasa bisa berkomunikasi dengan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.
  • 38. Sumber Potensial merusak Persatuan dan Kesatuan : • Masih adanya kelompok kelompok di masyarakat yang tidak menyetujui ideologi Negara Pancasila, UUD 1945 dan NKRI • Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat Negara menjadi tanpa batas (borderless) • Konflik karena pemekaran daerah sebagai bagian dari otonomi daerah • Konflik hasil pemilihan kepala daerah karena (i) ketidaksiapan pendukung (ii) ketidak profesionalan lembaga penyelenggaran pilkada (iii) ketidak tegasan aparat dan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan konflik dan menindak pelaku pelaku kerusuhan. • Munculnya ketidak percayaan masyarakat pada insitusi formal negara dan lembaga penegak hukum.
  • 39. ASN Menjaga Kondisi Damai Secara umum, konflik terbagi dua 1. Konflik yang berlangsung damai tanpa menyita cost material dan spiritual. Konflik berlangsung di level elit, saat negosiasi politik berlangsung. 2. Konflik yang berwujud vandalistik dan violence Secara teoritis, ada 4 pendekatan dalam melihat konflik yang terjadi yaitu : sosiologis, politik, ekonomi dan antropologis Pendekatan sosiologis mengungkap masalah prejudice (prasangka) dan stereotip. Prejudice mengacu pada sikap bermusuhan yang ditujukan terhadap suatu kelompok akibat adanya dugaan kelompok tersebut mempunyai ciri yang tidak menyenangkan
  • 40. Pendekatan sosiologi-politik : 1. Pergerakan peran elit intelektual dan politik dalam membentuk dan memelihara konsepsi diri dan kelompok 2. Pergerakan budaya, yang merupakan derivasi (turunan) dari power relation (hubungan kekuasaan) dominan di dalam suatu komunitas. Pendekatan ekonomi terjadinya konflik karena ketimpangan distribusi pendapatan serta tersendatnya akses sejumlah kelompok atas sumber daya langka menjadi penyebab konflik
  • 41. Pendekatan antropologis fokus pada aspek manusia selaku sumber konflik. Perhatian diberikan pada ada tidaknya mekanisme resolusi konflik dalam masyarakat. Akar-akar konflik yang diidentifikasi pendekatan ini umumnya adalah terdiri atas sengketa batas wilayah antar kelompok, kepemilikan sumberdaya, pola pengairan tanah, kepemimpinan, atau dinamika keluarga (prosedur warisan, pertikaian rumah tangga, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan). Keuntungan dari penekanan atas aspek manusia adalah : 1. Fokus pada how to solve conflict 2. Menolak penjelasan konflik yang statecentric.
  • 42. Peran PNS/ASN dalam Menciptakan Kondisi Damai PNS dalam melaksanakan tugasnya : • Tidak boleh berlaku diskriminatif • Sikap netral dan adil • PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya

Related Documents