‘Popular Legal Action’
sebagai bentuk partisipasi masyarakat
dalam pemberantasan korupsi
Tim Peneliti
Latar Belakang
1. Capaian agenda pemberantasan korupsi berjalan
beriringan dengan tingkat kualitas masyarakat. artinya
jal...
Korupsi=jabatan publik
Ciri: mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan
kewenangan demi keuntungan pribadi.
...
Korupsi=dampak kerusakan ekonomi
1. OECD
2. Transparency International
Korupsi=moral kepublikan
1. UNCAC :
…. problems and threats posed by corruption to
the stability and security of societies...
Pertanyaan penelitian:
1. Jika premisnya adalah korupsi bukan hanya berdampak
merugikan perekonomian negara, melainkan jug...
2. Jika premisnya adalah praktik korupsi masih sangat tinggi karena
peran serta masyarakat masih rendah dan sanksi sosial ...
Progress report
1. Justifikasi empiris :
a. Fokus: korupsi di sektor peradilan, pelayanan publik,
pangan, SDA dan penerima...
Progress Report
3. Bentuk hukuman bagi koruptor thd ‘publik’
contoh : kasus Siemens dihukum membayar
sejumlah uang untuk k...
Popular legal action’-forum_anti_korupsi
of 10

Popular legal action’-forum_anti_korupsi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Popular legal action’-forum_anti_korupsi

  • 1. ‘Popular Legal Action’ sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi Tim Peneliti
  • 2. Latar Belakang 1. Capaian agenda pemberantasan korupsi berjalan beriringan dengan tingkat kualitas masyarakat. artinya jalan sendiri-sendiri. 2. Masyarakat tidak paham Stranas PPK 3. Partisipasi masyarakat baru di luar ‘ring’ : pelapor, sasaran dari kampanye anti korupsi, dsb.
  • 3. Korupsi=jabatan publik Ciri: mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi. Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong yang menyebutkan: “Corruption occurs when an individual abuses his authority for personal gain at the expense of other people. Corruption erodes fairness and the rule of law, and in some cases, puts lives and property at risk”) • World Bank : Penyalahgunaan kekuasaan publik demi keuntungan pribadi
  • 4. Korupsi=dampak kerusakan ekonomi 1. OECD 2. Transparency International
  • 5. Korupsi=moral kepublikan 1. UNCAC : …. problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law
  • 6. Pertanyaan penelitian: 1. Jika premisnya adalah korupsi bukan hanya berdampak merugikan perekonomian negara, melainkan juga menimbulkan kerugian terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai- nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Pertanyaanya adalah: a. Apa justifikasi teoretik dan empirik yang membenarkan premis tersebut? b. Apa implikasinya terhadap metode menghitung kerugian non-ekonomi masyarakat tersebut?
  • 7. 2. Jika premisnya adalah praktik korupsi masih sangat tinggi karena peran serta masyarakat masih rendah dan sanksi sosial terhadap koruptor juga masih rendah, maka pertanyaanya adalah : a. Apa bentuk-bentuk hukuman/pertanggungjawaban pelaku (koruptor) terhadap korban (masyarakat)? b. Sebaliknya apa bentuk-bentuk mekanisme gugatan korban (masyarakat) terhadap pelaku (koruptor) ?
  • 8. Progress report 1. Justifikasi empiris : a. Fokus: korupsi di sektor peradilan, pelayanan publik, pangan, SDA dan penerimaan negara. b. Pola: multiple actors, multi modus, multiple damages 2. Menghitung kerugian masyarakat
  • 9. Progress Report 3. Bentuk hukuman bagi koruptor thd ‘publik’ contoh : kasus Siemens dihukum membayar sejumlah uang untuk kegiatan anti korupsi. 4. Bentuk mekanisme gugatan masyarakat thd koruptor? Dasar materiil: pasal 35 UNCAC: Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that

Related Documents