62
Artikel 20
“PEMAHAMAN DEMOKRASI DI INDONESIA”
Cici Ariska
SMAN 13 Banda Aceh
Indonesia adalah salah satu negara yang un...
63
pelayanan masyarakat yang masih mengutamakan masyarakat kalangan menengah ke
atas.
Contohnya yang tidak lama akhir-akhi...
64
5. Pembaruan kehidupan social
Kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para
politisi dilakuakn...
65
Prinsip dan Parameter Demokrasi
Pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut robert a. dahl
terdapat tuju...
66
3. Berdasarkan prinsip ideologi
a. Demokrasi liberal
Memberikan kebebasaan yang luas pada individu.campur tangan
pemeri...
of 5

Cici Ariska, SMAN 13 Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis Artikel Demokrasi, Dinas Pendidikan, Kemitraan, Partnership, Kedutaan Kerajaan Belanda, zainal abidin suarja, natural aceh, lembaga riset, pelatihan dan publikasi publik

Cici Ariska, SMAN 13 Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis Artikel Demokrasi, Dinas Pendidikan, Kemitraan, Partnership, Kedutaan Kerajaan Belanda, zainal abidin suarja, natural aceh, lembaga riset, pelatihan dan publikasi publik
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Cici Ariska, SMAN 13 Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis Artikel Demokrasi, Dinas Pendidikan, Kemitraan, Partnership, Kedutaan Kerajaan Belanda, zainal abidin suarja, natural aceh, lembaga riset, pelatihan dan publikasi publik

  • 1. 62 Artikel 20 “PEMAHAMAN DEMOKRASI DI INDONESIA” Cici Ariska SMAN 13 Banda Aceh Indonesia adalah salah satu negara yang unik di muka bumi ini. Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang memproklamasikan kemerdekaanya sendiri melalui perjuangan politik dan perjuangan fisik berdarah, bukan kemerdekaan pemberian negara manapun. Negara yang dibangun atas dasar kemerdekaan, kemandirian, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan dan persatuan yang disepakati oleh seluruh elemen bangsa. Para pendiri bangsa kita memiliki satu semangat yang sangat luhur, yaitu kesadaran dan kesepakatan bahwa bumi Nusantara adalah rumah bagi semua orang, semua suku, segenap kepercayaan/ agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil & beradab. Sistem pendidikan di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengajarkan pendidikan sikap sebagai wujud Demokrasi Pancasila. Pendidikan sikap, bukan hanya pendidikan di atas kertas dengan angka-angka yang menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan karakter. Pendidikan formal masih dapat dijadikan sebagai leader(pembelajaran) untuk membangun ruang-ruang demokrasi. Contoh lain adalah perpustakaan, di perpustakaan setiap orang diperlakukan sama. Untuk menjadi anggota perpustakaan juga tidak diharuskan menjadi pemeluk agama tertentu, tidak perlu diinterogasi tentang asal daerah atau sukunya, dan berlaku prinsip “siapa yang belajar paling keras, dia akan mendapatkan hasil yang paling baik”. Buku karangan tokoh manapun tidak masalah dipajang di perpustakaan. Demokrasi yang Ada di Indonesia Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahaan dalam sebuah negara dengan kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh rakyat melalui wakil- wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Masyarakat pun bebas berpendapat dengan haknya sebagai warga Negara, tetapi masyarakat pun harus benar menggunakan hanya dengan baik dan tepat. Berbicara tentang demokrasi, Indonesia adalah Negara demokrasi, dimana setiap warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan haknya sebagai warga Indonesia. Seperti yang tertulis di Pasal 1 UUD 45 menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum, prinsip-prinsip yang sebenarnya telah cukup kuat untuk menegakkan negara demokrasi dimana mekanisme mayoritas dan minoritas dalam pengambilan keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan pada prinsip penghargaan hak-hak asasi manusia. Tetapi sepertinya yang tertulis di pasal 1 UUD 45, tidak seperti kenyataannya, terbukti di permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. masih ada beberapa masalah tentang lembaga
  • 2. 63 pelayanan masyarakat yang masih mengutamakan masyarakat kalangan menengah ke atas. Contohnya yang tidak lama akhir-akhir ini, banyak rumah sakit yang lebih mementingkan masyarakat kalangan menengah ke atas yang lebih di utamakan. Apakah dengan adanya hal seperti ini, hak asasi manusia masih berlakukah untuk kalangan bawah? Dan apa hak asasi hanya berlaku untuk masyarakat kalangan menengah ke atas? tetapi ini adalah Indonesia. Dalam hukum pun, demokarsi di Indonesia pun kurang berjalan dengan baik. Banyaknya masalah dalam hukum di Indonesia yang tidak berjalan dengan baik pun bias dilihat dari perbandingan hukuman yang diberikan antara koruptor dan maling ayam. Dilihat dari tingkat kasusnya pun, jelas hukuman untuk para koruptor pun “seharusnya” jauh lebih berat dari hukuman yang di terima oleh “maling ayam”. Hal ini pun sudah dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia belum menunjukan titik baik. Hukum Indonesia pun seakan-akan dapat disimpulkan bahwa hukum biasa dibeli dengan uang. Ketidaktegasan hukum ini masih banyak menyebab tanda Tanya besar untuk rakyat. Demokrasi Indonesia pasca kolonial, kita mendapati peran demokrasi yang makin luas. Di zaman Soekarno, kita mengenal beberapa model demokrasi. Partai-partai Nasionalis, Komunis bahkan Islamis hampir semua mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang ideal. Bahkan bagi mereka, demokrasi bukan hanya merupakan sarana, tetapi demokrasi akan mencapai sesuatu yang ideal. Bebas dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan adalah tujuan saat itu, yaitu mencapai sebuah demokrasi. Oleh karena itu, orang makin menyukai demokrasi. Manfaat Demokrasi Kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat.manfaat demokrasi diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Kesetaraan sebagai warga negara Bertujuan untuk memperlakukan semua orang atau warga nergara adalah sama sederajat tidak di beda-bedakan. 2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum Semakin besar suara rakyat dan menentukan kebijakan , semakin besar pula kemungkinan kebijakan yang mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi rakyat. 3. Pluralisme dan kompromi Mengandalkan debat terbuka,persuasi, dan kompromi penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengamsumsikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagai besar masalah kebijakan. 4. Menjamin hak-hak dasar Terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan- kebebasan.
  • 3. 64 5. Pembaruan kehidupan social Kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakuakn dengan cara yang santun. Atau orang perorang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pilitik belum maksimal, musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program atau mengatasi suatu masalah bersama, dan seterusnya. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang di praktekan. Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama, tentu saja, adalah adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi.Mempraktekanya secara terus menerus, atau membiasakannya. Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pemberlajaran, yaitu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-Nilai Demokrasi Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem lainnya.pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma/nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat.nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal berikut : 1. Kesadaran akan pluralisme Menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara.maka kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia. 2. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat Keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat, dan memerhatikan kepentimgan masyarakat pada umumnya. 3. Demokrasi membutuhkan kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik. Mengambil keputusan yang disepakati semua pihak masyarakat yang terkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat lainnya. 4. Demokrat membutuhkan sikap kedewasaan Kesadaran untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau kekalahan dalam pengambilan keputusan. 5. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral Cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara.
  • 4. 65 Prinsip dan Parameter Demokrasi Pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut robert a. dahl terdapat tujuh prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan, yaitu : 1. Adanya kontrol atau keputusan pemerintahan 2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur 3. Adanya hak memilih dan dipilih 4. Aadanya kebebasaan menyatakan pendapat tanpa ancaman 5. Adanya kebebasaan mengaskes informasi 6. Adanya kebebasaan berserikat yang terbuka Kebebasaan berserikat dan berpolitik juga sudah dijamin undang-undang. UU nomor 21 tahun 2001 dan UU nomor 13 tahun 2003 menjamin kebebasaan warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Parameter untuk mengukur demokrasi dapat dilihat dari empat hal, yaitu : 1. pembentukan pemerintah melalui pemilu 2. sistem pertanggungjawaban pemerintahan 3. pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara 4. pengawasan oleh rakyat Jenis - Jenis Demokrasi Demokrasi ada beberapa jenis yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanannya diberbagai kondisi dan tempat. 1. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat a. Demokrasi langsung Diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat. c. demokrasi perwakilan dengan sistem pegawasan langsung dari rakyat Merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. 2. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas a. Demokrasi formal Secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik. b. Demokrasi material Memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi. c. Demokrasi camouran Merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut diatas.
  • 5. 66 3. Berdasarkan prinsip ideologi a. Demokrasi liberal Memberikan kebebasaan yang luas pada individu.campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. b. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar Bertujuan menyehterakan rakyat.negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. 4. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara a. Demokrasi sistem parlementer Ciri-ciri pemerintahan parlamenter antara lain: 1) DPR lebih kuat dari pada pemerintah 2) Kepala pemerintah/kepala eksekutif disebut perdana menteri dan memimpin kabinet. 3) Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik 4) Kedudukan kepala negara terpisah dari kepala pemerintah 5) Jika pemerintah dianggap tidak mampu b. Demokrasi sistem presidensial ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presendisial adalah sebagai berikut : 1) Negara dikepalai presidensial 2) Kekuasaan eksekutif prsedien dijalankan berdasarkan kedaulatan 3) Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri 4) menteri tidak bertanggung jawab kepada dpr melainkan kepada presiden. Berdasarkan konsep sekilas kita sadar bahwa Indonesia merupakan Negara yang tertata dengan aturan-aturan dan konsep-konsep Negara yang baik, Tapi jika kita mengamati setiap aktivitas kenegaraan saat ini, Demokrasi hanya sebatas pada Pemilihan-pemilihan Umum, bahkan dengan sejuta cara pemerintah menggerakan rakyat untuk berpartisipasi demi sebuah kekuasaan, akan tetapi dalam hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan Rakyat sepertinya hanya menjadi Angin Lalu bagi Pemerintah. Jadi pada dasarnya Indonesia belum bisa dikatakan Negara yang Demokratis Karena belum bisa mengartikan apa itu Demokrasi secara luas dan hanya memandang Demokrasi sebatas Memanfaatkan Rakyat demi Kekuasasaan semata. Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum membudaya. Kita memang telah menganut demokrsai dan bahkan telah di praktekan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bebangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita belum membudanyakanya.