51
Artikel 16
“DEMOCRAZY”
Rina Rizka
MAN Darussalam Banda Aceh
Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi benturan kepen...
52
kesatuan yang bebas untuk mencegah penyalah gunaan kekuasaan oleh pihak yang
berkuasa. Dengan demikian, diharapkan hak-...
53
Di bagian akhir tulisan ini saya ingin mengajak para pembaca untuk berfikir
bagaimana membangun demokrasi kita sejak sa...
of 3

Rina Rizka, MAN Darussalam Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis Artikel Demokrasi, Dinas Pendidikan, Kemitraan, Partnership, Kedutaan Kerajaan Belanda, zainal abidin suarja, natural aceh, lembaga riset, pelatihan dan publikasi publik

Rina Rizka, MAN Darussalam Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis Artikel Demokrasi, Dinas Pendidikan, Kemitraan, Partnership, Kedutaan Kerajaan Belanda, zainal abidin suarja, natural aceh, lembaga riset, pelatihan dan publikasi publik
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Rina Rizka, MAN Darussalam Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis Artikel Demokrasi, Dinas Pendidikan, Kemitraan, Partnership, Kedutaan Kerajaan Belanda, zainal abidin suarja, natural aceh, lembaga riset, pelatihan dan publikasi publik

  • 1. 51 Artikel 16 “DEMOCRAZY” Rina Rizka MAN Darussalam Banda Aceh Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi benturan kepentingan atau perbedaaan pendapat dalam menghadapi suatu masalah. Masyarakat pada umumnya menginginkan kehidupan yang aman tertip dan damai. Agar perbedaan pendapat tersebut diselesaikan dan tidak menimbulkan konflik perlu adanya suatu upaya untuk menyatukan pendapat-pendapat agar diperoleh kesepakatan yang selanjutnya di taati dan di laksanakan bersama. Upaya tersebut dinamakan musyawarah. Prinsip musyawarah dapat di terapkan di berbagai bidang kehidupan, baik dalam keluarga,sekolah, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.prinsip musyawarah tersebut kemudian dinamakan Demokrasi. Berikut ini beberapa pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli : Abraham Lincoln mengemukakan bahwa “ Demokrasi adalah Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Menurut Hans Kelsen “demokrasi adalah Pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan didalam melaksanakan kekuasaan negara. Menurut Yusuf Al-Qordhawi “demokrasi adalah wadah dalam memilih seseorang untuk mengurus dan mengatur urusan mereka. Pimpinannya bukan orang yang mereka benci, peraturannya bukan yang tidak mereka kehendaki, dan mereka berhak meminta pertanggung jawaban penguasa jika pemimpin tersebut salah. Merekapun berhak memecatnya jika menyeleweng, mereka juga tidak boleh dibawa ke sistem ekonomi, sosial, budaya atau sistem politik ang tidak mereka kenal dan mereka sukai. Menurut International Commision of Jurist “ demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang di pilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas. Jadi, demokrasi merupakan suatu sistem yang menekankan pada kepentingan masyarakat bukan mengutamakan individu ataupun golongan. Dalam demokrasi rakyat menjadi penentu dalam pengambilan keputusan-keputusan, keputusan tersebut diambil untuk berbagai macam kepentingan misalnya memilih pemimpin, membuat suatu kebijakan, dan lain sebagainya. Demokrasi telah memberikan pengertian kepada kita bahwa dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah terdapat batas-batas dalam pelaksanaannya. Pembatasan tersebut berhubungan dengan pembagian kekuasaan sebagaimana teori Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesqueiu. Teori ini dilatar belakangi pemikriran bahwa kekuasaaan-kekuasaan pada sebuah pemerintahan tidak dapat diserahkan kepada orang yang sama dan harus dipisahkan menjadi dua atau lebih
  • 2. 52 kesatuan yang bebas untuk mencegah penyalah gunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, diharapkan hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin. Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des louis montesquieu bagi kekuastan negara menjadi 3 kekuasaan agar kekuasaan dalam negara tidak berpusat pada tangan seorang raja penguasa tunggal, yaitu legislatif (membuat undang-undang), Eksekutif (menjalankan undang-undang) dan yudikatif (mengawasi pelaksanaan Undang-undang). Ide pemisaha kekuasaan tersebut menurut Montesquieu dimaksudkan untuk memelihan kebebasan politik yang tidak akan terwujud kecuali bila terdapat keamanan masyarakat dalam negeri. Montesquieu menekankan bahwa satu orang atau lembaga akan cenderung untuk mendomnasi kekuasaan dan merusak keamanan masyarakat tersebut bila kekuasaan berpusat padanya, agar pemusatan kekuasaan tidak terjadi, haruslah ada pemisahan kekuasaan yang akan mencegah adanya dominasi atau kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya. Sebagaimana negara-negara lain, negara kita Republik Indonesia adalah negara demokrasi, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih sering kita temui berbagai macam perilaku yang tidak demokrasi misalnya, berupa tindakan sewenang-wenang, tidak menghargai perbedaan, tidak mematuhi aturan atau kesepakatan yang telah diputuskan. Pernahkan kalian mendengar ungkapan bahwa pemilihan umum adalah pesta demokrasi meskipun kalian belum mempunyai hak pilih, akan tetapi tentu kalian menyaksikan suasana kemeriahan ketika orangtuamu, kakakmu, dan dan para tetanggamu brbondong-bondong menuju ke tempat pemugutan suara (TPS) apa yang mereka kerjakan ? mereka semua sedang menggunakan haknya sebagai warga negara yaitu hak pilih untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga- lembaga perwakilan rakyat. Bagaimana kondisi kehidupan demokrasi dalam masyarakat kita? meskipun konsep demokrasi banyak dipandang dari negara-negara barat/Eropa, akan tetapi sesungguhnya budaya Demokrasi sudah lama dipraktikkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam tradisi masyarakat di Indonesia sangat dikenal adanya kebiasaan bermusyawarah seperti yang telah kita bahas di atas. Betapapun sederhana corak demokrasi yang telah diuraikan akan tetapi hal itu tetap memiliki nilai yang berharga dalam proses perkembangan demokrasi di Indonesia . Jika dilihat dalam pelaksanaanya saat ini demokrasi hanya berlaku untuk segolongan warga negara yang dianggap golongan atas, sedangkan golongan mayoritas di Indonesia adalah golongan menengah bawah dan di Indonesia sekarang suara rakyat dapat di beli. Apakah ini yang dinamakan Demokrasi? seharusnya Indonesia sebagai penganut Demokrasi harus lebih transparan, tidak boleh memperjual belikan suara rakyat. apakah tujuan demokrasi untuk memperbodohkan rakyat kecil dengan membeli suara mereka untuk memenangkan suatu jabatan dan setelah mendapatkan jabatan tersebut para petinggi melupakan mereka ? inilah perbedaan yang terjadi antara demokrasi yang dulu dengan demokrasi yang di jalankan sekarang, para pendahulu kita lebih menjalankan transparansi sedangkan sekarang lebih banyak setingannya.hal ini bisa di lihat dari sistem pemerintahannya, banyak sekali para pemerintah dan penguasa sekarang dalam proses pemerintahannya lebih mementingkan kepentingan individu dan kelompok tanpa memikirkan nasib rakyatnya.
  • 3. 53 Di bagian akhir tulisan ini saya ingin mengajak para pembaca untuk berfikir bagaimana membangun demokrasi kita sejak saat ini agar menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun demokrasi di negara kita. Pertama, kita harus menunjukkan sikap positif terhadaf pelaksanaan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan,sikap positif itu perlu di buktikan dengan sikap dan perbuatan yang sejalan dengan unsur-unsur atau syarat-syarat demokrasi Kedua, demokrasi perlu di wujudkan menjadi suatu keyataan hidup dalam bidang apapun bagi semua warga negara tanpa kecuali,baik itu penguasa maupun rakyat biasa harus membiasakan untuk hidup demokratis. Karena kehidupan yang demokratis adalah kehidupan yang intinya melibatkan partisipasi rakyat dan di tunjukkan untuk kepentingan rakyat. Ketiga, bagi penguasa, kekuasaan yang dimiliki harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penguasa harus menunjukkan kemauan politik (political will) untuk menyesuaikan setiap langkah dan kebijaksanaan denga demokrasi. Selain itu sikap dan tingkah lakunya harus mencerminkan sikap pribadi seorang demokrat. Keempat, bagi rakyat biasa mereka harus menyadari berbagai hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan melaksanakannya dengan baik. Rakyat harus mampu memilih pemimpin secara cerdas, berani menyampaikan pendapat serta ikut mengawasi proses jalannya pemerintahan, namun demikian rakyat juga harus mematuhi hukum, menghormati pemerintah yang sah, menjaga ketertiban umum dan lainnya.