Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
Ward Berenschot, KITLV Leiden
Politisasi Birokrasi
Birokrasi yang dipolitisisasi adalah birokrasi dimana politikus dapat memanipuasi pengimplementasian...
Survei Ahli di 37 Kab/Kota di 16 Propinsi
•Dilaksanakan di 37 kabupaten dan kota di 16 provinsi, dengan bantuan pihak UGM dan LIPI. Jika memungkinkan dipilih 1 kota...
Kesan vs Kenyataan
„If men define situations as real, they are real in their consequences”
W.I. Thomas
"Jika orang mend...
PNS sering mendukung calon
Q: „Dari semua pegawai negeri eselon 2 dan 3 di kapupaten [prov] Anda berapa banyak yang mendu...
Asal Bapak Senang ?
Q: „Dalam realitas sekarang, sifat yang mana yang lebih penting bagi pegawai pemerintah daerah untuk ...
Promosi PNS
Q: Berapa besar persentase dari para PNSeselon 2 dan 3 mendapatkan promosijabatan karena mendukungseorang kan...
Memberikan Kontrak Pemerintah
Q: Dari semua kontrakbesar yang diberikan oleh pemerintah daerah, berapa persentasenya yang...
Campur Tangan Semakin Intensif
Q: Dibanding dengan pertama pemilihan umum langsung sekitar tahun 2005, apakah para politi...
Sulit Menegakkan Peraturan
Q: „Ketika seorang penyumbang dana meminta bantuan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan ...
Tingkat Politisasi Birokrasi di Indonesia
Dampak politisasi birokrasi
•Menggarisbawahi kepercayaan warga negaraterhadap pemerintah karena mereka merasa hukum dan p...
Dampak: Incumben Sering Menang
Kesimpulan
•Pemilihan langsung memberi politikus insentif untuk mengkontrol birokrasi untuk menghadiahi pendukung mereka ...
Rekomendasi
Memperbarui hubungan Politik -Birokrasi:
•Merubah ‘Incentive Structure’dihadapi oleh PNS, contohnya:
•Penti...
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
of 18

Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia

Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia

  • 1. Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia Ward Berenschot, KITLV Leiden
  • 2. Politisasi Birokrasi Birokrasi yang dipolitisisasi adalah birokrasi dimana politikus dapat memanipuasi pengimplementasian peraturan dan kebijakan demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Tiga dimensi Politisasi Birokrasi: •Netralitas PNS yang dikompromikan: mendukung calon kampanye pemilihan •Promosi Politik: promosi PNS didasarkan pada kesetiaan dibandingkan kecakapan mereka •Implementasi yang dipolitisasi: politikus dapat memanipulasi implementasi aturan demi kepentingan pribadi.
  • 3. Survei Ahli di 37 Kab/Kota di 16 Propinsi
  • 4. •Dilaksanakan di 37 kabupaten dan kota di 16 provinsi, dengan bantuan pihak UGM dan LIPI. Jika memungkinkan dipilih 1 kota dan 2 kabupaten per provinsi. •Di tiap daerah,14 ahli diwawancarai: wartawan, akademisi, aktivis LSM dan anggota tim ses. Totalnya: 533 wawancara •Proyek penelitian mengenai Clientelisme Politik -Antara lain ahli ditanyai seberapa umum ketiga dimensi kontrol politik terhadap birokrasi ini •Bergabung dengan ethnographic fieldwork mengenai kinerja Tim Sukses Survei Ahli
  • 5. Kesan vs Kenyataan „If men define situations as real, they are real in their consequences” W.I. Thomas "Jika orang mendefinisikan situasi sebagai hal yang nyata, konsekuensinya nyata"
  • 6. PNS sering mendukung calon Q: „Dari semua pegawai negeri eselon 2 dan 3 di kapupaten [prov] Anda berapa banyak yang mendukung kampanye seorang kandidat selama pemilihan bupati [gubernur]?”
  • 7. Asal Bapak Senang ? Q: „Dalam realitas sekarang, sifat yang mana yang lebih penting bagi pegawai pemerintah daerah untuk menaikkan rangking dalam birokrasi, kapabilitas menjalani tugasatau kesetiaan bagi politikusterpilih?”
  • 8. Promosi PNS Q: Berapa besar persentase dari para PNSeselon 2 dan 3 mendapatkan promosijabatan karena mendukungseorang kandidat selama pemilihan umum?
  • 9. Memberikan Kontrak Pemerintah Q: Dari semua kontrakbesar yang diberikan oleh pemerintah daerah, berapa persentasenya yang diberikan kepada perusahaan atau pengusaha yang telah mendukung (…) politisi yang terpilih?
  • 10. Campur Tangan Semakin Intensif Q: Dibanding dengan pertama pemilihan umum langsung sekitar tahun 2005, apakah para politisi sekarang ini melakukan upaya yang sama, lebih besar, atau lebih kecil untuk menyediakan proyek pemerintah kepada pendukung kampanye?
  • 11. Sulit Menegakkan Peraturan Q: „Ketika seorang penyumbang dana meminta bantuan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan komersial (IMB) di daerah yang dinyatakan sebagai lahan pertanian saja, seberapa mungkinkah bahwa bupati [gub] akan memberi izinnya?”
  • 12. Tingkat Politisasi Birokrasi di Indonesia
  • 13. Dampak politisasi birokrasi •Menggarisbawahi kepercayaan warga negaraterhadap pemerintah karena mereka merasa hukum dan perundang- undangan tidak diimplementasikan secara merata •Mengurangi kualitas kinerja PNS: PNS merasa kepatuhan terhadap politikus lebih penting dibandingkan dengan keefisienannya menjalankan tugas. •Mengurangi keefektifan pemerintah: sumber daya negara sebagian digunakan untuk membayar hutang kampanye incumben •Mengurangi akuntabilitas: Memberi incumben keuntungan besar selama pemilihan
  • 14. Dampak: Incumben Sering Menang
  • 15. Kesimpulan •Pemilihan langsung memberi politikus insentif untuk mengkontrol birokrasi untuk menghadiahi pendukung mereka dengan kontrak, lisensi, pekerjaan, dan lain- lain. •Kontrol politikus terhadap promosi birokrasi membuat PNS sulit menahan campur tangan mereka dan menegakkan undang-undang.
  • 16. Rekomendasi Memperbarui hubungan Politik -Birokrasi: •Merubah ‘Incentive Structure’dihadapi oleh PNS, contohnya: •Pentingnya upaya saat ini (misal UU5/2014) dengan penghargaan yang lebih baik bagi PNS yang terbukti cakap •Hentikan ‘rolling pejabat’: limit the freedom of bupati/gov to transfer civil servants after elections. •Budaya: Use training to spread awareness importance of bureaucratic autonomy and the need to refuse political interference •Reformasi Birokrasi juga memerlukan Reformasi Pemilihan: mengurangi biaya pemilihan dan sekaligus mengkuatkan akuntabilitas

Related Documents