WTO Putaran Doha, FTA & ASEAN Ponny Anggoro Institut Keadilan Global (IGJ) Jakarta
Skema terbentuknya WTO PD II <ul><li>GATT (1947) </li></ul><ul><li>Rule on Tariff Reduction: 1947-Dillon Round 1961 </li><...
WTO <ul><ul><li>Berdiri 1 Januari 1995 setelah keputusan GATT mengenai perlunya perdagangan multilateral (diputuskan dalam...
WTO <ul><ul><li>Ada strategi negara maju dalam mengamankan posisi perdagangannya di WTO, antara lain dengan menempatkan ru...
WTO <ul><ul><li>WTO=PBB adalah organisasi mandiri dengan “legal personalitas” yang berhak memutuskan hukuman melalui mekan...
Putaran Doha 2001 <ul><li>Disebut juga Doha Development Agenda </li></ul><ul><li>Diibaratkan pelatihan pertama negara ber...
Putaran Doha: <ul><li>Peran kelompok negara menentukan perundingan. Mereka antara lain: </li></ul><ul><ul><li>G-10: kelomp...
Pertemuan Cancun <ul><ul><li>Cancun (2004): negosiasi gagal. Putaran Doha diperpanjang </li></ul></ul><ul><ul><li>Masalah:...
Konferensi Tingkat Menteri VI WTO di Hong Kong (2005) <ul><li>Paket Juli (program Kerja Doha): persetujuan mengenai Agend...
Konferensi Tk Menteri VI di Hong Kong (2005) <ul><li>Untuk dukungan domestik: </li></ul><ul><li>Posisi AS: </li></ul><ul><...
Konferensi VI d Hong Kong <ul><li>Kompetisi Ekspor: EC bersedia menghapus subsidi ekspor dlm wkt 180 hari </li></ul><ul><l...
Konferensi VI di Hong Kong <ul><li>Akses Pasar: Paling sulit dibahas krn perbedaan posisi tajam antara negara yang berposi...
Perundingan yang sulit sukses <ul><li>Sejak Putaran Doha terhenti secara resmi, Juli 2006, Kepala Perundingan Sektor Perta...
Keterikatan Indonesia dalam WTO <ul><li>Setiap anggota terikat dengan peran lembaga-lembaga di WTO: General Council, TRTA...
Rekomendasi Posisi Indonesia <ul><li>Usulan Indonesia: </li></ul><ul><ul><li>Berdasarkan kebijakan pertanian Indonesia: me...
Rekomendasi Posisi Indonesia <ul><li>Oleh karena itu yang diperlukan adalah: </li></ul><ul><ul><li>Upaya sosialisasi dan d...
Awal FTA Pacific America Europa ( Ex Soviet, Moldova, Ukraina East Asia Central & South Asia Oceania Western Hemisphere No...
Gejala FTA di ASEAN <ul><li>Datang ketika terjadi deadlock di WTO </li></ul><ul><li>Keinginan negara maju terutama AS ad...
Free Trade Agreement <ul><li>Penyebaran FTA di Asia Pasifik muncul sejak 1990an </li></ul><ul><li>Terbagi 3 wilayah: </li...
Gejala FTA di ASEAN <ul><li>VIENTIANE Action Programme 2004-2010: </li></ul><ul><li>Pertumbuhan ekonomi ASEAN dalam dua pu...
FTA ASEAN & Indonesia <ul><li>Yang perlu dicermati antara lain adalah </li></ul><ul><ul><li>Tarif yang dicantumkan dengan ...
FTA di ASEAN & INDONESIA <ul><li>Indonesia-AS: </li></ul><ul><ul><li>masih dalam penjajagan dalam TIFA (Trade and Investm...
FTA di Indonesia <ul><li>Indonesia-Japan Partnership Agreement: </li></ul><ul><ul><li>Pre FTA </li></ul></ul><ul><ul><li>J...
ASEAN-Indonesia <ul><li>Dari prinsip-prinsip ASEAN Charter & ASEAN Vision 2020, terlihat maksud ideal ASEAN: mempertahanka...
 
Masalah bagi Indonesia <ul><ul><li>Mengalir derasnya dana-dana investasi terutama dalam bentuk portofolio menyebabkan alir...
Outflow of FDI, FPI & Others Sources : : Factsheet Down to Earth on International Financial Institutions [1] Koalisi ...
Source: The Central Bureau of Statistics 2007 Tendensi Deindustrialisasi
Ketergantungan tinggi pada barang impor Source: The Central Bureau of Statistics 2007
[1] <ul><li>Data di atas memperlihatkan bahwa:: </li></ul><ul><ul><li>Aliram dana asing langsung yang begitu besar dan d...
49% under PPP US$2/day 16,7% Below National Poverty Line (US$1.55/day) 7.4% Below PPP US$1/day POPULATION LOG SPENDING/CA...
Population and Type of Activity * Source: National Labour Force Survey 2001, 2002, 2003, 2004, and 2005 No. Type of Ac...
Data menunjukkan mayoritas pekerja di sekotr informal. Chart I: 103,973,387 (2004) to 105,802,372 (2005) workers, sampai ...
Huge & Aggressive Investments help? <ul><li>Differences on working conditions/gender: </li></ul><ul><ul><li>Gender differe...
Kondisi Ekonomi : Rentan pada Kemiskinan <ul><ul><li>Pengangguran 10.3% (2005). Kemiskinan 16,58% (2007) </li></ul></ul...
Kemiskinan sangat tinggi dan rentan 2007:16,58 Source: The Central Bureau of Statistics 2007
One of Indonesian Islands Occupied by Investors Mining Exploration & Timber Logging in West Nusa Tenggara (77%) Mineral...
Tantangan <ul><li>Kiprah agresif WTO & FTA sangat cepat dan seringkali rahasia. Ini harus dijawab oleh Indonesia antara la...
Tantangan <ul><li>Rakyat Indonesia segera harus meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan/monitoring dan posisi kritis di sega...
of 39

Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007

  • 1. WTO Putaran Doha, FTA & ASEAN Ponny Anggoro Institut Keadilan Global (IGJ) Jakarta
  • 2. Skema terbentuknya WTO PD II <ul><li>GATT (1947) </li></ul><ul><li>Rule on Tariff Reduction: 1947-Dillon Round 1961 </li></ul><ul><li>Tariff & Anti-Dumping (Kennedy Round 1964-67) </li></ul><ul><li>Tariff & Non Tariff (Tokyo Round 1973-79) </li></ul><ul><li>Tariff & Non Tariff, Dispute Settlement, </li></ul><ul><li>Intellectual Property, Agriculture (Uruguay </li></ul><ul><li>Round 1986-1994) </li></ul><ul><li>WTO (1995) </li></ul>IMF/WB/ODA/OECD (Loan, TA, policy, regulation) ASEAN INDONESIA FTA FTA FTA
  • 3. WTO <ul><ul><li>Berdiri 1 Januari 1995 setelah keputusan GATT mengenai perlunya perdagangan multilateral (diputuskan dalam Putaran Uruguay 1986-1994) seperti yang diinginkan oleh para pengusaha (TNC) negara Utara. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ada 3 pilar utama pertanian dalam WTO berdasarkan Agreement of Agriculture: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Market access, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Export Subsidy, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Domestic Support </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plus, DE MINIMIS (kebebasan barang dan individu) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>17 persetujuan (multilateral—pertanian, sanitary & phytosanitary Measures, Tekstil & Pakaian, Hambatan Teknis Perdagangan, TRIMS , Anti-dumping, Penilaian Pabean, Inspeksi Pra-perkapalan, Rules of Origin , Lisensi Impor, Subsidi & Pengamanan), GATS, TRIPS, Trade Policy Review Mechanism, Dispute Settlement Understanding , Persetujuan Plurilateral (Civil Aircraft, Government Procurement, Dairy & Bovine Meat). </li></ul></ul>
  • 4. WTO <ul><ul><li>Ada strategi negara maju dalam mengamankan posisi perdagangannya di WTO, antara lain dengan menempatkan ruang : amber box (domestic subsidies u/ harga domestik/ internasional ), yellow box, blue box (domestic subsidies, UE) dan green box (domestic subsidies u/volume harga/produksi ) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Maksud masing-masing box ini adalah sebagai “box penyelamat” jika AS misalnya terpaksa mengurangi subsidi dalam barang ekspornya atau mengurangi tarif dalam barang impor negara lain di negaranya. Jika ia harus mengurangi subsidi barang jenis tertentu sebesar 10% misalnya, yang berarti ia harus meloloskan posisinya di boks biru, maka biasanya ia masih dapat aman dalam posisinya di box hijau dimana ia mendapat keuntungan dari tarif barang masuk lainnya sebesar 14%. </li></ul></ul><ul><ul><li>Indonesia? Cukup masuk dalam Pandora Box </li></ul></ul>
  • 5. WTO <ul><ul><li>WTO=PBB adalah organisasi mandiri dengan “legal personalitas” yang berhak memutuskan hukuman melalui mekanisme dalam perselisihan pada anggota yang melanggar peraturan WTO. </li></ul></ul><ul><ul><li>Parlemen negara anggota biasanya meratifikasi persetujuan negaranya sebelum melengkapi keanggotaannya di WTO </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisasi ini umumnya selalu menguntungkan negara Utara (AS, UE, Jepang). </li></ul></ul><ul><ul><li>Bidang-bidang WTO (Ketua Direktur Jendral Pascal Lamy): General Council (mengatur jalannya organisasi), Council for Trade in Goods, Council for Trade in Services, Council for Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights, Trade Negotiation Committee (menyelenggarakan negosiasi di antara anggota), Committee on Anti-Dumping, Trade Related Technical Assistance (membantu menfasilitasi pelaksanaan peraturan WTO di negara anggota, membantu membangn kapasitas anggota dan partisipasi efektif, dll), Appelate Body & Dispute of Settlement Body ( memproses jika terjadi konflik atau perselisihan di antara anggota), Working Groups of Trade, Debt & Finance, dll. </li></ul></ul>
  • 6. Putaran Doha 2001 <ul><li>Disebut juga Doha Development Agenda </li></ul><ul><li>Diibaratkan pelatihan pertama negara berkembang untuk mengupayakan negosiasi dengan segala kesempatan dan resikonya. Keputusan mengenai hasil negosiasi diharapkan terjadi di Cancun (2004), 3 tahun setelah Doha </li></ul><ul><li>Ruang lingkup dan Masalah: </li></ul><ul><ul><ul><li>Tarif pertanian, kompetisi ekspor, akses pasar non-pertanian (NAMA), jasa (services) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trade Related Investment Measures, TRIP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fokus pemberian kemudahan akses pada komoditas negara berkembang memasuki pasar negara maju, sebagaimana pernah dijanjikan Presiden AS George W Bush. Namun, janji itu tak kunjung dipenuhi. Yang muncul adalah penekanan pada isu-isu Singapura (Singapore issues), di mana negara maju menginginkan negara berkembang membuka akses investasi, membuka sektor jasa pada investor asing, khususnya dari negara maju. Namun demikian, niat untuk menggerakkan kembali perundingan itu kini dicoba dilakukan. </li></ul></ul></ul>
  • 7. Putaran Doha: <ul><li>Peran kelompok negara menentukan perundingan. Mereka antara lain: </li></ul><ul><ul><li>G-10: kelompok negara “Utara”, Jepang, Norwegia, Mauritius & Korea. Dikoordinasi Swiss. </li></ul></ul><ul><ul><li>AS & UE : Peran AS (terutama) & UE sangat dominan dalam upaya menentukan kemenangan permintaan penurunan tarif impor atas barang-barang ekspor pertaniannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>G33: kelompok 44 negara “Selatan” dikoordinir Indonesia, terdiri antara lain: Turki, Cuba, Mauritius, Filipina, Peru, Nigeria. </li></ul></ul><ul><ul><li>G20: India, Indonesia, Cina, Thailand, Filipina </li></ul></ul><ul><li>Sumber utama masalah: </li></ul><ul><ul><li>Tarif: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Negara Selatan selalu meminta AS/UE mengurangi hambatan dan distorsi tarif impornya atas barang-barang pertanian negara Selatan yang diekspor ke AS/UE </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Subsidi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Negara Selatan meminta AS dan negara-negara Uni Eropa (terutama Perancis) mengurangi subsidi atas barang-barang ekspor pertanian AS/Uni Eropa (Perancis) sehingga tidak merusak harga barang-barang pertanian produksi negara pengimpor yang lebih banyak adalah negara-negara Selatan </li></ul></ul></ul>
  • 8. Pertemuan Cancun <ul><ul><li>Cancun (2004): negosiasi gagal. Putaran Doha diperpanjang </li></ul></ul><ul><ul><li>Masalah: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tarif pertanian, akses pasar non-pertanian (NAMA) dan fasilitas perdagangan gagal diputuskan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Singapore: investasi, kebijakan kompetisi, transparansi fasilitas perdagangan dan pengadaan barang oleh negara (government procurement) gagal diputuskan </li></ul></ul></ul></ul>
  • 9. Konferensi Tingkat Menteri VI WTO di Hong Kong (2005) <ul><li>Paket Juli (program Kerja Doha): persetujuan mengenai Agenda Perkembangan Doha, terutama mengenai masalah pertanian (diselenggarakan dalam sidang-sidang awal, teknis dan konsultasi Komite Khusus Pertanian-CoA SS) </li></ul><ul><li>Inti pembahasan berada ditangan kelompok G20, G33, G10 yang masing-masing ingin menerapkan formula yang berbeda, yakni Proposal G20, formula Uruguay (G33) dan formula Swiss (G10). </li></ul><ul><li>Peran G33: Berhasil menunda pembahasan produk sensitif dan pemakaian formula dalam SP & SSM </li></ul><ul><li>Rincian usulan-usulan: </li></ul><ul><ul><li>Trade distorting domestic support (AMS+Deminimis+blue box) </li></ul></ul><ul><ul><li>Down payment: permintaan pemotongan 20% dari total subsidi domestik pada tahun pertama implementasi perjanjian pertanian mendatang </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemotongan subsidi amber box dengan tiered formula </li></ul></ul><ul><ul><li>Perundingan kriteria baru ketentuan blue box </li></ul></ul><ul><ul><li>Subsidi blue box dibatasi sebesar 5% dr total produksi pertanian yang berlaku pd th pertama implementasi. </li></ul></ul>
  • 10. Konferensi Tk Menteri VI di Hong Kong (2005) <ul><li>Untuk dukungan domestik: </li></ul><ul><li>Posisi AS: </li></ul><ul><ul><li>Kesediaan AS menurunkan subsidi AMS tergantung pada </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>perubahan pada kriteria subsidi blue box </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adanya peningkatan akses pasar yang substansial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adanya harmonisasi tk subsidi antara AS & UE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ingin blue box yang fleksibel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bersedia menghapus deminimis </li></ul></ul></ul><ul><li>Posisi UE: </li></ul><ul><ul><ul><li>Bersedia membatasi subsidi blue box pada angka di bawah applied rate, namun minta disiplin ketat pada blue box & tidak mau mengurangi subsidi blue box lebih lanjut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bersedia menurunkan seluruh subsidi domestik lebih lanjut pd tk real reduction </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meminta subsidi green box tidak boleh dibatasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menerima permintaan pengurangan deminimis </li></ul></ul></ul>
  • 11. Konferensi VI d Hong Kong <ul><li>Kompetisi Ekspor: EC bersedia menghapus subsidi ekspor dlm wkt 180 hari </li></ul><ul><li>Posisi AS: subsidi kredit ekspor hapus & disiplin State Trade Enterprises </li></ul><ul><li>Posisi UE: subsidi ekspor hapus asalkan kredit ekspor, garansi ekspor, STE & disiplin food aid (grant penuh) dilakukan secara paralel penuh </li></ul>
  • 12. Konferensi VI di Hong Kong <ul><li>Akses Pasar: Paling sulit dibahas krn perbedaan posisi tajam antara negara yang berposisi defensif seperti G10, UE dan negara berkembang dengan AS, Cairns Group & Amerika Latin yang ofensif </li></ul><ul><li>Posisi AS: </li></ul><ul><ul><li>Bersedia mengurangi subsidi domestik bila mendapat kompensasi akses pasar pertanian yang lebih besar </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan tarif diminta dengan formula Swiss dg modifikasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Single approach dg 4 band:0-20%, 20-40%, 40-60% & 60% ke atas </li></ul></ul><ul><ul><li>Usul 3 formula: formula mixed (Swiss utk top tiers, progresif formula utk middle tiers & formula Uruguay utk lowest tiers ), formula progresif & formula linear cut </li></ul></ul><ul><ul><li>Produk khusus hendaknya dibatasi </li></ul></ul><ul><li>Posisi UE: </li></ul><ul><ul><li>Formula Uruguay </li></ul></ul><ul><ul><li>Usulan 3 band:0-20%, 20-100% & 100% ke atas. Utk negara berkembang: 0-30%, 30-150% & 150% ke atas </li></ul></ul><ul><ul><li>Menerima linear cut tapi dg fleksibilitas pada setiap band </li></ul></ul><ul><ul><li>Produk sensitif mendapat perlakuan khusus </li></ul></ul>
  • 13. Perundingan yang sulit sukses <ul><li>Sejak Putaran Doha terhenti secara resmi, Juli 2006, Kepala Perundingan Sektor Pertanian WTO Crawford Falconer pada akhir April 2007 mencoba mengusulkan terobosan. Ia mengusulkan agar AS mengurangi bantuan tersembunyi senilai 19 miliar dollar AS per tahun pada pertanian serta meminta pada UE untuk mengurangi tarif impor komoditas pertanian sebesar 65 hingga 85 persen. </li></ul><ul><li>Usulan di atas disebut sebagai “Inisiatif Falconer”. </li></ul><ul><li>Usulan ini belum berhasil </li></ul><ul><li>Perundingan juga sangat tergantung pada keberhasilan lobby perwakilan negara di WTO dengan pemerintah dalam negeri negara masing-masing atau antar utusan. </li></ul>
  • 14. Keterikatan Indonesia dalam WTO <ul><li>Setiap anggota terikat dengan peran lembaga-lembaga di WTO: General Council, TRTA, TNC, Panel Body </li></ul><ul><li>Adanya peraturan-peraturan yang mengikat ( legally binding ) Indonesia: </li></ul><ul><ul><li>Implementasi kepabeanan & pelabuhan ( single window, single documents on export/import, risk assistance & management techniques, post audit clearance, publication of fees & charges, internet, advance ruling system— fasilitas konsultasi prosedur & biaya pabean, express shipments, inquiry point ), termasuk pembersihan praktek2 manipulasi yang diatur oleh WCO </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepentingan Indonesia dalam Special & differential treatment : identifikasi fasilitas perdagangan & hubungannya dengan biaya2 tarif, dsb. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kerjasama dengan lembaga2 internasional (WB, OECD, UNCTAD, WCO, ADB, dll) termasuk dalam hal asistensi teknis/c apacity building /konsultasi amandemen peraturan dan UU </li></ul></ul>
  • 15. Rekomendasi Posisi Indonesia <ul><li>Usulan Indonesia: </li></ul><ul><ul><li>Berdasarkan kebijakan pertanian Indonesia: menghapuskan kemiskinan dan melindungi petani, lahan, akses air, varietas & alat-alat produksi lokal, tata niaga, pengamanan impor & peningkatan ekspor, kedaulatan pangan, pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, industrialisasi pertanian, meningkatkan partisipasi di WTO & insentif pertanian dalam produk olahan dalam negeri. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utamakan perbaikan akses pasar, pengurangan subsidi ekspor pertanian negara maju, dukungan domestik atas distorsi tarif perdagangan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Modalitas yang diperlukan, terutama untuk perlakuan khusus dan berbeda, antara lain meliputi: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Provisi perlakuan khusus dan berbeda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Komitmen untuk negosiasi secara komprehensif dan pembuatan keputusan yang adil mengenai masalah2 akses pasar, kompetisi ekspor, pengurangan subsidi ekspor, pengurangan dukungan domestik atas distorsi perdagangan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyusunan formula pengurangan tarif, formula pengurangan dukungan domestik atas distorsi perdagangan, kriteria blue box </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penerapan disiplin “State Trading Enterprises” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masalah bantuan makanan dan perdagangan tekstil (katun) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengurangi hambatan perdagangan akibat SPS, standaridisasi produk pertanian, Technical Barrier to Trade (TBT) dan hambatan non-tarif lainnya </li></ul></ul></ul>
  • 16. Rekomendasi Posisi Indonesia <ul><li>Oleh karena itu yang diperlukan adalah: </li></ul><ul><ul><li>Upaya sosialisasi dan diseminasi isu pertanian WTO kepada seluruh stakeholders. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perlu fokus, prioritas dan penekanan isu tertentu oleh pemerintah Indonesia: </li></ul></ul><ul><ul><li>“ hak atas keamanan dan kualitas makanan, pembangunan pertanian dan pedesaan, pengurangan kemiskinan, mengurangi subsidi (perlu pertimbangan matang pemerintah atas hal ini), mengubah semua hambatan non-tarif menjadi tarif dan menurunkan tarifproduk pertanian. Untuk isu fleksibilitas, Indonesia sebaiknya tidak mengikutinya jika masalah pertanian Indonesia tidak mengalami kemajuan” </li></ul></ul><ul><ul><li>Dukungan, revitalisasi dan koordinasi para stakeholders : Pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif), petani, praktisi hukum, LSM, akademisi, pengusaha (KADIN, dll), dalam Tim Nasional WTO, tim departemen, Tim WTO KADIN, Forum WTO LSM dan Forum WTO Indonesia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mempertahankan kerjasama dengan anggota2 G33, G20, dll. Untuk membangun posisi tawar yang kuat </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembentukan tim ahli WTO Indonesia yang tangguh menggunakan kepentingan Indonesia dan mampu menggunakan kecakapan teknis dengan dukungan data dan analisa kuat dalam mendampingi perunding Indonesia </li></ul></ul>
  • 17. Awal FTA Pacific America Europa ( Ex Soviet, Moldova, Ukraina East Asia Central & South Asia Oceania Western Hemisphere North Africa & Middle East Sub-Saharan Africa Asia-Pasific
  • 18. Gejala FTA di ASEAN <ul><li>Datang ketika terjadi deadlock di WTO </li></ul><ul><li>Keinginan negara maju terutama AS adalah: </li></ul><ul><ul><li>Meminta terlaksananya IPR (HAKI-Hak paten), terutama mengenai produk2 AS, termasuk benih, genetik & kesehatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Meminta terlaksananya ekspor barang mereka dan pembebasan pajak bea masuk (akan terlaksana di Free Trade Zone-di Indonesia: Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia-Batam, Bintan, Karimun) </li></ul></ul>
  • 19. Free Trade Agreement <ul><li>Penyebaran FTA di Asia Pasifik muncul sejak 1990an </li></ul><ul><li>Terbagi 3 wilayah: </li></ul><ul><ul><li>Asia Timur: 10 negara ASEAN, Timor Timur, Japan, Korea Utara & Selatan, Hong Kong SAR, Mongolia, Taiwan </li></ul></ul><ul><ul><li>Oceania: Australia, NZ, Pacific Island Countries, Papua New Guinea </li></ul></ul><ul><ul><li>Pacific America: AS, Kanada, Mexico, Central Americas, Colum bia, Equador, Peru & Chile </li></ul></ul><ul><li>Data 2005 penyebaran FTA: 153 penandatanganan intra regional, inter-regional/trans-regional. Total dg tahun sebelumnya: 403 persetujuan FTA. </li></ul><ul><li>Hal2 yang berhubungan dengan FTA sesuai dengan Pasal XXIV WTO, tidak termasuk “perjanjian preferensial” klausa WTO untuk negara berkembang atau “perjanjian pelayanan” Pasal V WTO </li></ul>
  • 20. Gejala FTA di ASEAN <ul><li>VIENTIANE Action Programme 2004-2010: </li></ul><ul><li>Pertumbuhan ekonomi ASEAN dalam dua puluh tahun terakhir lebih banyak dikendalikan oleh FDI dan eskpor </li></ul><ul><li>Sementara ekspor akhir-akhir ini sudah mulai stabil dan sejak adanya krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997-98 FDI mengalami penurunan </li></ul><ul><li>Berbagai upaya internal untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi ASEAN dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan belum tentu cukup untuk menarik volume investasi seperti yang diharapkan. </li></ul><ul><li>Berbagai langkah untuk memperkuat hubungan ekonomi dn perdagangan eksternal dilakukan dengan melakukan Dialogue Partners melalui penyelenggaraan Free Trade Area (FTAs) dan Closer Economic Partnerships (CEPs) </li></ul><ul><li>Strategi kerjasama ekonomi eksternal ASEAN melibatkan penguatan hubungan (linkages ) dan mempromosikan persetujuan koheren dengan partner perdagangan besar seperti Cina, Jepang, Korea, AS, australia, New Zealand, UE dan negara-negara yang ekoninya mulai maju seperti India. Promosi ini mungkin akan meliputi peningkatan koordinasi mengenai persetujuan ekonomi ekstra ASEAN dan tarif MFN </li></ul>
  • 21. FTA ASEAN & Indonesia <ul><li>Yang perlu dicermati antara lain adalah </li></ul><ul><ul><li>Tarif yang dicantumkan dengan tarif riilnya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ancaman halus mengenai kepentingan perdagangan & investasi negara lain pada Indonesia </li></ul></ul><ul><ul><li>ASEAN sudah siap dengan liberalisasi tarif, sementara Indonesia belum & masih dalam tingkat tarif industrial rendah & net importer of service sectors </li></ul></ul><ul><li>ASEAN-China: Rakyat Indonesia tidak banyak tahu mengenai bentuk/isi FTA ini </li></ul><ul><li>ASEAN-UEFTA: Masih dalam penjajagan </li></ul>
  • 22. FTA di ASEAN & INDONESIA <ul><li>Indonesia-AS: </li></ul><ul><ul><li>masih dalam penjajagan dalam TIFA (Trade and Investment Fascilitation Agreement), antara lain bidang bea cukai dan standar SPS (sanitary and phyto sanitary), terutama ekspor pertanian dan perikanan seperti udang. </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Dalam kerjasama bea cukai kita sudah menandatangani MoU tentang 'illegal logging' akhir tahun lalu. Kita mau lihat 'follow up'-nya seperti apa,&quot; Menperdag Mari E Pangestu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Isu lainnya yang akan dibahas antara lain mengenai perundingan WTO, APEC, FTAB ASEAN-AS, serta masalah perdagangan bilateral seperti pemanfaatan GSP (Generalizad System of Preference /fasilitas Bea Masuk rendah untuk negara berkembang). </li></ul></ul><ul><ul><li>Selain itu, ada juga program pembangunan kapasitas terkait dengan kerjasama meraih tujuan pembangunan millennium (MDG). </li></ul></ul><ul><li>Indonesia-Australia: masih dalam Free Trade Feasibility Study </li></ul>
  • 23. FTA di Indonesia <ul><li>Indonesia-Japan Partnership Agreement: </li></ul><ul><ul><li>Pre FTA </li></ul></ul><ul><ul><li>Japan mendapatkan hampir seluruh diktenya, yakni mengenai: pengamanan pengangkutan gas, kemudahan perdagangan, anti-dumping (pasal VI GATT ’94 & Annex 1A Perjanijian WTO), liberalisasi barang & jasa, “sistem harmonisasi”, perlindungan investasi, informasi rahasia, tak ada subsidi ekspor pertanian (AoA Annex 1), penilaian pajak, pengukuran non tariff, dll. </li></ul></ul><ul><ul><li>Indonesia cukup puas dengan ekspor perawat & mematuhi prasyarat liberalisasi Jepang tanpa kejelasan mengenai IPRnya di Indonesia (ingat paten tempe dan Shiseido), ataupun kejelasan capacity building & TA yang tak mendapat sanksi jika tak dilakukan. Sementara Indonesia mendapatkan sanksi jika menyalahi IJEPA. </li></ul></ul><ul><ul><li>Total impor dari Jepang US$7,37 milyar, total ekspor US$24 milyar (terutama dari gas. Indonesia sesungguhnya tidak menerima dana ekspor sebesar itu karena harga itu ditutup oleh utang dan ongkos pembangunan infrastrukur gas yang jauh lebih besar dari nilai di atas) </li></ul></ul>
  • 24. ASEAN-Indonesia <ul><li>Dari prinsip-prinsip ASEAN Charter & ASEAN Vision 2020, terlihat maksud ideal ASEAN: mempertahankan prinsip-prinsip damai, kebebasan dan netralitas </li></ul><ul><li>Masalah ham, ekonomi dan keamanan menjadi masalah utama yang diperhatikan </li></ul><ul><li>Berbagai pertemuan dan komitmen dibentuk dan dilakukan, antara lain dengan ASEAN Charter, ASEAN Community, dll. Namun kegiatan di atas adalah kegiatan kenegaraan, sementara persoalan ASEAN rakyat tidak sekedar kebutuhan ekonomi, a.l. masalah riel HAM, utang negara, dominasi institusi keuangan internasional, peran Singapore dibantu oleh negara-negara maju Utara terutama Amerika Serikat dan Inggris yang berlebihan terhadap Indonesia, dsb. maka berbagai agenda pertemuan itu tidak menampakkan hasil yang berarti. </li></ul>
  • 26. Masalah bagi Indonesia <ul><ul><li>Mengalir derasnya dana-dana investasi terutama dalam bentuk portofolio menyebabkan aliran dana ini tak terkontrol dan rentan pada krisis </li></ul></ul><ul><ul><li>Terjadinya deindustrialisasi dan meluasnya barang-barang impor dengan harga murah oleh jaminan bea masuk pemerintah yang murah sementara pemerintah tidak mempunyai strategi perekonomian yang jelas kecuali “menyediakan” berbagai pungutan, menyebabkan barang produksi Indonesia tak mampu bersaing dan menurun drastis </li></ul></ul><ul><ul><li>Masih kuatnya penyelundupan atau perdagangan gelap, barang2 impor/ekspor yang tak tercatat </li></ul></ul><ul><ul><li>Diamnya aparat keamanan Indonesia, terutama, TNI AL/AU, pelabuhan dan Polri pada perdagangan ilegal (bukan oleh kurangnya peralatan keamanan, tetapi diduga adalah karena adanya penyalahgunaan tugas/korupsi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengadaan FTZ yang tak diiringi dengan kesiapan strategi ekonomi pemerintah dalam masalah-masalah perdagangan bebas, persiapan aparat/tenaga kerja dan kepabeanannya. </li></ul></ul>
  • 27. Outflow of FDI, FPI & Others Sources : : Factsheet Down to Earth on International Financial Institutions [1] Koalisi Anti Utang (KAU), Januari 2000, Statement to the CGI , KAU: Jakarta, Winters, J.,Juli 2000, Criminal Debt in the Indonesian Context , INFID Seminar on Foreign Debt, Jakarta, World Bank, April 2000, Public spending in a time of change , World Bank: Jakarta, World Bank, June 2000, Managing Government Debt and its Risks , World Bank: Jakarta, http://dte.gn.apc.org/AIF10.htm Outflow FDI In 1999 approx. US$ 3 billion was transferred to other countries as repatriation of the MNCs . This transfer hits new investments. In the past it was evenly US$ 5-6 billion sent out the foreign banks. Outflow FPI (Portfolio) In 2000 almost US$ 2 billion was transferred from Indonesia’s stock market to other countries more than total of new investments. In crisis this transfer was US$9 billion/year. Other private investments In 2000 US$ 7 billion was sent out as money transferred to other countries besides their debts/loans. In crisis these loans reached as much as US$ 23 billion/year.
  • 28. Source: The Central Bureau of Statistics 2007 Tendensi Deindustrialisasi
  • 29. Ketergantungan tinggi pada barang impor Source: The Central Bureau of Statistics 2007
  • 30. [1] <ul><li>Data di atas memperlihatkan bahwa:: </li></ul><ul><ul><li>Aliram dana asing langsung yang begitu besar dan diiringi dengan korupsi, capital flight dan lemahnya kontrol keuangan pemerintah menyebabkan rentan krisis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dengan kurs Rp. 9000/ US$1, nilai investasi sebesar 1.480,34 trilyun rupiah atau sekitar 70% total investasi yang disetujui pemerintah. Sementara investasi domestik 30 % dari total investasi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Data BKPM yangmemperlihatkan betapa investasi asing memainkan peran dominan. Sejak 1 Januari-31 Des , 2005 semua investasi mencapai Rp 115,3 trilyun. Rp 30,66 trilyun investasi DN. ( Sumber: BKPM 2005) [1] </li></ul></ul>
  • 31. 49% under PPP US$2/day 16,7% Below National Poverty Line (US$1.55/day) 7.4% Below PPP US$1/day POPULATION LOG SPENDING/CAPITA
  • 32. Population and Type of Activity * Source: National Labour Force Survey 2001, 2002, 2003, 2004, and 2005 No. Type of Activity   2001   2002   2003   2004   2005   1 Population 15 + 144 033 873 148 729 934 151 406 298 153 923 648 155 549 736 2 Labor Force 98 812 448 100.779 270 102 630 802 103 973 387 105 802 372 Labor Force Participation Rate (68.6) (67.76) (67.79) (67.55) (68.02) Working 90 807 417 91 647 166 92 810 791 93 722 036 94 948 118 Looking for Work 8 005 031 *) 9 132 104 9 820 011 10 251 351 10 854 254 Unemployment Rate (8.1) (9.06) (9 57) (9.86) (10.26) 3 Not in Labor Force 45 221 425 47 950 664 48 775 496 49 950 261 49 747 364 Schooling 10 899 236 11 238 799 11 481 777 11 577 230 12 919 459 House Keeping 26 461 653 28 724 098 29 790 420 30 877 274 29 245 039 Others 7 860 536 7 987 767 7 503 299 7 495 757 7 582 866
  • 33. Data menunjukkan mayoritas pekerja di sekotr informal. Chart I: 103,973,387 (2004) to 105,802,372 (2005) workers, sampai February 2005 total pekerja informal 60,6 juta org 63.9 % dr semua pekerja, meningkat 63.2 % dr 2004. Chart II: 22,7 juta bisnis 50% didominasi oleh Restaurant & Hotel (13,4 juta perusahaan perorangan/grup) and 52 % sektor non permanen atau 6,9 juta.
  • 34. Huge & Aggressive Investments help? <ul><li>Differences on working conditions/gender: </li></ul><ul><ul><li>Gender differences on salary/month (2006): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li><$20 (farmer): male-1,439,000, female-2,187,000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li><$79 (clerk: construction, shops/company, NGO, school, hospital, manufacture): male-5,077,000, female-1,515,000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>$200+: male-1,305,000, female-279,000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Average minimum salary/month in province: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>$44.77 (provincial minimum wage) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>$54,26 (decent living needs) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Average foreign workers/month in Jakarta: (director<$100,000; manager <$25,000, technician <$15,000)-50.900 workers (Japan 3400, Australia/US 1600) </li></ul></ul>
  • 35. Kondisi Ekonomi : Rentan pada Kemiskinan <ul><ul><li>Pengangguran 10.3% (2005). Kemiskinan 16,58% (2007) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengeluaran per kapita/bulan Rp266,751, makanan Rp143,672=53,86%. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketergantuangan per orang pada minyak bumi= Rp103,646/bulan artinya pengeluarannya adalah 39% dari pengeluaran per kapita. </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsumsi kesehatan dan pendidikan hanya 100%-39%+53,86%= 8%. </li></ul></ul><ul><ul><li>63.9% or 60,6juta bekerja di sektor informal. 22,7juta buruh perusahaan, 50an% hotel, restoran, dll.51%=6,9 juta di sektor tdk permanen. </li></ul></ul><ul><ul><li>42% rata-rata di bawah garis kemiskinan AS$1-2/hari tahun 2005. 38% dari keluarga miskin yg dinyatakan tidakmiskin 2003. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tak ada jaminan sosial dari pemerintah menyebabkan tingkat kesulitan hidup sangat tinggi pada rakyat (Di Jawa Barat terbukti Askeskin tak turun ke tangan rakyat). </li></ul></ul>
  • 36. Kemiskinan sangat tinggi dan rentan 2007:16,58 Source: The Central Bureau of Statistics 2007
  • 37. One of Indonesian Islands Occupied by Investors Mining Exploration & Timber Logging in West Nusa Tenggara (77%) Mineral concession Points of Mining Forest & Conservation Areas NOTES Forest Concesion
  • 38. Tantangan <ul><li>Kiprah agresif WTO & FTA sangat cepat dan seringkali rahasia. Ini harus dijawab oleh Indonesia antara lain dengan: </li></ul><ul><ul><li>Meminta ketegasan pemerintah mengenai masa depan pertanian Indonesia, antara lain dalam: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keterbukaan kebijakan pemerintah. Informasi & kesempatan dalam keikutsertaan menyusun strategi harus dibuka lebar kepada petani secara keseluruhan dan publik, tidak hanya terbatas kaum akademis dan asosiasi/profesional petani elit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masalah tanah dan “profesi” petani </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perlindungan pemerintah pada petani, produksi, pemasaran & harga </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strategi & anggaran pemerintah pada peningkatan produktifitas pertanian, intensifikasi & ekstensifikasi pertanian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ekspor hasil pertanian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perbaikan distribusi & keagenan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penguatan asosiasi petani & produk pertanian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pembentukan koperasi yang profesional, tidak korup dan tidak politis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kurangnya peran perusahaan besar dan perbankan dalam menciptakan iklim kondusif yang membantu meningkatkan ekonomi petani dan pertanian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengikutsertakan media dalam hal publikasi dan mediasi </li></ul></ul></ul>
  • 39. Tantangan <ul><li>Rakyat Indonesia segera harus meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan/monitoring dan posisi kritis di segala aspek. Upaya dapat dilakukan antara lain dengan membentuk FTA Watch (seperti di Thailand), dsb. </li></ul><ul><li>Indonesia harus mampu menghapus kesan sebagai negara korup dan negara perompak. Hendaknya TNI AL bertanggungjawab pada keamanan laut dengan kekuatan armada yang ada terlebih dahulu yang dilakukan tidak dengan menciptakan konflik, menjalin kemitraan “strategis” dengan perusahaan besar dan penyelundup, tidak dengan mengancam atau menipu pemerintah di Jakarta dengan melaporkan seolah-olah peralatan tidak layak lalu tidak mampu mengamankan laut. </li></ul>

Related Documents