Presiden Jokowi vs KPK
Penulis: M. Rais Rahmat Razak
Kompak Menentukan Kabinet
Kekompakan Presiden Jokowi dengan Komisi Pe...
Bersebarang Menentukan Kapolri
Sikap berani berbeda dengan keinginan public dan tidak popular kembali diambil oleh Preside...
Publik sebenarnya masih memiliki harapan untuk menggagalkan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri,
Konstitusi Negara mengatu...
of 3

Presiden Jokowi vs kpk

Sikap berani berbeda dengan keinginan public dan tidak popular kembali diambil oleh Presiden Jokowi, dengan tetap mengajukan Budi Gunawan Perwira Tinggi Polisi yang pernah dikait-kaitkan dengan rekening gendut jenderal, masuk dalam daftar merah rekomendasi KPK sehingga gagal jadi anggota Kabinet Kerja Jokowi-JK, mantan ajudan Presiden Megawati dan sangat dekat dengan Partai pengusung Jokowi-JK. Perbedaan cara pandang antara Jokowi sebagai Presiden dengan KPK sebagai lembaga ad hoc pemberantasan Korupsi menggiring public pada dua poros kepentingan Jokowi versus KPK dalam penentuan pejabat Negara. Presiden Jokowi mengusulkan Komjen Budi Gunawan pasti memiliki kepentingan strategis yang akan membantu presiden dalam menjalankan penegakan hokum melebihi dampak yang ditimbulkan oleh indikasi pemilikan rekening mencurigakan.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presiden Jokowi vs kpk

  • 1. Presiden Jokowi vs KPK Penulis: M. Rais Rahmat Razak Kompak Menentukan Kabinet Kekompakan Presiden Jokowi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat penyusunan kabinet beberapa waktu lalu memberikan harapan besar public kepada Presiden Jokowi dalam upaya pemberantasan Korupsi. KPK mengeluarkan rekomendasi daftar merah atau kuning, Presiden menerima kemudian menyingkirkan orang-orang dianggap bermasalah. Mereka yang namanya diberi warna merah dijauhkan dari kursi cabinet Jokowi-JK. Banyak pihak mengapresiasi keputusan Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam memutuskan siapa- siapa yang akan membantunya selama lima tahun kedepan. Hak pererogatif Presiden dikesampingkan dan membiarkan public dan KPK, terlibat langsung dengan memberikan berbagai masukan dalam menentukan personalia kabinetnya. Harapan itu sempat memudar saat Presiden Jokowi melantik H.M.Prasetyo sebagai Jaksa Agung, figure yang tidak terlalu dikenal public sebagai pendekar hokum, memiliki keterkaitan kuat dengan salah satu partai pendukung Jokowi-JK dalam Pilpres. Publik kembali mempertanyakan komitmen Jokowi untuk menjaga lembaga penegak hokum ini steril dari pengaruh partai politik. KPK sebagai lembaga yang pernah dilibatkan dalam penentuan cabinet tidak terlalu bereaksi dan mempermasalahkannya, karena belum ditemukan indikasi bermasalah dengan hokum. Hak prerogative kembali menjadi alasan presiden Jokowi, Presiden punya hak untuk memilih pembantu terbaiknya dari orang yang paling dekat, sudah dikenal dan tidak ada alasan hukum ataupun konstitusi bisa membatalkan pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Public-pun kemudian terdiam dan menunggu pembuktian janji HM Prasetyo untuk mengabdi pada hokum dan bebas dari pengaruh partai politik manapun.
  • 2. Bersebarang Menentukan Kapolri Sikap berani berbeda dengan keinginan public dan tidak popular kembali diambil oleh Presiden Jokowi, dengan tetap mengajukan Budi Gunawan Perwira Tinggi Polisi yang pernah dikait-kaitkan dengan rekening gendut jenderal, masuk dalam daftar merah rekomendasi KPK sehingga gagal jadi anggota Kabinet Kerja Jokowi-JK, mantan ajudan Presiden Megawati dan sangat dekat dengan Partai pengusung Jokowi-JK. Ditengah polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Calon tunggal Kapolri, pada hari Selasa lalu 13 Januari 2015, KPK menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut, kasus dijerat dengan kepemilikan rekening mencurigakan dan dilakukan pada saat menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Polri)". Penetapan BG sebagai tersangka, mengindikasikan terjadinya pergeseran flatform pemberantasan korupsi antara Presiden Jokowi dengan KPK, bahkan tidak berlebihan kalau dikatan berseberangan dalam penentuan calon Kapolri. Daftar merah yang dikeluarkan oleh KPK tidak lagi menjadi pedoman penting bagi Presiden Jokowi dalam memilih Pejabat Negara, Usulan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri oleh Kompolnas dijadikan pembenaran atas sikap yang diambil Presiden, pertanyaannya apakah, Kompolnas memiliki akses ke KPK atau ke PPATK. Dan apakah Kompolnas tidak mengetahui, bahwa pada saat pengajuan anggota Kabinet Kerja Jokowi-JK, Budi Gunawan tidak lolos karena masuk dalam daftar merah. Perbedaan cara pandang antara Jokowi sebagai Presiden dengan KPK sebagai lembaga ad hoc pemberantasan Korupsi menggiring public pada dua poros kepentingan Jokowi versus KPK dalam penentuan pejabat Negara. Presiden Jokowi mengusulkan Komjen Budi Gunawan pasti memiliki kepentingan strategis yang akan membantu presiden dalam menjalankan penegakan hokum melebihi dampak yang ditimbulkan oleh indikasi pemilikan rekening mencurigakan. KPK sebagai lembaga ad hoc dimata public sebagai harapan baru Indonesia yang lebih baik, terusik karena Presiden Jokowi tidak menggubris warning warna merah yang diberikan. Mau jadi apa KPK, yang selama ini di dewa-dewakan public sebagai lembaga terkuat dalam penegakan hokum, menyelamatkan uang Negara, menindak pejabat tanpa pandang bulu sudah tidak lagi di dengar oleh Presiden Jokowi.
  • 3. Publik sebenarnya masih memiliki harapan untuk menggagalkan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, Konstitusi Negara mengatur bahwa penetapan Kapolri harus melalui persetujuan DPR RI. Namun public dan penggiat korupsi kemudian terheran-heran. Kemarin, rabu tepatnya 14 Januari 2015 komisi III DPR RI menyetujui pengajuan calon tunggal, Komisaris jendral Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Komisaris Jendral Sutarman. Komisi III DPR tidak pedulil dengan penetapan tersangka Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Setelah mendengarkan pandangan 9 fraksi yang hadir, Ketua Komisi III Azis Syamsuddin menetapkan dan menyetujui secara aklamasi surat pengajuan Komisaris Jendral Polisi Budi Gunawan sebagai Calon Kepala kepolisian Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan dan penetapan pada pengambilan keputusan tertinggi sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini. Keputusan komisi III, sangat mencederai perasaan public dan tidak lagi peduli dengan apa yang akan terjadi di negeri ini. Seorang calon pemimpin penegak hokum usulan Presiden Jokowi, ditetapkan tersangka oleh KPK, dibiarkan lolos dan disetujui untuk dilantik sebagai Kapolri menggantikan Komjen Sutarman. Bagaimana nasib hokum negeri yang kita cintai ini, jika penegak hukumnya dipimpin oleh seorang tersangka pelanggar hokum. Pengalaman menunjukkan setiap yang ditetapkan tersangka oleh KPK semuanya berujung pada Penjara. Hari ini 15 Januari 2015 beberapa jam kedepan, DPR RI lewat sidang paripurna masa sidang kedua tahun 2014-2015. Mengambil sikap apakah akan menetapkan atau menolak persetujuan Komisi III terhadap usulan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Komjen Polisi Sutarman. Semoga atas doa seluruh rakyat Indonesia yang masih memiliki kepedulian dan rasa cinta kepada tanah air, kiranya anggota DPR RI sebagai wakil rakyat dapat mendengarkan suara rakyat, jeritan batin ibu pertiwi untuk menjaga negeri ini terhindar dari keputusan memilih pemimpin penegak hukum yang memiliki masalah dengan hokum dan Presiden Jokowi bersama KPK bisa kembali kompak dalam memberantas korupsi di Negeri yang kita cintai ini. Wallahu alam bi sawab Bekasi, 15 Januari 2015

Related Documents