POLITIKSTRATEGINASIONAL
POLITIK STRATEGI NASIONALPOLITIK (POLITICS) : STRATEGI : PROSES PNENTUAN TUJ  SENI UTK MEMENANGKNNEG & CARA PLA...
STRATIFIKASI POLSTRANAS• Tingkat Penentu Kebijakan Puncak – MPR : GBHN , TAP MPR (pada jaman orde baru) – Presiden RPJ...
AMANDEMEN UUD 1945Perubahan dlm Pengelolaan Pembangunan• PENGUATAN KEDUDUKAN LEMBAGA LEGISLATIF DLM PENYUSUNAN APBN• DITI...
POLSTRANASMEMPERTARUHKANKEPENTINGAN? Intensitas KepentinganKepentingan Negara yang ...
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi.2. Rendahnya kondisi masyarakat seperti kualitas SDM.3. ...
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHNASIONAL (RPJMN) 2004 – 2009Agenda 1Mewujudkan Indonesia yg Aman & DamaiAgenda 2Mewujud...
Strategi Pokok Pembangunan Nasional2004-20091. PS & Pemb UUD 1945 tdk lagi diperdebatkan.2. Neg Indonesia tetap dlm bentuk...
ANGGARAN NEGARA DISUSUN UTKMENDUKUNG TERCAPAINYATUJUAN NEGARA“(1) MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA & UNTUK (2) MEMAJUKA...
PERSAINGAN KEPENTINGAN• Politik menyangkut kekuasaan• Kekuasaan terkait dengan penguasaan sumber2 otoritas, pengaruh, ek...
THREAT / OPPORTUNITY TING NAS (...
TUJUAN NASIONAL GRAND STRATEGI Strategi Strategi Strategi politik ...
HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEM...
ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN(IMPLEMENTASI DARI UU NO.17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA) KAJANG KADANG ...
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (DTETAPKAN KE DLM UU NO 25 TTG SPPN)LEMBAGA ...
ARAH AGENDA PEMBANGUNAN• MEMPERCEPAT REFORMASI• MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT• MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN ...
ASUMSI EKONOMI MAKRO SUN APBN• PERTUMBUHAN EKONOMI• LAJU INFLASI• NILAI TUKAR RUPIAH• HARGA MINYAK• PRODUKS...
APBN-P APBN-P ADALAH PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN AKIBAT ADANYA PERUBAHAN ASUMSI PEREKONOMIAN MAKRO ATAU FAKTOR INT...
FAKTOR2 YG MEMPENGARUHI PERUBAHAN APBN• TERJADINYA BENCANA ALAM• TERJADINYA BERBAGAI PERKEMBANGAN YG ...
SIKLUS APBN• Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1);• Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1);• Pelaksanaan APBN (...
DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA JANUARI – APRIL ...
Eksekutif (Presiden)• RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2004 – 2009I. Agenda 1 : Mewujudkan Indonesia ...
Pembangunan Nasional Tahun 2004 – 2009Visi-Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa & Negara yg aman, bersatu, rukun &dama...
APBN 2008Tiga agenda pembangunan RPJMN 2004-2009(a) mewujudkan Indonesia yg aman & damai;(b) mewujudkan Indonesia yg adil ...
APBN-P asumsi harga6,4% minyak dari 60 dolar AS per barel menjadi 83 ...
PEMERINTAH MELAKUKAN PENYESUAIAN APBN 2008Pelaksanaan APBN 2008 dipengaruhi oleh perekonomian globaldan lifting minyak.Pen...
PEMERINTAH MELAKUKAN PENYESUAIAN APBN 2008- Lifting minyak berubah, dari 1,034 juta barel per hari menjadi 0,910 juta bare...
Sangat berbahaya.Jangan meniru perilaku ini.
Polstranas mardoto
of 29

Polstranas mardoto

Silakan gunakan untuk non profit, jangan lupa sebutkan sumbernya.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polstranas mardoto

  • 1. POLITIKSTRATEGINASIONAL
  • 2. POLITIK STRATEGI NASIONALPOLITIK (POLITICS) : STRATEGI : PROSES PNENTUAN TUJ  SENI UTK MEMENANGKNNEG & CARA PLAKSANAAN. PERANG (CLAUSEWITZ). RANGKAIAN, ASAS, MODERN : DLM EKONOMI,PRINSIP, KEADAAN, JLN UTK OLAH RAGA.MNJAMIN TERLAKS USAHA,  CARA UTK MNDPATKANCITA2, TUJ YG DIKEHENDAKI. KEMENANGAN ATAUPOLICY (KEBIJAKAN) : PENCAPAIAN TUJUAN. PENGGUNAAN Dilaks oleh menteri/ pimPERTIMBANGAN2 UTK lembaga non Dep.MNJAMIN TERLAKSANANYAUSAHA, CITA2 YGDIKEHENDAKI.
  • 3. STRATIFIKASI POLSTRANAS• Tingkat Penentu Kebijakan Puncak – MPR : GBHN , TAP MPR (pada jaman orde baru) – Presiden RPJP, RPJMN• Tingkat Kebijakan Umum – Presiden, DPR : UU – Presiden : Peraturan Pemerintah, Kep/Inpres• Tingkat Penentu Kebijakan Khusus – Menteri : Peraturan menteri, Kepmen• Tingkat Penentu Kebijakan Teknis – Eselon I Dep, lembaga non Dep : prosedur/teknis utk implementasikan rencana, program, kegiatan.
  • 4. AMANDEMEN UUD 1945Perubahan dlm Pengelolaan Pembangunan• PENGUATAN KEDUDUKAN LEMBAGA LEGISLATIF DLM PENYUSUNAN APBN• DITIADAKANNYA GBHN SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL• DIPERKUATNYA OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PEMERINTAH DALAM NKRI
  • 5. POLSTRANASMEMPERTARUHKANKEPENTINGAN? Intensitas KepentinganKepentingan Negara yang Survival Vital Major Peripheral dipertaruhkan Pertahankan keutuhanwilayah Kesejahteraan Umum Perdamaian Abadi Promosi nilai luhur bangsa
  • 6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi.2. Rendahnya kondisi masyarakat seperti kualitas SDM.3. Rendahnya kemampuan mengelola SDA & lingk hidup.4. Lebarnya kesenjangan & ketimpangan pembangunan antar daerah.5. Berkurangnya kualitas & pelayanan, tertundanya pemb infrastruktur.6. Belum tuntasnya penanganan thdp aksi separatisme.7. Masih tinggi kejahatan konvensional & transnasional (pnyelundpan,narkotika, pencucian uang), variasi kejahatan konvensional cenderungmeningkat dng tingkat kekerasan makin meresahkan masyarakat.8. Rendahnya kualitas pelayanan umum.9. Blm menguatnya pelmbgaan pol lembg penyelenggaraan neg & lembgkemasyarakatan, msh rendah internasionalisasi nilai2 demokratis dlmkehidupan berbangsa & berneg, adanya tindakan kekerasan & politikuang, blm tuntas persoalan2 ancman thdp komitmen pers & kesatuan.10.Brbgai permslhn mendsar : Msh lemahnya karakter bngsa, Blm trbangunsis pem & sis pemb yg berkelanjutan, Blm berkmbangnya nasionalismedemokrasi pol & ekonmi, Blm terealisasi nilai2 utama kebangsaan & blmberkmbangnya sis yg memngkinkan masy mngadopsi & memaknai nilai2kontemporer scr bijaksana, Kegamangan dlm menghadapi masa dpn srtarentannya sis pemb, pem & kenegaraan dlm menghadapi perubahan.
  • 7. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHNASIONAL (RPJMN) 2004 – 2009Agenda 1Mewujudkan Indonesia yg Aman & DamaiAgenda 2Mewujudkan Indonesia yg Adil & Demokratis- Pembenahan Sistem & Politik Hukum- Penghapusan Diskriminasi dlm Berbagai Bentuk- Penghormatan, Pengakuan, & Penegakan atas Hukum & HAM- Penciptaan Tata Pemerintahan yg Bersih & Berwibawa- Perwujudan Lembaga Demokrasi yg Makin Kokoh- Revitalisasi Proses Desentralisasi & Otonomi DaerahAgenda 3Mewujudkan Indonesia yg Sejahtera
  • 8. Strategi Pokok Pembangunan Nasional2004-20091. PS & Pemb UUD 1945 tdk lagi diperdebatkan.2. Neg Indonesia tetap dlm bentuk NKRI.3. “Bhinneka Tunggal Ika” hrs dihayati & dipraktekkan.4. Pemerintahan dipilih melalui proses Pemilu demokratis &langsung oleh rakyat.5. Seluruh UU dijiwai PS, Pemb UUD 1945 & UU disusun/diajukan melalui proses debat publik.6. Peraturan2 tdk bertentangan dng perundangan yg lbh tinggi.7. Menghindari UU & peraturan yg diskriminatif thd WN.8. Nilai2 luhur yg ada dlm masy trs diperkuat.9. Neg hrs menjaga & mghormati hak2 asasi warga negaranya. Strategi Pembangunan Indonesia: Membangun Indonesia dlm sgl aspek kehidupan sesuai yg diamanatkan dlm Pemb UUD 45 meliputi : Pemenuhan hak2 dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yg kokoh
  • 9. ANGGARAN NEGARA DISUSUN UTKMENDUKUNG TERCAPAINYATUJUAN NEGARA“(1) MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA & UNTUK (2) MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, (3) MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, & IKUT (4) MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI & KEADILAN SOSIAL “
  • 10. PERSAINGAN KEPENTINGAN• Politik menyangkut kekuasaan• Kekuasaan terkait dengan penguasaan sumber2 otoritas, pengaruh, ekonomi & sebagainya• Penguasaan sumber2 merangsang terbentuknya pluralitas kepentingan• Proses pembuatan kebijakan politik akan merupakan proses persaingan kepentingan• Kebijakan politik yg seharusnya bersifat publik bisa jd merupakan kebijakan yg memihak kepada kepentingan yg direpresentasikan oleh pelaku dominan dlm proses pembuatannya.• Kebijakan politik semestinya dirumuskan & selanjutkan dilaksanakan dlm kondisi yg transparan & hrs dpt digugat scr publik
  • 11. THREAT / OPPORTUNITY TING NAS (CITA-CITA) STRATEGY TING NAS MEANS ENDS (5 TAHUNAN) TUJ- NAS RISK POL/EK/SOSBUD/KAM SUMDA TEKNOLOGI STRA-NAS POL/EK/SOSBUD/KAM ACAMAN KUAT YG ADA STRA……….. PENILAIAN KUAT YG KEKURANGAN/ TERSEDIA RISIKO PILIHAN FISKAL/ARAHJAK PROGRAM BANG.
  • 12. TUJUAN NASIONAL GRAND STRATEGI Strategi Strategi Strategi politik militer ekonomi Ancaman: KepemimpinanPolitik dalam negeri budaya/masyarakat Ekonomi Politik internasional Teknologi Geografi lingkungan Doktrin HASIL PELAKSANAAN STRATEGI
  • 13. HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PLATFORM PRESIDEN5 Tahun RPJM Renstra - KL1 Tahun RKP Ranc. Renja- KL1 Tahun APBN RKA - KL KEPPRES RINCIAN DIPA - KL APBN
  • 14. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN(IMPLEMENTASI DARI UU NO.17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA) KAJANG KADANG KADEK JABAR PED PROGPRES KAN PED PJP NAS RKP RAPBN APBN PJM NAS PEDOMAN DIACU PED RENSTRA KL RENJA KL RKA KL RINC APBN UU NO.17 TH 2003 TTG KN UU NO 25 TH 2004 TTG SPPN
  • 15. MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (DTETAPKAN KE DLM UU NO 25 TTG SPPN)LEMBAGA JANGKA PANJANG JANGKA SEDANG JANGKA PENDEK MUSRENBANG PROGPRES MUSRENBANG MUSRENBANG JP NAS JM NAS SUN RKPBAPPENAS RANCANGAN RPJP NAS RANCANGAN RPJM NAS RANCANGAN RKP RAPBN APBN RPJP NAS RPJM NAS RKPKEMENTRIAN RANCANGAN RPJP-KL RANCANGAN RENSTRA-KL RANCANGAN RENJA-KL RKA-KL DPALEMBAGA RPJP-KL RENSTRA-KL RENJA-KL • MUSRENBANG JM NAS DILAKS • MUSRENBANG SUN RKP DILAKS • MUSRENBANG JP NAS PALING LMBAT 2 BLN SETELAH PALING LAMBAT BLN APRIL. DILAKS PALING LAMBAT 1 PRESIDEN DILANTIK THN SBELUM BERAKHIR • RPJM NAS BERISI : • RKP BERISI : RPJP YG SEDANG -PNJABARAN VISI, MISI & PROG PRES TERPILIH KE DLM ARAH - RANCANGAN KRANGKA EKONOMI BERJALAN MAKRO, PRIORITAS PEMB, RENJA & KRANGKA EK MAKRO (TRMSK ARAH JAK FISKAL & MONETER), PENDANAAN • RPJP NAS BERISI : STRAT PEMB, JAK UM & PROG - MERUPAKAN PENJABARAN DARI RPJM -PENJABARAN TUJ NEG PRIORITAS PROG NAS DLM UUD 45 -SUN BERDSR RPJP NAS -DLM BNTUK VISI, MISI & • RPJM DIJABARKAN KEDLM RENSTRA-KL YG MEMUAT • RKP DIJADIKAN PEDOMAN PENYSUNAN ARAH PEMB NAS RAPBN VISI,MISI,STRAT, JAK PROG & GIAT PEMB SSI TUGAS & FUNGSI • RPJP NAS DITETAPKAN DG KL • RKP DIJABARKAN MENJADI RENJA-KL UU • RPJM NAS DITETAPKAN DGN YG MEMUAT KEBIJAKAN, PROGRAM & PERATURAN PRES PALING LAMBAT 3 BLN SETELAH PRES KEGIATAN DILANTIK
  • 16. ARAH AGENDA PEMBANGUNAN• MEMPERCEPAT REFORMASI• MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT• MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DALAM KERANGKA NKRI
  • 17. ASUMSI EKONOMI MAKRO SUN APBN• PERTUMBUHAN EKONOMI• LAJU INFLASI• NILAI TUKAR RUPIAH• HARGA MINYAK• PRODUKSI MINYAK• TINGKAT SUKU BUNGA SBI
  • 18. APBN-P APBN-P ADALAH PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN AKIBAT ADANYA PERUBAHAN ASUMSI PEREKONOMIAN MAKRO ATAU FAKTOR INTERNAL DANEKSTERNAL YG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN FISKAL
  • 19. FAKTOR2 YG MEMPENGARUHI PERUBAHAN APBN• TERJADINYA BENCANA ALAM• TERJADINYA BERBAGAI PERKEMBANGAN YG SIGNIFIKAN PD KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL & INTERNASIONAL• FAKTOR INTERNAL, SEMAKIN KONDUSIFNYA STABILITAS POLITIK & KEAMANAN DLM NEGERI• FAKTOR EKSTERNAL, PERKEMBANGAN HARGA MINYAK MENTAH DI PASAR INTERNASIONAL & KONDISI GEOPOLITIK NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK YG BLM STABIL• LANGKAH2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG FISKAL DLM MERESPON BERBAGAI PERUBAHAN
  • 20. SIKLUS APBN• Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1);• Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1);• Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n);• Perubahan APBN (Nopember tahun n);• Pertanggungjawaban APBN (Juli n+1).
  • 21. DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA JANUARI – APRIL MEI – AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER (4) (8) (9) Pembahasan Pokok-pokok Pembahasan PEMBAHASAN UU APBN DPR Kebijakan RKA-KL RAPBN Fiskal & RKP (7) (11) Kebijakan NOTA Umum dan KEPPRESKABINET/ KEUANGAN Prioritas TENTANGPRESIDEN RAPBN DAN Anggaran RINCIAN APBN LAMPIRANKEMENTRIAN PENELAAHANPEREN- KONSISTENSICANAAN DENGAN RKP SEB PRIORITAS PROGRAM DAN (6) (10) INDIKASI PAGU (2) LAMPIRAN RAPBN RANCANGAN SE PAGU (HIMPUNAN KEPPRES TTG RKAKL) (13)Kementrian SEMENTARA RINCIAN (5)Keuangan APBN PENELAAHAN PENGESAHAN KONSISTENSI DENGAN PRIORITAS ANGGARAN (12) (14) (1) (3) KONSEP DOKUMEN Renstra RancanganKement.Negara/ KL Renja KL RKA-KL DOKUMEN PELAKSANAAN PELAKSANAAN ANGGARANLembaga ANGGARAN Daerah
  • 22. Eksekutif (Presiden)• RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2004 – 2009I. Agenda 1 : Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan DamaiII. Agenda 2 : Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis – Pembenahan Sistem dan Politik Hukum – Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk – Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia – Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa – Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh – Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi DaerahIII. Agenda 3 : Mewujudkan Indonesia Yang Sejahtera
  • 23. Pembangunan Nasional Tahun 2004 – 2009Visi-Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa & Negara yg aman, bersatu, rukun &damai;-Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa & Negara yg menjunjung tinggi hukum,kesetaraan & hak azasi manusia; serta-Terwujudnya perekonomian yg mampu menyediakan kesempatan kerja & kehidupanyg layak serta memberikan fondasi yg kokoh bagi Pembangunan yg berkelanjutan.MisiMewujudkan Indonesia yg aman & damai; Mewujudkan Indonesia yg adil &demokratis; serta Mewujudkan Indonesia yg sejahtera.Strategi pokok yg ditempuh-Strategi Penataan Kembali Indonesia yg diarahkan utk menyelamatkan systemketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, & consensusdasar yg melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yg meliputiPancasila; UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945); tetap tegaknya NKRI, &tetap berkembangnya pluralisme & keberagaman dng prinsip Bhineka Tunggal Ika;-Strategi Pembangunan Indonesia yg diarahkan utk membangun Indonesiadisegala bidang yg merupakan perwujudan dr amanat yg tertera jelas dlmPembukaan UUD 1945 terutama dlm pemenuhan hak dsr rakyat & penciptaanlandasan pembangunan yg kokoh.
  • 24. APBN 2008Tiga agenda pembangunan RPJMN 2004-2009(a) mewujudkan Indonesia yg aman & damai;(b) mewujudkan Indonesia yg adil & demokratis;(c) mewujudkan Indonesia yg sejahtera.Tantangan pokok kerangka ekonomi makro & pembiayaanpembangunan 2008(a) mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi;(b) mempercepat pengurangan pengangguran & kemiskinan;(c) menjaga stabilitas ekonomi.Masalah2 mendasar yg menjadi prioritas pemb. 2008(a) peningkatan investasi, ekspor, & kesempatan kerja;(b) revitalisasi pertan, periknan, kehutanan, & pemb. perdesaan;(c) percep pemb. infrastruktur & peningktan pengelolaan energi;(d) peningkatan akses & kualitas pendidikan & kesehatan;(e) peningkatan efektifivitas penanggulangan kemiskinan;(f) pemberantasan korupsi & percepatan pelaks.reform birokrasi;(g) penguatan kemampuan han & pemantapan kam dlm negeri;(h) penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, & peningkatan penanggulangan flu burung.
  • 25. APBN-P asumsi harga6,4% minyak dari 60 dolar AS per barel menjadi 83 dolar AS per barel.2% PDB (Rp86,8 triliun)
  • 26. PEMERINTAH MELAKUKAN PENYESUAIAN APBN 2008Pelaksanaan APBN 2008 dipengaruhi oleh perekonomian globaldan lifting minyak.Pentinganya perubahan APBN 2008 adalah untuk menjagakredibilitas APBN, karena perekonomian global saat inicenderung berada pada batas ketidakpastian.Dasar hukum perubahan APBN 2008 yakni UU No.17 tahun2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 27 ayat 3 disebutkanbahwa perubahan APBN diperbolehkan apabila terjadiperkembangan ekonomi makro yang sudah tidak sesuai denganasumsi yang digunakan dalam APBN.Koreksi pertumbuhan ekonomi tersebut, selain terjadi karenaPenurunan investasi dan ekspor, juga diakibatkan oleh turunnyadaya beli masyarakat karena kenaikan harga-harga pangan.
  • 27. PEMERINTAH MELAKUKAN PENYESUAIAN APBN 2008- Lifting minyak berubah, dari 1,034 juta barel per hari menjadi 0,910 juta barelper hari.- Nilai tukar rupiah, dari Rp9.100 menjadi Rp9.150.- Proyeksi tekanan inflasi mengalami penyesuaian, dari 6,0% secara tahunan (y-o-y) menjadi 6,5% (y-o-y). Proyeksi tekanan inflasi yang meningkat karena pengaruh harga pangan, namun hal ini terkompensasi oleh nilai tukar rupiah dan kebijakan Program Stabilisasi Harga (PSH).BI memperkirakan nilai tukar rupiah lebih kuat dibanding pemerintah yaitu sebesar Rp9.100 per dolar AS. Pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, BI mematok angka 6,2%, lebih rendah 0,2% dibanding dengan proyeksi pemerintah dalam RAPBN-P 2008
  • 28. Sangat berbahaya.Jangan meniru perilaku ini.