Implementasi Belanja Langsung Sektor Kesehatan di Kabupaten Parimo 1
(Analisis Kebijakan Anggaran
Dinas Kesehatan dan RSU ...
kabupaten Parigi Moutong memiliki 20 kecamatan, 175 kelurahan/desa. Berdasarkan
hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS,...
B. Implementasi Belanja Langsung
Sebagaimana tertuang pada berbagai ketentuan perundang-undangan di atas terkait
dengan ke...
Sebagimana dimaksudkan
bahwa BL terdiri dari Belanja
BP, BBJ serta BM. Terlihat BP
sebelum perubahan sebesar Rp.
1.246.698...
182.332.100), selisih dari sebelumnya Rp. 1.111.895.000 dan setelahnya Rp.
1.294.227.100. Untuk mamin atau belanja pakai h...
Ada hal yang
juga tidak kalah
menariknya, patut
menjadi perhatian
kita, seperti
tergambar pada
bagan gambar 05
disamping,
...
Milyar lebih atau Rp. 1.886.683.866 dari BTL sebelumnya Rp. 18.265.493.877 sehingga
total BTL setelah perubahan menjadi Rp...
Gambar 09. Grafik BP, BBJ dan BM sebelum dan setelah perubahan dari sebelumnya
sebesar Rp. 199.240.000, penurunanya sebesa...
Pada belanja
pemeliharan terdapat 3
bagian, yaitu
Pemeliharaan
Gedung Kantor
mengalami ketambahan
anggaran sebesar Rp.
277...
Gambar 12. Grafik Belanja Pemeliharaan dalam Belanja Barang Jasa RS. Anuntaloko
C. Kesimpulan
Dari keseluruhan uraian di a...
Pertama, dalam penyusunan APBD Perubahan 2013, sebaiknya memperhatikan
efisiensi, ekonomis dan efektif sebagimana tertuang...
of 11

Narasi analisis anggaran dinkes dan rs anuntaloko parimo apbd m dan p tahun 2013

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narasi analisis anggaran dinkes dan rs anuntaloko parimo apbd m dan p tahun 2013

  • 1. Implementasi Belanja Langsung Sektor Kesehatan di Kabupaten Parimo 1 (Analisis Kebijakan Anggaran Dinas Kesehatan dan RSU Anuntaloko Tahun 2013) A. Latar Belakang Kesehatan merupakan HAM dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita negeri ini sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, sehingga dalam setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan SDM Indonesia serta peningkatan ketahanan2 . Agar dapat mewujudkan prinsip tersebut, tentu pengelolaan anggaran harus bersesuaian dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sejalan dengan itu teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah daerah harus mempedomani aturan pengelolaan keuangan daerah yang telah tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umumnya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 38 menyebutkan Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana, selain itu menegaskan pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk rakyat. Harapan akan proses penyusunan anggaran yang efisien, ekonomis, efektif serta transparan tentu menjadi cita-cita kita bersama sehingga pembangunan dapat terwujud dengan baik terutama pembangunan bidang kesehatan. Analisis kebijakan anggaran kali ini difokuskan di Sektor Kesehatan, dengan melihat sejauhmana Implementasi Belanja Langsung (BL) di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong serta Perubahannya dalam APBD tahun 2013. Analisis ini akan disandingkan dengan beberapa fakta-fakta lapangan yang terjadi di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Mepangan dan Kecamatan Tinombo. BL yang dimaksud disini didalamnya terdapat Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Analisis ini menggunakan metode yang menekankan pada aturan-aturan hukum terkait dengan pengaturan anggaran serta kaidah-kaidahnya. Menggunakan data skunder, terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Selain menggunakan dua bahan hukum di atas, penulis juga menggunakan tiga pendekatan, yaitu3 pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual apprach) serta pendekatan kasus (case approach). Bahan yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis dengan cara kuantitatif. Saat ini Kabupaten Parigi Moutong terdiri atas 20 kecamatan dan 175 desa serta 5 kelurahan, dengan luas wilayah 6.231,85 km2. Secara administrasi hingga tahun 2009 1 Sumber Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah, 2013 2 Sumber UU Kesehatan Nomor 29 Tahun 2009 pertimbangan sosiologis huruf a dan huruf b 3 Peter Mahmud Marzuki,Ibid. hlm. 93 1
  • 2. kabupaten Parigi Moutong memiliki 20 kecamatan, 175 kelurahan/desa. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS, jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong mencapai 413.645 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 212.729 jiwa dan perempuan 200.916 jiwa dengan sex rasio 106 dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 61 jiwa/Km24 . Tahun 2012 Kabupaten Parigi Moutong adalah kabupaten dengan jumlah terbanyak penduduk miskin (RT Miskin) sekitar 185.626 KK5 jika dibandingkan dengan 9 kabupaten dan 1 kota lainnya di Sulawesi Tengah. Melihat kondisi jumlah penduduk miskin terbanyak, sudah barang tentu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah dan kita semua, belum lagi jika disandingkan dengan pelayanan kesehatan bagi rakyat, masih dinilai buruk. Sejumlah temuan lapangan oleh Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah di sejumlah Puskesmas dan Polindes di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Mepanga dan Kecamatan Tinombo menunjukan bahwa tenaga kesehatan dan prasarana serta sarana kesehatan masih sangat kurang, hal ini tentu sangat berpengaruh besar terhadap pelayanan kesehatan bagi rakyat. Sebut saja di Kecamatan Mepanga terkait dengan sarana pelayanan, misalnya pihak puskesmas selalu kehabisan cairan infuse dan obat-obatan, sebuah kasus pasien penyakit muntaber asal Desa Sumber Makmur di bulan Agustus 2013 telah dirawat, namun pasien ini harus membeli 12 botol cairan infus menggunakan biaya pribadi sementara pasien telah mengantongi surat keterangan kurang mampu dari kepala desa setempat. Saat bersamaan pula pihak puskesmas menghentikan perawatan si pasien yang belum sembuh total, dengan perasaan kecewa pihak keluarga pasien membawanya ke salah satu Rumah Sakit (RS) di Kota Palu. Lain pula halnya dengan pasien rujukan untuk mendapatkan pelayanan mobil ambulance, pihak puskesmas dengan berbagai alasan menyatakan mobil rusak, tidak ada sopir dan lain sebagainya. Fakta lain menunjukkan di Kecamatan Tinombo, puskesmas disana masih juga sering kehabisan stok obat-obatan dan cairan infuse, selain kekurangan dokter, petugas kesehatan lainnya seperti tenaga perawatpun masih juga tidak memadai, selain insentif yang diterima sangat minim, kesemua ini berakibat keterlambatan pelayanan bagi rakyat. Tenaga dokter selain dibutuhkan di puskesmas juga di RS Raja Tombolotutu yang diresmikan tahun 2013. Situasi-situasi ini tidak hanya terjadi di RS atau puskesmas semata, tetapi juga di polindes mengalami disfungsi, kadang dikunjungi kosong, namun demikian ada hal yang jangkal dan aneh menurut penilaian kami, bahwa RS di sana telah merujuk pasiennya ke puskesmas. Situasi umum lainnya yang berakibat keterlambatan pelayanan kesehatan bagi rakyat adalah, kebijakan pemerintah daerah untuk penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai pengganti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi rakyat miskin. Pihak RS, Puskesmas ataupun Polindes tidak serta merta melayani pasien yang hanya menggunakan KTP, sebab pihak RS, Puskesmas ataupun Polindes sebagai pelayan mengaku tidak ada tempat klaim atas sejumlah biaya yang telah dikeluarkan. Dengan begitu pihak pelayan berdalih petugas kesehatan keluar, tidak ada obat, obat harganya mahal ataupun tidak ada kamar bagi pasien6 . Melihat kondisi obyektif sebagaimana terurai pada latar belakang di atas, maka kami hendak melihat bagaimanakah implementasi BL di Sektor Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RS Anuntaloko di Kabupaten Parigi Moutong. 4 Sumber Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah 5 Sumber Unit Penetapan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan (UPSPK) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Maret 2012 6 Temuan lapangan Kantor Perwakilan KPPA Sulteng Kabupaten Parimo, 2013 2
  • 3. B. Implementasi Belanja Langsung Sebagaimana tertuang pada berbagai ketentuan perundang-undangan di atas terkait dengan kebutuhan hak dasar kesehatan bagi rakyat serta sinerginya dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana, dan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk rakyat. Maka harapan tersebut merupakan cita-cita kita bersama dalam mewujudkan pembangunan terutama di sektor kesehatan khususnya di Kabupaten Parimo, namun pada kenyataan harapan tersebut sepertinya masih sepenuhnya belum terwujud, kenapa tidak sebut saja kasus pelayanan kesehatan yang masih lemah dari segi prasarana dan sarana RS, puseksmas dan polindes di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Mepanga dan Kecamatan Tinombo, di kedua kecamatan tersebut masih kekurangan obat-obatan, cairan infuse, sarana mobil ambulance, tenaga perawat, tenaga dokter, insentif bagi tenaga kesehatan masih minim sampai dengan pelayanan fasilitas jaminan kesehatan bagi rakyat seperti Jamkesmas. Realitas ini tentu menjadi perhatian kita semua terutama pemerintah daerah, sebab pelayanan ini sangat erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya di sektor Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan dan RS. Di bawah ini akan diperlihatkan satu persatu bagimana kebijakan anggaran di Dinas Kesehatan maupun RS. Analisis ini akan memfokuskan pada BL yang di dalamnya terdiri dari Belanja Pegawai (BP), Belanja Barang dan Jasa (BBJ) serta Belanja Modal (BM). Kita pahami bersama bahwa Belanja Modal merupakan jantung dari BL. Olehnya itu prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagimana dimaksud di atas harus terimplementasi sebaik-sebaiknya, sehingga manfaat anggaran bagi rakyat betul-betul terasa. B.1 Belanja Langsung Dinas Kesehatan Hasil analisis memperlihatkan keseluruhan belanja tidak langsung (BTL) sebelumnya sebesar Rp. 32.212.694.961 setelah perubahan ada kenaikan sebesar Rp. 34,660,663,184, terlihat mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 2 Milyar lebih atau sekitar Rp. 2.447.968.223 atau dalam pertumbunannya mencapai 8%7 . Sebagaimana tergambar pada gambar grafik 01, di bawah ini : Gambar grafik 01. Pertumbuhan BTL Dinas Kesehatan Kabupaten Parimo Hal ini sejalan dengan pertumbuhan BL, sebelum perubahan Rp. 23.107.012.900 mengalami kenaikan setelah perubahan sebesar Rp. 9 Milyar lebih (Rp. 9.952.000.000) atau 43%, sebagimana terlihat dalam gambar grafik 02 di bawah ini: 7 Hasil Analisis Anggaran oleh Unit Advokasi bagian Analisis Kebijakan Anggaran KPPA Sulawesi Tengah, 2013 3
  • 4. Sebagimana dimaksudkan bahwa BL terdiri dari Belanja BP, BBJ serta BM. Terlihat BP sebelum perubahan sebesar Rp. 1.246.698.000 setelah perubahan menjadi Rp. 1.269.638.000 terlihat ketambahan anggaran sebesar Rp. 22 juta lebih (Rp. 22.940.000), sementara BBJ juga mengalami ketambahan yang sama sebesar 4 Milyar lebih (Rp. 4.690.055.597) serta BM terjadi ketambahan budget Gambar grafik 02. Pertumbuhan BL Dinas Kesehatan Kabupaten Parimo 5 Milyar lebih atau sekitar Rp. 5.239.004.403 dari sebelumnya Rp. 6.978.283.000 dan setelahnya menjadi Rp. 12.217.287.403, sebagimana terlihat pada Gambar 03 di bawah ini : Gambar 03 grafik BL Dinas Kesehatan Sebelum dan sesudah Perubahan Untuk Belanja Jasa Kantor sebelum perubahan sebesar Rp. 8.492.265.800 dan setelahnya Rp.11.220.245.100 terdapat kenaikan Rp. 2 Milyar lebih atau Rp. 2.727.979.300. Lain pula halnya dengan belanja perjalanan dinas, belanja makan minum (Mamin) serta belanja material pendukung lain-lainnya yang kesemuanya terdapat di dalam BBJ. Untuk belanja perjalanan dinas mengalami kenaikan sebesar Rp. 180 juta lebih (Rp. 4
  • 5. 182.332.100), selisih dari sebelumnya Rp. 1.111.895.000 dan setelahnya Rp. 1.294.227.100. Untuk mamin atau belanja pakai habis juga mengalami kenaikan sebesar Rp.780 juta lebih (Rp.780.476.800) yang sebelumnya hanya Rp. 129.284.100 menjadi Rp.909.760.900, kenaikan ini hanya dihabiskan semuanya untuk mamin. Untuk belanja bahan material juga mengalami hal yang sama, naik Rp. 1 Milyar lebih atau sebesar Rp.1.340.480.497 yang diperoleh dari selisih sebelumnya sebesar Rp. 2.598.376.800 dan sesudahnya Rp. 3.938.857.297. Belanja Jasa Kantor mengalami kenaikan terbanyak hingga mencapai Rp. 2 Milyar lebih, menyusul belanja bahan material sebesar Rp. 1 Milyar lebih, belanja mamin Rp.780 juta lebih dan terakhir belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 180 juta lebih. Kenaikan-kenaikan ini luar biasa, ditengah kondisi dan situasi rakyat yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan, sebagimana terlihat pada Gambar 04. dibawah ini : Gambar 04 grafik Belanja terbanyak dalam BL Sebelum dan sesudah Perubahan Jika BP ditambahkan dengan BBJ maka terlihat angka setelah perubahan menjadi Rp. 20 Milyar lebih atau Rp. 20.841.725.497 sementara BM hanya Rp. 19 Milyar lebih atau sekitar Rp. 19.195.570.403, terlihat selisihnya Rp. 1 Milyar lebih atau 1.646.155.094. Hal ini sama artinya bahwa BM sebagai jantung dari BL untuk kebutuhan rakyat tidak memiliki arti apa-apa, porsinya hanya sedikit sekali dibanding dengan porsi di BP maupun di BBJ totalnya terserap sebesar 63.04 % 5
  • 6. Ada hal yang juga tidak kalah menariknya, patut menjadi perhatian kita, seperti tergambar pada bagan gambar 05 disamping, misalnya belanja pakai habis yang terdapat dalam BBJ seperti belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Gambar 05 grafik Belanja Bahan pakai habis dalam BBJ sebelum perubahan hanya Rp. 5.000.000 setelah perubahan menjadi Rp. 34.285.000, terjadi ketambahan lonjakan angka yang cukup besar yaitu sekitar Rp. 29 Juta lebih atau Rp. 29.285.000. Hal yang sama juga terjadi pada belanja ATK dari Rp. 65.658.100 setelah perubahan menjadi Rp.128.288.600, terdapat kenaikan sebesar Rp. 62.630.500 atau Rp. 62 Juta lebih. Gambar 06. Grafik Belanja Perjalanan Dinas pada BP sebelum dan setelah perubahan Begitu pula yang terjadi pada perjalanan dinas yang terdapat pada BP rata-rata mengalami kenaikan baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, seperti terlihat pada gambar 06. Disamping ini. Bagaimana terjadi setelah perubahan untuk perjalanan dinas dalam daerah, mengalami kenaikan sebesar Rp. 141 Juta lebih dari sebelumnya sebesar Rp. 484.120.000 dan perjalanan dinas luar daerah mengalami hal yang sama, bertambah sebesar Rp. 41 Juta lebih dari sebelumnya sebesar Rp. 627.775.0008 . B.2 Belanja Langsung Rumah Sakit Anuntaloko Pendapatan RS Anuntaloko tahun 2013 ini sebesar Rp. 9.000.000.000 setelah perubahan menjadi Rp.10.530.000.000, mengalami kenaikan sebesar Rp. 1 Milyar lebih atau sekitar Rp.1.530.000.000, sementara BTL terdapat juga kenaikan sebesar Rp. 1 8 ibid 6
  • 7. Milyar lebih atau Rp. 1.886.683.866 dari BTL sebelumnya Rp. 18.265.493.877 sehingga total BTL setelah perubahan menjadi Rp. 20.152.177.743. Sebagimana telihat pada Gambar 07 dan Gambar 08, yang tergambar dalam grafik balok di bawah ini : Gambar 07. Grafik Pendapatan sebelum dan setelah perubahan Gambar 08. Grafik Belanja sebelum dan setelah perubahan Dari gambar grafik di atas terlihat bagaimana BL mengalami kenaikan sebesar Rp. 5 Milyar dari Rp. 10.360.842.800 menjadi Rp. 15.360.842.800 telah perubahan. BP yang terdapat dalam BL juga mengalami pertambahan sebesar Rp. 49 Juta lebih atau Rp.49.505.000 dari belanja sebelumnya sebesar Rp. 1.106.610.000 sehingga total menjadi Rp. 1.156.115.000. Sementara BBJ juga mengalami hal yang sama, bertambah sebesar Rp. 3 Milyar lebih atau Rp. 3.300.194.000 sehingga naik menjadi Rp. 9.193.300.050 dari sebelumnya sebesar Rp. 5.893.106.050. BM mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.011.427.750 dari sebelumnya Rp. 3.361.126.750. BM ini hanya naik sebesar Rp.1 Milyar lebih saja atau sekitar Rp.1.650.301.000, hal ini dapat terlihat pada Gambar 09 dibawah ini : Untuk BBJ sebesar Rp. 3 Milyar lebih terbagi ke dalam 3 bagian pembelanjannya, yaitu Belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan setelah perubahan baik dalam maupun luar daerah sebesar Rp. 189.621.200. Dengan rincian luar daerah naik menjadi Rp. 185.553.200 sementara dalam daerah sebesar Rp. 4.068.000 7
  • 8. Gambar 09. Grafik BP, BBJ dan BM sebelum dan setelah perubahan dari sebelumnya sebesar Rp. 199.240.000, penurunanya sebesar Rp. 9 Juta Lebih atau Rp. 9.618.800. Belanja Mamin yang juga terdapat dalam BBJ terbagi menjadi 5 bagian, yaitu : Mamin Harian Pegawai, Mamin Rapat, Mamin Tamu, Mamin Kegiatan dan Mamin Pasien. Terdapat total kenaikan sebesar Rp. 700 Juta lebih atau sekitar Rp. 775.030.000 dari sebelumnya sebesar Rp. 678.640.000. Detail Mamin ini dapat terlihat pada Gambar 10, dibawah ini : Gambar 10. Grafik Mamin dalam BBJ sebelum dan setelah perubahan Dari gambar Mamin di atas terlihat ketambahan anggaran pada Mamin Pasien sebesar Rp. 75 Juta, Mamin Harian Pegawai sebesar Rp. 30 Juta, Mamin Tamu sebesar Rp. 3 Juta Lebih atau kurang lebih Rp. 3.750.000. Sementara lainnya mengalami penurunan, seperti Mamin Rapat penurunan sebesar Rp. 10.360.000 dari sebelumnya Rp. 20.200.000 menjadi Rp. 9.840.000 setelah perubahan, menyusul Mamin Kegiatan menunrun Rp. 2 Juta yang sebelumnya sebesar Rp. 10.980.000 menjadi Rp. 8.980.000. Namun demikian jika ditotalkan keseluruhan Belanja Mamin ini mengalami ketambahan anggaran sebesar Rp. 96.390.000 atau sekitar Rp. 96 Juta lebih dari seblumnya sebesar Rp. 678.640.000 total menjadi Rp. 775.030.000 setelah perubahan. Untuk Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 123.375.050 setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 488.636.111, terlihat ada ketambahan anggaran sebesar Rp.365.261.061 atau Rp. 365 Juta lebih. Keseluruhan belanja perjalanan dinas, Mamin dan belanja pemeliharaan terlihat dalam gambar 11 di bawah ini : 8
  • 9. Pada belanja pemeliharan terdapat 3 bagian, yaitu Pemeliharaan Gedung Kantor mengalami ketambahan anggaran sebesar Rp. 277 Juta lebih atau sekitar Rp. 277.388.545 dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 45.000.000 menjadi Rp. 322.388.545 setelah perubahan. Gambar 11. Grafik Belanja Barang Jasa RS. Anuntaloko Pemeliharaan Peralatan Kesehatan, juga mengalami hal yang serupa ada ketambahan anggaran sebesar Rp. 33 Juta lebih atau sekitar Rp. 33.472.516 dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.53.527.484 setelah ketambahan anggaran tersebut menjadi Rp. 87 Juta. Selain itu ada ketambahan anggaran Pemeliharaan Jalan sebesar Rp. 39 Juta9 , sebelumnya tidak pernah dianggarkan dalam BBJ. Dapat dilihat pada Gambar 12 di bawah ini : 9 ibid 9
  • 10. Gambar 12. Grafik Belanja Pemeliharaan dalam Belanja Barang Jasa RS. Anuntaloko C. Kesimpulan Dari keseluruhan uraian di atas maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa : Pertama, ada berbagai kebijakan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan anggaran daerah, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 38 menyebutkan Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana, selain ada penegasan pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk rakyat. Kedua, total BL hanya 36.96 % terserap dalam BM, selebihnya 63.04 % terdapat di BP dan BBJ. Ketiga, masih terdapat pelayanan kesehatan yang masih lemah dari segi prasarana dan sarana RS, puseksmas dan polindes di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Mepanga dan Kecamatan Tinombo, di kedua kecamatan tersebut masih kekurangan obat- obatan, cairan infuse, sarana mobil ambulance, tenaga perawat, tenaga dokter, insentif bagi tenaga kesehatan masih minim sampai dengan pelayanan fasilitas jaminan kesehatan bagi rakyat seperti Jamkesmas. D. Saran Dari kesimpulan di atas dapat di berikan beberapa saran : 10
  • 11. Pertama, dalam penyusunan APBD Perubahan 2013, sebaiknya memperhatikan efisiensi, ekonomis dan efektif sebagimana tertuang dalam permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah. Kedua, dalam penyusunana APBB Perubahan 2013 ini hendakmya memprioritaskan pada belanja untuk kebutuhan pelayanan kesehatan kepada rakyat khsusnya dalam BL Daftar Pustaka 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Rencana Kerja Anggaran Pemerintah (RKAP) Tahun 2013 Kabupaten Parigi Moutong; 5. Hasil investigasi prasarana dan sarana kesehatan di Kecamatan Mepanga dan Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parimo Tahun 2013. 11

Related Documents