1. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis NarkotikaNarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanam...
1. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2. Undang-undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation...
dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi mudapada umumnya.Selain itu, untuk melindu...
bilateral, regional, maupun internasional.Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegaha...
1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undangundang aja; 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-piha...
of 5

Narkob hukum

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narkob hukum

  • 1. 1. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis NarkotikaNarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensismaupunedd semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dandapat menimbulkan ketergantungan.[1]Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatanpenyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standarpengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan ataumasyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai denganpenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebihbesar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapatmelemahkan ketahanan nasional.Yang dimakud narkotika dalam UU No. 35/2009 adalah tanaman papever, opium mentah,opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka,kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atauturunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semisitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokainayang ditetapkan mentri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapatmenimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran- campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, ataubahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan mentri kesehatan sebagainarkotika.[2]Berdasarkan rumusan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 diatas, penulis dapat menarikkesimpulan, bahwa tanaman atau barang ditetapkan sebagai narkoba atau bukan setelahmelalui uji klinis dan labotarium oleh Depertemen Kesehatan.Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjaditiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 : 1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 2. Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika (berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika)Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapadasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:
  • 2. 1. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2. Undang-undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 19 88 ( Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotrapika, 1988) 3. Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU RI No. 22 tahun 1997.Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :[3] 1. Sebagai penggunaDikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. 2. Sebagai pengedarDikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda. 3. Sebagai produsenDikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009,dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yangsangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, padaSidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melaluiKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telahmerekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan PresidenRepublik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997tentang Narkotika.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasanterhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidanaseumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 jugamengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatanserta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindakpidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakinmeningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkanbanyak orang yang secara bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yangterorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upayapencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadapUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegahadanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif
  • 3. dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi mudapada umumnya.Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika danmencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diaturjuga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahanpemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolonganterhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagipenyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efekjera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan PrekursorNarkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimumkhusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidanamati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis,ukuran, dan jumlah Narkotika.Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredarangelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yangsudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada PeraturanPresiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan NarkotikaProvinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini,BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dandiperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNNberkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNNjuga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal,yakni BNN provinsi danBNN kabupaten/kota.Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atauharta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dantindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikaberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampasuntuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasanpenyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasimedis dan sosial.Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika danPrekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang inijuga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknikpembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlleddelevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaandan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luasmelampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik
  • 4. bilateral, regional, maupun internasional.Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan danpemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberianpenghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan danpemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebutdiberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upayapencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika danPrekursor Narkotika.Namun demikian, dalam tataran implementasi, sanksi yang dikenakan tidak sampai padakategori maksimal. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kasus yang diprosesmemang ringan, sehingga hakim memutuskan dengan sanksi yang ringan pula. Kedua,tuntutan yang diajukan relatif ringan, atau bahkan pihak hakim sendiri yang tidak memilikiketegasan sikap. Sehingga berpengaruh terhadap putusan yang dikeluarkan 3. Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana NarkotikaBerbicara mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukumpidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcement sebagaibagian dari criminal policy atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalampenanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksipidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakansanksi pidana (penal).Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatanmasyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni:a) takut berbuat dosa;b) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifatimperatif;c) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penalmempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.[4]Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintahIndonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengandemikian, diharapkan dengan dirumuskanya undang-undang tersebut dapat menanggulangiperedaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta menjadi acuan danpedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yangmenerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadapkejahatan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentangkebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika serta implementasinya dalam penangulangan tindak pidana narkotika danpsikotropikapenegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambatberjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalahsebagai berikut:[5]
  • 5. 1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undangundang aja; 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum; 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yangdidasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atassaling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagaitolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.