MASYARAKAT HUKUM ADAT
NATALKRISTIONO,S.Pd.,M.H.
MASYARAKAT HUKUM
RECHTSGEMEENSCHAAP
(PERSEKUTUAN HUKUM, DESA)
“kelompok teratur yg bersifat tetap dg
tata urusan sendiri ...
Prof. M.M.Djojodigoeno:
“Suatu desa ialah suatu kesatuan kemasya-rakatan
berdasarkan ketunggalan wilayah yg
organisasinya ...
Masyarakat hukum:
“bingkainya selalu berlainan
coraknya…karena perbedaan dlm susunan
masyarakat2 Bumiputera…suatu susunan
...
Ciri2 Masyarakat hukum:
1. Adanya suatu kelompok manuisia
2. Antara anggota terdapat rasa solidaritas besar
3. Mempunyai w...
<>Ps. 18 B (2): Negara mengakui dan menghor-
mati kesatuan2 masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang...
Penjelasan Ps 18 UUD 1945, angka Romawi II:
Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat 250
zelfbesturende landschappen dan...
Unsur2 Pembangun
Organisai Masyarakat
1. Organisasi desa
2. Ketunggalan silsilah / lineage [kalau ada]
3. Paguyuban hidup ...
Jenis desa [bentuk]:
1. Bersentralisasi [dorpsgemeenschap]
desa2 di Jawa, Madura, Bali
2. Berdesentralisasi [streeksgemee...
Fungsi desa (MM Djojodigoeno):
1. Ia merupakan subyek hak ulayat
2. Ia merupakan masyarakat hukum yg paling
utama badan h...
Ter Haar & van Vollenhoven:
Fungsi Masyarakat hukum: selaku bingkai
yg turut menentukan kepribadian
kesatuan Hukum Adat se...
Ketunggalan silsilah
(lineage)
Pengertian:
1. Ia dipangkalkan kepada satu orang leluhur
(founding ancestor, yg menunjuk-ka...
3. Ia ditentukan melalui suatu rantai
keturunan istimewa patrilineal: Batak,
Bali, Buru, Seram Timor; matrilineal:
Minang...
Makna dan konsekuensi:
1. Ketunggalan silsilah menggabungkan
warganya dalam suatu kolektifitas yang lazim
mempunyai nama t...
2. Masing2 lineage mempunyai cabang2 di
berbagai desa.
Di Batak: clan marga tanah bermarta-
bat lebih tinggi dari-pada cla...
Kewangsaan
Pengertian:
1. Ia dipangkalkan kepada siapapun di antara
para leluhur
2. Ia hanya diakui adanya antara orang2 y...
Paguyuban Hidup
Suatu kesatuan kemasyarakatan: yang
dominan hubungan guyup, bukan hubungan
pamrih (lebensgemeinschaft). Ma...
Jenis2nya:
• Brayat mandiri (selfstandig gezin, Bld;
independent nuptial family / independent
conjugal family / nuclear fa...
UU No 5 Tahun 1979
• Desa : kesatuan masyarakat
organisasi pemerintahan terendah di
bawah camat berhak menyelenggarakan
r...
UU No. 22 / 1999
• Desa atau nama lain : kestuan masy. hk
yg wenang mangatur dan mengurus
kpntingan msy. stempat berds. ha...
UU NO.32 / 2004
Ps. 200 :
(1) Dalam pemerintahan daerah
kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa
yg terdiri dari pemerint...
Ps. 211:
(1) Di desa dapat dibentuk lembaga
kemasyarakatan yg ditetapkan dengan
peraturan desa dengan berpedoman pada
pera...
DESA (MARGA)
DI SUMATERA SELATAN
Kabupaten Lahat
I. Pemerintahan Marga:
1, Pasirah: Kepala Marga merangkap Ketua Adat /
Ke...
II. Dewan Marga (sebagai pendamping
/mitra Pemerintahan Marga),
bertugas a.l.:
1. Membuat peraturan2 marga
menurut Hukum A...
KEPUSTAKAAN HUKUM ADAT
Hilman Hadikusuma:
<>Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat
<>Hukum Perkawinan Adat
<>Hukum Kekerabatan ...
Iman Sudiyat: <>Asas2 Hukum Adat
<>Hukum Adat Sketsa Asas
Soerjono Soekanto: Hukum Adat Indonesia
Soemarman, Anto: Hukum A...
of 26

Natal kristiono mata kuliah hukum adat masyarakat hukum adat

diambil dari berbagai sumber
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natal kristiono mata kuliah hukum adat masyarakat hukum adat

  • 1. MASYARAKAT HUKUM ADAT NATALKRISTIONO,S.Pd.,M.H.
  • 2. MASYARAKAT HUKUM RECHTSGEMEENSCHAAP (PERSEKUTUAN HUKUM, DESA) “kelompok teratur yg bersifat tetap dg tata urusan sendiri dan harta benda serta harta cita sendiri“ (ter Haar) Di Bali masyarakat hukum (adat) disebut desa adat, yg berjumlah 1456 buah. Di samping itu ada desa dinas, yg banyaknya 564 buah.
  • 3. Prof. M.M.Djojodigoeno: “Suatu desa ialah suatu kesatuan kemasya-rakatan berdasarkan ketunggalan wilayah yg organisasinya didasarkan atas tradisi yg hidup dlm suasana rakyat dan mempunyai suatu badan ata urusan pusat yg berwiba-wa di seluruh lingkunga wilayahnya.” desa itulah yg merupakan masyarakat hukum yg dpt disebut kesatuan dari tata susunan rakyat Fungsi masyarakat hukum: Selaku bingkai yg turut menentukan kepribadian kesatuan Hukum Adat setempat yg dipagarinya, ataupun selaku peta denah dari halaman kerjanya (Ter Haar, Vollenhoven)
  • 4. Masyarakat hukum: “bingkainya selalu berlainan coraknya…karena perbedaan dlm susunan masyarakat2 Bumiputera…suatu susunan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan dari bagian2 Hukum Adat lainnya. <> Di Bali masy. hk (adat) disebut: desa adat (berjumlah 1456 buah), [dan desa dinas, berjumlah 546 buah]
  • 5. Ciri2 Masyarakat hukum: 1. Adanya suatu kelompok manuisia 2. Antara anggota terdapat rasa solidaritas besar 3. Mempunyai wilayah, kekayaan dan pemerintahan sendiri 4. Terjadi secara spontan 5. Orang luar [yg bukan warga] dianggap sbagai orang asing 6. Orang luar tdk dpt mengambil manfaat tanah wilayah kesatuan itu, kecuali dg izin dan mebayar [recognitie, retribusi dll] kpd kesatuan tsb.
  • 6. <>Ps. 18 B (2): Negara mengakui dan menghor- mati kesatuan2 masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dgn perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yg diatur dlm undang2. <>Ps. 28 I (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dgn perkembangan zaman dan peradaban.
  • 7. Penjelasan Ps 18 UUD 1945, angka Romawi II: Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat 250 zelfbesturende landschappen dan volksgemeen- schappen seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dsb. Daerah2 itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yg bersifat istimewa. Negara RI menghormati kedudukan daerah2 istimewa tsb dan segala peraturan Negara yg mengenai daerah2 itu akan mengingat hak2 asal-usul daerah tsb.
  • 8. Unsur2 Pembangun Organisai Masyarakat 1. Organisasi desa 2. Ketunggalan silsilah / lineage [kalau ada] 3. Paguyuban hidup / somah [lebensgemeinschaft / household] Jenis desa [dasar]: 1. Genealogis (Gayo) 2. Teritorial ( Jawa, Madura, Bali: desa. Aceh: gampong, meunasah. Minahasa : Ambon: negorij / negeri ) 3. Genealogis – teritorial ( Batak: huta, kuria. Minangkabau: nagari. Sum. Sel. : marga /dusun)
  • 9. Jenis desa [bentuk]: 1. Bersentralisasi [dorpsgemeenschap] desa2 di Jawa, Madura, Bali 2. Berdesentralisasi [streeksgemeenschap] desa2 di Angkola & Mandailing (kuria dgn huta2-nya) 3. Serikat desa2 [dorpenbond] Batak bagian tengah
  • 10. Fungsi desa (MM Djojodigoeno): 1. Ia merupakan subyek hak ulayat 2. Ia merupakan masyarakat hukum yg paling utama badan hukum yg berwibawa dlm perkembangan dan pemeliharaan hukum adat keputusan2 dari badan2 tata urusan desa dan pejabat kewibawaannya merupakan proyeksi rasa keadilan rakyat.
  • 11. Ter Haar & van Vollenhoven: Fungsi Masyarakat hukum: selaku bingkai yg turut menentukan kepribadian kesatuan Hukum Adat setempat yg dipagarinya, ataupun selaku peta denah dari halaman kerjanya
  • 12. Ketunggalan silsilah (lineage) Pengertian: 1. Ia dipangkalkan kepada satu orang leluhur (founding ancestor, yg menunjuk-kan berbagai kelebihan). 2. Ia dipangkalkan dari seorang terkemuka tanpa pembatasan berapa generasi jauhnya.
  • 13. 3. Ia ditentukan melalui suatu rantai keturunan istimewa patrilineal: Batak, Bali, Buru, Seram Timor; matrilineal: Minangkabau 4. Mungkin juga dipangkalkan melalui garis yg tidak berketentuan (mixilineal) [Dayak, Toraja].
  • 14. Makna dan konsekuensi: 1. Ketunggalan silsilah menggabungkan warganya dalam suatu kolektifitas yang lazim mempunyai nama tertentu [Nasution, Lubis] menimbulkan rasa berkita (Wir-gefuhl), pendukung berbagai nilai bersama, a.l. pemujaan leluhur. Masing2 lineage berfungsi selaku kesatuan exogami
  • 15. 2. Masing2 lineage mempunyai cabang2 di berbagai desa. Di Batak: clan marga tanah bermarta- bat lebih tinggi dari-pada clan lain. Di Indonesia Timur: clan asal kelebihan dlm hal tanah, clan penda-tang dlm hal pemerintahan desa.
  • 16. Kewangsaan Pengertian: 1. Ia dipangkalkan kepada siapapun di antara para leluhur 2. Ia hanya diakui adanya antara orang2 yang masih diketahui hubungan darahnya. 3. Ia ditentukan secara parental / bilateral. Makna dan konsekuensi: 1. Ia meminta perhatian dan solidaritas ke berbagai individu (tepecah ke dua jurusan). 2. Solidaritas bersifat perorangan.
  • 17. Paguyuban Hidup Suatu kesatuan kemasyarakatan: yang dominan hubungan guyup, bukan hubungan pamrih (lebensgemeinschaft). Masing2 anggo- tanya merasa at his ease and at home, karena mendapat perhatian dan pemenuhan kebu- tuhan hidup yang sepadan menurut kemung- kinan yang ada.
  • 18. Jenis2nya: • Brayat mandiri (selfstandig gezin, Bld; independent nuptial family / independent conjugal family / nuclear family, Ingris). • Somah seperut (uterine family). • Brayat besar patriarchal • Brayat diliputi suatu clan laki2.
  • 19. UU No 5 Tahun 1979 • Desa : kesatuan masyarakat organisasi pemerintahan terendah di bawah camat berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri • Pemerintah Desa: Kades & LMD Zaman Orde Baru: Penyeragaman desa / pemaksaan unifikasi hukum
  • 20. UU No. 22 / 1999 • Desa atau nama lain : kestuan masy. hk yg wenang mangatur dan mengurus kpntingan msy. stempat berds. hak asal usul dan adat istiadat setempat di daerah kabupaten • Pemerintahan Desa: Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa Orde Reformasi: bhineka tunggal eka / pluralisasi & unifikasi hukum
  • 21. UU NO.32 / 2004 Ps. 200 : (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yg terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. (2) Pembentukan, penghapusan, dan / atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.
  • 22. Ps. 211: (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yg ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan per-undang2-an. (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masya-rakat.
  • 23. DESA (MARGA) DI SUMATERA SELATAN Kabupaten Lahat I. Pemerintahan Marga: 1, Pasirah: Kepala Marga merangkap Ketua Adat / Ketua Pembina Adat istiadat Marga 2. Pembarap: Kerio di dusun tempat tinggal Pasirah, sbgai Pembantu Utama Pasirah 3. Penghulu: Pembantu Pasirah bidang Agama Islam 4. Juru tulis Marga 5 Kemit: Petugas keamanan
  • 24. II. Dewan Marga (sebagai pendamping /mitra Pemerintahan Marga), bertugas a.l.: 1. Membuat peraturan2 marga menurut Hukum Adat 2. Mengawasi jalannya Pemerintahan Marga 3. Menetapkan / mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Marga Marga terdiri atas dusun2 (dipimpin Kerio)
  • 25. KEPUSTAKAAN HUKUM ADAT Hilman Hadikusuma: <>Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat <>Hukum Perkawinan Adat <>Hukum Kekerabatan Adat <>Hukum Perekonomian Adat Indonesia <>Sejarah Hukum Adat <>Hukum Pidana Adat Yahya Harahap: Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat
  • 26. Iman Sudiyat: <>Asas2 Hukum Adat <>Hukum Adat Sketsa Asas Soerjono Soekanto: Hukum Adat Indonesia Soemarman, Anto: Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang Surojo Wignjodipuro: Pengantar dan Asas2 Hukum Adat Syahrizal: Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia