PENJELASAN MENTERI LHK PADA PRESS CONFERENCE
PARIS COP, 1 Desember 2015
I. KepentinganIndonesiadalam COP 21
1. Low carbon ...
a. Menghadirkan Negara, melindungi dari dampak kenaikan suhu global
diatas 2 derajat Celsius, kesediaan lingkungan yang ba...
b. Di bidang tata kelola hutan dan sektor lahan, melalui : penerapan one map
policy dan menetapkan moratorium dan review i...
Informastion System (SIS) REDD+ (governance, social culture and environment),
Financial mechanism.
3. Tanpa REDD+ hampir t...
of 4

Press conf pi westin

Pressconf Pavilion Indonesia Westin
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Press conf pi westin

  • 1. PENJELASAN MENTERI LHK PADA PRESS CONFERENCE PARIS COP, 1 Desember 2015 I. KepentinganIndonesiadalam COP 21 1. Low carbon dan climate resilient development (dalam agenda ADP WS I). Konsep Pembangunan Low Carbon didorong oleh UNFCCC sejak tahun 1992 yang intinya adalah sustainable development. Secara sederhana berarti pembangunan yang tetap memberikan akses sumberdaya alam bagi generasi yang akan datang seperti yang kita alami sekarang. Dengan kata lain tetap menjaga sumberdaya alam, tidak boleh mengalami deplesi. Pembangunan seperti ini misalnya dalam sumberdaya hutan, sumberdaya air, dan sumberdaya energi. Prinsipnya adalah pembangunan berkelanjutan. Climate resilience development diintroduksi tahun 2014, yang untuk Indonesia kita sudah mengenal tentang ketahanan nasional. Pada konteks ini, ketahanan nasional dikaitkan dengan ancaman perubahan iklim. Konsep ketahanan nasional itu sendiri adalah kekuatan dan keuletan bangsa dari dalam diri sendiri menghadapi berbagai ancaman. Pada konteks perubahan iklim maka ketahanan nasional dikaitkan dengan berbagai keputusan berkenaan dengan ancaman menurunnya kualitas atmosfir akibat emisi gas serta ancaman menurunnya sumber kekayaan alam(SKA) kita. Semua keputusan pembangunan yang melemahkan kualitas sumber kekayaan alam menjadi perhatian. Pada tahun 2014, agenda climate resillience, dikaitkan dengan kondisi pesisir laut dan pantai atau coastal zones yang dinilai rentan. Begitupun dikaitkan dengan konflik-konflik sumberdaya serta kondisi sumber daya air. Bagian-bagian ini yang sekarang dinilai menghadapi ancaman yang cukup serius. 2. ADP WS II mencakup perlunya peningkatan aksi sebelum 2020 sebagai dasar diberlakukan agreement 2015, aksi mitigasi, dukungan implementasi komitmen, dukungan pendanaan, kualitas teknologi, expertise, aksi adaptasi serta keberadaan non state actors. Untuk Indonesia, komitmen dalam pembangunan yang relevan untuk didudukkan mencakup NAWACITA Kabinet yang meliputi : masuk dalam agenda negosiasi ADP WS II.
  • 2. a. Menghadirkan Negara, melindungi dari dampak kenaikan suhu global diatas 2 derajat Celsius, kesediaan lingkungan yang baik, menjaga sumber kekayaan alam. b. Tata kelola pemerintahan , tata kelola hutan, partisipatif aspiratif (masyarakatadat), keadilan dan proses transparansi. c. Membangun dari pinggiran dan desa, menjaga lingkungan kepulauan, eksistensi pulau-pulau kecil dari dampak global, akses energy, kebijakan alokasikeseimbangan pembangunan dan lingkungan. d. Reformasi sistem dan penegakan hukum, penerapan keadilan dalam penggunaan ska secara lestari yang berdasarkan taatazas. e. Produktivitas rakyat, penyediaan lingkungan dan ska yang stabil dan sustained, memenuhi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, introduksigreen investing. f. Kemandirian ekonomi, mengatasi kemiskinan, food security, energy security, ketahanan air, sumberdaya ekonomi maritim, dan kebijakan fiscal yang mendukung atasi dampak global. g. Revolusi karakter, gaya hidup hemat energy, tanggung jawab lingkungan, penerap dini atau pionier, menjaga kualitas SKA, penyelamatan alam. h. Perteguh kebhinekaan, melindungi keaneka-ragaman hayati, biodiversity dan peran masyarakat adat, pelestarian kearifan lokal dan aktualisasi dalam pembangunan. 3. Kontribusi terhadap upaya global dalam mencapai tujuan konvensi WS I, WS II, Subsidiary Body for Implementation dan Subsidiary Body and Technologycal Advice) 4. INDCposisiIndonesia Indonesia berkomitmen : menurunkan emisi sebesar 29% dibawah business as usual pada tahun 2030 sebesar 41% dengan bantuan internasional dan penurunan emisi dilakukan dengan mengambil langkah : a. Di bidang energy : pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif, peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari konsumsi energi nasionaltahun 2025, pengolahan sampah menjadi sumber energy.
  • 3. b. Di bidang tata kelola hutan dan sektor lahan, melalui : penerapan one map policy dan menetapkan moratorium dan review ijin pemanfaatan lahan gambut. c. Sementara di bidang maritime : mengatasi perikanan ilegal/IUU Fishing dan perlindungan keanekaragaman hayatilaut. d. Dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi secara binding tersebut mengedepankan peran masyarakat terutama berkenaan dengan kearifan lokal. 5. Frame negosiasi yang meliputi : adaptasi, mitigasi, means of implementasi seperti Finance, Technology Development and Transfer, Capacity building, Loss and damage, Transparency of actions and support, Facilitating implementation compliance, aspek institusi dan aspek legal lainnya seperti review aksi pengendalian perubahan iklim sebelum tahun 2020 dilaksanakan, stock taking berkala untuk mengetahui status pencapaian tujuan akhir secara global, dsb. II. HARAPAN INDONESIA TERHADAP COP 1. Kesepakatan harus dicapai. Untuk keseimbangan dan keadilan sesuai dengan prioritas dan kemampaun nasional, tidak menghambat pembangunan nasional 2. Kontribusi semua pihak terutama negara maju dalam aksi kurangi resiko bencana dan adaptasi 3. Mobiliasi pendanaan 4. Transfer teknologi ramah lingkungan 5. Langkah nyata dalam agenda pengendalian perubahan iklim III. Apa saja REDD + 1. Hutan merupakan sumber emisi yang besar oleh karena itu REDD + menjadi sangat penting. Dalam diskusi2 pendahuluan jelang Paris COP, sumber emisi meliputi : electricity 25%, Agriculture and Forest Land Use (AFOLU) 24% industry 20%, transport14 %, buildings 6.4 % lain-lain 9.6 %. 2. Termasuk dalam elemen REDD + meliputi : reduksi dari deforestasi, reduksi dari degradasi, reduksi dari kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan hutan berkelanjutan, forest carbon conservation, MRV, badan Safeguard
  • 4. Informastion System (SIS) REDD+ (governance, social culture and environment), Financial mechanism. 3. Tanpa REDD+ hampir tidak mungkin untuk menjaga kenaikan suhu global 2 derajatCelsius. 4. REDD + dapat membantu penyelamatan Negara-negara hutan, karena deforestasi mengakibatkan hal-hal buruk tidak saja kerusakan hutan tetapi juga kualitas udara, kualitas tanah, air, keanekaragaman hayati, baik lokal maupun global. 5. Hal-hal yang juga muncul dalam statement kepala Negara pada konteks ini ialah pentingnya MRV, pengukuran, metodis dan transparansidalamprosesnya. IV. APA YANG DILAKUKAN ? 1. Cost and Scale, REDD + skala global, dukungan pemerintah, penurunan dan penghilangan emisi dengan kualitas tinggi dan biaya rendah; 2. Integritas atmosfir, mekanisme REDD+ dengan penerapan good practices guides by the IPCC dan national referenceemission level 3. Standar yang disetujui bersama dalam UNFCCC yang meliputi : pengukuran, pelaporan, berifikasidan monitoring kegiatan-kegiatan REDD + 4. Hasil kerja yang transparan dalam hal REDD + yang direncakan dalam perencanaan nasional, system monitoring, refrensi level emisi tingkat nasional, sistem pengaman dan verifikasiindependen atas penurunan emisi. 5. Dukungan budgetinternasional, seperti GCF dengan aturan dan standard yang disepakati. 6. Kebutuhan dalam langkah-langkah nyatanya : a. Pertukaran hasil REDD+, yang diterima oleh UNFCCC, dengan verifikasi independen pada skala nasional, fasilitasi untuk pendaftaran, akuntansi dan audit serta link kepada platform internasional emsissions trading b. Mekanisme Pasar , perlu MRV, national scale and participation c. Prinsip pedoman : integrasi amtosfir, biaya rendah dan efisien.

Related Documents