POLITIK INDONESIA PADA MASA ORDE BARU
A. LATAR BELAKANG
SISTEM POLITIK DI SUATU NEGARA MEMPUNYAI SISTEM DAN TUJUAN UNTUK...
PENGERTIAN SISTEM POLITIK
 Sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan
yang berhubu...
 Sistem Politik Indonesia Pada Masa Orde Baru
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu ters...
 Jadi secara tidak langsung, Sukarno dan Soeharto sama-sama berpedoman pada
UUD 1945. Rancangan Pembangunan Lima Tahun (...
1. Penataan politik dalam negeri
A. Pembentukan Kabinet Pembangunan
 Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Jul...
C. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik
 Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tet...
D. Pemilihan Umum
 Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum
sebanyak enam kali yang diselenggar...
E. Peran Ganda ABRI
 Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran
ganda bagi ABRI yaitu sebaga...
Politik indonesia pada masa orde baru
Politik indonesia pada masa orde baru
Politik indonesia pada masa orde baru
Politik indonesia pada masa orde baru
Politik indonesia pada masa orde baru
Politik indonesia pada masa orde baru
of 14

Politik indonesia pada masa orde baru

politik masa orde baru
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politik indonesia pada masa orde baru

  • 1. POLITIK INDONESIA PADA MASA ORDE BARU A. LATAR BELAKANG SISTEM POLITIK DI SUATU NEGARA MEMPUNYAI SISTEM DAN TUJUAN UNTUK MENJAGA SUATU KESTABILAN NEGARA. SISTEM POLITIK MEMPUNYAI FONDASI YANG KUAT DIMANA TIDAK BISA DIUBAH DAN MENJADI STATIS. SECARA LUAS BERARTI SISTEM POLITIK ITU MENJAGA KESTABILAN MASYARAKAT, MENJAGA TINGKAH LAKU KAUM MAYORITAS MAUPUN MINORITAS, MENJAGA FONDASI PEMERINTAHAN, MENJAGA KEKUATAN POLITIK, PERTAHANAN, EKONOMI, KEAMANAN SEHINGGA MENJADI SISTEM PEMERINTAHAN YANG KONTINU DAN DEMOKRASI DIMANA SEHARUSNYA MASYARAKAT BISA IKUT TURUT ANDIL DALAM PEMBANGUNAN SISTEM PEMERINTAHAN. SECARA SEMPIT, SISTEM POLITIK HANYA SEBAGAI SARANA KELOMPOK UNTUK MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN GUNA MENJAGA KESTABILAN NEGARA DALAM WAKTU RELATIF LAMA DAN MENCEGAH ADANYA PERILAKU REAKSIONER MAUPUN RADIKAL DARI RAKYATNYA ITU SENDIRI
  • 2. PENGERTIAN SISTEM POLITIK  Sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.  Tujuan pemerintahan negara dalam dasar negara pada umumnya berisi cita-cita, visi dan misi pembentukan Negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
  • 3.  Sistem Politik Indonesia Pada Masa Orde Baru Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto mulai berkuasa dan memperkenalkan sistem politik barunya yang disebut dengan Demokrasi Pancasila. Pemerintahan yang sering disebut dengan orde baru ini, secara formil berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS. Orde baru berencana merubah kehidupan sosial dan politik dengan landasan ideal Pancasila dan UUD 1945
  • 4.  Jadi secara tidak langsung, Sukarno dan Soeharto sama-sama berpedoman pada UUD 1945. Rancangan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) adalah salah satu program besarnya untuk mewujudkan itu. Tahapan yang dijalani orde baru adalah merumuskan dan menjadikan pancasila sebagai ideologi Negara, sehingga pancasila membudaya di masyarakat. Ideologi pancasila bersumber pada cara pandang integralistik yang mengutamakan gagasan tentang Negara yang bersifat persatuan. Sehingga pancasila diformalkan menjadi satu-satunya asas bagi organisasi kekuatan politik dan organisasi keagamaan-kemasyarakatan lainnya  Di era ini, kekuatan politik bergeser pada militer, teknokrasi dan birokrasi. Gagasan dan ide membutuhkan langkah praktis untuk menyeimbangkan dan keseimbangan. Dan ini tidak terjadi pada masa demokrasi pancasila. Ia hanya menjadi sebatas konsep besar yang tidak diterapkan dengan utuh. Buktinya masih banyak penyelewengan yang ironisnya berkedok demokrasi di dalam pemerintah. Bisa diuraikan, masa-masa ini adalah dimana Negara dan rakyat berhadap-hadapan dan pemerintah sangat mendominasi. Selama rezim orde baru berkuasa, demokrasi pancasila yang dicanangkan dalam pengertian normatif danempirik tidak pernah sejalan. Ia hanya menjadi slogan kosong. Ia tidak lebih baik dari dua model demokrasi sebelumnya karena penerapannya yang jauh dari kenyataan berlawanan dengan tujuan demokrasi sendiri. Orde Baru justru menghambat dan membelenggu kebebasan rakyat. Ia tidak sejalan dengan esensi dan substansi demokrasi.
  • 5. 1. Penataan politik dalam negeri A. Pembentukan Kabinet Pembangunan  Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional B. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya  Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan :  Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966.  Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
  • 6. C. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik  Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu :  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam)
  • 7. D. Pemilihan Umum  Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.  Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER(Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok sejak pemilu 1971-1997.
  • 8. E. Peran Ganda ABRI  Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. F. Pemasyarakatan P4  Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4