Oleh:
Arizka Warganegara, S.IP, M.A
Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Lampung
E-mail: arizka@unila.ac.id
 Transisi Demokrasi sebagai
demokratisasi (proses demokrasi).
a. Liberalisasi dalam konteks rezim non demokratis diarti...
Perubahan Kultur Politik
(Kultur atau Budaya Politik adalah the attitudes,
beliefs and symbols that influence political
be...
Disorder Society (Masyarakat Seolah-olah tanpa
hukum, ketidakwibawaan institusi hukum formal)
 Proses Trial dan Eror dala...
 Konsensus antar Elit (Elit Reformis tidak
tuntas berkonsensus, mahasiswa berikan
“cek kosong” kepada elit politik
 Dem...
•
•
•
•
•
Demokrasi dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat termasuk juga hak-hak negara. Jangan
Hanya Formalisme D...
•
•
•
•
•
Demokrasi dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat termasuk juga hak-hak negara. Jangan
Hanya Formalisme De...
of 7

Politik kebangsaan dalam perspektif transisi demokrasi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Social Media      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politik kebangsaan dalam perspektif transisi demokrasi

  • 1. Oleh: Arizka Warganegara, S.IP, M.A Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung E-mail: arizka@unila.ac.id
  • 2.  Transisi Demokrasi sebagai demokratisasi (proses demokrasi). a. Liberalisasi dalam konteks rezim non demokratis diartikan sebagai perubahan sosial, kebebasan media, adanya public space utk org dan personal activities, legal formal yang berpihak pd rakyat, kemungkinan peningkatan income rakyat dan yg paling penting adanya toleransi untuk beroposisi b. Demokratisasi lebih luas pemaknaannya, mengarah pada sesuatu yang formal 1).keterbukaan untuk menjadi pemerintah/penguasa, 2). pemilu formal, bebas dan kompetitif  Transisi Demokrasi sebagai perubahan rezim otoritarian menuju rezim demokrasi
  • 3. Perubahan Kultur Politik (Kultur atau Budaya Politik adalah the attitudes, beliefs and symbols that influence political behavior) “Kajian Prof. Reid ARI-NUS State Nationalism and Etni-Nationalism”  Perubahan Struktur Politik (Base Struktur dan Supra Struktur Politik)eg: eksekutif, legislatif, yudikatif, militer, parpol etc.. 
  • 4. Disorder Society (Masyarakat Seolah-olah tanpa hukum, ketidakwibawaan institusi hukum formal)  Proses Trial dan Eror dalam konteks penataan kelembagaan dan lembaga negara  Birokrasi tidak efektif dan efisien (eg: korupsi, terabaikan pelayanan masyarakat)  Euforia Massa dan Elit Politik  Konflik based on Race and Religious 
  • 5.  Konsensus antar Elit (Elit Reformis tidak tuntas berkonsensus, mahasiswa berikan “cek kosong” kepada elit politik  Demokratisasi Massa  Stabilisasi (di era SBY mulai melakukan hal ini)  Proses Intitusionalisasi politik  Demokrasi Terkonsoslidasi
  • 6. • • • • • Demokrasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat termasuk juga hak-hak negara. Jangan Hanya Formalisme Demokrasi tapi tidak Substantif.---terkait dengan Kultur (Civic Education)---porsi Akademisi, mhs, lsm ormas Kedaulatan Rakyat dan Konstitusi----terkait dengan Kultur (Civic Education) ---porsi Akademisi, mhs, lsm ormas Sistem Kelembagaan dan Perlembagaan Negara eg:pemeriksaan uang negara 7 level mulai dari BPKP to KPK---terkait struktur Hubungan Kekuasaan Pusat dan Daerah eg: fomat otda--terkait struktur Sistem Ekonomi (kiri-kanan-kanan tengah harus jelas)-terkait struktur
  • 7. • • • • • Demokrasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat termasuk juga hak-hak negara. Jangan Hanya Formalisme Demokrasi tapi tidak Substantif.---terkait dengan Kultur (Civic Education)---porsi Akademisi, mhs, lsm ormas Kedaulatan Rakyat dan Konstitusi----terkait dengan Kultur (Civic Education) ---porsi Akademisi, mhs, lsm ormas Sistem Kelembagaan dan Perlembagaan Negara eg:pemeriksaan uang negara 7 level mulai dari BPKP to KPK---terkait struktur Hubungan Kekuasaan Pusat dan Daerah eg: fomat otda--terkait struktur Sistem Ekonomi (kiri-kanan-kanan tengah harus jelas)-terkait struktur

Related Documents