PORNOGRAFI PELAJAR
Oleh: Prof. Suyanto, Ph.D
Baru-baru ini media massa digital, elektronik, dan cetak ramai-ramai
memberit...
pencegahannya juga dirumuskan jelas. Dalam Pasal 17 ditegaskan:
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegah...
prgram nasional pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan kita.
Bahkan dalam Kurikulum 2013, pendidikan Karakter har...
Semoga begitu.
Prof. Suyanto, Ph.D.
Guru Besar FE Universitas Negeri Yogyakarta.
4
of 4

Pornografi pelajar

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pornografi pelajar

  • 1. PORNOGRAFI PELAJAR Oleh: Prof. Suyanto, Ph.D Baru-baru ini media massa digital, elektronik, dan cetak ramai-ramai memberitakan bencana moral yang menimpa pendidikan dasar di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Jakarta. Sebuah vedio adegan mesum “tingkat tinggi” yang dilakukan sepasang siswa-siswi sekolah tersebut, FP dan AE, diberitakan telah beredar melalui You Yube, BB dan HP. Adegan mereka terjadi di ruang kelas kosong setelah mata pelajaran usai. Anehnya, adegan amat sangat tabu itu rame-rame ditonton dan direkam oleh kawan- kawan mereka dengan menggunakan smart phone. Adegan porno mereka itu menghentak hati dan pikiran kita semua, dan sekaligus sangat memprihatinkan bagi pendidik, orangtua, sekolah, tokoh agama, dan pemerintah. Perilaku menyimpang mereka itu sungguh menjadikan kita semua mau tidak mau harus merefleksikan diri dan bertanya apa sebenarnya yang salah pada sistem kehidupan kita baik di bidang pendidikan, pemerintahan, dan juga sistem sosial politik dan budaya yang menjadi konteks bagi tumbuh-kembangnya kehidupan anak-anak kita. Siapa sebenarnya yang mereka tiru? Apakah para pemimpin? Para politisi? Ataukah para artis yang membuat berita di seputar adegan porno beberapa tahun lalu? Dari sisi pemerintah juga sudah mengundangkan undang- undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 1
  • 2. pencegahannya juga dirumuskan jelas. Dalam Pasal 17 ditegaskan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”. Pertanyaannya, mengapa pornografi di kalangan pelajar di berbagai kota tetap saja muncul? Bisakah ini diartikan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum berhasil menyosialisasikan UU Prnografi? Itulah pemtingnya bagi semua fihak untuk melakukan refleksi terhadap setiap ada kejadian pornografi di kalangan pelajar kita, dilihat dari kacamata UU dan hukum yang berlaku. Apa artinya sebuah UU kalau tidak efektif mencegah terjadinya pronografi. Apalagi UU pornografi itu telah dibicarakan oleh banyak fihak secara luas dan intensif karena terbentuknya UU itu melalui uji materi yang mengundang pro-kontra. Ternyata setelah menjadi UU tidak mampu mencegah terjadinya pornografi di kalangan pelajar kita. Memang UU nya tidak salah. Mungkin yang salah kita semua yang gagal menyosialisasikan UU itu di kalangan para pelajar. Kejadian adegan mesum di kalangan pelajar berikut dampak ikutannya berupa penyebarluasan vedio nya di dunia maya, sungguh hal ini juga menjadi batu uji yang sangat kritis terhadap Gerakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa yang telah dicanangkan tiga tahun lalu. Gerakan ini mewajibkan semua kementerian dan lembaga pemerintah untuk melakukan pembangunan karakter di lingkungannya masing-masing. Kemudian pada gilirannya, dari Gerakan Nasional ini, telah dirumuskan pula 2
  • 3. prgram nasional pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan kita. Bahkan dalam Kurikulum 2013, pendidikan Karakter harus diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran. Dengan kejadian mesum “kelas tinggi” di kalangan pelajar kita, bisakah dikatakan bahwa Gerakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa dan juga Pendidikan Karakter belum menyentuh masalah yang ingin kita pecahkan terkait dengan pembangunan dan pendidikan karakter? Tentu tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu, namun apapun faktanya semua komponen bangsa ini memang perlu bergerak serentak, bersatu padu, untuk menggalang kebersamaan agar pembangunan karakter bangsa dan pendidikan karakter dapat mencegah terjadinya perilaku yang tidak mencerminkan keunggulan karakter bagi seluruh pelajar kita. Kalau saja komponen bangsa ini tidak bersatu padu dalam mendukung pembangunan karakter dan pendidikan karakter, niscaya nilai-nilai terpuji yang diajarkan di sekolah akan terkontaminasi oleh nilai- nilai negatif yang terjadi di masyarakat, keluarga, dan juga media massa. Jadi, pada akhirnya semua komponen bangsa akan harus menjadi guru dan pendidik di lingkungannya untuk penanaman karakter yang mulia melalui berbagai modalitas sesuai dengan sifat, hakikat dan entitas masing-masing komponen itu. Modalitas itu bisa berbentuk habituasi, modeling, regulasi, values clarification, dan sebagainya, agar kita bisa saling mengisi dan menopang satu sama lain dalam memahamkan dan menanamkan karakter terpuji kepada seluruh siswa di semua jenis dan jenjang pendidikan. 3
  • 4. Semoga begitu. Prof. Suyanto, Ph.D. Guru Besar FE Universitas Negeri Yogyakarta. 4

Related Documents