Politik Adi Daya “Di Negeri Garuda” Oleh: IrvanuddinJika dalam dunia Internasional,...
mengingat hampir semua pimpinan lembaga suprasrtuktur politik (eksekutif, legislatif danyudikatif) dipegang oleh orang Jaw...
jawaban atas ketimpangan yang ada. Bahkan ada upaya dari pemerintah pusat untuk berusahamelakukan penyelarasan dan penyera...
Logika kekuatan otot akan memicu pihak lain merasa dendam serta kebencian dan permusuhanyang sesungguhnya. Jika tidak ada ...
of 4

Politik adi daya

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politik adi daya

  • 1. Politik Adi Daya “Di Negeri Garuda” Oleh: IrvanuddinJika dalam dunia Internasional, kekuatan politik adidaya sangat identik dengan Amerika serikatdan sekutunya, maka dalam kancah perpolitikan Indonesia, kekuatan politik adidaya tersebutsangat identik dengan Pusat (Jakarta) secara khusus dan Jawa (kekuatan politik) secara umum.Fenomena kekuatan politik adidaya tersebut sebenarnya telah terlihat dalam politik Indonesia,bukan hanya belakangan ini, tetapi sesungguhnya telah terjadi sejak era pra pergerakankemerdekaan Indonesia. Betapa tidak mulai dari tokoh, pemikiran, simbol, hingga strategi,tehnik dan taktik pergerakan kebangsaan dan kenegaraan, Jakarta secara khusus dan Jawa secaraumum adalah entitas politik yang sangat dominan dalam kancah perpolitikan di Indonesia.Sehingga tidak heran jika kemudian, Indonesia selalu di identikkan dengan Jakarta atau Jawa.Fenomena kekuatan politik adidaya ini disatu sisi memang mengandung maksud yang positifkhususnya ketika kita membicarakan teori integrasi dalam ilmu politik. Bahwa harus adakekuatan dominan atau sentral yang dijadikan rujukan untuk mengelola sumber daya politikperiperi, sehingga disintegrasi bisa diminimalisir.Tetapi disisi yang lain fenomena lahirnya kekuatan politik adidaya khususnya di era neo hibridapost modernisme seperti sekarang ini justru akan melahirkan perasaan xenophobia bagi sebagianwilayah lain di Indonesia, apalagi jika wilayah tersebut masih jauh terbelakang dari segiekonomi, pendidikan, dan politik dibanding dengan pusat. Hal inilah yang kadangkala menyulutapi pemberontakan sebagai bentuk pengingkaran politik atas kekuatan politik adidaya tersebut.Dan ini pula yang telah menggerogoti tokoh-tokoh politik dan pemikir Indonesia dari berbagailintas klan pemikiran di daerah yang tergolong periferi, khususnya setelah terlihat banyaknyakegagalan, keragu-raguan dan kelemahan yang dilakukan baik oleh tokoh, pemikiran, maupunstrategi, tehnik dan taktik pusat (jakarta dan jawa) dalam menyelesaikan berbagai problem hidupdan kehidupan kebangsaan dan kenegraaan.Parahnya kekuatan politik adidaya tersebut membuat para tokoh (pengamat, praktisi, politisi,ulama, dll) , pemikiran dan tindakannya justru semakin mengamini perasaan akan kehebatankekuatan tersebut. Sehingga perasan tersebut akhirnya menjelma menjadi arogansi,kesombongan dan keangkuhan, yang telah menyelinap dalam elemen-elemen kekuatanmasyarakat Jakarta secara khusus dan Jawa secara umum. Perasaan ini bertambah kuat,
  • 2. mengingat hampir semua pimpinan lembaga suprasrtuktur politik (eksekutif, legislatif danyudikatif) dipegang oleh orang Jawa. Akhirnya meski sudah diketahui, tetapi kita sebagaimasyarakat Indonesia, senantiasa bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang sedangmendominasi atmosfir politik Indonesia.Jawa adalah sumber dan penjaga institusi Demokrasi di Indonesia. Jakarta dan Jawa di masatransisi politik demokrasi sekarang ini tengah menikmati keadidayaan yang bahkan belumpernah dirasakan oleh emperium terbesar dikawasan nusantara sekalipun pada permulan sejarah(majapahit). Dengan Jumlah penduduk yang sangat besar serta tersebar ke seluruh wilayahIndonesia yang tentunya sangat sinergi dengan sistem politik demokrasi (suara terbanyak), makakemungkinan besar kekuatan politik kekuasaan mulai dari domain eksekutif, legislatif danyudikatif masih tetap menjadi nama permanen bagi kekuatan politik Jawa.Selain itu, Jawa bisa menguasai sistem politik kekuasaan Indonesia dengan kucuran akumulasimodal politik, sosial, budaya dan ekonomi yang jauh lebih besar. Sehingga kadang kalakebudayaan Jawa juga menjadi standar wacana dan laku bagi manusia Indonesia di seluruhpelosok Indonesia.Politik polaritas Jawa sebagai kekuatan politik (bukan sebagai suku bangsa) dijaman sekarangmengalami metamorfosa yang sangat cepat dibanding dengan jaman sebelumnya. Di zamandahulu (pra kemerdekaan dan kemerdekaan), meski para tokoh dan pemikirannya sangatberorientasi Java-sentris tetapi tujuan mereka sangat egaliter dalam hal ini mengangkat harkatdan martabat manusia Indonesia dari sabang sampai merauke. Ironisnya dijaman sekarang haltersebut tidak terjadi, justru politik popularitas kekuatan politik adidaya tersebut benar-benartelanjang yang sangat identik dengan arogansi dan keangkuhan. Ketimpangan pembangunanekosopop (ekonomi, sosial, politik dan pendidikan) adalah realisasi dari keangkuhan tersebut.Sehingga tidak salah jika kemudian banyak kalangan yang berpendapat bahwa Jakarta dandaerah sekitarnya saja yang selalu dijadikan titik sentral pembangunan, sedangkan daerah lainhanyalah penyuplai pembangunan melalui kekayaan alam daerahnya.Anehnya logika arogansi dan pandangan sebelah mata terhadap daerah khususnya mengenaipembangunan ini, serta akibat lanjutannya (separatisme dan lain-lain) justru menjadi justifikasibagi pemerintah pusat untuk menjauhkan keterlibatannya dalam pembangunan denganmengorbitkan investor asing untuk menggarap sumber daya alam daerah agar peningkatankesejahteraan rakyat di daerah bisa mengalami peningkatan. Hal inilah yang dijadikan sebagai
  • 3. jawaban atas ketimpangan yang ada. Bahkan ada upaya dari pemerintah pusat untuk berusahamelakukan penyelarasan dan penyeragaman pola kesejahteraan dan gaya hidup antara pusat dandaerah. Bahwa daerah harus meningkatkan gaya, taraf hidup dan kesejahteraannya agarmencapai gaya, taraf hidup dan kesejahteraan pusat.Akhirnya tidak heran jika kemudian orang-orang daerah terkesan tengah memainkan peranansebagai pembantu rumah.Pertanyaan selanjutnya yang kemudian muncul adalah Apakah daerah-daerah lain di luar Jawabenar-benar telah mengetahui politik cengkraman kekuatan yang dijalankan oleh pusat danJawa untuk mencengkram konsep kebangsaan dan kenegaraan?Dan apakah pusat dan Jawa sebagai kekuatan politik benar-benar sadar tentang apa yang telahmereka lakuakan?.Mengenai pertanyaan pertama, jika kemudian mereka tidak mengetahuinya, maka bagaimanabisa muncul gerakan pemberontakan di daerah. Dan mengenai pertanyaan kedua, jika kemudianmereka sadar dalam melakukan tarian politik kekuatan adidaya, maka bukankah model hubunganentitas politik yang dibangun berdasarkan cengkraman satu kekuatan tidak akan berumurpanjang.Pertanyaan dan Jawaban diatas memang merupakan penolakan realitas, tetapi penolakan yangdimaksud penulis lebih mirip pernyataan filsuf dan orang bijak ketimbang pernyataan parapolitisi. Proposisi pertanyaan dan jawaban menyandarkan penolakan kepada masa depan danlogika sejarah. Artinya, ini merupakan pernyataan yang mengindikasikan bahwa daerah tidakakan melakukan tindakan apapun untuk menghentikan politik polarisasi ini.Dengan demikian jelas, bahwa pusat telah memasuki dunia dengan titik tolak keIndonesiaanbaru. Indikasi-indikasi titik tolak ini terlihat dengan jelas dan sangat cepat, khususnya setelahkeberhasilan politik kekuasaan dilembaga suprastruktur politik dan kepatuhan daerah dinusantarakepadanya serta tidak adanya perlawanan apapun yang layak disebutkan. Hal yang membuatpusat semakin serius untuk mencengkram daerah dan menanam investasi untuk kekuatan politiksebagaimana yang ditunjukkan pada maraknya fenomena terorisme dan separatisme.Hanya saja, politik polaritas yang arogan ini akan mengundang permusuhan terselubung danakan mengorganisir permusuhan tersebut untuk melawannya. Disamping akan mengubah relasiantar entitas politik yang semakin dingin, kelak daerah akan memukulnya dengan pukulan yanglebih dahsyat.
  • 4. Logika kekuatan otot akan memicu pihak lain merasa dendam serta kebencian dan permusuhanyang sesungguhnya. Jika tidak ada ruang untuk mengartikulasikan perasaan ini, yaitu perasaanmenjadi pemikiran, kemudian aksi, maka hasilnya pasti akan negatif, bahkan sangat destruktif.Jika tidak ada pembenahan politik secara total, maka bisa jadi Pusat akan jatuh dariketinggiannya, sementara tidak akan ada siapapun yang akan mengasihaninya. Salam Diskusi, Irvanuddin

Related Documents