Politik Ekonomi
Jepang
Dr. Musdalifah Azis, SE., M.Si
財閥
大日本帝國
Sejarah Jepang
• Zaman Paleolitik Jepang (旧石器時代Kyūsekki Jidai)
sekitar 35.000–14.000 SM
• Zaman Jōmon (縄文時代jōmon jidai)...
• Zaman Nanboku-cho (南北朝時代Namboku-chō Jidai)
(1336-1392)
• Zaman Sengoku (戦国時代sengoku jidai) (sekitar 1493
- sekitar 15...
大日本帝國Kekaisaran Jepang大日本帝国
• Kekaisaran Jepang adalah entitas politik pemerintahan
Jepang di bawah Konstitusi Kekaisara...
Kekaisaran Jepang 大日本帝國
Dai Nippon Teikoku
• Kekaisaran Jepang menyerah kepada kekuatan Sekutu pada
2 September 1945, s...
Sistem politik Jepang
• struktur politik, meliputi lembaga-lembaga
kenegaraan atau Lembaga-lembaga Neagra
atau alat –al...
Infrastruktur
Infra struktur politik meliputi segala sesuatu yang
berhubungan dengan kehidupan lembaga –lembaga
kemasya...
Partai Politik
Jepang sebagai suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi, tidak
dapat meniadakan hidup dan berk...
Interest Groups
• Golongan kepentingan (interest group) di Jepang,
antara lain ialah kelompok perusahaan-perusahaan
bes...
Zaibatsu (Kongsi Dagang)
• Zaibatsu yang mengalami pembubaran akibat keterlibatannya
dalam PD II ini dikemudian hari den...
• Keberhasilan Zaibatsu sangat di pengaruhi oleh :
– kebijaksanaan Meiji, yaitu penjualan aset negara serta
adanya undan...
四大財閥Zaibatsu Empat Besar
• Zaibatsu Empat Besar yang terdiri dari Mitsubishi,
Mitsui, Sumitomo, dan Yasuda adalah kelomp...
江戸時代Zaman Edo
• Zaman Edo (1603 - 1867) adalah
salah satu pembagian periode
dalam sejarah Jepang yang
dimulai sejak sh...
明治維新
Restorasi Meiji
• Restorasi Meiji, dikenal juga
dengan sebutan Meiji Ishin,
Revolusi Meiji, atau
Pembaruan Meiji...
• Restorasi Meiji mengakselerasi industrialisasi di
Jepang yang dijadikan modal untuk kebangkitan
Jepang sebagai kekuata...
Keiretsu
• organisasi perusahaan swasta yang mempunyai anak-anak
perusahaan pembuat komponen), misalnya Mitsui group ata...
Jenis – jenis keiretsu
• Di Jepang, orang - orang biasa menyebutnya yoko
(horizontal) dan tate (ta-tay, untuk vertikal)....
Partai Demokrasi Liberal (LDP)
• LDP dibentuk pada tanggal 15 Nopember 1955,
mellaui fusi/penggabungan dua partai konser...
• LDP (sebagai partai konservatif), membantu sistem kapitalis yang bebas,
sebagai landasan pemerintahan demokrasi, aktifi...
Dalam pemilihan umum (anggota Diet) ini, para calon
anggota Diet dari LDP dalam Distrik yang sama saling
bersaing satu s...
Susunan “The LDP Policy Research Council” terdiri dari
seorang anggota ketua, tujuh wakil ketua, 23 anggota
Policy Delib...
Setiap tindakan penting pemerintah, seperti undang-undang
yang berasal dari parlemen, anggaran belanja negara,
pembuatan...
Sistem pemerintahan Jepang
• sistem pemerintahan Jepang tersebut tidak bisa lepas
dari sistem politiknya, karena sistem ...
of 23

Politik ekonomi jepang, mm

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politik ekonomi jepang, mm

  • 1. Politik Ekonomi Jepang Dr. Musdalifah Azis, SE., M.Si 財閥 大日本帝國
  • 2. Sejarah Jepang • Zaman Paleolitik Jepang (旧石器時代Kyūsekki Jidai) sekitar 35.000–14.000 SM • Zaman Jōmon (縄文時代jōmon jidai) 14.000–400 SM • Zaman Yayoi (弥生時代yayoi jidai) 400 SM–250 M • Zaman Kofun (古墳時代kofun jidai) 250–538 • Zaman Asuka (飛鳥時代asuka jidai) 538–710 • Zaman Nara (奈良時代nara jidai) (710 - 794) • Zaman Heian (平安時代Heian jidai) (794 - sekitar 1185) • Zaman Kamakura (平安時代Heian jidai) 1185–1333 • Restorasi Kemmu (建武の新政Kemmu no shinsei) 1333–1336 • Zaman Muromachi (室町時代muromachi jidai) (sekitar 1338 - sekitar 1573)
  • 3. • Zaman Nanboku-cho (南北朝時代Namboku-chō Jidai) (1336-1392) • Zaman Sengoku (戦国時代sengoku jidai) (sekitar 1493 - sekitar 1573) • Zaman Azuchi-Momoyama (安土桃山時代azuchi momoyama jidai) (sekitar tahun 1573 sampai 1603) • Zaman Edo (江戸時代edo jidai) (1603 - 1867) – Bakumatsu (幕末) • Zaman Meiji (明治Meiji) (25 Januari 1868 - 30 Juli 1912) • Zaman Taishō (大正) (30 Juli 1912–25 Desember 1926) • Zaman Shōwa (昭和) (25 Desember 1926–7 Januari 1989) • Heisei (平成?) adalah nama zaman di Jepang yang dimulai 8 Januari 1989 hingga sekarang.
  • 4. 大日本帝國Kekaisaran Jepang大日本帝国 • Kekaisaran Jepang adalah entitas politik pemerintahan Jepang di bawah Konstitusi Kekaisaran Jepang dan daerah-daerah yang di bawah perintahnya sejak zaman Restorasi Meiji hingga kekalahan dalam Perang Dunia II. Kaisar-kaisar yang bertakhta sepanjang zaman Meiji, Taisho, dan Shōwa, kini dikenal dengan nama anumerta sesuai nama zaman masing-masing: Kaisar Meiji (Mutsuhito), Kaisar Taisho (Yoshihito) dan Kaisar Shōwa (Hirohito). • Peristiwa terpenting yang terjadi pada zaman ini termasuk pemulihan kekuasaan kaisarpada 9 November 1867 , penghapusan sistem han pada 14 Juli 1871, industrialisasi dan kemiliteran pesat yang dialami negara di bawah motto Fukoku Kyohei, Pengayaan negara, penguatan militer), yang menyebabkan timbulnya negara ini sebagai kekuatan dunia yang selanjutnya bergabung aliansi Poros dan menawan sebagian besar wilayah Asia-Pasifik.
  • 5. Kekaisaran Jepang 大日本帝國 Dai Nippon Teikoku • Kekaisaran Jepang menyerah kepada kekuatan Sekutu pada 2 September 1945, setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang menyusul peristiwa seperti kekalahan di Perang Pasifik dan perang Sino-Jepang Kedua terhadap negara-negara Sekutu pada perang Dunia II. • Penyerahan tersebut diikuti oleh pendudukan Sekutu atas Jepang dan konstitusi baru yang dirumuskan dengan keterlibatan Amerika Serikat. Konstitusi baru Jepang mulai berlaku 3 Mei 1947 yang secara resmi membubarkan Dai Nippon Teikoku (Kekaisaran Jepang Agung). Pendudukan dan pembangunan kembali Jepang berlanjut hingga tahun 1950-an, dan akhirnya membentuk negara Jepang modern zaman sekarang yang nama resminya adalah "Negara Jepang" (Nippon-koku).
  • 6. Sistem politik Jepang • struktur politik, meliputi lembaga-lembaga kenegaraan atau Lembaga-lembaga Neagra atau alat –alat Perlengkap Negara. Dengan demikian, supra struktur politik Negara Jepang menurut Konstitusi 1947, meliputi : • Lembaga Legislatif (legislature), yaitu National Diet (Parlemen Nasional) • Lembaga Eksekutif (Executive), yaitu Cabinet (Dewan Menteri), yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. • Lembaga Judisiil (Judiciary), yaitu Supreme Court (Mahkamah Agung).
  • 7. Infrastruktur Infra struktur politik meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga –lembaga kemasyarakatan, yang dalam aktivitasnya mempengaruhi (baik secara langsung maupun tidak langsung) lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masig. Infrastruktur ini terdiri dari lima 5 komponen/unsur, yaitu : • Partai politik (political party) • Golongan kepentingan (interest group), terdiri dari : – Interest group asosiasi – Interest group institusional – Interest group non asosiasi – Interest group yang anomik • Golongan penekan (pressure group) • Alat komunikasi politik (media political communication) • Tokoh politik (political figure)
  • 8. Partai Politik Jepang sebagai suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi, tidak dapat meniadakan hidup dan berkembangnya partai politik, dengan kata lain adanya partai politik merupakan salah satu ciri bahwa Jepang merupakan negara demokrasi. Sampai saat ini, Jepang menganut sistem politik multi party (banyak partai), yaitu ada enam (6) partai besar : • Liberal Democratic Partay (jiyu Minshuto or Jiminto), yang banyak didukung oleh birokrat, pengusaha, dan petani. • The Japan Socialist Party (nippon S Hakaito), yang didukung oleh buruh(sayap kiri). • The Komneito (Clean Goverment Party), yang didukung para penganut agama Budha. • The Democatic Socialist Party (Minshato), yang didukung oleh buruh (sayap kanan). • The Japan Communist Party (Nihon Kyosanto), yang didukung oleh komunis. • The United Social Democratic Party (Shakai Minshu Rengo of Shminren), merupakan partai termuda dan terkecil di Jepang, merupakan sempalan JSP (sosialis sayap kanan). Lihat Kishimoto Koichi, 1982: 91-93)
  • 9. Interest Groups • Golongan kepentingan (interest group) di Jepang, antara lain ialah kelompok perusahaan-perusahaan besar Jepang atau kelompok Big Business . • Ada empat (4) asosiasi bisnis (business associations) khusus yang terutama / penting di Jepang, yaitu – Keidanren (Federation of Economic Organizations), – Nisho (Japan Chamber of Commerce and Industry), – Keizai Doyukai (japan Committee for Economic Development), dan – Nikkeiren (Federation of Employeres Organization).
  • 10. Zaibatsu (Kongsi Dagang) • Zaibatsu yang mengalami pembubaran akibat keterlibatannya dalam PD II ini dikemudian hari dengan bentuk dan nama yang berubah (menjadi keiretsu) tetap menjadi aktor utama dari perancang perbaikan ekonomi jepang. Untuk peran dan fungsinya dalam politik dan pemerintahan semakin penting bahkan merupakan salah satu aktor dari dua aktor lainnya (three deadlock ), yang sangat berpengaruh terhadap setiap pengambilan keputusan dan arah kebijakan di Jepang, khususnya di fase kedua ketika “ a strenghtening economic power menjadi tujuan utama Jepang. • Zaibatsu adalah badan usaha raksasa di Jepang yang timbul pada paruh kedua zaman Tokugawa (1603) maupun pada zaman Meiji (1876), yaitu ketika pemerintah memfokuskan untuk perkembangan dan pengejaran ketertinggalan dalam bidang pengetahuan dan ekonomi .
  • 11. • Keberhasilan Zaibatsu sangat di pengaruhi oleh : – kebijaksanaan Meiji, yaitu penjualan aset negara serta adanya undang-undang yang dapat dimanfaatkan oleh penguasa keluarga untuk mencari kekayaan dalam bentuk joint stock. – Adanya sumber-sumber manajemen yang terdiri atas sumber dana dan sumber daya manusia berupa manajer-manajer profesionalisme. – Perubahan zaman dari negara agraris menjadi negara industri. – Perubahan kepentingan domestik Jepang dalam rangka memakmurkan negaranya.
  • 12. 四大財閥Zaibatsu Empat Besar • Zaibatsu Empat Besar yang terdiri dari Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, dan Yasuda adalah kelompok-kelompok zaibatsu paling signifikan. • Dua di antaranya, yaitu Mitsui dan Sumitomo, memiliki akar yang berasal dari zaman Edo, sementara • Mitsubishi dan Yasuda menelusuri asal usul mereka sejak dari Restorasi Meiji. • Sepanjang masa Meiji hingga Showa, pemerintah Jepang telah mempergunakan kekuatan dan keahlian finansial mereka untuk berbagai tujuan, termasuk dalam hal pengumpulan pajak, pengadaan militer, dan perdagangan luar negeri.
  • 13. 江戸時代Zaman Edo • Zaman Edo (1603 - 1867) adalah salah satu pembagian periode dalam sejarah Jepang yang dimulai sejak shogun pertama Tokugawa Ieyasu mendirikan Keshogunan Tokugawa di Edo yang berakhir dengan pemulihan kekuasaan kaisar (大 政奉還taisei hōkan?) dari tangan shogun terakhir Tokugawa Yoshinobu sekaligus mengakhiri kekuasan Keshogunan Tokugawa yang berlangsung selama 264 tahun. Zaman Edo juga disebut sebagai awal zaman modern di Jepang.
  • 14. 明治維新 Restorasi Meiji • Restorasi Meiji, dikenal juga dengan sebutan Meiji Ishin, Revolusi Meiji, atau Pembaruan Meiji, adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada Kaisar pada tahun 1868. • Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang, dan berlanjut hingga zaman Edo (sering juga disebut Akhir Keshogunan Tokugawa) dan awal zaman Meiji.
  • 15. • Restorasi Meiji mengakselerasi industrialisasi di Jepang yang dijadikan modal untuk kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 di bawah slogan "Negara Makmur, Militer Kuat" (富 国強兵fukoku kyōhei) • Pemerintah Oligarki Meiji yang bertindak atas nama kekuasaan kaisar memperkenalkan upaya-upaya mengonsolidasi kekuasaan untuk menghadapi sisa-sisa pemerintahan zaman Edo, keshogunan, daimyo, dan kelas samurai. • Pada tahun 1868, semua tanah feodal milik Keshogunan Tokugawa disita dan dialihkan di bawah "kendali kekaisaran". Tindakan ini sekaligus menempatkan mereka di bawah kekuasaan pemerintahan baru Meiji.
  • 16. Keiretsu • organisasi perusahaan swasta yang mempunyai anak-anak perusahaan pembuat komponen), misalnya Mitsui group atau Mitshubishi group. • Organisasi/asosiasi –asosiasi tersebut dapat dimasukkan sebagai interest asosiasi, yang mempunyai pengaruh dalam pembuatan kebijaksanaan di bidang bisnis dan industri Jepang. • Karena situasi dan kondisi politik di Jepang (tempat interest group tersebut hidup dan berkembang ), maka interest group bisa berubah menjadi pressure group (golongan penekan), yaitu golongan yang bisa memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. • Sehingga kelompok Big Bussines tersebut dapat disebut sebagai golongan penekan (walau mungkin pada mulanya tidak ditujukan menjadi golongan penekan), sebab kelompok tersebut (infra struktur politik) dalam pelaksanaan SISTEM POLITIK Jepang dapat mempengaruhi supra struktur politik (khususnya pemerintah/eksekutif/cabinet) dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan.
  • 17. Jenis – jenis keiretsu • Di Jepang, orang - orang biasa menyebutnya yoko (horizontal) dan tate (ta-tay, untuk vertikal). • Keiretsu horizontal adalah sekelompok perusahaan sangat besar dengan menjalin suatu hubungan demi tercapainya sebuah bank yang kuat, melalui kepemilikan saham bersama, hubungan dagang, dan sebagainya. • Sedangkan, keiretsu vertikal adalah kelompok yang terbentuk dari satu perusahaan yang sangat besar dan ratusan atau ribuan perusahaan kecil yang mengikuti perusahaan besar tersebut, contohnya yaitu Toyota. • Vertikal keiretsu dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu sangyo keiretsu (keiretsu produksi), ryutsu keiretsu (keiretsu distribusi), dan shihon keiretsu (keiretsu modal).
  • 18. Partai Demokrasi Liberal (LDP) • LDP dibentuk pada tanggal 15 Nopember 1955, mellaui fusi/penggabungan dua partai konservatif yang ada pada saat itu, yaitu the Japan Democratic Party (Nihon Minshuto) yang dipimpin Hatoyama Ichiro dan the Liberal Party (Jiyuto) yang dipimpin Ogata Taketora. • Fusi tersebut disusun dari faksi-faksi yang ada pada masing-masing partai konservatif itu. Sehingga merupakan konfederasi kekuatan konservatif yang fungsinya secara esensial sebagai suatu koalisi dari faksi-faksi.
  • 19. • LDP (sebagai partai konservatif), membantu sistem kapitalis yang bebas, sebagai landasan pemerintahan demokrasi, aktifitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu diadakan kerjasama dengan blok barat, terutama Amerika Serikat, misalnya pada tahun 1960 dadakan pembaharuan Security Treaty Japan –United States. • Sebagai partai terbesar dan terkuat di Jepang, dalam tubuh LDP ada konflik-konflik kepentingan antar faksi dalam memperjuangkan kepentingannya/pandangannya masing-masing. • Penyebabnya antara lain dapat disebutkan sebagai berikut : – Adanya program partai yang jelas dan selalu disesuaikan dengan perkembangan jaman – Adanya dukungan dari para anggotanya, yang terdiri dari para birokrat, para petani, para kelompok bisnis/pengusaha, serta adanya kekompakan anatar faksi dalam memperjuangkan tujuan/program LDP. – LDP selalu menang mutlak dalam pemilihan umum, karena : • Isu yang menjatuhkan LDP tidak ada, misalnya adanya dplomasi Nakasone, perlakuan terhadap wanita (SEX) • Issu pialang (perdagangan saham) tidak dapat menjatuhkan LDP.
  • 20. Dalam pemilihan umum (anggota Diet) ini, para calon anggota Diet dari LDP dalam Distrik yang sama saling bersaing satu sama lain untuk merebut kursi parlemen (Diet). Para calon anggota Diet tersebut, tidak dapat mengandalkan semata-mata pada dukungan partai tetapi harus mencari dukungan dari faksi-faksi dan kelompok-kelompok perseorangan/individu. Dengan demikian, adanya sistem distrik dan faksi-faksi dalam tubuh LDP merupakan alat permainan untuk mempertahankan dan meningkatkan dominasi LDP (sebagai partai konservatif) dalam Diet.
  • 21. Susunan “The LDP Policy Research Council” terdiri dari seorang anggota ketua, tujuh wakil ketua, 23 anggota Policy Deliberation Commission, 17 divisi, dan dosen-dosen dari komite khusus (special communittees) dan komite riset (research commissions). Masing-masing divisi selalu mengadakan hubungan dengan Diet, terdiri dari seorang Direktur, beberapa deputy direktur, dan sejumlah anggota tidak tetap. Komite khusus dan komite riset bertugas mengadakan penyelidikan dan memberi pertimbangan-pertimbangan mengenai macam-macam topik, seperti perbaikan pajak, gempa bumi dan sebagainya.
  • 22. Setiap tindakan penting pemerintah, seperti undang-undang yang berasal dari parlemen, anggaran belanja negara, pembuatan traktat atau keputusan kebijakan luar negeri, yang ditangani menteri atau lembaga lainnya, harus memperoleh persetujuan dari LDP Policy Research Council. Kadang-kadang untuk memutuskan /mengadili masalah-masalah yang vital /sentitif, diputuskan oleh pimpinan partai atau tiga pejabat utama partai(sekretaris jenderal, ketua Policy Research Council dan ketua General Council). Namun demikian, untuk kasus seperti itu, biasanya dibicarakan dengan Policy Research Council division. Keputusan yang dibuat biasanya ditandatangani oleh General Council. Inilah salah satu peran penting LDP dalam pembuatan kebijakan /keputusan pemerintah Jepang.
  • 23. Sistem pemerintahan Jepang • sistem pemerintahan Jepang tersebut tidak bisa lepas dari sistem politiknya, karena sistem pemerintahan merupakan bagian dari sistem politik. • Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan terdapat masukan (input) yang berasal dari keinginan-keinginan masyarakat (infra struktur politik). • Proses pengambilan keputusan, dan keluaran (out put) berupa kebijakan umum (public policy) yang berwujud keputusan –keputusan politik yang bersifat nasional, regional maupun internasional. • Dengan demikian sistem politik dan sistem pemerintahan akan sangat mempengaruhi Jepang dalam membuat kebijakan nasional, Regional, maupun internasional.

Related Documents