NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
antara
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
dengan
YAYASAN BUDI LUHUR – KABUPATEN SUBANG
T...
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar
Rp.20.000.000,00 ...
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD)
b. Lembar Pengesahan, ditandatangani Kepala Yayasan dan diketahui Oleh Dinas
Pendi...
Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1) Mencairkan dana belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berka...
PIHAK KEDUA
KETUA YAYASAN
BUDI LUHUR SUBANG
Dra. INA MARLINA, M.Pd
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BAR...
PIHAK KEDUA
KETUA YAYASAN
BUDI LUHUR SUBANG
Dra. INA MARLINA, M.Pd
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BAR...
of 6

Naskah perjanjian hibah daerah

Naskah perjanjian hibah daerah
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naskah perjanjian hibah daerah

  • 1. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) antara PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT dengan YAYASAN BUDI LUHUR – KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2013 Nomor : Pada hari ini ............... tanggal .............. bulan ............. tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini; I. Nama : Prof. Dr. H. MOH. WAHYUDIN ZARKASYI, CPA NIP : 195708071986011001 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor ................................. tentang Penunjukan Kuasa Penandatanganan naskah perjanjian Belanja Hibah Daerah kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA II. Nama : Dra. INA MARLINA,M.Pd Nomor KTP : 3213036103650004 Jabatan : Ketua Yayasan Budi Luhur Subang Alamat : Jl. A. Yani Gg. Pangrango No. 2 Rt. 11/04 Pasirkareumbi - Subang Yang bertindak untuk dan atas nama SMP Terpadu Lampang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Kedua belah pihak sepakatuntuk melakukan perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 .........../............./.................................. .........../ YBL / XI / 2013
  • 2. JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH 1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) 2) PIHAK KEDUA menyatakan menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMAberupa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 3) Belanja hibah sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Dramben sesuai dengan Recana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah ini, meliputi : No Uraian Jumlah Harga Satuan (Rp.) Jumlah (Rp.) 1 Snare Drum Band 14 10 625.000,- 6.250.000,- Tenore Drum 14 6 600.000,- 3.600.000,- Bass Drum 3 759.000,- 2.250.000,- Marching Bell 6 650.000,- 3.800.000,- Stik Mayoret 2 650.000,- 1.300.000,- Symbal 2 650.000,- 1.300.000,- Tamtam 2 750.000,- 1.500.000,- Jumlah Total 20.000.000,- 4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk memotivasi sekolah dalam melakukan reformasi diri sesuai prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)dalam rangka meningkatkan prasarana gedung pada jenjang pendidikan dasar. Pasal 2 PENCAIRAN BELANJA HIBAH 1) Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara langsung sesuai dengan kebutuhan. 2) Pencairan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan :
  • 3. a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD) b. Lembar Pengesahan, ditandatangani Kepala Yayasan dan diketahui Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah; d. Kwitansi Bermaterai cukup, rangkap 4; e. Rekening Bank atas nama Yayasan yang masih berlaku; f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Yayasan; dan g. Rencana Anggaran Belanja (RAB). 3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke Rekening Bank BJB Cabang Subang atas nama YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG dengan nomor rekening 0005918405100. 4) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain; 5) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Hibah; 2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah kepada Gubernur melalui SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat disertai Dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan Lembaga/Organisasi; 4) Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, berkewajiban mengembalikan ke kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Rekening 001.021.0238361 dan menyerahkan bukti setorannya kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat.
  • 4. Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 1) Mencairkan dana belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA; 2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan; 3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah; 4) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah. Pasal 5 S A N K S I PIHAK KEDUA yang melanggar pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 6 LAIN-LAIN 1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibaut rangkap 4 (empat) lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum sama; 2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.
  • 5. PIHAK KEDUA KETUA YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG Dra. INA MARLINA, M.Pd PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT Prof. Dr. H. MOH. WAHYUDIN ZARKASYI, CPA NIP. 19570807 1986011001
  • 6. PIHAK KEDUA KETUA YAYASAN BUDI LUHUR SUBANG Dra. INA MARLINA, M.Pd PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT Prof. Dr. H. MOH. WAHYUDIN ZARKASYI, CPA NIP. 19570807 1986011001

Related Documents